Tag: Radikalisme

Categories
TNI

Kodim 1711 Boven Digoel Gelar Komsos Cegah Faham Radikalisme dan Separatisme

Koran Jurnal, Boven Digoel – Kodim 1711/Boven Digoel menyelenggarakan Komunikasi Sosial (Komsos) Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2020, dengan tema “Merawat Kebhinekaan Untuk Tangkal Radikalisme/Separatisme Dalam Bingkai NKRI”.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Bung Hatta Makodim 1711/BVD, Kampung Mawan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Jum’at (27/11/2020), dihadiri oleh personel Makodim 1711/Boven Digoel, Ibu-ibu Persit dan Keluarga Besar Tentara (KBT) serta Wakil 1 FKUB Boven Digoel Pdt. Erol Muskita sebagai pembicara.

Komandan Kodim (Dandim) 1711/Boven Digoel Letkol Czi Daniel Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan mengingat kita semua memiliki tanggung jawab dalam mencegah radikalisme serta separatisme, guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Saya harapkan juga kepada Ibu Persit dan seluruh KBT sekalian untuk sama-sama memproteksi diri dari tindakan radikalisme sejak dini dilingkungan keluarga besar Kodim 1711,” ujarnya.

“Mari kita bergandengan tangan dan berkomitmen dalam memerangi masuknya paham ini dilingkungan TNI maupun di Kabupaten Boven Digoel supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, seperti tema pada kegiatan hari ini yaitu Merawat Kebhinekaan Untuk Tangkal Radikalisme/Separatisme Dalam Bingkai NKRI,” tandasnya.

Sementara itu, Pdt. Erol Muskita menyampaikan bahwa seperti kita ketahui bersama radikalisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang ekstrem.

“Untuk memproteksi diri agar tidak terjerumus dalam paham radikalisme dimulai dari diri sendiri, dimana agar kita tidak menjadi pribadi yang berjiwa pemberontak. Maka harus mengedepankan kedamaian, kerukunan, kebersamaan, kekompakan dalam keberanekaan kita,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa paham ini pada dasarnya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan.

“Oleh karenanya, mari kita sama-sama mencegah dan menangkal hal tersebut dengan menjalankan tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama berlandaskan Pancasila tanpa memandang perbedaan latar belakang masing-masing individu,” urainya.(pen/red)

Categories
Polhukam

Pemuda Bravo 5: Radikalisme Ada 2 Tipe, Positif dan Negatif

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Pemuda Bravo-5 Ali Fanser Marasabessy menilai istilah radikalisme memang tak selalu diartikan sebagai sesuatu yang buruk. Semua tergantung pada tujuan dan manfaatnya.

Menurut Ali Fanser, Radikalisme sebagai sebuah gerakan idiologi itu ada dua, yakni radikalisme positif dan radikalisme negatif.

“Kita harus pintar-pintar membedakan antara radikalisme positif dan ada radikalisme negatif. Itu harus dipahami dulu,” ujar Ali Fanser saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih episode III di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jum’at (08/11/2019).

Ia menjelaskan, Radikalisme bisa dikatakan positif jika gerakannya bertujuan untuk kebaikan, keadilan, dan memberi manfaat untuk orang banyak.

“Kalau radikal dalam kebaikan, dalam memberi manfaat pada orang itu tidak berbahaya, malah kita anjurkan,” jelasnya.

Namun, Ali Fanser mengingatkan bahwa yang berbahaya adalah radikalisme negatif. Yakni radikalisme yang membawa kerusakan, permusuhan, dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.

“Kalau membuat rusuh, memecahbelah bangsa, mencelakakan orang lain dengan alasan idiologi tertentu, itu radikalisme negatif. Tidak boleh,” tegasnya.

Ali Fanser yang juga dikenal sebagai koordinator Aliansi Pemuda Maluku dan Maluku Utara menambahkan, Indonesia sebagai negara demokratis telah memberi kebebasan individu secara luas dalam menentukan pilihan.

Karena itu, lanjut Ali Fanser, setiap insan dan individu masyarakat harus pintar-pintar menentukan pilihan dan keputusan.

“Misalnya air dalam gelas ada racunnya. Semua orang bebas milih mau dibuang air itu atau mau diminum. Silahkan. Tapi kalau diminum ya tanggung sendiri akibatnya, bisa mati keracunan. Yang tidak boleh adalah memaksa orang lain ikut minum racun,” jelasnya.

Ditanya soal Kementerian Agama, dimana Ketua Umum Bravo 5 Fachrul Razi adalah Menteri Agama, Ali Fanser selaku ketua pemuda Bravo 5 menegaskan, pihaknya akan membeck-up penuh kebijakan menteri agama Fachrul Razi, termasuk dalam kampanye anti radikalisme.

“Kami dukung penuh, kebijakan-kebijakan pak Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Sebab semua kebijaka beliau pasti disandarkan pada kepentingan basa dan negara. Itu pasti,” tegas Ali Fanser.(shl/red)

Categories
Hukum Polhukam Polisi

Polwan Bripda Nesti Diduga Tularkan Paham Radikalisme di Lingkungan Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Densus 88 Antiteror Mabes Polri tengah menyelidiki terkait kemungkinan polwan Bripda Nesti yang diduga terpapar paham radikalisme dan dugaan menyebarkannya kepada anggota kepolisian lainnya.

“Masih didalami apakah sempat memaparkan ke anggota lain, apakah terafiliasi dengan jaringan teroris lain masih didalami,” kata Kepala Bagian Penerangan umum (Kabagpenum) Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra  di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2019).

Menurutnya, Densus 88 masih mengidentifikasi kemungkinan Bripda Nesti terlibat kelompok teroris yang ada di tanah air. Namun, sejauh ini anggota polisi wanita itu mengenal dan belajar mandiri mengenai radikalisme dari media sosial.

“Dia terpapar paham radikal karena belajar secara mandiri di media sosial dan masih didalami apa dia terafiliasi dengan jaringan teroris di dalam negeri,” sebutnya.

Diketahui Bripda Nesti ditangkap untuk kedua kali dengan dugaan kasus serupa. Nesti diduga berpaham terhadap kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Pada Minggu (26/5) Nesti ditangkap oleh Polda Jawa Timur saat mendarat di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Rencananya ia menuju ke Surabaya menggunakan identitas palsu. Kemudian Nesti kembali ditangkap oleh Densus 88 Antiteror di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil keterangan, lanjut Asep, Nesti awalnya menaruh rasa simpatik kepada ISIS. Ia kemudian mencoba untuk bergabung dalam jaringan teroris yang ada di dalam negeri.

“Yang bersangkutan diamankan oleh pihak kepolisian karena meninggalkan tugas atau disersi. Setelah itu dilakukan penindakan dalam hal ini penegakan hukum disiplin terhadap yang bersangkutan,” terang Asep.

Namun setelah dilakukan pembinaan, Nesti polisi masih menemukan indikasi keaktifan Nesti untuk memelajari paham radikal.

Menurut Asep, sikap radikal Nesti terlihat dari ucapan dan perbuatannya. “Sampai sejauh ini pemikirannya yang bersifat radikal dengan ucapan, perkataan selama ini diamati oleh pihak kepolisian. Kemudian tindak tanduknya kemudian secara ekstrem meninggalkan kewajban tugasnya. Itu bagian dari secara keseluruhan yang menunjukkan sikap sikap radikal,” tandasnya.(mi/red)

Categories
Polhukam

Haidar Alwi: Radikalisme Harus Diberangus dari Bumi Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Aktivis dan penggiat anti paham radikalisme Haidar Alwi mengingatkan, aliran intoleransi, radikalisme, hingga terorisme harus diberangus dari bumi Indonesia.

“Kalau kita sayang anak cucu kita, maka kita berangus radikalisme di Indonesia. Jangan sisakan satu pun, sebab paham radikalisme ini seperti virus,” ujar Haidar dalam acara Ngobrol Bareng Haidar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Rabu (27/07/2019).

Acara ngobrol bareng itu menghadirkan pembicara Tedy Wibisana, Ray Rangkuti, dan K Faturahman. Pada awal diskusi, Haidar menjelaskan, melawan radikalisme adalah prinsip dalam berbangsa dan bernegara.

“Bagi saya, lebih baik mati di atas kaki kita sendiri dari pada bertekuk lutut di kaki kaum intoleransi dan kaum radikalisme,” tegasnya.

Kata Haidar, radikalisme tak hanya identik dengan HTI, tapi paham ini ada di mana-mana. Bahkan di BUMN dan ASN banyak yang terjangkit paham berbahaya ini.

“Saya muter sholat Jum’at di BUMN, di sana banyak kaum intoleransi dan radikalisme. Ini bahaya. Kenapa? Karena paham radikalisme ini ada biaya 10 persen dari penghasilan masuk ke kas organisasi mereka,” terangnya.

Haidar pun mengatakan, ekonomi organisasi radikalisme ini besar dan berkembang terus, karena di ASN dan BUMN banyak anggotanya. Padahal sekali terjangkit penyakit radikalisme susah keluar.

“Yang namanya orang radikal, itu susah banget diberantas. Maka gerakan ini harus kontinue. Kalau tidak maka Indonesia akan lewat. Kita harus minta pemerintah tegas. Sebab radikal naik pakngkat jadi teroris,” imbuhnya.

Bagi Haidar, para anggota kaum radikalisme ini, baik HTI dan lainnya, mereka tidak mendalami ajaran Rasulallah Muhammad SAW. Ajaran yang benar adalah Islam sebagai rahmatan lil Alamin.

“Inti dari Islam dan agama adalah kasih dan sayang. Itulah esensi diciptakannya manusia di dunia. Kita diciptakan untuk saling berkasih dan bersayang sebagai esensi ilahiyah. Jadi jelas, intoleransi, radikalisme, kemudian terorisme itu ajaran sesat yang bergentangan dengan agama,” tandasnya.(tan/red)

Categories
Polhukam

Dukung Paslon Nomor 01, Relawan Harimau Jokowi Siap Hadapi Radikalisme

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Melawan radikalisme demi kedamaian bangsa, Harimau Jokowi siap sedia menghadapi dan mengatasi radikalisme dengan kedamaian demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekad dan slogan deklarasi itu merupakan pernyataan tegas organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan diri Relawan Harimau Jokowi untuk mengawal dan memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda menegaskan bahwa ormas yang dipimpinnya berkomitmen untuk mengawasi berbagai berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian (radikalisme) yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

“Kalau ada kegaduhan tertentu yang melakukan hoax, kita melakukan pelaporan,” katanya kepada wartawan usai menyatakan deklarasikan dukungan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (29/09/2018).

Saiful menyebutkan, cara relawan Harimau Jokowi untuk menangkal radikalisme, salah satunya mengawasi berbagai hoax yang muncul di tengah masyarakat. yakni dengan melakukan pendekatan hingga membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Pendekatan Harimau Jokowi ada 3, pendekatan dialogis, hukum, dialogis. Jadi kalau ada masyarakat melakukan hoax memancarkan seperti itu, kita deketin, kita ajak dialog, kalau nga bisa baru kita laporkan dia, kita atasi mereka secara hukum. Kemudian setelah itu kita ajak dialog lagi. Sehingga persoalan hukum bisa tuntas,” ujar Saiful yang berprofesi sebagai pengacara.

Sementara, Saiful mengatakan, jajaran pengurus organisasi Harimau Jokowi memiliki keberanian untuk melawan dan menghadapi berita bohong atau hoax yang beredar di masyarakat.

“Kita punya tim buru sergap. Tim kita dari advokat-advokat petarung dan juga dibekali seni bela diri,” tandasnya.

Saiful mengatakan, untuk menangani masalah hoax, Harimau Jokowi akan bekerjasama dengan tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kita bersinergi dengan kelompok relawan-relawan lainnya, karena kita ingin bekerja bersama sama. Masalah ini adalah masalah kita bersama, masalah Indonesia yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap negara yang sudah diacak-acak oleh orang-orang yang nga bener,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Harimau Jokowi, Soendoro Soepringgo, Ia mengatakan, adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilu umum 2019 dengan menyebar isu dan hoax.

“Mereka memanfaatkan ketidaktahuan, keawaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum literate, nah kasihan gitu,” ujarnya.

“Seperti yang dikatakan pak Ketum tadi, bahwa penyalahgunaan kepercayaan masyarakat itu sudah sangat mengerikan oleh pihak-pihak yang melakukan itu,” pungkasnya.

Harimau Jokowi adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak 1 Juli 2018 lalu. Organisasi ini disahkan sebagai ormas oleh surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor: AHU.0011211.AH.01.07.-Tahun 2018.

“(perwakilan) Kami tersebar di 22 wilayah provinsi di Indonesia dan sejumlah Kabupaten dan Kota,” jelas Soendoro.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Foto: Ist/ant

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktivis 98, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore (07/07/2018). Acara ini dihadiri puluhan ribu aktivis dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden mengajak para aktivis dan masyarakat untuk memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sesuai dengan tema yang diangkat para aktivis 98 dalam acara ini.

“Tadi sudah disampaikan rekomendasi dan usulan-usulan, terutama marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menggalang kekuatan untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, dan melawan terorisme. Pekerjaan besar kita untuk membangun kembali aset besar kita yaitu persatuan dan persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Kaji Usulan Aktivis 98

Sebelumnya, di hadapan Kepala Negara, para aktivis 98 mengusulkan beberapa hal, antara lain usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk korban peristiwa 98 seperti peristiwa Semanggi, Trisakti, Jogja, dan lain-lain. Presiden pun mengatakan akan mengkajinya.

“Mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk korban 98 saya akan tindak lanjuti dengan kajian-kajian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Secepat-cepatnya akan kami sampaikan dan akan kita putuskan,” ujarnya.

Demikian juga dengan usulan lainnya yaitu penepatan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, Presiden mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.

“Dan juga yang kedua mengenai usulan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika juga akan kita kaji juga nantinya akan segera akan kita sampaikan kalau sudah selesai kita putuskan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional atau bintang jasa bisa menjadi penanda bahwa tahun 1998 adalah tahun terbukanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, dan masyarakat yang lebih demokratis.

“Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita ini. Kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat,” kata Presiden kepada jurnalis selepas turun dari panggung acara.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(red/DBPers)

Categories
Megapolitan Polhukam

Aktivis 98 Geram Terhadap Parpol Pro Radikalisme dan Terorisme, Minta Dibubarkan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Aktivis 98 Faizal Assegaf mendesak rekan-rekannya sesama aktivis agar menetapkan daftar hitam terhadap partai politik yang mendukung gerakan radikalisme di Indonesia.

Faizal mensinyalir bahwa di Indonesia ada partai politik yang menjadi produk faham radikalisme dan terorisme. Ia pun menuding salah satu pimpinan dari partai politik tersebut seolah mendukung adanya kegiatan radikalisme.

“Ada partai yang pimpinannya membuat puisi memuji gembong teroris Osama bin Laden. Presiden mereka membaca itu dua kali, 2001, 2014. Ini satu bentuk pengkhinatan terhadap reformasi, terhadap NKRI,” kata Faizal dalam acara diskusi ‘Aktivis 98 Bergerak’ bertema “Bersama Melawan Radikalisme dan Terorisme”, yang digelar di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (29/05/2018).

Faizal menilai sikap Presiden Partai Politik yang memuji kelompok Osama bin Laden tersebut sebagai bentuk upaya cikal bakal pergerakan ISIS.

“Ini partai harus bubar. Karena ada transfer ideologi yang masif dan sangat fenomenal,” tuturnya disambut riuh ribuan aktivis yang mengamini hal itu.

Menurut Faizal, PKS sebagai salah satu partai Islam dinilai tak mendukung gerakan reformasi.

“Karena memang ada penumpang gelap yang ingin menjadikan PKS ini bagian dari koalisi mereka untuk Pilpres. Makanya semangat untuk menahan gerakan membubarkan PKS itu muncul,” ujar Faizal yang juga sebagai pendiri gerakan ‘212’.

Aktivis 98 bertekad, dengan upaya membubarkan organisasi partai tersebut, maka akan terwujud suatu perubahan iklim politik di Indonesia.

“Kalau 98 tak membuat sejarah membubarkan satu mesin yang memproduksi radikalisme dan terorisme, maka angan-angan kita, gagasan besar kita tak akan sampai pada konsolodasi peradaban,” tutupnya.(ton/kn)