Tag: Sosialisasi

Categories
International TNI

EAHC-SC Meeting di Jepang, Pushidros TNI AL Sosialisasikan Penetapan TSS Selat Sunda dan Lombok 

Koran Jurnal, Tokyo – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menyosialisasikan penetapan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada pertemuan ke-7 East Asia Hydrographic Commission (EAHC) Steering Committee di Aomi Government Building, Tokyo Jepang 5 sampai 7 Februari 2020.

Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H didampingi oleh Dirpamkersamtas Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono, Kadispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana. P, dan Kasubdis Petmilsus Letkol Laut (KH) Moh. Qisthi Amarona.

Pada kesempatan tersebut Pushidrosal menyampaikan presentasi tentang sosialisasi kesiapan adopsi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO pada bulan Juni 2019 yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2020.

Menurut Kapushidrosal yang merupakan Chief Hydrographer Indonesia, Forum ini merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan sosialisasi TSS tersebut, karena perwakilan negara anggota yang hadir merupakan pemangku utama dalam aspek keselamatan navigasi negaranya dan memiliki kemampuan untuk meneruskan informasi tentang keberadaan kedua TSS tersebut kepada pemilik kapal, serta komunitas pelaut dinegaranya yang akan berlayar melintasi Selat Lombok dan Selat Sunda.

“Selat Lombok dan Selat Sunda merupakan chokepoint strategis, bagian dari ALKI dan Selat yang dilewati oleh pelayaran internasional, sehingga penetapan TSS di Selat tersebut akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian program kebijakan kelautan Indonesia” kata Kapushidrosal.

Dalam hal penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini Pushidrosal merupakan pendukung teknis penyiapan data hidrografi dan oseanografi dari proses survei hidrografi, penyiapan peta hingga penggambaran design TSS di atas peta.

Menanggapi sosialisasi Pushidrosal tentang penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini, delegasi Malaysia mengusulkan agar Indonesia juga membuat TSS lain di selat lain yang ramai lalu lintas pelayaran seperti Selat Makassar dan Selat Karimata.

Hal ini sehubungan dengan rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Diharapkan dengan membuat TSS baru tersebut dapat mengantisipasi peningkatan jalur transportasi laut dari dan ke ibukota baru.

Pertemuan ke-7 EAHC ini dihadiri oleh Jepang sebagai tuan rumah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Korea Selatan, Korea Utara dan Brunei Darussalam. Turut hadir pula perwakilan negara observer EAHC yaitu Amerika Serikat, Inggris, Vietnam dan Kamboja selain juga perwakilan dari IHO secretariat yang kali ini diwakili oleh IHO Director Capt. Abri Kampfer dengan jumlah total peserta yang hadir 50 orang.

Pertemuan diawali penyampaian singkat dari perkembangan terkini aktivitas IHO yang disampaikan oleh direktur IHO Captain Abri Kampfer, serta laporan tentang permasalahan dari 3rd IHO Council oleh Chair EAHC Dr. Yukihiro Kato, dan Pembangunan IHO Innovation and Technology Lab oleh MPA Singapore yang diharapkan akan menjadi cikal bakal Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hidrografi di masa yang akan datang.

Isu penting yang di bahas pada pertemuan ini adalah permaasalahan overlapping ENC antar negara yang memerlukan prioritas untuk dapat segera disepakati solusinya untuk menghindari ketidakpastian interpretasi dalam bernavigasi oleh para pelaut pengguna sehubungan dengan adanya duplikasi data. Terkait dengan permasalahan tersebut, juga disampaikan bahwa IHO telah membangun system yang dinamakan INToGIS yang diharapkan dapat membantu dalam memonitor adanya overlapping ENC antar negara produsen ENC.

Selain itu, agenda yang tidak kalah penting adalah review kapasitas Lembaga hidrografi di masing-masing negara sesuai standar IHO C-55 yang diukur berdasarkan ketersediaan populasi data hidrografi, liputan peta laut serta diseminasi informasi keselamatan maritim yang menjadi tolak ukur utama dalam MIMSAS (Mandatory IMO Member States Audit Scheme).

East Asia Hydrographic Commission (EAHC) merupakan salah satu dari 15 Regional Hydrographic Commission (RHC) dibawah International Hydrographic Organization (IHO), yang mewadahi kerjasama Hidrografi di area Asia Timur, berdiri Tahun 1971 atas inisiatif China, Indonesia, Jepang, Republic of Korea, Philippines, dan Thailand. Saat ini yang menjabat sebagai Chairman EAHC adalah Dr. Yukihiro KATO (Jepang) dan yang menjabat sebagai Vice Chairman EAHC adalah Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H (Indonesia).(disp/red)

Categories
Megapolitan Transportasi

KCI dan Komunitas Dorong Pengguna KRL Berani Lawan Tindakan Pelecehan

Koran Jurnal, Jakarta – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bersama sejumlah komunitas kembali menggelar kampanye untuk mencegah pelecehan seksual di ruang publik. Kali ini kampanye digelar melibatkan Komunitas perEMPUan dan Komunitas Anker Twitter dalam kegiatan bertajuk “Transportasi Yang Aman Untuk Semua”.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman termasuk upaya mencegah tindak pelecehan seksual di KRL.

“Baru-baru ini PT KCI telah memasang media sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di 80 stasiun KRL. Dengan adanya media sosialisasi tersebut, pengguna jasa KRL bisa mendapatkan edukasi bagaimana mencegah, hingga bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban pelecehan,” jelas Anne Purba dalam diskusi yang berlangsung di Stasiun Jakarta Kota, Jum’at (27/12/2019).

Selain itu, secara berkala berbagai edukasi terkait pencegahan pelecehan seksual juga tayang pada media sosial KCI dan televisi di dalam KRL. Dalam dua tahun terakhir PT KCI juga senantiasa menggelar kampanye “Komuter Pintar Peduli Sekitar” dalam menyambut peringatan Hari Perempuan Internasional.

Sementara itu perwakilan dari Komunitas perEMPUan yang juga tergabung dalam Koalisi Ruang Publik AMAN (KRPA) memaparkan data dari hasil survei KRPA yang menemukan sebanyak 46.80% responden surveinya di seluruh Indonesia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum.

Transportasi umum (15.77%) memang merupakan lokasi kedua tertinggi untuk terjadinya pelecehan, setelah jalanan umum (28.22%). Moda transportasi umum yang dilaporkan terjadi pelecehan antara lain adalah bis (35.80%), angkot (29.49%), KRL (18.14%), ojek online (4.79%), dan ojek konvensional (4.27%).

”Dari data survei KRPA, pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum datang dalam bentuk verbal, fisik dan non-fisik, mulai dari pelecehan verbal seperti siulan, suara kecupan, komentar atas tubuh, komentar seksual yang gamblang, komentar seksis, dan komentar rasis. Sementara bentuk fisik adalah main mata, difoto secara diam-diam, diintip, diklakson, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi publik, dihadang, diperlihatkan kelamin, didekati dengan agresif secara terus menerus, diikuti/dikuntit, hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan alat kelamin. Penting untuk masyarakat tahu beragam bentuk pelecehan ini, agar dapat dipahami dan mau mengintervensi atau melaporkan saat mengetahuinya,” ungkap founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Rika melanjutkan bahwa kekerasan seksual di tempat dan transportasi umum menghambat terwujudnya kesetaraan gender.

“Jangankan beraktualisasi diri secara maksimal, perempuan dewasa maupun anak perempuan bahkan terancam mengalami kekerasan seksual dalam perjalanannya mengakses hak dasar sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan,” ucap Rika.

Sementara itu komunitas pengguna KRL Anker Twitter mengajak sesama pengguna KRL untuk lebih peduli dengan fenomena.

“Kami mengajak para pengguna untuk meningkatkan perhatian pada lingkungan sekitar, khususnya kepada sesama pengguna KRL. Dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan kita dapat membantu pengguna yang mungkin sedang mengalami pelecehan seksual
namun tidak berdaya untuk keluar dari situasi tersebut,” jelas Sufiyandoro dari komunitas Anker Twitter.

“Ke depannya, Anker Twitter ingin menjadi lebih dari sekadar komunitas pengguna kereta. Anker Twitter berharap dapat menjadi “partner” KCI yang tidak hanya memberikan kritik, namun mendukung dan mendorong KCI untuk meningkatkan respon dalam memberantas Tindak Pelecehan Seksual di transportasi publik,” ucap Sufiyandoro.

PT KCI bersama komunitas berharap berbagai upaya kampanye dan kegiatan semacam ini dapat mendorong keberanian dari korban maupun saksi untuk bertindak melawan pelaku dan melaporkannya ke pihak-pihak yang berwenang.

Dari catatan KCI sendiri, keberanian saksi maupun korban untuk melaporkan pelecehan yang dialami mulai terlihat. Pada tahun 2019 ini terdapat 35 kasus yang dilaporkan. Tahun 2018 terdapat 34 kasus, sementara 2017 hanya 18 kasus.(red)

Categories
Daerah Ekonomi Ragam

Penggunaan Kartu Elektronik Brizzi Wujudkan BPU di Rutan Wates

Koranjurnal.co.id, Wates – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates memfasilitasi sosialisasi Kartu Brizzi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Aula Rutan, Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah, Kamis (18/01/2018).

Diikuti oleh para petugas bersama WBP Rutan Wates, sosialisasi tersebut dilaksanakan berkat kerja sama antara Rutan Wates dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Wates, Kulon Progo.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan (Karutan) Wates, Teguh Suroso, mengucapkan terima kasih kepada pihak BRI Kantor Cabang Wates yang telah membantu mewujudkan program Bebas Peredaran Uang (BPU) di rutan melalui pembuatan Brizzi.

Menurutnya, penggunaan Kartu Brizzi sudah direncanakan sejak lama, namun baru dapat terealisasi sekarang. Sebelumnya, untuk bertransaksi di kantin maupun warung telekomunikasi WBP menggunakan uang tunai melalui pencatatan di Register D.

“Kami berharap penggunaan Kartu Brizzi dapat dijadikan solusi untuk mendukung program BPU di rutan sehingga  kedepannya uang tunai tidak ada lagi yang beredar di dalam rutan. Selain itu, penggunaan Brizzi dimaksudkan untuk meningkatkan E-Goverment yang dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM,” urai Teguh.

Sementara itu, Kepala Sub Pelayanan Tahanan Rutan Wates, Aris Yulianta, berharap penggunaan kartu uang elektronik ini dapat meminimalisir dan mencegah gangguan ketertiban maupun keamanan yang disebabkan oleh peredaran uang tunai. Selain itu, Brizzi sangat mudah penggunaan dan pengisiannya sehingga keluarga yang jauh dari rutan dapat melakukan pengisian tanpa harus datang ke rutan.
“Penggunaan Brizzi sangat berguna untuk meminimalisir pungutan liar di dalam rutan. Peredaran uang tunai di dalam rutan juga dapat ditekan. Nantinya, WBP dapat menggunakan kartu tersebut untuk berbelanja di koperasi,” terang Aris.
Saat menyampaikan sosialiasi, perwakilan dari BRI menjelaskan cara penggunaan Kartu Brizzi secara rinci, cara pengisian, pengecekan, penggunaan di koperasi rutan serta kemudahan-kemudahan yang didapat apabila menggunakan kartu tersebut.

Mereka juga memberikan kesempatan kepada WBP untuk bertanya tentang segala hal yang dianggap kurang jelas tentang Brizzi sehingga WBP dapat mengetahui secara jelas kelebihan dan kekurangan kartu ini.

Di akhir acara, dilakukan penyerahan secara simbolis kaKartu Brizzi kepada WBP serta penyerahan alat EDC kepada Karutan Wates didampingi Ketua Koperasi Rutan Wates.(tonmp/Hum)