Tag: Sosialisasi

Categories
Megapolitan

Pushidros TNI AL Gelar Sosialisasi Bahaya Judol dan Pinjol

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar sosialisasi bahaya Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol) bertempat di ruang serbaguna Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin (28/4/2025).

Acara sosialisasi tersebut di buka oleh Asisten Personalia (Aspers) Danpushidrosal Kolonel Laut (P) Hendi Suhendi, S.E., CHRMP. yang diikuti oleh Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Pushidrosal.

Aspers Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan, perkembangan teknologi informasi saat ini membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi berbagai ancaman, salah satunya adalah maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal. kedua hal ini telah terbukti membawa dampak negatif yang serius, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, institusi, bahkan bangsa dan negara.

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dan relevan, khususnya bagi kita sebagai prajurit TNI AL, yang dituntut untuk senantiasa menjaga kehormatan diri, keluarga, dan satuan. Kita harus membentengi diri dengan pengetahuan dan kesadaran, serta mampu menjadi agen perubahan yang mendorong lingkungan sekitar kita untuk menjauhi praktik-praktik ilegal tersebut.

Lebih lanjut, marilah kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalisme sebagai prajurit pushidrosal, sekaligus menjadi pelopor dalam memerangi bahaya judi online dan pinjaman online ilegal.

Sosialisasi bahaya Judol dan Pinjol ini menghadirkan narasumber Pranata Komputer Ahli Madya Menhariq Noor, S.Kom, MT., Ketua tim pengendalian konten internet illegal perjudian, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

Dalam paparannya, narasumber menyoroti urgensi dan kompleksitas tantangan ruang digital di Indonesia, khususnya dalam penanganan konten ilegal seperti perjudian online, pinjaman online ilegal, dan penipuan daring, sehingga dengan regulasi ketat, penegakan hukum efektif dan seseorang memahami penggunaan teknologi digital dalam penggunaanya menjadi kunci penting dalam melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman ilegal dan perjudian daring.(disp)

Categories
Polhukam

Hadirkan Akademisi, MAHUPIKI Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Ternate

Koran Jurnal, Ternate – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan efektif berlaku pada 2025 atau tiga tahun setelah disahkan. Komitmen Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KUHP terus digencarkan.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP baru di Ternate, Maluku Utara, pada Senin (30/1/2023).

Hadir sebagai narasumber Pakar Hukum Pidana Universtas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Plt Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si., dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dr. Surastini Fitriasih, S.H,. M.H.

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum, menjelaskan bahwa salah satu keunggulan dari KUHP baru adalah hanya ada dua buku yaitu buku satu ketentuan umum dan buku dua tindak pidana.

“KUHP kita sekarang itu hanya ada 2 buku Kalau di dalam WvS ada 3. Ketentuan umum Buku pertama, buku kedua Tentang kejahatan, buku ketiga pelanggaran,” tutur Prof. Marcus.

“Nah kenapa kok hanya dibedakan menjadi 2 saja. Yaitu satu ketentuan umum 2 tentang tindak pidana. Karena perbedaan Antara kejahatan dan pelanggaran Itu di dalam konteks penegakan hukum Itu tidak dipandang tidak terlalu urgen,” sambung Prof Marcus.

Seperti diketahui, KUHP baru ini masih dalam masa transisi selama tiga tahun semenjak disahkan dan akan mulai berlaku pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama tiga tahun sosialisasi sebelum KUHP yang baru diterapkan, reaksi itu akan terus ada sampai nantinya diterapkan akan ada pula reaksi masyarakat.

Ia juga menambahkan bahwa terdapat perbedaan dalam KUHP baru dengan KUHP yang digunakan saat ini. Dibandingkan dengan KUHP buatan Belanda, KUHP baru memiliki banyak keunggulan.

Sementara itu, Dr. Dhahana Putra mengatakan bahwa terdapat lima misi KUHP baru yaitu rekodifikasi terbuka, harmonisasi, modernisasi, aktualisasi, dan demokrasi.

” Terdapat lima misi dari KUHP baru yaitu pertama rekodifikasi terbuka dan juga masih mengakui terkait undang undang yang lain yang diatur terkait ketentuan pidana,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen FH Universitas Indonesia, Dr. Surastini Fitriasih SH, MH memaparkan bahwa KUHP WvS menggunakan Bahasa Belanda dan banyak yang menafsirkan semaunya. Sedangkan KUHP baru menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan keunggulan.

“Yang pasti keunggulannya, salah satunya yang paling kasat mata yang paling gampang adalah karena ini menggunakan bahasa Indonesia.”, jelas Dr. Surastini.(**)

Categories
Daerah TNI

Dansatgas P4GN TNI AU: Sekali Mencoba Narkoba, Masa Depan Lenyap

Koran Jurnal, Medan – Komandan Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (Dansatgas P4GN) TNI AU Marsma TNI Danang Sulistyanto mengajak segenap personel TNI AU waspada dan turut berperan aktif dalam upaya pencegahan, peredaran dan penggunaan narkotika. Kejahatan Narkotika, saat ini telah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan modus operandinya yang membahayakan para penggunanya, bahkan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

Hal ini disampaikan Dansatgas P4GN TNI AU dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasubdisdargakkum Diskumau Kolonel Sus Arsaq Yudawan, SH., MH saat pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba yang berlangsung di Lanud Soewondo, Medan, Kamis (22/9/2022)

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang Narkotika dan akibat yang ditimbulkan, baik dari aspek hukum, sanksi Hukum, aspek kesehatan, dan aspek pembinaan mental.

Selain Sosialisasi, Tim P4GN TNI AU juga melaksanakan tes urine yang diikuti para pejabat Lanud Soewondo, beserta seluruh prajurit dan PNS satuan wilayah Lanud Soewondo Medan.

Sosialiasi P4GN diikuti seluruh staf Lanud Soewondo, Kosek I dan satuan Wing 3 Kopasgat di wilayah Lanud Soewondo.(disp)

Categories
IPTEK TNI

Pushidros TNI AL Sosialisasikan Web-Portal Indonesian Hydrographic Data Centre

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidros TNI AL) mengundang stakeholder dari Kementerian dan Lembaga terkait serta pengguna data spasial kelautan di Indonesia dalam acara sosialisasi web-portal Pushidrosal yaitu Indonesia Hydrographic Data Centre (IHDC) secara virtual, Kamis (22/07/2021).

Kegiatan sosialisasi Web-Portal Pushidrosal ini masih merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Satu Abad Hari Hidrografi Dunia.

Dalam sambutan pembukanya, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P. menyampaikan bahwa adanya web-portal Pushidrosal yaitu Indonesia Hydrographic Data Centre (IHDC), adalah untuk untuk memberikan kemudahan dalam meningkatkan layanan penggunaan hidrospasial di Indonesia yang akurat dan mutakhir sebagai bagian dari infrastruktur data spasial nasional serta mendukung program pemerintah yaitu tentang Kebijakan Satu Peta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021.

Platform portal IHDC menggunakan standar dan praktek terbaik yang telah direkomendasikan oleh IHO dan lembaga hidrografi di seluruh dunia yang memiliki interoperabilitas dengan platform data spasial pada umumnya sehingga dapat mempermudah berbagi pakai data, tidak hanya untuk mendukung kepentingan navigasi saja, namun juga dapat digunakan untuk kepentingan strategis dan dasar pertimbangan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan maritim, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, pertahanan, mitigasi bencana alam, perlindungan lingkungan laut serta mendukung diplomasi negara terutama dalam mendukung upaya penetapan batas-batas maritim dengan negara tetangga.

Adapun dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, secara teknis penjelasan tentang penggunaan aplikasi Web-Portal Pushidrosal disampaikan oleh Kapusdalops Pushidrosal, Letkol Laut (P) Agus Sutrianto dan Staf Pusdalpos Mayor Laut (T) Andri Novianto serta dipandu oleh Kolonel Laut (E) Dr. Yanuar Handwiono, M.Sc. sebagai moderator.

Pada akhir presentasi materi sosialisasi, Head of Partnering in Asia Pacific United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) yaitu Mr. Christopher Hunt dan Mr. Shigeru Nakabayashi dari Japan Hydrographic and Oceanographic Department (JHOD) sebagai Counterpart Pushidrosal, yang juga hadir dalam kegiatan sosialisasi ini menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pushidrosal atas pencapaiannya terkait dengan IHDC sebagai implementasi dari Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI) yang tidak hanya berperan dalam mendukung kepentingan navigasi namun juga untuk berbagai aktifitas di laut serta adanya MSDI ini akan menyempurnakan berbagai pengambilan keputusan dari berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan maritim.

Wa-Asrena Kasal, Laksma TNI Yayan Sofyan juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pushidrosal yang telah dapat mengimbangi kompetensi global di era informasi digital ini serta IHDC diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya di lingkup nasional tapi juga regional dan internasional.

Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, yang juga hadir dalam sosialisasi virtual ini juga menyampaikan bahwa IHDC ini merupakan inovasi yang akan sangat bermanfaat dan linier dengan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh BMKG yaitu Indonesian Weather Information for Shipping yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan IHDC dalam rangka mendukung kepentingan keselamatan pelayaran.

Pada akhir kegiatan sosialisasi, Komandan Pushidrosal juga menyampaikan bahwa para pengguna data hidrografi dari kementerian dan lembaga terkait serta para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dipersilahkan untuk menggunakan media IHDC tersebut dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi peta laut indonesia dengan produk digital yang ada seperti data batimetri, ataupun layanan hidrospasial lainnya.

Pada era serba digital dan permintaan yang serba cepat, kebutuhan akan peta laut akan terus meningkat selaras dengan peningkatan aktifitas kemaritiman. Sehingga Pushidrosal selalu berupaya untuk terus mengembangkan produk turunan dan layanan web-portal yang ada, serta senantiasa terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam rangka turut mendukung pembangunan maritim Indonesia serta tercapainya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.(disp/red)

Categories
Megapolitan Polhukam

Yasonna Laoly Berharap Pers Turut Sosialisasikan Program Vaksin Covid-19 dan Perangi Hoaks

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pers memainkan peran dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19 dan memerangi hoaks serta disinformasi di media sosial. Hal ini disampaikan Yasonna dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Rabu (13/01/2021).

“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi dimulai hari ini,” kata Yasonna.

“Hari ini Presiden memulai vaksin secara nasional. Mohon dukungan dari teman-teman pers mensosialisasikan ini, menjelaskan kepada publik bagaimana pentingnya vaksin,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa aturan yang diterapkan kepada para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyatakan sanksi tersebut bertujuan tak lain mendorong publik untuk bersama-sama bersedia divaksin.

“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi,” kata Yasonna.

“Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional, yakni bagaimana peran pers agar masyarakat dapat tercerahkan dan hoaks bisa kita eliminasi bersama,” ucapnya.

Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong yang bertebaran di media sosial.

“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.

“Peran media mainstream harus lebih baik dibanding media sosial, termasuk grup WhatsApp. Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali. Kita berharap peran pers sebagai pilar demokrasi keempat betul-betul hadir karena akan sangat berbahaya sekali bila media sosial sudah dikuasai oleh hoaks dan media mainstream kehilangan esensinya,” ucapnya.

Adapun dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa acara puncak HPN 2021 akan berlangsung di Ancol pada 9 Februari mendatang dan digelar secara virtual.

“Kendatipun nanti Hari Pers Nasional ini kita laksanakan secara virtual sepenuhnya, tidak mengurangi makna dari perayaan Hari Pers Nasional,” tutur Yasonna.(hum/red)

Categories
TNI

Prajurit Brigif Raider 13 Kostrad Terima Sosialisasi dari Asabri

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Denma Brigif Raider 13/Galuh Kostrad menerima sosialisasi dari PT. ASABRI (Persero) Kancab Bandung di Aula Brigif Raider 13 Galuh Kostrad, Tasikmalaya, Jawa Barat. Rabu (23/09/2020).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan Pemerintah, kegiatan kali ini PT. ASABRI (Persero) berkunjung ke Brigif Raider 13/Galuh Kostrad untuk memberikan sosialisasi tentang program ASABRI.

Untuk diketahui bahwa ASABRI adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI, maka dari itu kegiatan sosialisasi ini sangat perlu dimana prajurit dapat mengetahui yang menjadi kewajiban dan hak-haknya sebagai peserta ASABRI.

Kepala Kancab Bandung Kombes (Purn) Supraptono, S.H, dalam sosialisasi ini menjelaskan tentang ASABRI dan program-programnya, serta membuka pertanyaan bagi prajurit yang ingin bertanya.

“Saya merasa puas kepada prajurit Brigif Raider 13/Galuh Kostrad ini dimana selama kegiatan sosialisasi ini cukup aktif bertanya dan mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, untuk itu tidak ada salahnya saya berikan mereka doorprize,” katanya.

“Situasi seperti inilah yang kami harapkan bila kami berkunjung ke satuan lainnya juga, karena jangan sampai Prajurit tidak mengetahui yang menjadi hak-haknya selama menjadi peserta ASABRI,” ujar Kepala Asabri Kancab Bandung Kombes (Purn) Supraptono, S.H.(pen/red)

Categories
Polhukam TNI

Guskamla Koarmada I Terima Sosialisasi Unclos 1982 dari Dinas Hukum TNI-AL

Koran Jurnal, Batam – Dalam rangka memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Hukum Laut Internasional (Unclos 1982), Dinas Hukum TNI Angkatan Laut melaksanakan Sosialisasi Unclos 1982 wilayah Koarmada I yang dipusatkan di Mako Guskamla Koarmada I Batam Kepulauan Riau, Jum’at (04/09/2020).

Kegiatan diawali sambutan Komandan Guskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan, S.T.,M.M., dan dibuka langsung oleh Asops Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M.

Danguskamla Koarmada I menyampaikan bahwa seluruh Unsur maupun Pangkalan yang sedang melaksanakan operasi harus faham terhadap lingkungan strategis wilayah Koarmada I. Untuk itu, perlu dibekali dengan pemahaman terhadap UNCLOS 1982 dan memberikan penekanan terhadap KRI yang merupakan representasi negara di laut dimana segala tindakannya dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, sehingga wajib hukumnya seluruh KRI faham dan menguasai tentang Hukum Laut Internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Asops Kasal berpesan agar seluruh unsur yang sedang melaksanakan operasi senantiasa berkordinasi dengan Pangkalan, Perwira Intelijen dan senantiasa menguptodate data tentang lingkungan strategis laut terkini.

Sosialisasi Unclos 1982 diikuti peserta dari Guskamla Koarmada I, Lanal Batam, KRI BKO Guskamla Koarmada I, Helly He- 4109, Pesud P-8202, serta diikuti secara video conference oleh Guspurla Koarmada I, Jajaran Lantamal, Lanal dan KRI di wilayah Koarmada I.

Kegiatan Sosialisasi Unclos 1982 di Mako Guskamla Koarmada I ini disampaikan langsung oleh Kadiskum Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.(disp/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jokowi Minta Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Fokus dan Pelibatan PKK dalam Sosialisasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/08/2020). Dalam rapat tersebut, Presiden memberi dua arahan, salah satunya terkait sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat atau, terutama menengah atas melihat, karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak,” kata Presiden.

Berdasarkan data hingga Minggu, 2 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 111.455 orang dengan 68.975 orang sembuh dan 5.236 orang meninggal. Presiden pun menyoroti persentase angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari angka kematian global.

“Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Selain itu juga case recovery rate di negara kita, data terakhir adalah 61,9 (persen). Ini saya kira juga bagus, terus meningkat angkanya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Secara khusus, Presiden ingin agar sosialisasi tersebut dilakukan secara terfokus dan tidak dilakukan secara sekaligus.

“Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja, seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam dua minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.

“Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda,” imbuhnya.(DBPers/red)

 

Categories
Ekonomi

Kementan Sosialisasikan Pelaksanaan Kurban di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melaksanakan Sosialisasi Kurban Dalam Masa Pandemi Covid-19, di pelataran parkir Gedung C Kementerian Pertanian, Selasa (21/07/2020). Acara ini didukung oleh Biro Humas dan Informasi Publik melalui platform Talk Show, Tani on Stage (TOS) dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan kurban di tengah pandemi covid-19.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri mengatakan meskipun perubahan dalam berbagai hal terjadi di masa pandemi termasuk kebiasaan di masyarakat dalam pelaksanaan kurban, Kementan ingin memastikan kehidupan secara normal diterapkan dengan pendekatan yang lebih aman.

“TOS ini kita optimalkan untuk mensosialisasikan segala macam program dan event khusus termasuk bagaimana pelaksanaan kurban yang sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan pemotongan hewan kurban,” kata Kuntoro.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita menyampaikan, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini akan sedikit berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pelaksanaan pada tahun ini berada di tengah pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan situasi new normal.

Pada masa new normal ini, masyarakat Indonesia menurutnya harus patuh terhadap protokol kesehatan untuk melakukan tindakan pencegahan. Misalnya rajin cuci tangan pakai sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menerapkan etika batuk/pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

“New normal ini dilakukan agar masyarakat tetap produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi,” ungkap Ketut.

Adaptasi new normal dalam pelaksanaan kegiatan kurban juga dituangkan dalam panduan Kementan tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Covid-19. Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 008/SE/PK.320/F/06/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Secara garis besar, panduan ini mengatur tentang upaya penyesuaian terhadap pelaksanaan new normal dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R) maupun di luar RPH-R dengan memperhatikan faktor jaga jarak fisik (physical distancing), penerapan higiene personal, pemeriksaan kesehatan awal (screening) dan penerapan hygiene sanitasi.

“Dalam pelaksanaan kurban, kita tetap harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu kesehatan dari hewan yang akan dikurbankan, proses penyembelihan hewan kurban, dan distribusi daging hewan kurban kepada mustahiq,” jelas Ketut.

Supratikno, narasumber yang juga Kepala Tim Peneliti Penyembelihan Halal HSC IPB mengatakan bahwa ada empat (4) kriteria hewan kurban yang baik, yaitu: sehat, tidak cacat, tidak kurus, dan cukup umur.

“Persyaratan hewan sehat ini menjadi sangat penting mengingat banyak sekali penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (zoonosis),” sambungnya.

Jaminan Kesehatan Hewan dan Daging

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif mengatakan, penyediaan hewan kurban yang sehat memang menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan berkurban agar membeli hewan kurban sehat di tempat-tempat penjualan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

“Belilah hewan kurban yang sehat di tempat-tempat penjualan hewan kurban yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah untuk mendapatkan hewan yang dijamin kesehatannya oleh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan,” papar Syamsul.

Ia menjelaskan, penjaminan kesehatan hewan kurban ini sangat penting dalam upaya mencegah penularan penyakit hewan ke manusia. Dalam hal penyelenggaraan kurban juga harus memperhatikan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

Peraturan tersebut telah mengatur persyaratan minimal yang harus dipenuhi mulai dari tempat penjualan hewan kurban, pengangkutan dan penampungan sementara di lokasi yang akan dipergunakan untuk pemotongan hewan kurban. Selain itu dijelaskan juga tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban sesuai aspek teknis dan syariat Islam.

Dengan memenuhi ketentuan teknis tersebut diharapkan daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan (ASUH).

“Saya berharap pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebagai salah satu ritual Idul Adha tahun ini, meski dalam situasi pandemi Covid-19 dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan dalam pandemi covid-19 serta melaksanakan protokol penyembelihan hewan kurban ia berharap semua pihak bisa tetap sehat dan menghasilkan daging kurban yang layak.

“Manusia sehat, hewan sehat. Food safety from farm to spoon. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kemudahan atas usaha-usaha baik kita semua,” tutupnya.

Sementara itu, Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB menyarankan dalam penanganan hewan kurban, daging dan jeroan, alat dan tempatnya dipisahkan.

“Terdapat dua pembagian jeroan yaitu jeroan merah, seperti, jantung, hati, limpa, ginjal dan paru. Sedangkan jeroan hijau perut-an dan usus, yang jauh lebih banyak bakteri zoonosis nya. Untuk itu kita harus memperhatikan pembuangannya, limbahnya. Limbah darah dan isi jangan dibuang ke aliran air yang umum mengalir, namun dimasukkan ke dalam tanah. Umat islam itu bersih dan cinta lingkungan,” ungkapnya.

Ada empat narasumber dalam Sosialisasi Kurban Dalam Masa Pandemi, yaitu Denny Widaya Lukman, Pakar Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH IPB, Supratikno, Kepala Tim Peneliti Penyembelihan Halal HSC IPB, Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, dan Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

PT BUMI Sosialisasikan Program Sistem Penempatan Satu Kanal

Koran Jurnal, Cianjur – PT. BUMI (Bursa Usaha Migran Indonesia) sebagai pelaksana dan penyelenggara Job Fair pusat informasi pasar kerja hari ini Selasa (03/03/2020) melakukan sosialisasi tentang program SPSK ke Saudi Arabia.

PT. BUMI juga membawahi beberapa Perusahaan P3MI yang telah Memiliki SIP (Surat Ijin Pengerahan atau Job Order yang bernaung di bawah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

Keikutsertaan PT. BUMI di acara CNL-BHS (Cianjur Ngabangun Lembur – Bergerak Hadirkan Semangat) yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

Menurut salah satu petugas Sosialisasi PT. BUMI Ali Abdurahman kepada media mengatakan bahwa ini kesempatan baik untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang program SPSK ini untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang ingin bekerja ke Saudi Arabia secara prosedural serta mencegah adanya pemberangkatan unprosedural (salah prosedur) yang cenderung kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak terutama di kabupaten Cianjur.

Ali Abdurahman juga dalam kesempatan ini juga menerima pendataan untuk selanjutnya memberikan arahan tentang mekanisme mulai pra keberangkatan melalui LTSA (Layayan Terpadu Satu Atap) pendataan di Disnaker hingga pemberangkatan.(AA/red)