Tag: Zona Integritas

Categories
TNI

Pangkoopsud I Pimpin Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Koran Jurnal, Jakarta – Pangkoopsud I Marsda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., pimpin pencanangan pembangunan zona integritas di Makoopsud I, yang disaksikan oleh Irjenau Marsda TNI R. Agung Handoko, Danlanud Halim Perdanakusuma, Irkoopsud I, Paban III/Litbang Sren Koopsudnas, dan Paban VI/Srenau. Bertempat di Gedung Roesmin Noerjadin Makoopsud I, Senin (31/10/2022).

“Tahapan yang paling penting dalam pencanangan Zona Integritas adalah membangun integritas melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Sebagai langkah awal dan indikator utama dalam penilaiannya adalah dengan pencanangan Zona Integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan,” ujar Pangkoopsud I dalam sambutannya.

Disamping itu bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah awal yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, “Sebagai instansi pemerintah, Koopsud I tentunya turut serta dalam melaksanakan pencanangan Zona Integritas, guna mewujudkan Koopsud I menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” tambah Pangkoopsud I.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoopsud I berpesan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Koopsud I yang sudah ditunjuk, “Agar segera memahami dan melakukan aksi nyata untuk melakukan berbagai perubahan yang diharapkan”.

Menutup sambutannya Pangkoopsud I menegaskan, “Pencanangan Zona Integritas ini merupakan upaya penting kita bersama untuk menjadikan Koopsud I menjadi zona yang berintegritas, dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Udara yang profesional, modern, dan disegani di kawasan,” tegas Marsda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc.

Tepat pada pukul 09.01 WIB Pangkoopsud I resmi mengikrarkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Makoopsud I.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ir Koopsud I Marsma TNI Dedy Ghazi Elsyaf, M.Si., beserta seluruh Asisten dan pejabat utama Makoopsud I.(pen)

Categories
Ekonomi TNI

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas di Makoopsud I

Koran Jurnal, Jakarta – Pangkoopsud I Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. membuka kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan zona integritas di wilayah Makoopsud I yang didampingi oleh Sekretaris Itjenau Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius bersama dengan tim dari Itjenau. Bertempat di Ruang Yudha Makoopsud I, Selasa (21/6/2022).

Dalam sambutan Pangkoopsud I Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M, mengatakan bahwa “Penghargaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Pangkoopsud I.

“Koopsud I sebagai bagian dari instansi pemerintah, tentunya turut serta dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, guna mewujudkan Koopsud I menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Hal tersebut sebagai bagian untuk mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan,” tambah Alumni AAU’91 kepada para peserta yang hadir.

Sejalan dengan hal tersebut dalam sambutan Sekretaris Itjenau Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius, menjelaskan bahwa “Pemberian penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah target utama dari Zona Integritas. Sangat berat untuk mendapatkan hal tersebut tetapi dapat menjadi pemacu kita semua untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” ujar Ses Itjenau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kas Koopsud I, Ir Koopsud I, Asren Koopsud I, Aslog Kas Koopsud I, Aspers Kas Koopsud I, Para Kepala Satuan Kerja Koopsud I, Para perwakilan Perwira di seluruh Satker Koopsud I.(pen)

Categories
Ekonomi TNI

Pusdiklatpassus Kopassus Canangkan Zona Integritas

Koran Jurnal, Bandung – Dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi, Pusdiklatpassus Kopassus mengajak PWI Provinsi Jawa Barat menjadi saksi dalam penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas di Gedung Soedirman, Pusdiklatpassus Kopassus, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (22/2/2022).

Piagam Pencanangan Zona Integritas ditandatangani langsung oleh Komandan Pusdiklatpassus Kopassus Brigjen TNI Thevi A Zebua, S.E., M.M

Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas tersebut merupakan komitmen Pusdiklatpassus Kopasus dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Komandan Pusdiklatpassus Kopassus Brigjen TNI Thevi A Zebua, menyampaikan Pencanangan pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah tepat dan strategis dalam menyukseskan reformasi birokrasi.

Melalui Pembangunan Zona Integritas, akan lebih dimaksimalkan proses penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi. Piagam ini merupakan bukti komitmen kami,’’ ujar Brigjen TNI Thevi A Zebua, S.E., M.M dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat mengatakan, PWI Jabar sebagai organisasi profesi pers mendukung Pusdiklatpasus dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Pihaknya yakin, Pusdiklatpasus Kopassus mampu membangun karakter aparatur serta organisasi yang beretika dan professional, akuntabel dan berkualitas.

Acara dihadiri Inspektur Daerah Jawa Barat Eni Rohyani, staf Ahli Bidang SDM Bandung Barat  Hernawan, Plh Ombudsman RI Provinsi Jabar Dominikus Dalu S, Kabiro Kemahasiswaan  Unjani Arlan Siddhae, Kasi Intelijen Kejari Kota Cimahi Dhevid Setiawan

Sementara dari PWI Provinsi Jabar, Wakil Ketua PWI Jabar Bidang Kerja Sama Sandy Ferdiana.(pen)

Categories
Ekonomi TNI

Dankormar Menerima Kunjungan Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono Menerima tim penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Kementrian PAN- Reformasi birokasi (RB) di Markas Komando Korps Marinir di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya TNI khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk mewujudkan satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu TNI khususnya Korps Marinir TNI Angkatan Laut bekerja keras melakukan langkah – langkah guna mewujudkan pembangunan zona integritas dalam lingkup pelayanannya kepada publik dan terus melakukan monitoring dan evaluasi hingga mampu menjadi satuan kerja dengan predikat tersebut.

Dalam sambutannya Komandan Korps Marinir menyampaikan “Kita (Korps Marinir) akan selalu memberikan yang terbaik dalam meningkatkan tugas dan fungsi kita yang sesuai dengan tugas pokok kita, Semoga hasil yang kita dapat membuahkan hasil.”

Setelah sambutan oleh Komandan Korps Marinir , dilanjutkan verifikasi di lapangan disela – sela kegiatan tim penilai diberikan kesempatan untuk meninjau secara langsung material dan fasilitas yang dimiliki Korps Marinir untuk memberikan kebanggaan tim penilai mendapatkan Brevet Kavaleri Marinir dan diajak untuk Latihan menembak pistol dilanjutkan ramah tamah.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Komandan Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, S.H., M.M., M.Si., CHRMP., Inspektur Korps Marinir (Irkormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Lasmono dan seluruh Pejabat Utama Mako Kormar.(pen/red)

Categories
TNI

Dinas Psikologi TNI AU Bangun Zona Integritas

Koran Jurnal, Jakarta – Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau) berkomitmen untuk menjadikan satuan kerjanya sebagai instansi yang lebih baik melalui reformasi birokrasi.

Komitmen tersebut dideklarasikan dengan menandatangani pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (27/09/2021).

Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Kadispsiau) Marsma TNI Drs. Laksana Heryanto., M.Si., menyampaikan, kegiatan ini merupakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengimplementasikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) nomor 25 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem yang baik, efektif, dan efisien sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta profesional.

“Dibutuhkan komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Kadispsiau.

Lebih lanjut Kadispsiau mengatakan, zona integritas tidak hanya tentang anti korupsi, namun juga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Diharapkan kualitas pelayanan publik yang diberikan Dispsiau sebagai satuan pelayanan psikologi dapat selalu prima dan meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Kadispsiau.

Dijelaskan pula oleh Kadispsiau bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Acara inti deklarasi dimulai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Kadispsiau dan diikuti Sesdispsiau, para Kasubdis, para Kabag, dan para Kasi di jajaran Dispsiau, serta hadir pada kegiatan tersubut seluruh personel Dispsiau mulai dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).(disp/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Optimalkan SPI Terintegrasi Guna Wujudkan Zona Integritas

Koran Jurnal, Depok – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi dengan mendorong semua Unit Kerja maupun Satuan Kerja wujudkan Zona Integritas (ZI).

ZI merupakan predikat pada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kementan berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance),” kata Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin yang mewakili Dirjen PKH pada acara Forum SPIP Nasional lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan pada hari Senin, (20/09/2021).

Nuryani menjelaskan, dari tahun 2009 hingga saat ini, Ditjen PKH selalu berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada tingkat Organisasi dan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuannya agar pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan asas efektif dan efisien, mewujudkan pelaporan keuangan yang handal, mengamankan aset negara, dan tetap mentaati Peraturan UU yang berlaku.

“Hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa seluruh pimpinan dan pegawai pemerintah agar menerapkan SPIP,” jelas Nuryani

Nuryani berharap ke depannya, seluruh lini unit kerja bisa melaksanakan aktivitas pengendalian secara nyata, dengan mendokumentasikan segala aktivitas pengendalian dengan baik. Selain itu, juga melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan aktivitas pengendalian risiko maupun tingkat maturitas implementasi SPIP program/kegiatan lingkup Ditjen PKH.

“Tingkat maturitas SPIP yakni tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Ditjen PKH telah melaksanakan rangkaian kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, di antaranya sosialisasi Pengembangan New SPIP dan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPI Terintegrasi.

Kemudian, Forum SPIP Nasional melalui penyusunan evidence Maturitas SPI Terintegrasi Ditjen PKH Tahun 2021, Penilaian Mandiri Maturitas SPI PKH oleh Tim Penilaian Mandiri PKH dan Overview Dokumen Maturitas SPI Terintegrasi Ditjen PKH Tahun 2021 oleh Tim Penjamin Kualitas (Tim QA) Inspektorat IV Itjen Kementan.

Inspektur IV Itjen Kementan, IGMN Kuswandhana mengatakan berdasarkan hasil penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh BPKP RI, level maturitas SPIP Ditjen PKH masuk dalam level 3 dengan nilai 3,958.

Artinya, Ditjen PKH telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Nilai ini juga sudah melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi yaitu penilaian maturitas minimal 3 dan kemungkinan ke depan akan bergerak menuju level 4.

Kuswandana menerangkan, hasil penilaian evaluasi Itjen Kementan menunjukan komitmen Ditjen PKH sangat baik dengan Tim Satlak sebagai mesin penggerak dalam memahami pengendalian internal dan menjalankan fungsi koordinasi.

Berdasarkan Peraturan BPKP No 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, bahwa mulai tahun 2020 terdapat pembaharuan Sistem Penilaian SPIP atau disebut dengan New SPIP.

Penekanan Parameter penilaian terintegrasi dari 4 nilai penyelenggaraan SPIP, yaitu, penilaian unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Index (MRI), Index Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Level Kapabilitas APIP. Selain itu, Penilaian Sasaran Program dan Indikator diharuskan memenuhi kaidah SMART.

“Meskipun sudah melalui target yang ditetapkan, semua unit kerja di Kementerian Pertanian tetap harus berupaya lebih baik lagi untuk meningkatkan maturitas SPIP,” ucap Kuswandhana.

Atas hasil ini, ia mengapresiasi Ditjen PKH sebagai unit Eselon I lingkup Kementan yang serius mempersiapkan maturitas hingga ke Forum Nasional. Kuswandhana juga berharap Ditjen PKH bisa segera mendapat penilaian maturitas level 4.

“Hal ini sangat mungkin diraih karena Ditjen PKH adalah Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang sudah luar biasa menerapkan SPIP dengan baik,” tuturnya.

Acara FORUM SPI NASIONAL diselenggarakan oleh Kementan pada tanggal 20-21 September 2021 di The Margo Hotel Depok yang dihadiri oleh Peserta dengan jumlah 50 peserta offline dan 212 peserta online, berasal dari, Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan SDA, BPKP RI, Komite Audit PT. ASABRI, Inspektorat IV Jenderal Kementerian Pertanian; Direktorat lingkup Direktorat Jenderal PKH; Tim Penjamin Kualitas (Tim QA) Inspektorat IV, Itjen Kementan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Ditjen PKH; Dinas yang Membidangi Fungsi PKH di Provinsi; dan UPT lingkup Ditjen PKH.(hum/red)

Categories
Daerah TNI

Danlanud Sambut Positif Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lanud Supadio

Koran Jurnal, Pontianak – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak Tri Ananto Putro, S.H., menjadi narasumber pada acara sosialisasi Pembangunan Zona Integritas. Acara yang berlangsung di Graha Teddy Kustari, Rabu (17/06/2020). Kegiatan sosialiasi dihadiri Komandan Lanud Supadio (Danlanud) Marsma TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M., para Kepala Dinas (Kadis), para Komandan Satuan (Dansat) dan segenap Perwira di jajaran Lanud Supadio.

Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus menyambut positif acara sosialisasi pembangunan zona integritas di Lanud Supadio karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para Perwira yang mengikuti sosialisasi ini.

Diera keterbukaan informasi publik saat ini, lanjut Danlanud, setiap lembaga pemerintah baik itu kementerian atau lembaga hingga instansi yang berada di bawahnya dituntut untuk memiliki kredibilitas terkait pelayanan publik untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi wajib dilakukan disetiap instansi pemerintah tidak terkecuali di Lanud Supadio. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban kita terhadap rakyat dengan melakukan penataan sistem sebagai langkah awal penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien serta memberikan pelayanan teritorial secara cepat, tepat dan profesional,” ujar Danlanud.

Marsma TNI Palito Sitorus menambahkan diperlukan komitmen tinggi dari masing-masing unit kerja untuk mewujudkan organisasi menjadi wilayah zona integritas. “Semoga dengan adanya sosialisasi dari kepala KPPN Pontianak ini, dapat menambah pemahaman kita tentang zona integritas dan bagaimana mewujudkannya sehingga kita dapat mengikuti instansi yang lebih dulu melaksanakannya seperti kantor KPPN Pontianak yang telah berhasil meraih predikat WBK pada 2018,” harap Perwira Tinggi TNI AU Alumnus AAU Tahun 1990.

Dilain pihak, Kepala KPPN Pontianak menjelaskan zona integritas merupakan predikat yang diberikan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di unit kerja instansi pemerintah dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik,” pungkasnya.(disp/red)

Categories
TNI

Wujudkan Zona Integritas dan WBK, Pushidros TNI AL Gelar Penyuluhan Bidang Pengawasan Melekat

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menggelar Penyuluhan Bidang Pengawasan Melekat.

Kegiatan yang bertema “Dengan Pengawasan Melekat Kita Wujudkan Zona Integritas Dan Wilayah Bebas Korupsi Di Lingkungan Pushidrosal.” Ini berlangsung di ruang Serba Guna Mako Pushidrosal, Jl. Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara. Senin (24/02/2020).

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakil Kepala Pushidrosal (Waka Pushidrosal) Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Trismadi antara lain mengatakan bahwa kegiatan Penyuluhan tentang Bidang Pengawasan di lingkungan Pushidrosal ini digelar sebagai salah satu upaya untuk membenahi dan meningkatkan kinerja organisasi agar sejalan dengan program pemerintah RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Menurut Kapushidrosal, upaya yang dilakukan oleh Pushidrosal dalam rangka mendukung program pemerintah masih dapat dioptimalkan lagi dan membutuhkan kerja keras serta kinerja yang lebih baik lagi guna menyongsong Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pushidrosal.

Kegiatan penyuluhan bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Pushidrosal ini menghadirkan nara sumber Irops Itjenal Laksamana Pertama TNI M.Zaenudin, S.H., M.M dan Ir Kolinlamil Kolonel Laut (S) Arief Muchtarom, S.E., M.Si (Han).

Dalam paparannya, nara sumber memberikan pemahaman kepada para peserta dan satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Pushidrosal mengenai pelaksanaan pengawasan melekat pada setiap kegiatan pemanfaatan PNBP dan BMN, guna terciptanya Clean Government dan Clean Governance.

Hadir dalam acara tersebut, para pejabat utama Pushidrosal, dan sekitar 250 personel yang terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS sederajat di lingkungan Pushidrosal.(disp/red)