Tag: Ditjen PKH

Categories
Polhukam

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Ingatkan Pentingnya Lindungi Peternak Rakyat

Koran Jurnal, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jum’at (30/1/2026), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.

Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.

“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.

“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Promosikan Domba Lokal Jadi Andalan 

Koran Jurnal, Bogor – TNI Angkatan Udara menyelenggarakan kontes domba tingkat nasional bertajuk Pesta Patok di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (20/4/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI AU yang juga dilaksanakan serentak di 16 kota dan kabupaten di wilayah Indonesia barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda mengatakan, kontes domba bukan hanya ajang kompetisi antarpeternak, melainkan strategi untuk mendorong pembangunan subsektor peternakan rakyat. Menurut dia, kontes ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.

”Kegiatan ini merupakan stimulan bagi pengembangan kelembagaan perbibitan ternak di daerah. Peternakan domba dan kambing perlu kita dorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pangan dan sumber protein masyarakat,” kata Agung saat membacakan arahan Mentan Amran di Bogor (20/04/2025).

Ia menambahkan, populasi kambing dan domba di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 25 juta ekor, dengan 3,3 juta rumah tangga peternak terlibat di dalamnya. Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat, Kementerian Pertanian telah menerapkan kebijakan pembatasan impor daging kambing dan domba.

Kontes domba ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara instansi militer dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Agung menyebutkan, lahan-lahan di sekitar pangkalan TNI AU dapat dimanfaatkan sebagai lahan hijauan pakan dan padang penggembalaan.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 16 wilayah, antara lain Sabang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, Natuna, Jakarta, Majalengka, dan Tasikmalaya. Ia menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI AU terhadap program pemerintah, khususnya dalam penyediaan sumber protein hewani.

”Untuk pertama kalinya, TNI AU menyelenggarakan kontes domba nasional dalam rangka HUT ke-79. Kontes ini kami beri nama Pesta Patok, dan dalam pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI),” ujar Nurdin.

Dalam kegiatan ini, peserta dibagi ke dalam tiga kelas, termasuk kelas ekstrem yang menilai bobot domba sebagai satu-satunya parameter. Juara pertama diraih peternak dari Kabupaten Bogor, dengan bobot domba mencapai 130 kilogram.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, keberhasilan peternak dari daerahnya menunjukkan hasil dari pembinaan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir. Ia menyebut, kegiatan peternakan domba dan kambing kini semakin berkembang, baik dari segi kelembagaan maupun kualitas bibit ternak.

”Dulu kita belum pernah juara. Namun, sejak tahun kedua dan ketiga, peternak-peternak kami sudah mampu bersaing secara nasional. Kami optimistis ke depan Kabupaten Bogor bisa menjadi sentra peternakan domba berkualitas,” ujar Rudy.

Rudy mengapresiasi inisiatif TNI AU dan Kementan dalam membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan peternakan rakyat. Menurut dia, kegiatan semacam ini memberikan semangat baru bagi peternak untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak. (*/hum)

Categories
Ekonomi

Cegah Praktik Penyimpangan Selama Ramadan, Kementan Perketat Pengawasan Rantai Pasok Pangan Hewani

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memperketat pengawasan terhadap rantai pasok pangan hewani guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengancam kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa peningkatan permintaan pangan asal hewan selama Ramadan dapat membuka celah bagi berbagai praktik yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih waspada dan memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok, mulai dari produksi, pemotongan, distribusi, hingga pemasaran.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi, termasuk memastikan pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang diawasi oleh otoritas veteriner. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Agung, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi selama Ramadan, di antaranya peredaran daging gelonggongan, daging bangkai, pencampuran produk halal dan non-halal, serta pemalsuan informasi produk hewan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi produk antarwilayah juga menjadi perhatian guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan hewan sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemantauan di pasar tradisional, ritel modern, serta jalur distribusi lainnya agar masyarakat mendapatkan produk hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi,” lanjut Agung.

Selain pengawasan di lapangan, Kementan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta pentingnya pencegahan zoonosis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan sehat.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengawasan produk hewani di lapangan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, kami mengimbau untuk segera melaporkan kepada otoritas setempat agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Agung.

Sebagai langkah konkret, Kementan meminta pemerintah daerah untuk menugaskan tim terpadu guna meningkatkan intensitas pengawasan selama Ramadan hingga Idul Fitri 2025.

“Tim ini akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai lokasi strategis, termasuk pasar dan sentra distribusi pangan hewani, guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan,” sebut Agung.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan segera menyusun laporan pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala daerah dengan tembusan ke Ditjen PKH sebagai bahan evaluasi nasional.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Terpadu guna memastikan pangan hewani yang beredar tetap dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar kesehatan,” jelas Nuryani.

Dengan pengawasan ketat dan kerja sama semua pihak, Kementan berharap masyarakat dapat memperoleh pangan hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri 2025. (**)

Categories
Kesehatan

Penularan Penyakit Hewan Akibat Cuaca Ekstrem, Tiap Daerah Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menghimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Melalui surat Menteri Pertanian nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025, Kementan terus mengingatkan bahwa peningkatan kasus PMK yang terjadi pada Desember 2024 harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, mengatakan peningkatan kasus PMK yang terjadi pada minggu ketiga dan keempat Desember 2024 dipicu oleh cuaca ekstrem. “Peningkatan ini memerlukan pengawasan ketat, khususnya terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut,” kata Agung di Kantor Kementan, Jumat (4/1/2025). Ia menyebut bahwa prediksi puncak kasus PMK akan berlangsung hingga Maret 2025.

Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipatif kepada pemerintah daerah. Pertama, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit. Kedua, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut. Langkah ini harus disertai pembersihan dan disinfeksi pasar. Ketiga, memaksimalkan peran peternak dan sektor swasta dalam mengendalikan penyakit di tingkat daerah.

“Penutupan pasar hewan yang terpapar virus dan tindakan disinfeksi adalah langkah mendesak untuk menghentikan penyebaran PMK. Pemerintah daerah harus sigap melindungi peternak dari kerugian yang lebih besar,” ujar Agung. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman penyakit. “Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga populasi ternak dan keberlanjutan usaha peternakan,” tambahnya.

Selain itu, Kementan juga menekankan pentingnya pelaporan kasus PMK atau penyakit lainnya melalui iSIKHNAS, sistem informasi kesehatan hewan nasional. Peternak didorong untuk segera melaporkan dugaan kasus melalui platform ini untuk mempercepat penanganan. “Melalui pelaporan ini, tim kesehatan hewan dapat segera melakukan penyidikan dan pengobatan pada ternak yang sakit,” ujar Agung.

Langkah lain yang direkomendasikan Kementan adalah pelaksanaan vaksinasi pada hewan sehat dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, masyarakat peternak juga diminta aktif melaporkan kasus dugaan PMK melalui layanan WhatsApp call center yang disediakan pemerintah. “Kami ingin semua pihak terlibat, mulai dari pemerintah hingga peternak, untuk memastikan langkah mitigasi yang efektif,” tambahnya. Untuk pelaporan kasus atau konsultasi, peternak dapat menggunakan layanan Hotline WhatsApp yang disediakan pemerintah di nomor 0811-1182-7889.

Sebelumnya, Kementan juga telah mengeluarkan himbauan untuk memperkuat upaya pengendalian PMK. Dalam Surat Dirjen PKH Nomor 28002/PK.320/F/12/2024 yang dikeluarkan pada 28 Desember 2024, Kementan meminta Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah konkret guna meminimalkan risiko penyebaran PMK di berbagai wilayah.

Melalui serangkaian langkah ini, Kementan berkomitmen untuk menjaga stabilitas peternakan nasional. Dengan pengawasan ketat dan pemberdayaan peternak, ancaman PMK dapat diminimalkan, sekaligus melindungi kesejahteraan peternak dan ketersediaan pangan nasional.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Perluas Negara Tujuan Ekspor Unggas Ke Timur Tengah

Koran Jurnal, Jakarta — Setelah Timor Leste, Jepang dan Singapura, Indonesia berhasil melakukan ekspansi pasar ekspor unggas untuk tujuan Timur Tengah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada hingga mampu ekspor surplus unggas dan telur ke negara lain.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyebut komoditas unggas Indonesia memiliki daya saing tinggi dan dapat menembus pasar ekspor Uni Emirate Arab (UEA).

Ekspor telur tetas (Hatching Egg/HE) dari Parent Stock untuk ditetaskan menjadi Day-old Chick Final Stock (DOC FS) tujuan Dubai telah dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (CPJF) pada 7 Oktober 2024 sebanyak 57.600 butir dan ditargetkan 100 ribu butir tiap bulan. Ekspor telur tetas juga dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024 tujuan UEA dan berlangsung setiap minggu selama Oktober 2024, dengan total ekspor mencapai 460.800 butir. Telur tetas yang diekspor berasal dari unit farm Parent Stock berumur premium (young flock) yang telah mendapatkan sertifikat Good Breeding Practices dan kompartemen bebas penyakit Flu Burung atau Avian Influenza (AI).

Kedua perusahaan perunggasan ini bahu membahu membangun pasar ekspor unggas di Timur Tengah, menorehkan citra Indonesia sebagai negara penghasil unggas.

“Keberhasilan penetrasi ekspor ini menunjukkan bahwa unggas Indonesia mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Agung, dalam siaran pers, Jum’at (11/10/2024).

Ia menambahkan bahwa ekspor telur tetas ini akan rutin dan meneguhkan komitmen kedua perusahaan integrator unggas tidak hanya “jago kandang” tetapi sudah dipercaya di kancah internasional.

Agung menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pelaku usaha perunggasan nasional mampu berkontribusi terhadap penyediaan komoditas unggas dunia. Meskipun dari sisi pangsa pasar unggas Indonesia di dunia masih rendah posisinya, namun secara volume produksi unggas, Indonesia menduduki posisi empat setelah India.

Ekspor HE broiler ini menunjukkan sinergi positif antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan subsektor peternakan yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong ekspor lebih lanjut serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara pengekspor unggas.(hum)

Categories
Ekonomi

Panen Raya Padi di Bali Diprediksi 12 Ribu Hektar, Bakal Amankan Stok Beras selama Ramadhan 2024

Koran Jurnal, Denpasar — Panen raya mulai tiba di Provinsi Bali. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, selama periode Januari – Februari 2024, luas panen mencapai 15,2 ribu hektar tersebar di 9 wilayah Kabupaten dan Kota Madya di Provinsi Bali. Wilayah-wilayah dengan panen terluas yaitu Tabanan, Badung, dan Gianyar.

Pada bulan Maret 2024, diproyeksikan luas potensi panen akan mencapai 12,2 ribu hektar, terutama di Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Buleleng. Ini diharapkan dapat membantu mengamankan stok beras selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024 di Provinsi Bali.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah mengatakan bahwa panen raya tentunya akan meningkatkan pasokan beras dan juga jerami untuk pakan ternak. Dari total luas panen yang ada di Bali ini, diharapkan dapat meningkatkan stok pakan ternak untuk mendukung usaha peternakan.

“Ini adalah kesempatan baik bagi peternak untuk memanfaatkan hasil samping dari panen raya sebagai sumber pakan yang berlimpah. Kami mendorong para peternak untuk memanfaatkan potensi ini untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan peternakan mereka,” kata Nasrullah saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Pertanian (26/2/2024).

Sementara itu Direktur Pakan, Nur Saptahidhayat (Red: biasa dipanggil Sapto) menjelaskan bahwa potensi jerami padi dari panen raya hingga Maret mencapai 42 ribu ton. Melimpahnya jerami menawarkan peluang untuk diolah melalui fermentasi menjadi silase, solusi penyediaan pakan yang dapat disimpan dalam waktu lama.

“Produksi dedak padi juga merupakan salah satu aspek penting dalam siklus panen raya yang perlu diperhatikan. Dengan potensi produksi yang mencapai 16 ribu ton hingga panen raya Maret, dedak padi bukanlah sekadar produk sampingan, tetapi merupakan sumber pakan yang berharga bagi industri peternakan,” imbuh Sapto.

Sebagai informasi, Dalam industri peternakan, dedak padi memiliki peran penting sebagai sumber pakan yang ekonomis dan berkualitas. Kandungan nutrisi, termasuk serat, protein, dan energi, membuatnya menjadi pilihan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ternak.

“Kami yakin bahwa dengan memperhatikan potensi jerami padi dan dedak ini, kita dapat menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan bagi industri pertanian dan peternakan,” pungkas Sapto.(hum)

Categories
Ekonomi

Peternak di Pasuruan Diharapkan Gandeng KUD untuk Tingkatkan Populasi Sapi Perah

Koran Jurnal, Pasuruan – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) turut memberikan dampak pada turunnya produksi susu nasional hingga 30-40 persen. Menurut Wamentan, hal tersebut disebabkan banyaknya populasi sapi yang mati akibat PMK tahun lalu.

Hal ini disampaikan saat meninjau peternakan sapi perah yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sembada, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jum’at (15/12/2023).

“Pasca PMK kemarin, populasi sapi perah mengalami penurunan, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Ini tentu sangat berdampak pada produksi susu kita,” kata Wamentan.

Wamentan Harvick berharap para peternak di Pasuruan terus meningkatkan produksi susu melalui penambahan populasi dari masyarakat atau Koperasi Unit Desa (KUD) melalui pembelian KUR. Sehingga, peternak dapat mengangsur dari bank pemerintah.

Selain itu, pihaknya juga akan merumuskan regulasi kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk mengutamakan koperasi yang melakukan pembinaan kepada peternak.

“Padahal Pasuruan sendiri menjadi salah satu daerah penyumbang susu terbesar di Jawa Timur. Untuk itu saya meminta, agar peternak dapat melibatkan KUD untuk menambah populasi sapi perah demi meningkatkan kembali produksi susu,” ujarnya.

Ketua KUD Sembodo Puspo, Purwo Budi Setiawan mengungkapkan saat ini jumlah peternak sapi di koperasinya mencapai 3 ribu orang dengan rata-rata produksi susu mencapai 27 ton per hari.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak dan melindungi para peternak rakyat di Jawa Timur.

“Sehingga program pemerintah untuk swasembada susu ini dapat berjalan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfiah mengatakan populasi sapi perah di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan hingga 7% dari 97.101 ekor di tahun 2021 menjadi 90.304 ekor di tahun 2022.

“Sehingga dampaknya pada produktifitas susu juga turun hingga 30 persen. Tahun 2021, produksi susu sapi di Kabupaten Pasuruan mencapai 137.590 ton. Untuk tahun 2022 turun hingga 30% menjadi 96.385 ton,” ucapnya.(hum)

Categories
Ekonomi

Jelang Akhir Tahun 2023, Indonesia Ekspor Ayam Beku ke Singapura Senilai USD 65.000

Koran Jurnal, Purwakarta – Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengapresiasi keberhasilan PT. Malindo Feedmill Tbk menembus pasar Singapura dengan produk frozen whole chicken atau ayam bekunya. Tercatat sebanyak 1 kontainer ayam beku dan 1 kontainer produk olahan dari PT Malindo Food Delight dengan nilai sekitar USD 65.000 diberangkatkan dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) PT Malindo Feedmill Tbk di Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jum’at (08/12/2023) kemarin.

“Kami mengapresiasi keberhasilan PT Malindo Feedmill memasukkan produk ayam bekunya ke Singapura untuk pertama kali. Upaya ini tentu tidak mudah, karena seperti yang kita ketahui, Singapura memiliki persyaratan ekspor yang ketat,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah dalam siaran persnya.

Lebih lanjut Nasrullah mengatakan bahwa dalam upaya memenuhi persyaratan dan pembukaan pasar ekspor ke negara lain, Kementerian Pertanian telah menerapkan berbagai standar dan aturan yang sudah menjadi pegangan dalam menghasilkan produk pangan asal ternak yang berkualitas.

Pada tingkat produsen, di level hulu, Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pendampingan ke para pelaku usaha untuk menerapkan Good Breeding Practice (GBP), Good Farming Practice (GFP), dan Good Manufacturing Practices (GMP) sebagai jaminan penyediaan ternak yang berkualitas.

Selain melakukan beberapa hal diatas, penerapan Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) juga merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor.

“Dengan adanya kompartemen bebas AI, maka Indonesia dapat mengekspor unggas dan produk olahannya ke beberapa negara termasuk Singapura,” ucap Nasrullah menegaskan.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Tri Melasari mengatakan bahwa upaya pembukaan pasar produk unggas ke Singapura ini telah dilakukan sejak tahun 2022 dan hal ini juga merupakan salah satu langkah konkrit dari peran Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan regional khususnya di ASEAN.

“Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, jumlah volume ekspor produk peternakan ke Singapura pada tahun ini sampai dengan bulan Oktober 2023 mencapai 13.870 ton dengan nilai setara 49 juta USD,” jelas Melasari menambahkan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ekspor produk peternakan ke Singapura ini adalah bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak menembus di pasar internasional.

Direktur PT Malindo Feedmill Tbk, Rewin Hanrahan dalam sambutannya mengatakan bahwa PT Malindo telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Singapura atau dalam hal ini Singapore Food Agency (SFA). SFA meminta agar produk yang diekspor harus berasal dari farm yang sudah memiliki sertifikat kompartemen bebas dari Avian Influenza serta tidak terdeteksi mengandung beberapa virus atau bakteri seperti di antaranya Salmonella.

“RPHU PT Malindo Feedmill Tbk ini memiliki kapasitas potong 3000 ekor/jam dan cold storage 500 ton. Selain itu kami juga memiliki ISO 22000:2018 Food Safety Management System, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Level 1 dan sertifikat Halal,” jelas Rewin.

Dalam kegiatan pelepasan ekspor ayam beku perdana dan ekspor lanjutan produk olahan Malindo Food Delight ke Singapura ini, Rewin juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Peternakan setempat yang terus mendukung dan mendorong PT Malindo untuk bisa ekspor yang berkelanjutan.

“Pada awal tahun 2024 nanti, kami menargetkan untuk dapat mengekspor kembali ayam beku dan produk olahan ke Singapura serta produk olahan ke Jepang. Selain itu diharapkan juga bisa terealisasi ekspor produk olahan ke United Arab Emirates,” pungkas Rewin.

Semoga ekspor ini bisa terus berlanjut untuk PT. Malindo Feedmill Tbk dan menjadi pemicu bagi pelaku usaha lainnya untuk terus memperluas pasar ekspornya.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Penguatan Industri Peternakan Berbasis Teknologi

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian mendorong berkembangnya industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia, sehingga nantinya akan berdampak terhadap peningkatan PDB peternakan pada khususnya dan pertanian pada umumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah saat mewakili Wakil Menteri Pertanian usai membuka pameran The 6th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) Indonesia 2023 di di ICE BSD Tangerang pada Rabu (20/9/2023).

Ia menyampaikan bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pangan terutama protein hewani.

“Melalui penerapan inovasi teknologi dapat menghasilkan produk yang lebih efisien sehingga menciptakan iklim usaha peternakan yang sehat dan kompetitif,” terangnya.

Lanjutnya untuk mencapai penerapan teknologi tersebut salah satunya adalah dengan tersedianya modal dan investasi. Pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah merealisasikan kredit bagi pengembangan usaha pertanian sebesar Rp. 113,43 T kepada 2,74 juta debitur pada tahun 2022. Namun demikian pengembangan skala usaha tersebut masih perlu didukung oleh investasi PMDN dan PMA.

“Kementan terus mendorong investasi sub sektor peternakan, terutama untuk bidang pembibitan dan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi peternakan,” terangnya.

Lanjutnya lagi Ia menuturkan bahwa secara umum Indonesia sudah menuju swasembada protein hewani, bahkan telah mampu ekspor. Kinerja ekspor subsektor peternakan pada periode Januari – Juli* Tahun 2023 (angka sementara) tercatat senilai USD 790,7 juta setara Rp. 11.8 T dengan pertumbuhan nilai ekspor meningkat sebesar 9,26% dan pertumbuhan volume ekspor meningkat 17,28% dibandingkan periode yang sama Tahun 2022.

“Ekspor komoditas peternakan kita seperti: sarang burung walet, madu, pakan ternak, telur tetas, DOC, daging ayam olahan, kambing, domba dan obat hewan telah berhasil menembus lebih dari 98 negara tujuan,“ terangnya.

Menurutnya, Ini membuktikan bahwa industri peternakan memiliki potensi untuk terus berkembang. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pencapaian nilai ekspor subsektor peternakan tahun 2022 mencapai Rp. 17,7 T mengalami peningkatan sebesar 13,5% dibandingkan tahun 2021. “Capaian ekspor subsektor peternakan di Indonesia terus bergerak positif,” ucapnya.

Penyelenggaraan Pameran ILDEX 2023

Kementerian Pertanian mengapresiasi penyelenggaraan ILDEX yang berlangsung selama 3 hari ini, sebagai salah satu bentuk pameran peternakan berskala international di Indonesia, mampu melakukan promosi berbagai produk dan kemajuan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan menjadi ajang bertemunya stakeholder peternakan baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan transaksi bisnis.

“Oleh karena itu melalui penyelenggaraan ILDEX, diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi perkembangan dunia usaha peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Marketing Director Permata Kreasi Media, Ruri Sarasono mengatakan, ILDEX, selain sebagai ajaran promosi, pameran ini juga menjadi edukasi bagi perkembangan ilmu, teknologi, dan produk peternakan serta kesehatan hewan dari hasil pengembangan riset teknologi yang dilakukan di Tanah Air.

“Tahun ini ILDEX Indonesia mencatatkan lebih dari 250 exhibitor dari 25 negara, dan ditargetkan akan dihadiri kurang lebih 10.000 pengunjung, sehingga memberikan peluang untuk membicarakan bisnis dalam ajang ini,” ungkapnya.

Categories
Ekonomi

Kementan Gandeng Swasta dan Perguruan Tinggi Kembangkan Peternakan Sapi Terintegrasi di Sulsel

Koran Jurnal, Makassar – Kementerian Pertanian menggandeng kerjasama dengan swasta (PT. Berdikari dan PT. Bosowa Corporindo), serta perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin) untuk mengembangkan peternakan sapi terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah bersama Direktur Utama PT. Berdikari, Muhammad Syarkawi Rauf dan Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa, serta Direktur PT. Bosowa Corporindo, Suardi Madama yang disaksikan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Universitas Hasanuddin, Makasar Sabtu (9/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, perguruan tinggi dalam penyediaan daging sapi melalui pengembangan yang dilakukan secara terintegrasi.

“Melalui MoU ini diharapkan adanya sinergi dari semua pihak untuk menyiapkan program-program pengembangan peternakan sapi terintegrasi dapat direalisasikan dengan lebih baik”, ungkapnya.

SYL mengungkapkan penguatan komitmen dengan PT. Berdikari dan Universitas Hasanuddin sangat penting dalam menjawab permasalahan kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Adapun ruang lingkup dalam kerjasama ini meliputi Produksi Pakan dan Teaching Farm, Program Corporate Social Responbility (CSR), Pengembangan bisnis peternakan terintegrasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari, Muhammad Syarkawi Rauf menyampaikan, PT. Berdikari sebagai perusahaan milik negara tentunya akan mengoptimalkan penyediaan komoditas yang menjadi sumber protein hewani melalui pengembangan peternakan sapi terintegrasi. Berdikari juga bersinergi melaksanakan aktivitas penggemukan sapi bakalan di Kabupaten Sidrap.

“Kami akan fokus dan memaksimalkan kesepakatan kerja sama ini, dan berkomitmen untuk mengembangkan lini bisnis peternakan sapi.” ungkapnya.

Sedangkan Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menyampaikan, pihak Unhas menyambut baik kerjasama ini, dengan Tri dharma perguruan tinggi, Unhas dapat memberikan sumbangsih khususnya pada pengembangan peternakan sapi terintegrasi dalam mendorong keberhasilan pembangunan pertanian nasional.

“Kesempatan ini akan kami manfaatkan dengan baik dan siap menindaklanjuti kerjasama ini, untuk berkontribusi besar dalam mendukung program-program Kementan”, tuturnya.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menyampaikan, pengembangan peternakan sapi terintegrasi bisa menjadi langkah strategis meningkatkan produksi dalam negeri, terutama dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak dari hulu sampai ke hilir. Ia pun menyebutkan, untuk mencapai hal tersebut perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.

“Kami optimis dengan hasil kesepakatan kerja sama ini akan dapat tercapai peningkatan populasi dan produksi, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, khususnya pada sapi,” pungkasnya.(disp)