Category: Ekonomi

Categories
Bisnis Ekonomi

Sekarang, Saat Tepat Beli Properti di Karawang Barat!

Jakarta, Koran Jurnal – Perkembangan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar yang sedang berlangsung di wilayah timur Jakarta nampaknya segera rampung sehingga masyarakat luas akan segera menikmatinya. Tidak tanggung-tanggung, dua proyek besar yaitu Jalan Elevated Tol  Jakarta-Cikampek II dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan bersamaan.

Dampak Infrastruktur Terhadap Kota Karawang Barat PT Jasa Marga menargetkan konstruksi jalan tol Layang Jakarta-Cikampek II bisa selesai pada September 2019 sehingga pada akhir tahun masyarakat sudah dapat melewati jalan ini pada saat libur akhir tahun. Pengerjaan konstruksi terus tanpa henti agar mencapai target yang telah ditentukan. Saat beroperasi pada masa mendatang, selain meningkatkan kapasitas kendaraan yang melintas, jalan tol ini akan mempercepat waktu tempuh perjalanan. Nantinya, Jakarta – Karawang hanya akan ditempuh kurang dari satu jam saja dimana titik akhir dari elevated tol ini adalah Karawang.

Demikian juga dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang pembangunannya saat ini sedang berlangsung. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan proyek KCJB bisa rampung pada tahun 2020. Pada saat beroperasi nanti Jakarta-Bandung akan ditempuh dalam waktu 45 menit, sementara Karawang Barat yang menjadi salah satu titik pemberhentian akan ditempuh dalam waktu 15 menit saja.

Elavated Tol dan KCJB akan menciptakan dampak positif bagi perekonomian sekitar terutama Kota Karawang yang menjadi titik akhir dari jalan tol dan pemberhentian kereta cepat. Berbagai sektor ekonomi akan mengalami percepatan pertumbuhan terutama pertumbuhan ekonomi Karawang yang memang sudah stabil berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir. Salah satu sektor yang akan mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah properti.

Saat Tepat Membeli Properti di Karawang Barat

Melihat faktor-faktor tersebut Agung Podomoro Land meluncurkan produk terbaru Mariposa di Karawang Barat. Mariposa hunian di pusat kota Karawang Barat sangat tepat bagi mereka yang mendambakan kehidupan berkelas dan kemudahan berusaha di CBD Karawang. Rumah Mariposa merupakan jawaban bagi para calon pembeli dan investor untuk segera memiliki hunian di Karawang Barat sebelum semua infrastruktur rampung dan beroperasi.

Menurut Rina, General Manager Sales & Marketing Taruma City, “…Rumah Mariposa merupakan Hunian Prestige di pusat kota Karawang Barat, kawasan yang akan menjadi CBD-nya Karawang. Kami memberikan kemudahan untuk mendapatkan hunian ini dengan menawarkan angsuran hanya 2,9 Jutaan…!!”

Inilah saat yang tepat untuk berinvenstasi dan memiliki rumah berkualitas, dengan harga sangat terjangkau, yang berada di pusat kota.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp 0821 3888 8158 atau datang langsung ke Marketing Gallery di Jl. Tarumanagara Kav 8, Arteri Tol Karawang Barat 1.(red)

Categories
Ekonomi

PDB Sektor Peternakan Tahun 2018 Mencapai 231,71 Triliun

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Kinerja peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015 sampai dengan semester I 2019. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa Pada tahun 2018 PDB sub sektor peternakan mencapai 231,71 triliun atau berkontribusi 16,35% kepada total PDB sektor pertanian yang sebesar Rp. 1.417,07 triliun. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH pada saat pembukaan acara The 4th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan (18/09/2019).

“Diharapkan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia akan terus berkembang, sehingga nantinya akan berdampak terhadap peningkatan PDB peternakan pada khususnya dan pertanian pada umumnya” jelas Ketut.

Menurutnya komoditas peternakan merupakan salah satu target pembangunan pertanian dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan akan terus berjalan dan berkembang, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pangan terutama protein hewani.

Lebih lanjut Ketut menyampaikan bahwa industri peternakan merupakan industri agribisnis yang mencakup hulu hingga hilir. Industri pendukung on farm peternakan, meliputi berbagai industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merupakan industri dengan nilai bisnis yang besar mencapai milyaran rupiah. Diantaranya adalah industri obat hewan, vaksin, bahan baku pakan, feed additive, produk olahan pangan, non pangan termasuk by product. Bahkan industri by product peternakan menembus pasar ekspor, seperti tepung bulu ayam untuk keperluan pakan.

“Kementerian Pertanian berkomitmen memfasilitasi ekspor untuk semua komoditi pertanian dan turunannya termasuk peternakan. Nilai ekspor komoditi peternakan selama 4 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Nilai ekspor komoditi sub sektor peternakan pada tahun 2015 hingga Juni 2019 mencapat Rp 38,39 triliun” tambahnya.

Nilai ekspor tersebut merupakan bukti, bahwa industri peternakan memiliki potensi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen PKH terus mendorong investasi sub sektor peternakan, terutama untuk bidang pembibitan, dan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi peternakan.

Ketut juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 lalu, nilai investasi PMDN sub sektor peternakan mencapai Rp. 866,46 milyar sedangkan investasi PMA mencapai USD 119,03 juta.

Dukungan Terhadap Penyelenggaraan ILDEX 2019

Kementerian Pertanian mengapresiasi penyelenggaraan The 4th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) Tahun 2019 yang yang diinisiasi oleh Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) ini. ILDEX merupakan salah satu pameran peternakan berskala international di Indonesia. Selain sebagai sarana pameran dan promosi berbagai produk dan kemajuan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, ILDEX juga menjadi ajang bertemunya stakeholder peternakan baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan transaksi bisnis. Oleh karena itu melalui penyelenggaraan ILDEX, diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi perkembangan dunia usaha peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi bahwa pada ILDEX tahun 2019 ini selain diikuti oleh exhibitor dari perusahaan dalam dan luar negeri, berbagai asosiasi, juga terdapat paviliun Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat memberi peluang bagi para pelaku UMKM, untuk memiliki mengembangkan bisnis melalui promosi dan menemukan partner bisnis baru. Disamping itu, adanya paviliun ekspor di ILDEX tahun ini juga saya harap dapat menjadi stimulasi dalam mendorong peningkatan ekspor sub sektor peternakan” ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut berharap melalui forum dialog dan seminar yang diselenggarakan selama ILDEX 2019 ini dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan dan memberikan solusi permasalahan dunia peternakan.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya ILDEX, dan semoga sukses menghasilkan target pengembangan bisnis bagi para exhibitor” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi menerima IHPS dan LHP Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09/2019).

“Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)-nya sangat meningkat sekali. Pemerintah Daerah tadi di provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sudah sama,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09).

Peningkatan-peningkatan seperti itulah, lanjut Presiden, yang diinginkan pemerintah agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa silakukan.

“Saya kira arahnya ke arah sana,” tegasnya.

Sebelumnya saat menyampikan pengantar dalam pertemuan dengan pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada Ketua dan seluruh pimpinan BPK yang selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pada hari ini akan ada penyampaian IHPS semester 1 2019 dan penyampaian LHP semester 1 2019. Saya melihat ini adalah laporan capaian kinerja yang terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019,” ucap Presiden Jokowi.

WDP dan ‘Disclaimer‘

Menjawal wartawan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada 4 (empat) kementerian/lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), belum WTP. Keempat K/L itu adalah: Kementerian PUPR, Kemenpora, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang disclaimer itu ada Bakamla.

“Itu sama dengan waktu kami menyampaikan laporan kemarin. Kalau pemerintah daerah di itu tinggal 2. Kabupaten/kota juga naik semua,” terang Moemahadi.

Menurut Moermahadi, pimpinan BPK periode 2014-2019 akan berakhir masi baktinya pada 19 Oktober mendatang. Karena itu, kesempatan ini beberapa anggota pimpinan, termasuk dirinya pamit kepada Presiden. Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pamono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Dukung Kementan, Bulog Bangun Gudang Untuk Serap Kedelai Petani

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Badan Urusan Logistik (Bulog), Yayat Hidayat Fatahillah mengatakan mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menyerap kedelai petani yang memasuki musim panen dengan membangun gudang khusus kedelai. Dengan demikian, Bulog siap menyerap kedelai petani sehingga harga tidak jatuh atau menguntungkan petani.

“Sebagai langkah memasuki panen kedelai di beberapa wilayah di Indonesia, Bulo siap menyerap kedelai petani, terutama di sekitar daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur,” demikian dikatakan Yayat pada Rakor Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Tahun 2019 dan Persiapan Tahun 2020 di Bogor, Selasa kemarin (18/9/2019).

Yayat menjelaskan Bulog telah membangun gudang khusus untuk kedelai yang lokasinya ada di Banyumas dan Sidoarjo dengan kapasitas masing-masing 3.500 ton. Gudang tersebut tidak hanya bangunan biasa, namun gudang tersebut sudah dilengkapi dengan Dehumitifier dan Pneumatic Conveyor.

“Jadi alat tersebut gunanya untuk mengatur kelembapan dan untuk mempecepat pembongkaran. Kami manfaatkan teknologi ini agar kedelai yang di gudang tidak cepat rusak,” jelasnya.

Yayat menambahkan rencana selanjutnya Bulog akan membuat gudang kedelai di lokasi sentra lain di daerah Grobogan Jawa Tengah. Pasalnya, Grobogan merupakan sentra kedelai, sehingga akan dibangun gudang.

“Kami akan buat satu lagi di sana (Grobogan, red). Kapasitasnya sama lah seperti yang di Banyumas dan Sidoarjo sekitar 3.500 ton,” ujarnya.

Untuk menunjukkan keseriusan Bulog, Yayat menegaskan Direktur Pengadaan Bulog telah menerbitkan surat tugas ke Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk agar segera berpartisipasi dalam penyerapan hasil panen kedelai di tingkat petani. Dengan begitu, Bulog siap membantu petani agar kedelainya bisa terserap.

“Pada dasarnya Bulog akan terus mendukung kegiatan Kementrian Pertanian, karena sudah merupakan kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik, dalam hal kedaulatan pangan,” tandasnya.

Di tempat yang sama Direktur Akabi Kementan, Amiruddin Pohan sangat berharap banyak kepada Bulog untuk dapat mewujudkan program tersebut. Sebab, selama ini banyak mendengar keluhan petani kedelai lokal yang kesulitan untuk mencari pasar dengan harga yang layak.

“Jadi dengan adanya peran nyata Bulog ini, saya yakin petani di Jatim dan Jateng kembali bersemangat membudidayakan kedelai lokal,” tegasnya.

Amiruddin menyebutkan adapun luas panen kedelai tahun 2018 sekitar 680 ribu hektar dengan produksi 982 ribu ton. Angka ini naik hampir seratus persen dibandingkan tahun 2017 lalu. Luas panen kedelai 2017 tercatat 356 ribu hektar dengan produksi 538 ribu ton.

“Artinya petani mulai bergairah lagi mengembangkan kedelai. Apalagi target Kementan tahun 2019 menanam di lahan seluas 1 juta hektar. Kami beri bantuan saprodinya, tanamnya bisa di monkultur maupun di tumpangsari dengan padi dan jagung,” bebernya.

Dari sisi harga, ungkap Amiruddin, saat ini rata-rata petani kedelai menjual dengan harga Rp 6.700 per kg. Sementara itu sentra kedelai selama ini ada di Grobogan, Banyuwangi, Indramayu, Bima dan Bone.

“Saya ingin kedelai tidak hanya didominasi di sentra-sentra tersebut, tapi juga merambah perluasan lahan ke wilayah lain di Indonesia,” ucapnya.

“Dengan adanya komitmen Bulog ini mudah-mudahan bisa menjamin pasokan kedelai lokal dan kepastian harga petani kedelai,” tambah Amiruddin.(hum/red)

Categories
Ekonomi

DPR: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengapresiasi berbagai program Kementerian Pertanian (Kementan) selama 5 tahun terakhir. Kata dia, program-program tersebut memiliki dampak besar pada kemajuan dan peningkatan produksi pangan strategis di seluruh Indonesia.

“Program Tani Millenial contohnya, saya sangat senang sekali bagaimana cara Kementan memotivasi anak muda untuk bertani dengan mekanisasi yang sudah disiapkan,” ujar Edhy seusai memimpin Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 di gedung parlemen, Jakarta, Senin (16/09/2019).

Edhy mengatakan, program lain yang juga penting untuk dipertahankan adalah sistem pengawasan pertanian terintegrasi dari hulu sampai hilir. Menurut Edhy, sistem ini merupakan tolak ukur dari suksesnya program seperti Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dan program lain seperti Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB).

“Tinggal sekarang koordinasi dengan Kementerian lain ssperti PUPR untuk membantu dan mendukung jalanya program tersebut. Saya pikir ini sudah bagus sekali ya, kita lihat program Serasi sudah dilakukan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan di berapa daerah lain. Yang paling hebat lagi, produksi beras yang dipanen jauh lebih bagus,” katanya.

Mengenai hal ini, Pimpinan lain di Komisi IV, Daniel Johan dalam rapat kerja ini menilai bahwa Kementerian Pertanian dibawah Andi Amran Sulaiman adalah salah satu kementerian terbaik di kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

“Untuk program yang diluncurkan Kementerian Pertanian menurut saya sudah Top. Artinya, dimata kami (DPR) kementerian pertanian dibawah Pak Amran ini hebat, beliau adalah salah satu menteri terbaik di kabinet Jokowi,” katanya.

Daniel berharap, upaya dan kerja keras ini kembali dipertahankan dan dikembangkan menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. “Saya kira inilah kerja nyata yang harus diapresiasi bersama,” katanya.

Senada dengn Daniel, Anggota Komisi IV, Efendi Sianipar juga mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan Kementan pada petani desa di seluruh nusantara. Menurut dia, Keberpihakan itu terlihat jelas dari distribusi benih, bibit hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

“Khususnya di dapil saya di Riau. Di sana itu, masyarakat terkagum-kagum dengan keberpihakan pemerintah yang menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan. Artinya, masyarakat bangga menjadi petani karena kehadiran kementan dalam setiap persoalan,” katanya.

Anggota lainya dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasyit Umar menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor pertanian Indonesia sudah berada di level yang cukup tinggi. Pasalnya, selama ini produksi pertanian cendrung naik, bahkan mampu ekspor ke berbagai negara di dunia.

“Terus terang, dengan semua bantuan itu produksi kita meningkat tajam, bahkan membuat gudang-gudang Bulog kewalahan serta mampu ekspor. Saya ambil contoh yang paling nyata adalah pembangunan sumur bor dan pompanisasi. Ini saya kira sangat luar biasa karena berdampak langsung pada peningkatan produksi, dari tanam satu kali bisa menjadi tiga kali tanam setahun” katanya.

Nasyit mengatakan bahwa melalui sumur dan pompanisasi para petani tak lagi pusing dengan datangnya musim kering. Mereka bisa bercocok tanam dan mendulang hasil panen lebih banyak.

“Ini menurut saya adalah program yang sangat efektif karena bisa menanam dengan hasil 3 kali lipat. Sistem ini juga sangat efisien dalam menghemat anggaran negara,” katanya.

Untuk diketahui, dalam rapat bersama ini DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020 sebesar Rp 21,05 triliun. Anggaran ini merupakan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan utama peningkatan produksi pangan strategis di 11 eselon 1 lingkup kementan.

Terkait hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimakasih atas dukungan DPR dalam mensukseskan semua program di Kementan. “ke depan, kami akan memperbaiki apa-apa saja yang menjadi kekurangan dan meningkatkan apa-apa saja yang menjadi capaian,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Bahlil Lahadalia: HIPMI Berharap Pemerintah Menjadi Mitra Strategis Para Pengusaha Muda

Koran Jurnal, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
diharapkan dapat bermitra strategis dengan pemerintah sehingga dapat bersaing secara global dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal itu disampaikan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia dalam sambutannya pada pembukaan Munas HIPMI ke-XVI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kepala lembaga negara serta tokoh pendiri HIPMI, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/09/2019).

Bahlil menjelaskan, mitra strategis dengan pemerintah dalam rangka memberikan ruang regulasi yang positif bagi pengembangan usaha nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Ia menambahkan mitra strategis dengan pemerintah itu salah satunya bisa berupa memberikan masukan kebijakan dan pandangan kondisi ekonomi dari pelaku usaha sehingga turut mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahlil mengemukakan, pada 2014 jumlah pengusaha nasional Indonesia mencapai 1,6 persen dari total penduduk, saat ini sudah mencapai 3,1 persen.

“Tapi kita tidak boleh berbangga diri, karena jumlah pengusaha nasional tetap terlalu jauh dengan negara-negara di Asia Tenggara,” katanya.

“Kita masih sangat jauh di bawah, dan oleh karena itu kita harus melanjutkan untuk menyebarkan virus  enterpreneurship. HIPMI telah melakukan sejumlah kegiatan seperti go to school, kampus, hingga pesantren,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir ini sudah cukup baik, itu tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang tidak membatasi wilayah, dari Aceh hingga Papua.

Ia memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen lebih dengan inflasi terjaga sekitar di bawah 3,5 persen. Kemudian, gini ratio mengalami penurunan dari empat persen menjadi 3,89 persen. Dan, pada tahun 2014 terdapat satu persen penduduk nasional yang menguasai akses ekonomi 50,2 persen, kini menurun jadi 46 persen.

“Ini adalah sebuah prestasi yang tidak harus diakui bahwa ini adalah kerja besar pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” ucapnya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Bahlil, telah menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya mendorong anak-anak desa menjadi pengusaha.

“Basis hubungan dagang para pengusaha HIPMI tidak lagi hanya di pusat-pusat kota atau kabupaten, tetapi juga di desa-desa. Tujuan HIPMI adalah bagaimana mewujudkan anak-anak muda menjadi enterpreneurship, menjadi kader intelektual yang mempunyai kemampuan leadership yang berwawasan nasional dan berkomitmen terhadap keutuhan NKRI,” tandasnya.

Diketahui, salah satu agenda utama
Munas ke-XVI HIPMI tahun 2019 ini yakni memilih Ketua Umum HIPMI yang baru periode 2019-2022. Berikut tiga calon Ketum HIPMI periode 2019-2022; Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP HIPMI), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI), dan Mardani H Maming (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI.(ant/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Ajak Pengusaha Maryland Berinvetasi di Indonesia

Koran Jurnal, Maryland – Disela-sela rangkaian menghadiri NPPE 2019, Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian Pertanian, Banun Harpini melakukan kunjungan ke World Trade Center (WTC), Amerika, Jum’at (13/09/2019).

“Kami bertemu pejabat Pemerintah Daerah Maryland bidang agribisnis. Pertemuan ini sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pasar dan nilai perdagangan kedepan,” ujar Banun.

Banun menjelaskan delegasi RI menawarkan produk Sarang Burung Walet (SBW) yang merupakan produk natural asli Indonesia. Produk ini memiliki potensi ekspor sebesar 1600 ton pada tahun 2028 dengan nilai transaksi USD 1,6 Miliar pertahun.

“Produk kita yang memiliki keunggulan kita dorong masuk pasar AS untuk mensuplai kebutuhan makanan specialty, industri obat dan kosmetika mereka,” katanya.

Ketua Delri ini menyampaikan Indonesia saat ini sedang melakukan berbagai reformasi nasional, terkait dengan perbaikan ekosistem investasi baik PMDN maupun PMA, dengan berbagai kebijakan insentif untuk mendorong FDI.

Indonesia mengundang investor Maryland State untuk melakukan investasi di bidang pengembangan produksi kedele secara modern, pengembangan pembibitan dan kebun buah tropis dengan teknologi budidaya maju, yang di integrasi dengan sistem warehousing dalam rantai dingin produk-produk hortikultura untuk tujuan ekspor. Selain itu, ada industri penggemukan dan prosesing daging serta industri pakan ruminansia dan unggas dengan pemanfaatan limbah sawit dan jagung yang kebutuhannya dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Untuk itu kami mengundang partisipasi Investor dari Maryland State. Adanya peluang menopang kebutuhan pangan di Indonesia, termasuk untuk Ibu kota Indonesia yang baru. Karena itu kita minta daftar calon investor potensial dan minat bidang usaha investasinnya dari pihak Maryland Department of Agriculture,” katanya.

Pertemuan delegasi Indonesia di World Trade Center Baltimore ini diterima Mr. Steve Connelly selalu Asistant Secretary Departemen Pertanian Maryland, Bidang Pemasaran Industri Peternakan dan Layanan Konsumen. Kemudian Theresa A.Brophy selaku Direktur Pemasaran Internasional.

Felicia Pullam selaku Manajer Regional Asia Timur, Bidang Investasi Internasional dan Perdagangan, menyarankan perlunya promosi yang lebih intens tentang manfaat SBW, khususnya untuk pasar Maryland State yang warga keturunan China nya cukup besar sebagai pintu masuk pasar SBW ke Amerika Serikat.

“Kerjasama dan investasi kedua negara akan saling menguntungkan, mengingat masing-masing memiliki kelebihan di sektor agribisnis dan teknologi,” kata Banun yang memimpin rombongan delegasi indonesia, dengan didampingi Rachmad Poetranto selaku Agricultural Specialist, Attani KBRI Washington D,C.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Peningkatan Populasi Ternak untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani

Koran Jurnal, Bali – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya untuk mewujudkan swasembada protein hewani khususnya daging sapi. Hal ini merupakan bagian integral pembangunan nasional peternakan yang dalam 5 tahun terakhir ini diarahkan untuk peningkatan produksi daging, untuk mewujudkan swasembada daging sapi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat menghadiri Kontes Ternak dan Panen Pedet Tahun 2019 di Denpasar, Jum’at (13/09/2019).

“Dalam mewujudkan swasembada tersebut, Kementan telah melaksanakan program terobosan melalui kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), penambahan sapi indukan, pengembangan sapi Belgian Blue dan sapi Wagyu yang didukung dengan upaya peningkatan status kesehatan hewan, penjaminan keamanan pangan asal ternak, skim pembiayaan, investasi dan asuransi ternak,” ungkap Ketut.

Dijelaskan Ketut bahwa upaya Pertama yang dilakukan adalah Upsus Siwab. Program ini sudah memberikan hasil yang menggembirakan dengan capaian yang baik. Secara nasional program Upsus Siwab sejak tahun 2017 hingga 9 September 2019 menunjukkan realisasi yang sangat mengembirakan, yakni (i) Inseminasi Buatan/IB dengan realisasi 10.548.530 ekor akseptor atau 105,49 % dari target 10 juta ekor akseptor; (ii) Kebuntingan sebanyak 5.498.695 ekor atau 76,37% dari target 7,2 juta kebuntingan; dan (iii) Kelahiran sebanyak 4.140.916 ekor atau 71,89% dari target 5.760.000 ekor.

Sedangkan secara khusus, capaian kinerja Upsus Siwab Provinsi Bali dari bulan Januari sampai dengan 05 September 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana realisasi IB sebanyak 50.827 ekor atau 72,61 % dari target 70.000 ekor, kebuntingan 30.970 ekor atau 63,20 % dari target 49.000 ekor dan kelahiran sebanyak 24.554 ekor atau 62,64 % dari target 39.200 ekor.

“Keberhasilan Program Upsus Siwab harus selalu kita sosialisasikan dan kita gaungkan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya melalui kegiatan Panen Pedet dan Kontes Ternak yang saat ini dilaksanakan,” ujar Ketut dihadapan Gubernur Provinsi Bali beserta jajaran, Walikota dan Bupati se-Provinsi Bali beserta jajaran, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Bali, Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten se-Provinsi Bali, serta kelompok ternak dan tokoh masyarakat.

Diungkapkan Ketut bahwa Program Upsus Siwab diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetika ternak sapi, hal ini terlihat dari kegiatan panen pedet hasil IB yang saat ini dilaksanakan. Selain itu juga kegiatan kontes ternak diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi peternak yang tentunya dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan swasembada, Program Kedua adalah penambahan sapi indukan Brahman Cross pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Sekitar 8.985 ekor sapi Brahman Cross telah di distribusikan ke 16 Provinsi di seluruh Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).
Adapun untuk Bali, sejak tahun 2016-2018, fasilitasi bantuan ternak yang telah diberikan adalah sebanyak 719 ekor sapi potong dan 742 ekor kambing. Untuk tahun 2019 telah dialokasikan juga bantuan ternak untuk Provinsi Bali sebanyak 390 ekor sapi potong (150 ekor dari BPTU HPT Sembawa dan 240 ekor dari Dinas Provinsi), kambing perah sebanyak 24 ekor (Dinas Provinsi), dan babi sebanyak 200 ekor (BPTU HPT Denpasar).

Upaya lain yang dilakukan Kementan dalam melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau yaitu dengan Program Pengendalian Betina Produktif yang bekerjasama dengan Baharkam Polri. Hal ini penting mengingat pemotongan betina produktif tercatat cukup tinggi setiap tahunnya. Sebelum tahun 2017, angka pemotongan betina produktif ada di atas 22 ribu ekor. Dengan program yang dilaksanakan, pada tahun 2018 angka ini dapat ditekan menjadi 12.209 atau menurun 47,10% dibanding tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2019 sampai Bulan Agustus tercatat angka pemotongan sapi betina produktif masih cukup rendah diangka 7.268 ekor.

Menurutnya faktor penting lain dalam upaya peningkatan produktivitas ternak dalam rangka swasembada adalah adanya pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ketut menuturkan bahwa pada 2019 ini, Kementan berusaha untuk melakukan pemenuhan pakan melalui kegiatan Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) seluas 9063 Ha dan pengembangan padang pengembalaan mencapai 8914 Ha.

*Kontribusi untuk Ketahanan Pangan*

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Dinas PKH Provinsi Bali, I Wayan Mardiana menyampaikan bahwa kegiatan Kontes Ternak dan Panen Pedet ini berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing Untuk kesejahteraan peternak. “Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peternak, memberikan edukasi dan informasi tentang pembangunan peternakan di Provinsi Bali untuk kesejahteraan peternak, mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan koordinasi antar stakholder terkait peternakan dan kesehatan hewan” ungkap Mardiana.

Melanjutkan penjelasannya, Ketut menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari pencapaian kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. “Pertama bahwa pengembangan komoditas peternakan akan menyediakan berbagai alternatif pilihan sumber protein dari mulai produk telur, daging unggas, daging sapi/kerbau/kado dan susu, hampir semua produk tersebut bisa ditemui baik di pelosok dan kota,” kata Ketut.

Selanjutnya, menurut Ketut hal Kedua adalah banyaknya pilihan sumber protein juga akan menyediakan berbagai alternative pilihan tingkatan harga yg bisa dijangkau oleh masyarakat, Ketiga adalah kebutuhan pangan hewani asal ternak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani sebagai pembentuk generasi muda berkualitas di masa mendatang, dan yang Keempat bahwa kekayaan plasma nuftah ternak/hewan, biomasa pakan, lahan dan air, dapat dipandang sebagai potensi basis yang dapat dikembangkan keunggulan kompetitif sebagai faktor pengerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

“Untuk itu, kebijakan pembangunan peternakan dan keswan saat ini dan dimasa mendatang tetap akan diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, baik itu daging, telur dan susu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pemerintah Provinsi Bali yang pada hari ini telah mampu menyelenggarakan acara Kontes Ternak dan Panen Pedet Provinsi Bali Tahun 2019. “Saya mengajak seluruh pihak agar momentum acara Gebyar Upsus SIWAB dan Panen Pedet serta Gelar Potensi Peternakan ini dapat dijadikan sebagai upaya terus-menerus dalam memperjuangkan nasib peternak agar berkembang usahanya dan sejahtera” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Petani Sragen Panen Padi 9,4 Ton Per Hektar Meski Kemarau Panjang

Koran Jurnal, Jakarta – Di musim kemarau tahun ini yang bertepatan dengan musim tanam (MT) III, petani Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen justru panen padi dengan produktivitas 9,4 ton/ha. Selain panennya maksimal, harga gabah di tingkat petani pun tinggi Rp 5.200/Kg gabah kering panen (GKP).

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi guna melakukan panen raya padi di desa tersebut, Rabu (11/09/2019).

Suwandi mengatakan padi yang siap panen di Sragen pada September tahun ini mencapai 20 ribu ha. Di Desa Tenggak sendiri yang siap panen seluas 300 ha.

“Di sepanjang pinggir jalan tol Karanganyar-Sragen terpampang hamparan padi menghijau. Setelah memasuki Kabupaten Sragen sudah banyak padi yang menguning atau siap panen. Petani Sragen patut bersyukur masih bisa panen dengan produktivitas tinggi,” ujarnya.

Menurut Suwandi, pada Juli-September bagi sejumlah petani padi merupakan masa kritis karena kemarau panjang. Namun, berkat pembuatan sumur dalam (Sibel), masalah air untuk mengairi sawah di musim kemarau bisa diatasi petani.

Alhasil, sambungnya, walau di musim kemarau, petani Sragen masih bisa tanam padi. Bahkan petani Sragen mampu tanam padi 3 kali setahun.

“Jadi, petani Sragen khususnya di Desa Tenggak sudah mampu melawati masa kritis. Nah, ke depannya tinggal meningkatkan efisiensi usaha taninya supaya bernilai tambah,” tuturnya.

Tak Ada yang Puso

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari menyebutkan padi yang ditanam petani Sragen di musim kemarau hampir 100% tak puso. Bahkan, petani bersama Pengendali Organisme Pertanian Terpadu (POPT), Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan Babinsa mampu mengatasi hama padi seperti tikus di musim kemarau.

“Secara swadana ataupun dari bantuan pemerintah, petani di sini sudah memanfaatkan sumur dalam, sehingga sawahnya tak kekurangan air. Petani secara gotong royong juga melakukan gropyokan tikus. Karena itu hampir 100 persen padi yang di tanam tak puso,” katanya.

Eka Rini menyebutkan terdapat ada sekitar 28 ribu titik sumur dangkal dan sumur dalam di Sragen. Jika sebelumnya petani menggunakan BBM/gas untuk menggerakan mesin pompa (sumur dalam), saat ini petani sudah memanfaatkan listrik.

“Jadi di sini listrik sudah masuk sawah. Tercatat 1 bulan ada 100 orang yang mengajukan instalasi listrik ke PLN untuk keperluan sumur dalam,” paparnya.

Adapun total luas lahan pertanian Sragen 94.155 ha. Terdiri dari lahan sawah 40.182 ha atau 42,68 % dan 53.973 ha bukan lahan sawah.

“Lahan sawah, khususnya yang belum ada irigasi teknis atau setengah teknis ini kami optimalkan dengan sumur dalam,” pungkas Eka Rini.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Dijadwalkan Membuka Munas HIPMI ke-XVI 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) XVI 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Pukul 09.00 WIB, Senin (16/09/2019). Hal tersebut diutarakan Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia pada Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (12/09/2019).

“Insyaallah, Munas akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Semoga lancar dan tak ada aral melintang. Ini sebuah kehormatan bagi segenap anggota HIPMI, sebab Munas terakhir dipenghujung kepengurusan ini kembali akan dibuka oleh Bapak Presiden,” ucap Bahlil didampingi sejumlah Badan Pengurus, Panitia Pengarah Anggawira, dan Ketua Panitia Pelaksana Munas Umar Lessy.

Bahlil mengatakan, pembukaan nanti merupakan yang kedelapan kalinya Presiden Jokowi menghadiri agenda-agenda penting BPP HIPMI, termasuk menerima HIPMI di Istana Merdeka, Jakarta. Bahlil mengatakan, Munas kali ini sangat strategis mengingat kepengurusan HIPMI sejak 2015 akan segera berakhir. Sebab itu, agenda utama Munas ini menggelar pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode berikut.

Dikatakannya, saat ini terdapat tiga kandidat calon Ketua Umum yakni Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP HIPMI), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI), Mardani H Maming (mantan Bupati Tanah Bumbu dan Ketua APKASI). Para kandidat ini telah menjalani tahapan-tahapan penjaringan serta persyaratan lainnya sehingga layak untuk bertarung di Pemilihan Nasional Ketua Umum BPP HIPMI periode berikut.

Pengusaha Papua ini mengatakan, Munas HIPMI Ke-XVI merupakan amanat organisasi yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 tentang Musyawarah Nasional. Terdapat  tujuh agenda utama Munas yaitu: Pertama, mengubah dan menyempurnakan AD/ART.  Kedua, menetapkan program umum organisasi. Ketiga, menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Pusat selama masa baktinya. Keempat, memilih dan menetapkan Ketua Umum/Formatur Badan Pengurus Pusat beserta Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional. Kelima, menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi untuk satu masa bakti. Kelima, mengembangkan organisasi, Terakhir, menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan.

2500 Peserta Munas

Sementara itu Ketua Panitia Pengarah Anggawira mengatakan, Munas akan digelar 15-18 September 2019 dengan tema “Melanjutkan Peran HIPMI sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Berkeadilan”.  “Rangkaian acara yang akan berlangsung selama empat hari dan diikuti oleh para peserta Munas, yaitu para utusan yang merupakan fungsionaris BPD maksimal 5 orang dan peninjau fungsionaris BPP, serta undangan dengan total sebanyak 2500 peserta,” papar Anggawira.

Forum Ketua Umum merupakan agenda acara internal akan dilaksanakan pada hari pertama, disusul dengan sidang Pleno I dan Pleno II pada hari kedua. Selanjutnya, Pleno III dan Pleno IV akan dilaksanakan pada hari selanjutnya. Dalam Pleno IV ini akan ditentukan siapa yang akan memimpin HIPMI untuk tiga tahun kedepan dari 4 bakal calon Ketua Umum yang akan bersaing memaparkan visi dan misinya satu persatu.

Selain itu, ujar dia, Munas akan diisi berbagai kegiatan lainnya diantaranya Business Matching, Forum Dialog Ekonomi dan Bisnis untuk membedah dua topik yaitu pertama, membahas tentang Grand Tema Munas HIPMI ke-XVI “Melanjutkan Peran HIPMI sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Panitia akan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (pengusaha sekaligus senior HIPMI), Erick Thohir, Ketua Kadin yang juga senior HIPMI, Rosan P. Roeslani; dan Anggota DPR-RI Maruarar Sirait.

 Anggawira mengatakan, topik kedua akan dibahas yaitu “Peluang dan Tantangan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0”. Sejumlah narasumber akan dihadirkan Ketua Umum HIPMI Periode 2012-2015, Raja Sapta Oktohari, Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, Ketua Umum HIPMI 2008-2011 Erwin Aksa, serta William Tanuwijaya selaku CEO Tokopedia. (red/ton)