Tag: BPK RI

Categories
Megapolitan

Menhub Dudy Tegaskan Komitmen Penyelesaian Rekomendasi BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Kementerian Perhubungan guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola sektor transportasi. Hal tersebut disampaikan Menhub Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2).

“Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Di tengah dinamika efisiensi fiskal dan tuntutan peningkatan layanan publik, kami terus menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, penguatan keselamatan, peningkatan konektivitas, serta keberlanjutan layanan transportasi,” ujar Menhub Dudy.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK melaksanakan lima pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan sistem, prosedur, serta penguatan pengendalian internal di masing-masing unit kerja.

Kemudian Menhub menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2025, progres tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 87,29 persen dari total 1.919 rekomendasi. Sebanyak 1.675 rekomendasi telah diselesaikan, sementara sisanya dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kemenhub juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada Semester II Tahun 2025 atas sejumlah objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seluruh rekomendasi dari laporan tersebut saat ini berada dalam proses tindak lanjut melalui langkah-langkah administratif dan teknis yang terukur.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis secara terintegrasi agar pemeriksaan dan penyelesaian rekomendasi dapat berjalan lancar dan cepat,” tutur Menhub Dudy.

Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut Rekomendasi BPK RI di antaranya adalah dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi hasil
pemeriksaan kepada seluruh Unit Kerja terkait. Selain itu, Kemenhun juga melakukan pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi dan pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I Kantor Pusat. Kemenhub juga melakukan koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait dari hasil rekomendasi dan pemeriksaan BPK RI.

Menhub menambahkan bahwa setiap rekomendasi BPK dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan program transportasi secara berkelanjutan. Keseriusan ini pula yang membuat Kemenhub berhasil mempertahankan hasil pemeriksaan BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali.

“Kami berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi sebagai dasar perbaikan yang terukur agar pembangunan transportasi semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rapat kerja tersebut juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi mencapai 88,88% dari pagu efektif. Sementara itu, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun diarahkan untuk mendukung keselamatan, konektivitas, serta pelayanan transportasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Mentri Perhubungan Suntana serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.(hum)

Categories
Megapolitan

Bakamla RI Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Bakamla RI kembali menorehkan capaian penting di bidang akuntabilitas keuangan. Laporan Keuangan Bakamla RI Tahun Anggaran 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bakamla RI menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2024, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berarti Bakamla RI berhasil mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meski demikian, BPK juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. BPK merekomendasikan agar Bakamla RI memperbaiki tata kelola kontrak, menindaklanjuti setoran denda keterlambatan, serta segera menyelesaikan penatausahaan hibah agar tercatat resmi dalam Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Bakamla RI dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan BPK. “Opini WTP ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Bakamla RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, kami juga menjadikan catatan BPK sebagai bahan evaluasi penting agar tata kelola di lingkungan Bakamla RI semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Laksdya Irvansyah.

Laksdya Irvansyah menambahkan, pihaknya akan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK diselesaikan sesuai ketentuan, termasuk memperkuat pengelolaan aset, penegakan kontrak, serta pengamanan BMN di seluruh satuan kerja Bakamla RI.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI, Inspektur Bakamla RI, Laksma Bakamla Dr. Burhanuddin yang pada kesempatan tersebut mendapatkan Piagam Penghargaan Khusus dari BPK RI atas prestasi dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK dengan tingkat penyelesaian 85,21%.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Pentingnya Pemeriksaan BPK U.O. TNI AL

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut (Wairjenal) Laksma TNI Syamsul Rizal mewakili Irjenal Laksamana Muda TNI Sunaryo secara resmi membuka kegiatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 pada Unit Organisasi (UO) TNI AL melalui penyampaian taklimat awal, bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/1/2023).

Kegiatan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan yang dihadiri secara langsung oleh para Pejabat Utama Mabesal, Kasatker wilayah Jakarta, Wakil Penanggung Jawab 1 Tim BPK Bapak Edy Witono beserta Tim Pemeriksa BPK, juga dilaksanakan melalui video conference (vicon) yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran TNI AL, merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan interim atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 November sampai dengan 30 Desember 2022 lalu.

Laksda TNI Sunaryo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Laksma TNI Syamsul Rizal menjelaskan bahwa perlu adanya pemeriksaan BPK untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntasi pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga dijelaskan bahwa harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 69 disebutkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tambahnya

Irjenal berharap agar beberapa Satker TNI AL yang akan dikunjungi memberikan dukungan dokumen dan keterangan yang diminta oleh Tim BPK serta menjadikan Tim BPK sebagai consulting partner dalam menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum dapat diselesaikan.

TNI Angkatan Laut dengan Tim BPK harus bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas laporan keuangan TNI Angkatan Laut Tahun 2022 menjadi lebih baik sesuai harapan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.(disp)

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Polri Raih Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Adapun predikat WTP tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, peraihan predikat ini merupakan wujud komitmen dari institusi Korps Bhayangkara yang selalu transparan dan akuntabel dalam menggunakan keuangan negara.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami, untuk di tahun-tahun berikutnya. Kami akan terus berkomitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” kata Listyo Sigit usai menerima predikat WTP dari BPK RI, Selasa (28/6/2022).

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan capaian WTP kesembilan kalinya ini, kedepan Polri akan terus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga mendorong pemasukan atau peningkatan anggaran APBN.

“Kami juga selalu ikut mendorong dari sisi PNBP dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan baik di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dengan mengawal melalui berbagai strategi tranformasi ekonomi,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Sigit juga menegaskan, Polri akan terus berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Sekali lagi terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana menyebutkan bahwa, perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara.

“Hasil dari pemeriksaan tersebut, saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dan ini adalah perolehan yang kesembilan kali berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan,” kata Adhi.

Adhi berharap, kedepan prestasi yang diperoleh Polri ini dapat dipertahankan. Mengingat, menurutnya, kepolisian selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi negara.

“Sehingga Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” tutup Adhi.(*)

Categories
Polhukam TNI

KSAU Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 2 Pimpinan BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., atas nama pemerintah RI menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama kepada dua pimpinan BPK RI, di Ruang Hening Gedung Suryadi Suryadarma, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (12/4/2022).

Berdasarkan surat Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 3/TK/Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama diberikan kepada Ketua BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA., dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama kepada Pimpinan I BPK RI Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., yang disematkan langsung oleh Kasau.

Penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama diberikan sebagai penghargaan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) bukan anggota TNI AU yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI AU.

Hadir pada acara tersebut Wakasau Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman, M.Si. (Han)., Pangkoopsudnas Marsdya TNI Andyawan Martono Putro, S.IP., Dankodiklatau Marsdya TNI Nanang Santoso, Irjenau Marsda TNI R. Agung Handoko S.H., M.M., M.H., Koorsahli Kasau Marsda TNI Hari Mursanto, para Asisten Kasau, Kapuslaiklambangjaau, dan Kadiskumau.

Sementara dari BPK RI hadir Auditor Utama KN I, Novy GA Palenkahu, MBA., Ak, CSFA., Kepala Auditor I.A Hendra Gunawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., Kepala Sub Auditor I.A.4, Kristianto Ary Nugroho., S.E., Ak., CA., CfrA, dan perwakilan pejabat BPK RI lainnya.(disp)

Categories
TNI

Pushidrosal Terima Wasrik BPK RI Atas Laporan Kemhan dan TNI Tahun 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat, didampingi Rasta Keleng, S.E., M.M., selaku Pengendali Teknis III dari BPK RI membuka secara resmi dan memberikan taklimat awal kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPK RI atas Laporan Keuangan KEMHAN RI dan TNI Tahun 2021 di Ruang Serbaguna, Mako Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara. Senin (07/03/2022).

Wasrik BPK RI ini akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan dari tanggal 7 Maret hingga 10 Maret 2022. Makna dari Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI akan mendorong terwujudnya iklim organisasi yang sehat, mekanisme kerja yang lancar dan terhindar dari kemungkinan penyimpangan dan kekeliruan, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tugas pokok.

Danpushidrosal pada sambutannya mengatakan sebagai sebuah organisasi, Pushidrosal dalam melaksanakan tugas pokoknya dituntut untuk menerapkan sistem manajemen modern yang baik termasuk fungsi pengawasan.

“Sebagai Implementasi fungsi kontrol pengawasan dan pemeriksaan yang didukung oleh piranti lunak yang memadai dan pelaksana yang profesional, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kualitas kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi program kerja.” ucap Danpushidrosal.

Diharapkan pelaksanaan pemeriksaan BPK RI akan memberikan hasil optimal bagi terwujudnya laporan keuangan tahun 2021, khususnya di Pushidrosal dapat memberikan kontribusi positif untuk pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa menemui kendala.

“Bagi satuan kerja yang terkait dengan kehadiran tim pemeriksaan eksternal BPK RI ini agar keterbukaan, kejujuran dalam menyampaikan data maupun informasi khusus sasarannya terkait laporan keuangan menjadi penting, artinya dalam mewujudkan obyektifitas pelaksanaan pemeriksaan, sehingga tercapai hasil yang optimal. Dan akan menjadi masukan bermanfaat bagi upaya peningkatan kinerja Pushidrosal secara khususnya dan pencapaian WTP bagi Kemhan RI dan TNI secara umumnya” tambah Danpushidrosal.

Turut hadir dalam pembukaan Wasrik BPK RI Wakil Komandan (Wadan) Pushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, S.T., M.M serta para pejabat utama Pushidrosal. Sementara pejabat setingkat asisten hadir dalam ruangan dan pejabat utama lainnya melalui Vicon.(disp)

Categories
Militer TNI

BPK RI Adakan Pemeriksaan Terinci terhadap Kinerja Keamanan dan Pertahanan Siber di Pushidrosal

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-osenaografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., didampingi Ahmad Adjam R Sempurna Djaya, S.H., LLM., CfRA., selaku Wakil Penanggung Jawab III dari BPK membuka secara resmi dan memberikan taklimat awal kegiatan Pemeriksaan terinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja Keamanan dan Pertahanan Siber bertempat di Ruang Rapat Danpushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Jum’at (3/12/2021).

Pemeriksaan terinci BPK RI ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siber Kemhan dan TNI dalam menghadapi dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta sebagai fungsi kontrol pengawasan dan pemeriksaan yang didukung oleh piranti lunak yang memadai dan pelaksanaan profesional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kualitas kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja.

Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan pemeriksaan terinci ini merupakan pemeriksaan perdana dengan objek pemeriksaan terhadap keamanan dan pertahanan siber yang meliputi Kemhan dan TNI. Diharapkan antara Pushidrosal dengan Tim BPK bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga hasilnya bermanfaat sebagai bahan koreksi atas program kegiatan pemenuhan alutsista menjadi lebih baik.

“Tim Pemeriksa BPK hendaknya dipandang sebagai mitra kerja sehingga dapat terjalin pola kemitraan antara pelaksanaan audit dan objek yang di audit, karena pada satu sisi, tim pemeriksa dapat menghasilkan temuan-temuan yang lebih objektif khususnya di bidang keamanan dan pertahanan siber yang sangat kita butuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi,” ucap Danpushidrosal.

Diharapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK memberikan hasil optimal bagi terwujudnya pertahanan dan keamanan siber khususnya di Pushidrosal, dapat dilakukan dengan lancar dan tanpa menemui kendala.

“Bagi Satuan kerja yang terkait dengan kehadiran tim pemeriksaan eksternal BPK ini, agar keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan data dan informasi khususnya sasarannya terkait pertahanan dan keamanan siber, dengan mewujudkan obyektivitas pelaksanaan audit, sehingga tercapai hasil yang optimal, yang akan menjadi masukan bermanfaat bagi upaya peningkatan kinerja Pushidrosal,” pungkas Komandan Pushidrosal.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan Pemeriksaan terinci ini, Wakil Komandan (Wadan) Pushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, S.T., M.M serta para pejabat utama Pushidrosal.(disp/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi menerima IHPS dan LHP Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09/2019).

“Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)-nya sangat meningkat sekali. Pemerintah Daerah tadi di provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sudah sama,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09).

Peningkatan-peningkatan seperti itulah, lanjut Presiden, yang diinginkan pemerintah agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa silakukan.

“Saya kira arahnya ke arah sana,” tegasnya.

Sebelumnya saat menyampikan pengantar dalam pertemuan dengan pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada Ketua dan seluruh pimpinan BPK yang selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pada hari ini akan ada penyampaian IHPS semester 1 2019 dan penyampaian LHP semester 1 2019. Saya melihat ini adalah laporan capaian kinerja yang terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019,” ucap Presiden Jokowi.

WDP dan ‘Disclaimer‘

Menjawal wartawan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada 4 (empat) kementerian/lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), belum WTP. Keempat K/L itu adalah: Kementerian PUPR, Kemenpora, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang disclaimer itu ada Bakamla.

“Itu sama dengan waktu kami menyampaikan laporan kemarin. Kalau pemerintah daerah di itu tinggal 2. Kabupaten/kota juga naik semua,” terang Moemahadi.

Menurut Moermahadi, pimpinan BPK periode 2014-2019 akan berakhir masi baktinya pada 19 Oktober mendatang. Karena itu, kesempatan ini beberapa anggota pimpinan, termasuk dirinya pamit kepada Presiden. Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pamono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (DBPers/red)

Categories
Keuangan Polisi

Polri Kembali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) T.A 2018 dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali raih predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang keenam kalinya.

Predikat WTP ini didapat berdasarkan dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri tahun anggaran 2018 oleh BPK RI.

Acara penyerahan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, anggota I BPK RI, Irwasum Polri, PJU Mabes Polri, para auditor BPK RI, dan seluruh Irwasda se-Indonesia.

Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., mengatakan,
hasil pemeriksaan BPK RI kepada Polri selama 5 tahun terakhir selalu baik. BPK juga mengapresiasi prestasi ini yang merupakan suatu kebanggaan.

Prestasi ini, lanjut Agung, adalah hasil kerja keras para pimpinan Polri, dan seluruh jajaran Polri dalam mengelola keuangan.

“Selamat kepada Kapolri dan jajaran, karena telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetap bekerja keras dan komitmen untuk mengelola keuangan lebih baik lagi,” tegas Agung dalam acara tersebut, Senin (17/06/2019).

“Terimakasih atas kerja sama yang baik selama pemeriksaan berlangsung,” tambahnya.

Sementara Kapolri dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Polri T.A. 2018. Dengan demikian Polri berhasil 6 tahun secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berbagai Survei, 2016 awal Polri menjadi 3 lembaga yang tidak dipercaya publik, menjadi 3 lembaga yang dipercaya publik saat ini. Mudah mudahan dengan modal nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian semoga tahun depan tunkin Polri dan TNI bisa menjadi 100%,” harap Kapolri.

Kita harus membuat iklim yang kompetitif, membuat anggaran terbuka, bersih dan lebih transparan lagi. Dengan Reward and Punishment untuk Satker dan Polda Jajaran.

“Terimakasih banyak atas kebaikannya, dan masukan yang diberikan sebagai konsultan. terimakasih kepada kasatker dan Polda, sehingga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Kapolri.(kp/red)