Category: Infrastruktur

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan

Koran Jurnal, Kalsel – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/02/2021).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Presiden dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine peresmian bendungan.

Dalam sambutan, Presiden mengungkapkan, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp986 miliar.

Bendungan Tapin, terangnya, memiliki fungsi memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta sebagai sumber air untuk pembangkit listrik.

“Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” terang Presiden.

Keberadaan bendungan ini, menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu.

“Tadi Pak Gub (Pj. Gubernur Kalsel) juga menyampaikan bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali, hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” ujar Presiden.

Presiden kemudian mengatakan, dampak reduksi banjir dari keberadaan bendungan tersebut harus disertai dengan penanganan menyeluruh mulai dari sisi hulu hingga hilirnya.

“Penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai yang ada ini perlu segera dilakukan secara besar-besaran kalau kita tidak mau lagi terkena banjir di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menambahkan, Bendungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kalsel.

“Kondisi keindahan di sekitar waduk ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi (juga) di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proses impounding atau pengisian awal Bendungan Tapin telah dimulai sejak Oktober 2020 lalu.

Pj. Gubernur Kalsel dalam laporannya mengatakan, sebelum diresmikan bendungan ini telah bekerja sangat efektif terutama dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan berfungsinya bendungan ini, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang paling kecil terdampak banjir tersebut.

“Bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang  Kalsel yang paling kecil mendapat efek banjirnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Safrizal berharap masyarakat Tapin dapat merasakan seluruh manfaat dari bendungan ini, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai sumber energi dan irigasi bagi sawah yang berada di sektor hilir.

“Beberapa sawah di sektor hilir, pertanian di sektor hilir sudah empat kali panen, dengan keberadaan bendungan ini insyaallah pertanian akan lebih meningkat bahkan mampu nantinya akan menjadi penyuplai pangan bagi calon ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Safrizal pun meminta warga sekitar untuk menjaga infrastruktur yang memiliki banyak manfaat tersebut. “Kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin kami meminta untuk menjaga aset ini sebagai salah satu kebanggaan Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin pada khususnya,” pintanya.

Usai peresmian, Presiden didampingi rombongan terbatas melakukan peninjauan fasilitas dan melakukan penebaran benih ikan patin, nila, gabus, dan papuyu di kawasan bendungan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Bupati Tapin Muhammad Arifin Arpan.(red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tukul, Pacitan Jawa Timur

Koran Jurnal, Jawa Timur – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tukul, di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim), Minggu (14/02/2021).

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiba di lokasi sekitar pukul 11.50 WIB yang langsung disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Pacitan Indartato.

“Alhamdulillah siang hari ini, Bendungan Tukul yang telah dimulai (pengerjaannya) enam tahun yang lalu dengan biaya, tadi Bu Gubernur menyampaikan, Rp916 miliar hari ini sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutannya mengawali acara peresmian.

Kepala Negara mengungkapkan, terdapat 65 bendungan di seluruh Tanah Air yang telah mulai dibangun sejak enam tahun yang lalu yang beberapa di antaranya juga telah selesai pengerjaannya dan diresmikan, seperti Bendungan Raknamo dan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, serta Bendungan Nipah di Jawa Timur.

“Dan hari ini (diresmikan) Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, selain nanti minggu depan ini kita akan resmikan lagi Bendungan Napun Gete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten,” ujarnya.

Dengan adanya bendungan ini, tegas Presiden, memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah atau irigasi, dan juga penyediaan air baku.

“Yang di sini nanti kurang lebih 300 liter per detik dan tentu saja ini adalah untuk warganya Bapak Bupati Pacitan. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya 1 kali, 1 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija, menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija,” terangnya.

Lebih jauh Kepala Negara mengharapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga memperkuat ketahanan air di wilayah sekitar.

“Saya minta agara Pemerintah Provinsi (dan) Pemerintah Kabupaten betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian bagi daerah, dan juga memudahkan penyediaan air bersih bagi daerah,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya mengatakan Bendungan Tukul adalah salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang pengerjaannya telah dimulai sejak enam tahun silam di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan dibiayai oleh APBN.

“Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan ini 1 Oktober yang lalu sudah impounding (pengisian awal) dan tentu ini akan jadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan ini karena bisa menyuplai irigasi sampai 600 hektare, kemudian penyediaan air baku sampai dengan 300 liter per detik, dan potensi sebagai energi listrik, tentu juga adalah untuk wisata dan konservasi,” tutur Khofifah.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim juga menyampaikan ucapan terima kasih atas ditetapkannya enam proyek bendungan di Jawa Timur sebagai Proyek Strategis Nasional, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, Bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan Bendungan Semantok di Nganjuk.(skb/red)

Categories
Infrastruktur

Presiden Jokowi Yakini Keberadaan Jembatan Teluk Kendari Memberikan Banyak Manfaat Perekonomian

Koran Jurnal, Kendari – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Teluk Kendari, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (22/10/2020). Jembatan sepanjang 1,34 kilometer dan lebar 20 meter ini dibangun selama 5 tahun (2015-2020) dengan total biaya Rp804 miliar.

Presiden meyakini keberadaan jembatan yang menjadi ikon baru Kota Kendari ini akan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Saya yakin lamanya waktu pengerjaan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini, akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat,” kata Jokowi di lokasi peresmian.

Keberadaan jembatan yang menghubungkan kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungkutoko dan Kecamatan Poasia ini akan mengurangi waktu tempuh secara signifikan. Dengan adanya jembatan ini, perjalanan dari Kota Lama ke Poasia atau sebaliknya bisa ditempuh hanya dalam waktu 5 menit. Sebelumnya, diperlukan waktu 30-40 menit dengan menggunakan feri dan memutari teluk sejauh 20 kilometer.

“Kelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat, sehingga Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru,” ujar Presiden.

Pembangunan infrastruktur, tegas Presiden, harus memberikan nilai tambah, yakni terintegrasi dengan berbagai kawasan yang sudah ada, seperti kawasan pertanian, perkebunan, maupun industri. Jembatan Teluk Kendari sendiri, akan mendukung pengembangan kawasan Konawe dan pelabuhan baru di Pulau Bungkutoko yang akan menjadi bagian pengembangan Kota Kendari.

“Sehingga betul-betul memberikan daya ungkit kepada produktivitas dan daya saing, dan juga memunculkan sentra-sentra ekonomi pertumbuhan baru yang tentu saja kita harapkan dapat memunculkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat, Presiden meyakini keberadaan jembatan yang dinilainya menarik dari sisi arsitektur ini, akan mempercantik lanskap Kota Kendari dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. “Mempercantik lanskap Kota Kendari, menjadi ikon baru, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kendari, dan tentu saja membuat Kota Kendari lebih dikenal karena memiliki landmark yang baru,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, imbuhnya, kawasan di sekitar jembatan ini juga akan ditata dan dilengkapi dengan ruang terbuka publik seperti lapangan olahraga, area parkir, dan street cinema. “Saya yakin ini akan meningkatkan daya tarik dari Jembatan Teluk Kendari ini,” pungkas Presiden.

Usai memberikan sambutan, Presiden Jokowi menekan tombol sirine dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian jembatan. Untuk diketahui, sebelum diresmikan Presiden jembatan ini telah menjalani uji coba layak fungsi dan akan segera dioperasikan setelah peresmian.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyad, dan Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim.(sesk/red)

Categories
Infrastruktur

Menteri PPN Hadiri Pertemuan Konsorsium Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

Koran Jurnal, Batang – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Tengan dan Yogyakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Pertemuan Konsorsium Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Senin (12/10/2020).

Di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah di triwulan II – 2020 terkontraksi hingga -5,9 persen (yoy). Kontraksi terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Seluruh komponen pengeluaran tercatat mengalami penurunan. Pada sisi lapangan usaha, semua sektor yang memiliki share besar dalam perekonomian mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian.

Untuk mengatasi dampak krisis ini, pemerintah akan segera menjalankan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. KIT Batang diproyeksikan akan menjadi kawasan untuk menampung perusahaan dan pabrik besar. Pengembangan kawasan ini akan dibagi menjadi 3 kluster utama. Kluster pertama, pembangunan akan difokuskan pada lahan seluas 450 Ha.

“Rencana pelaksanaan proyek KIT Batang di tahun 2020 ini memasuki tahap 1 yakni finalisasi master plan untuk lahan seluas 450 Ha, kemudian penyesuaian RTRW dan perizinan lain, pembangunan jalan boulevard, serta pengintegrasian masterplan darat dan laut,” ujar Menteri Suharso.

Memasuki tahun 2021, akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, air limbah, tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berteknologi refuse-derived fuel (RDF), rusun pekerja, dan SPAM.

“Kawasan industri ini direncanakan akan memiliki fasilitas dry port dengan konektivitas ke pelabuan di Tanjung Emas, Kota Semarang, yang menghubungkan akses ke transportasi Tol Trans Jawa,” ungkap Menteri Suharso.

Pengembangan KIT Batang berpotensi meningkatkan pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Tengah hingga 6,0 persen dari tren sebelumnya sebesar 4,5 persen. Potensi ini pun berpeluang membangkitkan peluang ekonomi baru di Jawa Tengah sebesar Rp10 triliun per tahun. Selain itu, akan terjadi penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan IKM/UMKM pada rantai nilai produksi lebih dari 50 ribu tenaga kerja.

“Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang juga akan menciptakan pusat pertumbuhan baru dengan spesialisasi pada nilai tambah tinggi, serta dari efisiensi proses produksi dan distribusi,” tambah Menteri.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol

Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai, Presiden Jokowi Berharap Tingkatkan Konektivitas Pelabuhan dan Industri

Koran Jurnal, Bogor – Jalan tol Pekanbaru-Dumai akan meningkatkan konektivitas antara ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju serta kawasan industri dan perkebunan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Peresmian Jalan Tol Pekanbaru-Dumai secara virtual, Jum’at (25/09/2020), dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

“Jalan tol ini juga memperpendek jarak tempuh kota Pekanbaru-Dumai dari sebelumnya 200 kilometer (km) jika lewat jalan nasional menjadi hanya 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini,” ungkap Presiden.

Dengan kondisi ini, lanjut Presiden, truk-truk pengangkut sawit, pengangkut minyak, angkutan logistik, dan angkutan penumpang akan lebih efisien dari segi waktu maupun segi biaya.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 km menghabiskan biaya Rp12,18 triliun telah rampung dan selesai dibangun sehingga dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun juga untuk masyarakat yang melintasi Pulau Sumatra.

“Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.878 KM yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama,” tandas Presiden.

Turut hadir dalam acara peresmian, Mensesneg Pratikno dan KSP Moeldoko.(Ist/red)

Categories
Infrastruktur Polhukam

Bappenas: Semoga Draft RUU Pemindahan Ibu Kota Negara Rampung Pertengahan Tahun 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia masih terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sebagai landasan hukum terkait pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan. Dalam penyusunan RUU ini, sejumlah Kementerian seperti Kemenpan RB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet juga memberikan masukan serta saran agar RUU ini semakin baik.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, jika naskah akademik serta draf RUU IKN rampung pada pertengahan tahun 2020, maka akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu Bappenas juga menyebut, penyusunan RUU ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan masterplan IKN.

“Draft RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang mulai disusun Pemerintah tahun 2019 lalu, semoga selesai pada pertengahan tahun 2020 ini. Untuk masterplannya, kami juga menargertkan selesai bersamaan dengan RUU ini,” ujar Hayu Parasati selaku Sekretaris Tim Kajian IKN Kementerian PPN/Bappenas, pada hari Rabu 26 Februari 2020, di Jakarta.

Sementara itu, dalam pertemuan Finalisasi Akhir RUU IKN yang diadakan di Kementerian PPN/Bappenas pada hari Kamis (27/02/2020) siang tadi, beberapa Kementerian/Lembaga yang hadir, terus mengkaji lebih lanjut RUU tersebut.

Diharapkan nantinya, produk UU IKN ini menjadi sederhana dan bisa mendukung kelancaran pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan.

Dalam sebuah acara pada bulan Januari 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan semata memindahkan lokasi maupun gedung-gedung pemerintahan. Namun dibalik rencana tersebut terdapat perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem menyeluruh.

Visi dari dilakukannya pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden Jokowi adalah untuk menghapuskan istilah “Jawasentris”, sehinga pertumbuhan perekonomian di Pulau lainnya juga harus di tingkatkan kontribusinya agar tidak tertinggal sehingga dapat merata.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Megapolitan

Presiden Jokowi Resmikan Landasan Pacu 3 Bandara Internasional Soetta

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan landasan pacu (runway) 3 dan East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (23/01/2020).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, pada sore hari ini saya resmikan runway 3, East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta,” kata Presiden Jokowi saat peresmian di Bandara Soetta Tangerang, Banten.

Pada peresmian ini, Kepala Negara tiba di Bandara Soetta pada pukul 18.00 WIB didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Angkasa Pura II (Persero) telah mengoperasikan penuh runway 3 Bandara Soetta sejak 20 Desember 2019. Dimensi runway baru itu mencapai 3.000 x 60 meter dari sebelumnya saat diuji coba sejak Agustus 2019 dengan dimensi 2.500 x 45 meter.

Bandara Soetta sebelumnya mempunyai dua runway, yaitu Runway 1 di utara dan runway 2 di selatan. Kehadiran runway 3 yang berlokasi di selatan akan membuat lebih banyak pesawat bisa mendarat (landing) dan lepas landas (take off).

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan,adanya runway 3 membuat kapasitas pesawat yang bisa mendarat di bandara mencapai 100 pesawat per jam dari sebelumnya dua runway, sebanyak 82 pesawat per jam.

Dengan kehadiran runway 3, tambah Budi, pesawat tak perlu lagi berlama-lama di udara (airborne holding) untuk mengantre pendaratan.(ant/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Pulau Kalimantan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa tiga seksi sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari lima seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun dua seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.

“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020,” kata Presiden.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.

“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.

“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit,” imbuhnya.

Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.

Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020 akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda _airport_ Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek

Koran Jurnal, Bekasi – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang mulai dibangun sejak 2017 lalu. Pembangunan infrastruktur tersebut yang direncanakan untuk dapat digunakan pada liburan natal dan tahun baru tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Banyak keluhan-keluhan yang masuk kepada saya kalau sudah lewat yang namanya Cikampek-Jakarta atau Jakarta-Cikampek macetnya bisa berjam-jam. Kita harapkan dengan selesainya Jakarta-Cikampek II elevated ini persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian di Kilometer 38, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019.

Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer tersebut merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol layang ini dibangun untuk memisahkan kepadatan kendaraan di jalur perjalanan Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan jalur perjalanan jarak jauh seperti tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

Presiden dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelesaian pembangunan jalan tol layang tersebut. Sebab, pembangunan yang dilakukan di sekitar jalan aktif serta berdekatan dengan proyek pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dan kereta cepat tentu menjadi tantangan tersendiri.

“Saya memberikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan tol ini. Saya tahu, prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada harus tetap dibuka dan berjalan, di dekatnya ada pembangunan LRT, di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat,” kata Presiden.

“Bayangkan ada 200 ribu kendaraan yang lalu-lalang per hari, mondar-mandir sangat padat, dan pembangunannya ada di atasnya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita harapkan ini bisa mengurai kemacetan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut dapat dilalui kendaraan khususnya saat libur perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara gratis hingga tahun baru.

“Akan digratiskan sampai nanti tahun baru. Kita harapkan dengan dibukanya silang ini, kemacetan yang setiap hari sudah empat tahun ini kita rasakan, sejak 2016, nanti betul-betul bisa terkurangi dengan baik. Kalau dari hitung-hitungan, bisa mengurangi kemacetan 30 persen,” ucapnya.

Hadir dalam peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur IPTEK

BIG dan BSN Resmikan Layanan Akses Informasi Geospasial ‘SNI Corner’

Koran Jurnal, Cibinong – Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial (BIG), Wiwin Ambarwulan dan Kepala Biro Humas dan Informasi, Badan Standarisasi Nasional (BSN) Zul Amri bersama-sama meresmikan ruang pelayanan akses Informasi Geospasial ‘SNI Corner’, di kantor BIG, Jalan Raya Cibinong, Bogor, Selasa (10/12/2019).

Wiwin mengatakan, peresmian SNI Corner dalam rangka meningkatkan pelayanan akses dan pemanfaatan dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang Informasi Geospasial kepada masyarakat.

“Seluruh proses penyelenggaraan IG diharapkan mudah diakses seluruh pihak dengan adanya standar yang bermutu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan data dan IG,” kata Wiwin.

Pembangunan SNI Corner ini, lanjut Wiwin, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial beserta turunannya, yaitu PP Nomor 9 Tahun 2014, bahwa BIG sebagai instansi pembina penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) nasional wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG guna memperlancar penyelenggaraan IG.

“Salah satu pilar infrastruktur IG tersebut adalah standar. Di BIG, tugas tersebut diemban Kedeputian Bidang infrastruktur IG, khususnya di Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG,” kata Wiwin.

Ia juga menambahkan, dengan adanya SNI Corner di lingkungan BIG, maka akan membantu mempromosikan standar-standar yang telah ditertibkan oleh BIG.

“Jadi buat kami ini sangat membantu mempromo BSN khususnya sekaligus produk-produk standar BIG. Keuntungannya kita punya SNI yang dipromo di dalam jaringan ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi Badan Standart Nasional (BSN) Zul Amri mengungkapkan SNI Corner yang diresmikan di Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan SNI Corner yang ke-31. Dimana sebelumnya sudah diluncurkan di 20 Perguruan Tinggi dan 10 Instansi pemerintahan.

Amri menerangkan outlet layanan dan promosi Informasi yang menyediakan dokumen SNI dan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) beserta sistem aksesnya yang terletak di dalam ruangan perpustakaan atau ruang lainnya yang strategis pada perguruan tinggi atau instansi pemerintah.

Sebelum acara peresmian SNI Corner tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara BIG dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai payung pembangunan SNI Corner.(red)