Category: Infrastruktur

Categories
Infrastruktur

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta II Kunciran-Serpong

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) II ruas Kunciran-Serpong. Peresmian dilangsungkan di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan, Jum’at (06/12/2019).

“Sore hari ini alhamdulillah pembangunan jalan tol Kunciran-Serpong sudah rampung dan segera bisa kita manfaatkan,” ujar Presiden saat memberikan sambutan.

JORR II merupakan jalan tol penghubung antara Jakarta dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, dan Bekasi sepanjang kurang lebih 110 kilometer. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam laporannya, menjelaskan bahwa jalan tol tersebut terdiri atas enam ruas tol yang menghubungkan daerah Cengkareng, Kunciran, Serpong, Cinere, Jagorawi, Cimanggis, Cibitung, dan Cilincing.

“Kami laporkan bahwa jalan tol lingkar luar Jakarta II ini dalam tahap konstruksi dan sebagian besar insyaallah akan selesai pada pertengahan tahun 2020, terutama yang dari Cengkareng sampai dengan Cinere kami targetkan selesai paling lambat Mei 2020 sebelum lebaran,” ujar Basuki.

Apabila semua ruas JORR II dioperasikan, maka akan memudahkan pengendara dari Jabodetabek yang akan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Jakarta maupun sebaliknya ataupun ke tempat-tempat lainnya.

Adapun ruas Kunciran-Serpong sepanjang kurang lebih 11,1 kilometer terdiri atas dua seksi pengerjaan, yakni seksi Kunciran-Parigi sepanjang 6,7 kilometer dan seksi Parigi-Serpong dengan panjang 4,4 kilometer.

Mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara pengoperasian jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) II ruas Kunciran-Serpong, Kepala Negara mengatakan bahwa banyak pihak yang menanyakan alasan dari pembangunan ruas-ruas jalan tol yang melingkari Jakarta bagian luar mulai dari Cengkareng hingga Cilincing sehingga akan menghubungkan Jakarta dengan Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Presiden menjawab bahwa pembangunan jalan tol tersebut dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan transportasi logistik utamanya dari Banten menuju Jakarta dan sebaliknya.

“Saya sering mendengar keluhan orang yang bolak-balik dari Banten-Jakarta dan Jakarta-Banten. Pak, kita ini bisa tua di jalan karena macet. Kerugiannya besar sekali baik dari sisi waktu yang terbuang di jalan yang menyebabkan daya saing kita akan semakin tergerus maupun dari sisi biaya yang kita keluarkan untuk biaya BBM,” ujarnya.

Padahal, sebagaimana yang sering disampaikan Presiden, di era persaingan antarnegara yang semakin sengit, kecepatan akan sangat menentukan di mana yang cepat akan mengalahkan yang lamban.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan jalan tol ini juga akan menghubungkan kawasan-kawasan industri yang ada di Jakarta dan Banten sehingga distribusi logistik akan jauh lebih mudah, utamanya distribusi barang yang melalui Pelabuhan Merak.

“Jadi jalan tol akan menyambungkan sentra-sentra produksi dengan sentra-sentra distribusi. Semakin tersambung, maka akan semakin efisien yang artinya daya saing kita akan semakin baik dalam investasi maupun daya saing produk-produk kita yang juga akan semakin meningkat,” tuturnya.

Adapun yang tak kalah penting, terhubungnya seluruh ruas jalan tol ini akan mempercepat gerak perekonomian Banten sebagai wilayah penyangga Jakarta. Kejenuhan investasi di Jakarta ke depannya dapat dilimpahkan ke Banten karena konektivitas kedua provinsi yang semakin tersambung. Dengan demikian ekonomi Banten dapat bergerak lebih cepat lagi.

“Kita harapkan ekonomi Banten bisa bergerak lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi,” tandasnya.

Categories
Infrastruktur Jalan Tol

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Trans Sumatera, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung

Koran Jurnal, Lampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera pada Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, di Gerbang Tol Simpang Pematang KM 240, Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Jum’at (15/11/2019).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, tol dari ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 km.

“Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah  saya resmikan, dan  dan diharapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang dan Palembang ke Kedung di Banyu Asin,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol ini menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, sambung Presiden, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Yang ketiga, menurut Presiden, memberikan fasilitas kepada produksi.

“Artinya di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan. Ini akan mempercepat memberikan fasilitasi pada produksi produksi sentra-sentra produksi yang ada,” terang Presiden.

Yang keempat, yang paling penting yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, menurut Presiden, yaitu penciptaan lapangan kerja.

“Tol sepanjang ini enggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya, masih dibutuhkan,” ujarnya.

Hingga Tahun 2024 Trans Sumatera Selesai 2.700 km

Presiden Jokowi juga menjelaskan, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Presiden, jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja, dan diharapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh.

“Kita perkirakan insyaallah di 2024 sepanjang 2700 km akan bisa kita selesaikan,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden juga menjelaskan, bahwa pembangunan jalan tol ini sekaligus untuk membangun peradaban. Dari yang kita sebelumnya lewat jalan-jalan kecil di kampung, lebih baik lagi meningkat jalan-jalan kabupaten, meningkat lagi di jalan-jalan provinsi, meningkat lagi di jalan-jalan nasional dan sekarang adalah jalan tol yang seluruh rakyat nanti bisa menikmati.

“Sehingga mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa semuanya akan lebih cepat lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian jalan tol ini antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.(DBPers/red)

Categories
Daerah Infrastruktur

Presiden Jokowi Ingin Infrastruktur Jalan untuk Angkut Produk Pertanian di Pegunungan Arfak Papua Barat Memadai

Koran Jurnal, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dirinya mendengarkan masukkan Bupati dan Gubernur terkait pembangunan utamanya infrastruktur jalan untuk mempermudah akses perdagangan produk-produk pertanian di wilayah pegunungan Arfak, Papua Barat.

“Produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak, bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena di sini, memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali,” ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Pasar Irai, Kabupaten, Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019).

Untuk menjual hasil pertanian, lanjut Presiden, seperti kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, agar bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain, dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai.

“Dan tadi sudah saya sampaikan, ada 139 kilometer jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Yang kedua juga airport, yang dalam dua tahun ini akan kita selesaikan,” tutur Presiden.

Pembangunan lainnya, sambung Presiden, termasuk di dalamnya pasar juga akan diselesaikan.

“Tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Pertama Presiden Jokowi Periode 2019-2024

Pada kesempatan tersebut, Presiden akui bahwa ini pertama kali kunjungan ke Pegunungan Arfak.

“Saya kaget sekali, dari tadi sangat indah, sangat cantik, danaunya, dan juga alamnya,” tambahnya.

Untuk pengembangan destinasi pariwisata, Presiden sampaikan nanti akan dilihat oleh Menteri Pariwisata.

“Yang jelas, kalau kita lihat dari atas, keindahannya sangat, sangat bagus sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Begitupun halnya mengenai usulan pemekaran, Kepala Negara menyampaikan akan menunggu usulan dari bawah seperti apa baru nanti akan diputuskan. Di akhir penjelasan, Presiden menegaskan bahwa ini adalah kunjungan kerja pertamanya pada periode kali ini.

“Ya, ini adalah kunjungan pertama saya sejak dilantik, adalah tanah Papua. Papua Barat dan besok ke Papua,” tutur Presiden.(hum/red)

Categories
Infrastruktur

Pemerintah Segera Rehab Kantor dan Fasilitas Publik Akibat Kerusuhan di Wamena Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merehabilitasi kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu. Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sebagaimana dalam penanganan bencana, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dalam menangani hal itu, agar bisa lebih cepat karena ini kerusakannya cukup masif

“Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Sekretariat daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan. Itu yang rusak berat,” kata Budi kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/10/2019)

Kemudian yang rusak ringan, menurut Menteri PUPR, ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan. Sehingga total untuk kantor-kantor ada 44. Kemudian untuk ruko atau tempat usaha ada 450 ruko yang rusak terbakar, kemudian rumah ada 165 rumah.

“Itu semua perintah bapak presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR kemudian pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya juga dibantu oleh TNI,” ungkap Basuki.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom, sekarang ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Dirjen dari PUPR dan beberapa menteri juga ada di Wamena untuk menindaklanjuti perintah Presiden ini.

“Ini yang kami laporkan tadi sudah mulai ditangani, mudah-mudahan akan lebih cepat,” ucap Basuki seraya menambahkan, kerusakannya ternyata kebanyakan kalau menurut laporan itu di atap-atapnya saja.

“Konstruksinya masih bisa di, ini bisa dilihat. Menurut saya karena kami juga mengirim tim badan litbang untuk mengaudit konstruksinya. Jadi kebanyakan atap-atapnya sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat,” jelas Basuki.(sek/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Ini Jadi Lokasi Ibukota Negara yang Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Infrastruktur

Bupati Puncak Papua Beberkan Keberhasilan Bangun Konektivitas

Koran Jurnal, Jakarta – Bupati Puncak, Provinsi Papua, Willem Wandik membeberkan kisah dan perjuangannya dalam membangun konektivitas infrastruktur serta penerbangan yang akhirnya mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat di daerahnya.

“Kita bangun jalan bahkan beli pesawat. Ini kerja keras pak Jokowi yang kami juga rasakan dalam membangun Papua, khususnya di Kabupaten Puncak,” ujar Willem dalam seri diskusi pra-kongres yang digekar PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (05/08/2019).

Diskusi yang digelar menjelang Kongres PDI Perjuangan pada 8-11 Agustus 2019
itu dibuka Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dengan mengambil tema ‘Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah’.

Acara diskusi tersebut menghadirkan empat (4) kepala daerah berprestasi yang diusung PDI Perjuangan. Yakni Gubernur Sumsel Nurdin Abdullah, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Puncak Willem Wandik, dan Bupati Boven Digul. Hadir juga Bambang DH, serta Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menjadi narasumber.

Willem menuturkan, program satu harga BBM se-Indonesia yang dilajukan pemerintahan Jokowi sangat bermanfaat di Papua. Harga kebutuhan seperti sembako dan lainnya relatif stabil. Beda dengan sebelumnya yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain.

“Saya ajak menteri PUPR ke Kabupaten Puncak untuk lihat pembangunan. Dulu kami beli traktor buat bangun jalan di Papua. Dari Jakarta harganya Rp2 miliar sampai di Papua jadi Rp6 miliar. Jauh sekali selisih harganya,” jelas Willem.

Ia juga menuturkan, Pemda Puncak saat ini sudah memiliki pesawat sendiri sebagai moda transportasi masyarakat. Tentunya juga memiliki bandara dengan infrastruktur yang memadai.

Selain program Tol Laut yang sudah sukses, tambah Willem, maka perlu juga dibangun dan dibesarkan program Tol Udara seperti halnya di Kabupaten Puncak.

“Awalnya ini susah juga. Banyak maskapai yang tidak mau menerbangkan pesawat ke Puncak. Tapi setelah saya ketemu pak Jokowi dan beliau bilang terbangkan pesawat ke Kabupaten Puncak, akhirnya transportasi udara kita lancar,” jelas Willem.(red)

Categories
Daerah Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina yang Bakal Jadi Area Wisata Baru Labuan Bajo

Koran Jurnal, NTT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/07/2019). Kawasan itu nantinya akan dikembangkan dan ditata menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan kepada Presiden oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, kawasan Puncak Waringin akan mencakup area seluas kurang lebih 1 hektare yang dilengkapi dengan pusat cenderamata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

Secara umum, kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

“Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo,” ujar Presiden selepas meninjau Puncak Waringin.

Presiden mengatakan, untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway, rampung,” tuturnya.

Pengelolaan bandara juga akan menjadi perhatian tersendiri. Menurut Presiden, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.

“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ucapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui Presiden tersebut juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata tersebut.

“Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan.

“Ini memang total penataannya,” kata Presiden.

Penataan tersebut diharapkan untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Setelahnya, Presiden berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airport-nya, runway-nya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas _event-event_ seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” tandasnya.

Selepas peninjauan kawasan Puncak Waringin, Presiden Joko Widodo dan rombongan juga meninjau rencana kawasan pengembangan wisata baru di sekitar Pelabuhan Labuan Bajo. Kawasan sekitar pelabuhan tersebut nantinya akan terdiri atas hotel, kawasan terpadu Marina, dan area komersial. Penataan tersebut akan mengubah wilayah pelabuhan yang sebelumnya kumuh dan tak tertata menjadi sebuah kawasan wisata baru.

Kepala Negara kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan terlebih dahulu menghampiri para pekerja untuk berfoto bersama. Selain itu, Presiden juga tampak menyapa masyarakat yang hadir di lokasi peninjauan.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Militer TNI

TMMD ke-105 Sasar 50 Titik Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Darat kembali melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke-105 Tahun 2019. Program TMMD kali ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan akan mulai dilaksanakan pada 10 Juli 2019 mendatang dengan menyasar 50 titik daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-105 Tahun 2019 mengatakan program yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah itu akan dilaksanakan selama 30 hari.

“Setiap titik atau satgas kami memiliki 150 personel. Biaya didukung oleh TNI, sehingga tidak mengganggu anggaran daerah untuk infrastruktur maupun fasilitas sosial,” kata KSAD, di Mabes TNI AD, Jakarta, Kamis (20/06/2019)

KSAD berharap kegiatan TMMD itu nantinya bisa menjadi stimulan untuk menggerakkan perekonomian di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam kegiatan TMMD nanti, lanjut KSAD, sejumlah pembangunan fisik dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing daerah.

“Konkretnya biasanya banyak pembangunan fisik. Saluran irigasi, jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, sekolah. Jadi itulah bentuk-bentuk konkretnya. Sambil berjalan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan non fisik yang dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, KSAD menambahkan, kegiatan TMMD juga mampu mengantisipasi paham-paham radikalisme yang dapat mempengaruhi masyarakat. Lantaran dalam TMMD juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini kerja sama dengan TNI AD melalui TMMD mampu mempercepat penanganan masalah-masalah sosial terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.

“Kami sangat mendukung TMMD karena kami percaya bisa memberikan manfaat membawa percepatan program-program di Kementerian Sosial,” kata Mensos.

Menurut Agus, terkait TMMD yang dilaksanakan di 50 titik diharapkan bisa menjadi sasaran utama di daerah 3T yang aksesnya sangat sulit dan sering menjadi kendala bagi Kemensos untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.

“Kami percaya TNI mempunyai kapasitas terutama terkait fasilitas, infrastruktur maupun mobilitas untuk mencapai wilayah 3T,” katanya.

Dengan kemampuan TNI terutama TNI AD tersebut maka sinergi program-program di Kemensos bisa ditingkatkan.

“Kita sama-sama memerangi kemiskinan, memeratakan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat,” kata Agus menambahkan.

TMMD merupakan program terpadu antara TNI dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan.(ant/red)

Categories
Infrastruktur Nasional Transportasi

Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Fase I Mass Rapit Transit (MRT)

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah menjalani masa uji coba sejak beberapa hari lalu, Moda Raya Transportasi atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase l diresmikan pengoperasionalannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (24/3) pagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan MRT Jakarta Fase II.

Sebelum meresmikan beroperasinya MRT itu, Presiden Jokowi  naik MRT dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI. Tiba di Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 07.45 WIB, Presiden langsung meninjau Maket Pengembangan MRT. Selanjutnya Presiden menandatangani prasasti. Lalu Presiden jalan ke Bundaran HI tempat peresmian.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa peresmian MRT Jakarta itu sekaligus menjadi awal peradaban baru di DKI Jakarta. Karena peradaban baru, Presiden menitipkan beberapa hal.

“Yang pertama jangan buang sampah di MRT kita, di stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor,” tutur Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, kalau mau naik MRT antre. “Jangan berdesak-desakan kayak seperti ini. Antre dan disiplin waktunya, antre dan disiplin waktunya. Jangan sampai pintunya mau tutup baru masuk, kejepit itu nanti. Hati-hati, hati-hati, bisa kejepit pintu,” tegas Presiden seraya menambahkan, jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT, tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan.

Antre, budaya antre dan disiplin waktu, lanjut Presiden Jokowi, akan terus ia sampaikan agar MRT nantinya betul-betul bisa dipakai mutar-mutar Jakarta.

Pencanangan Fase II

Presiden menjelaskan, peresmian tersebut baru Fase I. Namun hari ini juga tadi sudah dicanangkan lagi untuk masuk yang Fase II, ke utara.

“Tahun ini, tadi sudah saya perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute timur – barat. East- west-nya juga dimulai tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi menyatakan  MRT Fase I resmi dioperasikan dan sekaligus MRT Fase II hari ini juga dimulai lagi pembangunannya.

Presiden berharap, di akhir tahun ini insyaallah juga LRT (Light Rail Transit) akan terhubung, utamanya yang Depok, Bekasi, menuju ke Jakarta.

Tampak hadir dalam peresmian itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menhub Budi K. Sumadi, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, dan sejumlah artis ibu kota.(skb/jay/red)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol

Tol Paspro, Pangkas Waktu Tempuh dari 2,5 Jam Menjadi 30 Menit

Koran Jurnal, Surabaya – Jalan Tol Trans Jawa yang beroperasi akan segera bertambah dengan selesainya Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) sepanjang 31,3 Km dan saat ini tengah dilakukan uji laik fungsi sebelum bisa dibuka untuk publik. Sebelumnya tol Paspro telah dibuka secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ruas tol tidak harus diresmikan sebelum dioperasikan, termasuk untuk ruas tol Paspro.

“Tidak harus menunggu diresmikan. Pengoperasian tol bisa dilakukan sehingga bisa segera digunakan masyarakat. Terlebih tol tersebut dulu juga sudah dibuka, sekarang bisa segera beroperasi. Seperti Tol di Medan juga ada Seksi I sudah diresmikan, maka seksi II nya sudah tinggal langsung pakai dan tidak perlu seremonial lagi,” tutur Menteri Basuki di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jum’at malam (08/02/2019).

Dengan beroperasinya tol ini akan memangkas waktu signifikan perjalanan dari Pasuruan ke Probolinggo dan sebaliknya dari sebelumnya 2,5 jam menjadi 30 menit. Dengan konektivitas yang lebih baik maka akan membuka peluang bangkitnya potensi di daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, Menteri Basuki menuturkan, Pemerintah fokus mengerjakan jalan tol Probolinggo hingga Banyuwangi. “Kalau pembebasan lahannya bisa selesai maka mudah – mudahan 2020 akhir bisa selesai sampai Banyuwangi,” ucap Basuki.

Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, Dwi Pratikno yang ditemui saat meninjau Tol Paspro menambahkan, pembangunan tol ini relatif cukup lancar. “Tol Paspro ini dimulai dari seksi I Grati Pasuruan – Tongas, Seksi II Tongas – Probolinggo Barat dan Seksi III Probolinggo Barat – Probolinggo Timur, dengan panjang keseluruhan adalah 31,3 Km,” kata Dwi saat meninjau Tol Paspro.

Dwi menyampaikan, total investasi Tol Paspro ini senilai Rp 4,6 triliun untuk tiga seksi dengan hak konsesi selama 50 tahun. Adapun rest area di Tol Paspro ini ada empat buah rest area tipe B yakni masing-masing dua di jalur kiri dan kanan.

“Lahan yang disiapkan hampir empat hektar untuk masing – masing rest area. Rest area tipe B ini tidak ada SPBU nya. Jarak antar rest area adalah 7,5 kilometer,” ucapnya.

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 782 Km dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018). Diantaranya adalah jalan tol trans Jawa yang pada tahun 2018 telah tersambung dari Merak hingga Grati, Pasuruan. Tahun 2019, panjang jalan tol yang akan selesai ditargetkan sepanjang 895 Km diantaranya termasuk beberapa ruas tol Trans Sumatera.(red/Hum)