Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa harus ada penguatan terhadap penguasaan teknologi pertahanan. Ada 3 (tiga) hal yang perlu dicermati, menurut Presiden yakni teknologi otomatisasi, sensor, dan teknologi informasi (TI).
”Yang pertama, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom, sekali lagi, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Ke depan ini akan berkembang dengan sangat pesat”,” ujar Presiden saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Provinsi Jakarta, Kamis (23/01/2020).
Menurut Presiden, teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh. “Ini beberapa kali juga kita gunakan dalam operasi-operasi. Yang ketiga, teknologi IT, seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber. Semuanya nanti pasti akan ke sana,” tambah Presiden.
Semua ini, lanjut Presiden, membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat terutama menilik kegunaannya untuk 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang.
”Harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini berbicara dengan Menteri Pertahanan (Menhan) bagaimana menghidupkan rencana atau plan ke depan untuk industri strategis agar betul-betul semuanya bergerak.
”Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara-negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan/order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya itu menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas. Enggak bisa lagi kita tiap tahun, enggak bisa,” sambung Kepala Negara.
Undang-Undang Industri Pertahanan, menurut Presiden, juga mengharuskan adanya transfer tekonologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar bisa satu, inline.
“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien. Dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sebesar 127 triliun rupiah, hati-hati penggunaan mengenai ini,” ujar Kepala Negara.
Terkait anggaran, Presiden meyakini bahwa Menhan kalau urusan anggaran ini itu detail, karena berkali-kali berdiskusi dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, di sini Pak, sudah. Saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujar Presiden.
Soal kerja sama alutsista, Presiden menyampaikan bahwa beberapa sudah dijajaki oleh Menhan.
”Baik yang dengan Perancis, baik yang dengan Korea Selatan, baik yang dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, dan minggu depan kita akan Rapat Terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya,” ujar Presiden menjawab wartawan usai acara.
Di akhir pengantar, Presiden menyampaikan untuk juga menyusun Rencana Strategis bagi kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, kesehatan, dan tunjangan kinerja.
“Dan saya sangat mengapresiasi untuk prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit. Yang saya lihat kemarin misalnya di Natuna, ada markas baru marinir, ada markas TNI komposit di sana juga ada dengan komplek yang saya kira besar,” tutur Presiden.
Pemerintah, tambah Presiden, akan terus berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI.
”Kita juga telah melakukan perubahan struktur organisasi TNI sehingga bisa menambah posisi sebagai perwira tinggi dan turunannya ke bawah. Kita juga akan mengajukan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama yang selama ini usianya usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun,” sambung Presiden.
Ibu Kota Negara
Sementara itu, Presiden juga menyampaikan tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
”Sekali lagi ingin saya sampaikan, ini bukan pindah gedung, ini bukan hanya pindah lokasi. Tapi yang kita inginkan ke sana ini adalah nanti berubahnya pola pikir, pindahnya sistem kerja, pindahnya pola kerja,” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden menyampaikan semua sistem yang ada di-install terlebih dahulu, sehingga saat pindah ke Kalimantan Timur barang-barang itu sudah siap untuk digunakan dalam rangka sebuah kultur baru cara bekerja dan sistem kepemerintahan sehingga kecepatan itu ada. Berkali-kali Presiden menyebutkan bahwa ke depan yang namanya negara itu tidak yang besar mengalahkan yang kecil atau kaya mengalahkan yang miskin, tidak.
”Tetapi, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Kuncinya ada di situ. Negara tidak besar, tidak kaya tapi kalau kaya, besar, lambat pasti akan ditinggal oleh yang cepat, saya pastikan ke depan,” pungkas Presiden seraya menegaskan kembali bahwa perpindahan ibu kota karena perpindahan budaya dan sistem kerja bukan hanya pindah lokasi saja.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji.(DBPers/red)
