Tag: Gugus Tugas

Categories
Kesehatan

Doni Monardo: Perubahan Perilaku adalah Cara Memutus Rantai Penularan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terus fokus menangani pandemi Covid-19 melalui pendekatan perubahan perilaku masyarakat.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa implementasi daripada perubahan perilaku untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut adalah melalui disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau kita bisa melakukan perilaku hanya dengan disiplin, disiplin dan disiplin serta patuh pada protokol kesehatan maka kita akan mampu memutus mata rantai penularan,” ujar Doni dalam diskusi bertajuk “Optimis Bangkit dari Pandemi: Kesehatan Pulih, Ekonomi Pulih” bersama Komite Penanganan Covid-19 di Jakarta, Sabtu (15/08/2020).

Menurut Doni, perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan akan menjadi kekuatan masyarakat, sebab hingga hari ini belum ditemukan obat Covid-19. Sehingga dalam hal ini, dia meminta agar masyarakat dapat menerapkan perubahan perilaku sampai vaksin dapat diberikan.

“Ini menjadi kekuatan kita, karena sampai hari ini obat Covid-19 belum ada. Vaksin pun baru bisa efektif beberapa bulan ke depan. Sehingga ada banyak kejadian yang mungkin terjadi menjelang vaksin diberikan kepada masyarakat,” jelas Doni.

Adapun kaitan dengan perubahan perilaku ini menurut Doni, adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif dan peran dari seluruh komponen bangsa.

Dalam hal ini, Doni menekankan akan pentingnya peran kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh aspek.

Di sisi lain, Doni mengatakan bahwa 63 persen keberhasilan dalam menangani Covid-19 adalah melalui sosialisasi yang baik dan tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga peran komunikasi publik menjadi hal yang sangat mendasar.

“63 persen keberhasilan kita dalam menangani Covid-19 adalah di bidang sosialisasi. Oleh karenanya peran komunikasi publik adalah hal yang sangat mendasar,” kata Doni.

Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menekankan pemahaman dan pengertian bahwa Covid-19 berbahaya dan proses seseorang terpapar Covid-19 itu adalah orang lain.

Oleh sebab itu, melalui fungsi edukasi, sosialisasi dan mitigasi ditambah tiga hal penting protokol kesehatan yakni mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak harus diimplementasikan dengan baik.

“Harus senantiasa diingatkan. Kalau kita bisa melindungi diri sendiri, maka kita menjadi bagian dari pahlawan kemanusiaan. Karena kita bisa menyelamatkan jiwa manusia,” tegas Doni.

*Mengoptimalkan Peran Ibu-ibu PKK*

Dalam diskusi tersebut, Doni juga mengatakan bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran para ibu.

“Ini sesuai arahan Presiden memanfaatkan ibu-ibu PKK,” jelas Doni.

Di samping itu, ibu dianggap sebagai figur yang dihormati dan dipatuhi oleh siapa saja. Sehingga Doni yakin bahwa kehadiran dan peran kaum ibu di tengah masyarakat akan menjadi kekuatan yang luar biasa.

“Ketika ibu-ibu, orang tua mau menyampaikan pesan tentang bagaimana melindungi diri melindungi lingkungan akan menjadi kekuatan bagi bangsa kita,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga melihat bahwa pelibatan para pemuka agama, tokoh budaya dan orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat dapat memberikan dampak besar dalam penanganan COVID-19.

“Kita harus menjaga masyarakat yang sehat agar tetap sehat, yang kurang sehat harus kita pulihkan menjadi sehat dan yang sakit harus kita obati sampai sembuh,” jelas Doni.

Kekuatan Masyarakat Adalah Ujung Tombak

Pada kesempatan yang sama, Doni mengatakan bahwa kekuatan masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam upaya memerangi penyebaran dan penularan Covid-19.

Menurut Doni, dokter dan para tenaga medis lainnya harus menjadi benteng pertahanan yang terakhir. Sehingga dalam hal ini berarti masyarakat yang harus menjadi pelopor pencegahan penularan virus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kekuatan masyarakat harus menjadi ujung tombak. Sementara tenaga kesehatan, dokter dan perawat harus menjadi benteng terakhir,” tegas Doni.

“Jangan kita biarkan tenaga medis kita, dokter kita kehabisan tenaga dan kehilangan energi karena merawat pasien dengan jumlah yang cukup banyak. Kita tidak ingin lagi kehilangan pahlawan kemanusiaan,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Indonesia Terima Bantuan Australia 100 Ventilator Noninvasif untuk Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia menerima bantuan peralatan medis dari Pemerintah Australia untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian tinggi Pemerintah Australia untuk mendukung percepatan penanganan penyakit akibat virus SARS-CoV-2.

Bantuan berupa 100 ventilator noninvasif sangat dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19 di tanah air. Peralatan medis ini akan membantu Indonesia di garis depan dan mempercepat penanganan dalam konteks medis. Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sangat mengapresiasi bantuan Pemerintah Indonesia yang tiba pada Rabu lalu (22/7).

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menerima secara simbolis bantuan tersebut dari Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia Allaster Cox di Graha BNPB, Jakarta, Jum’at (23/07/2020). Doni mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien di tanah air.

“Kami atas nama pemerintah Indonesia mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kepedulian Pemerintah Indonesia, tetangga dekat, teman baik, sebagai mitra strategis antara lain untuk bekerja sama menangani COVID-19,” ujar Doni yang didampingi Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto.

Bagi Pemerintah Australia, sejumlah ventilator tersebut sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai Rp19,4 miliar untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Di samping itu, bantuan Pemerintah Australia ini merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi serta kebutuhan pemulihan di Indonesia.

Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respons COVID-19 Australia senilai Rp203,7 miliar untuk Indonesia – sebagai tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas COVID-19 senilai hampir Rp436 miliar dari program pembangunan Indonesia yang diberikan Pemerintah Australia dengan total nilai Rp 2,9 triliun.

Sementara itu, Duta Besar Australia Gary Quinlan mengatakan bahwa Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam perang melawan COVID-19.

“Pandemi telah sangat mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik dan Australia akan terus bekerja dalam kemitraan dengan Indonesia untuk meminimalkan dampak COVID-19,” kata Quinlan melalui pesan dari Australia.

“100 ventilator non-invasif, pasokan medis terkait, dan peralatan laboratorium, yang dikirim ke Satuan Tugas Nasional Indonesia, akan membantu staf medis garis depan dalam memberikan bantuan menyelamatkan nyawa serta mendukung staf laboratorium dengan pasokan penting,” tulisnya.

Seiring terus berkembangnya pandemi, kekuatan kemitraan Australia dengan Indonesia memiliki arti bahwa kita akan menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi bersama. Kemitraan ini akan membangun masa depan yang lebih kuat bagi kedua negara.(pus/red)

Categories
Kesehatan Ragam

Tokoh Adat dan Agama Bantu Edukasi Pencegahan COVID-19 di Pelosok Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengedukasi tentang COVID-19 di Papua. Salah satunya dengan meminta bantuan tokoh adat dan agama untuk memberikan edukasi tentang COVID-19 kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua dan Papua Barat.

“Salah satu strategi dan inovasi yang kita lakukan, kami merangkul tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung dalam FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama),” ujar Try Laksono Harysantoso Chief Field Office, Unicef Indonesia yang berkantor di Papua saat berdialog dengan GTPPC-19 melalui ruang digital, Rabu (08/07/2020).

Sosok tokoh adat atau keagamaan memang dapat berfungsi sebagai aktor sosial yang bisa mempengaruhi masyarakat. Hal inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh Try untuk memastikan informasi terkait pencegahan COVID-19 dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat di pedalaman Papua dan Papua Barat.

“Seperti teman-teman ketahui, Indonesia sebagai masyarakat yang relijius, tokoh agama dan tokoh adat ini menjadi panutan yang pesan-pesannya atau petuah-petuahnya itu sangat didengarkan dan diikuti oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Selain itu, Try juga menginformasikan bahwa sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat, para tokoh adat dan tokoh agama yang diberi pelatihan terlebih dahulu.

“Untuk peserta yang berada di Jayapura, sebisa mungkin kita berikan melalui pertemuan face to face. Namun, pertemuan face to face ini tetap harus memenuhi protokol COVID-19.” ujarnya.

“Nah mereka kita hubungkan dengan zoom kepada FKUB yang ada di kabupaten-kabupaten. Mereka tidak bisa hadir di pertemuan, tapi tetap kita latih untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan COVID-19,” imbuhnya.

Try mengungkapkan bahwa sosialisasi pencegahan COVID-19 oleh para tokoh ini akan disampaikan dalam kegiatan keagamaan yang rutin dijalankan oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar tempat ibadah di Papua masih ditutup, sosialisasi tetap berjalan dengan penerapan yang berbeda-beda.

“Jadi ada ibadah melalui daring, lalu para tokoh agama ini katakanlah di awal sebelum ibadah dimulai, atau ada juga yang di akhir ibadah minggu, itu pendeta menyampaikan pesan pencegahan COVID-19 dari telpon seluler, gitu ya,” jelasnya.

Sementara itu, Try menyampaikan bahwa untuk masyarakat di pedalaman, ibadah dilakukan di luar gedung keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada.

“Namun, untuk yang di kampung-kampung, ada yang ibadahnya itu dilakukan di luar gedung gereja misalnya. Kemudian duduknya juga diatur sedemikian rupa, mereka posisi duduknya berjauhan dan tetap bisa memenuhi protokol COVID-19 dan disitulah kita menggunakan poster-poster, untuk kemudian dijelaskan kepada umat yang hadir dalam ibadah tersebut,” ujarnya.

Selain melalui upaya-upaya diatas, informasi terkait COVID-19 juga disebarkan melalui radio jangkauan RRI di Papua yang dapat didengarkan sampai ke tingkat kampung.

“Lalu kita juga menggunakan radio jangkauan RRI di Papua, itu sampai ke tingkat-tingkat kampung. Jadi, ini menjadi salah satu cara untuk kita menyebarluaskan informasi terkait pencegahan COVID-19 kepada seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pinggiran, pedalaman, dan pegunungan di Papua,” jelas Try.

Selanjutnya ia menjelaskan, Langkah lain digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait pencegahan Covid-19 bekerja sama dengan influencer anak-anak muda yang berasal dari Papua untuk membuat video, lagu dan tarian dikarenakan masyarakat Papua sangat menyukai hal terebut dan diharapkan sosialisasi menjadi lebih mudah untuk dipahami masyarakat

“Mengajak influencer anak muda Papua, mereka menyebarkan informasi tersebut melalui jaringan instagram, facebook, dan juga podcast mereka terkait pentingnya menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak itu dengan lagu-lagu dan juga tarian. Masyarakat Papua senang sekali bernyanyi, kemudian mereka senang sekali menari lalu senang juga berolahraga, jadi dalam situasi pandemi covid 19 ini pesan pesan informasi itu akan lebih mudah untuk diterima di masyarakat luas,” jelasnya.

Try menutup dialog dengan berpesan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menghadapi pandemi COVID-19 secara kolektif.

“Kita mengalami pandemi ini bersama-sama dan kita harus bersama-sama juga untuk mengakhiri pandemi ini. Caranya adalah ko jaga sa, sa jaga ko, dan kitorang semua selamat. Saya jaga kamu, kamu juga harus jaga saya sehingga kita semua akan selamat,” tutupnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan

Doni Monardo Dorong Masyarakat Papua Barat Konsumsi Sagu dan Ikan Guna Tingkatkan Imunitas Lawan Covid-19

Koran Jurnal, Manokwari – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) Doni Monardo mendorong masyarakat dan seluruh komponen Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk lebih giat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kendati sudah sering disampaikan mengenai protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan menjaga jarak, namun Doni menilai bahwa hal itu masih sulit dilakukan.

“Jaga jarak. Sekali lagi protokol kesehatan itu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Jaga jarak ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan,” jelas Doni dalam kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (07/07/2020).

Sebelumnya, Doni mengatakan bahwa COVID-19 adalah ‘malaikat pencabut nyawa’ bagi mereka yang masuk dalam kategori masyarakat rentan dan memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat menggalakkan upaya pencegahan sehingga tidak terkena COVID-19.

“Tidak boleh lagi ada yang kena COVID-19. Sekali lagi, COVID-19 adalah malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” tegas Doni.

Dalam hal ini, jenis-jenis penyakit penyerta yang disinggung Doni dan dapat berisiko fatal apabila penderitanya terserang COVID-19 meliputi hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, paru-paru dan penyakit lainnya.

Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, hal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 juga dengan meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) penyakit COVID-19 dapat dicegah apabila seseorang memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan imunitas terjaga dengan baik.

Adapun menurut Doni, bebarapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, di antaranya adalah rutin berolahraga dan menjaga tubuh tetap bugar. Dalam hal ini, aktivitas olahraga juga dapat menghindarkan diri dari stres yang dapat menyebabkan menurunnya imunitas tubuh.

“Olah raga teratur, istirahat yang cukup dan tidak boleh panik, tidak boleh stres, tidak boleh hatinya risau,” jelas Doni.

Selain menjaga tubuh tetap sehat melalui olahraga yang teratur, Doni juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan data tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

Dalam hal ini, Doni mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki makanan khas yang sarat akan gizi yang bermanfaat bagi tubuh yakni sagu. Menurut Doni, sagu sangat melimpah di tanah Papua dan harus dimanfaatkan dengan baik sebagai penunjang daya tahan tubuh.

“Di Papua Barat ini banyak makanan yang bergizi antara lain sagu. Sagu adalah makanan yag bergizi,” tutur Doni.

Menurut laporan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sebelumnya, satu batang sagu di Papua Barat dapat menghasilkan 50-450 kilogram sagu basah, yang mana menurut estimasi rata-rata dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga hingga beberapa bulan.

“Satu batang sagu dapat menghidupi satu keluarga hingga beberapa bulan,” jelas Doni mengutip paparan Gubernur Dominggus.

Selain sagu, Doni juga menganjurkan agar masyarakat di Papua Barat untuk rutin mengkonsumsi ikan laut seperti tuna, kakap, kerapu, cakalang, baramundi dan jenis ikan lain yang melimpah di Papua Barat. Doni melihat bahwa mengkonsumsi ikan laut dapat meningkatkan imunitas tubuh, sebagai benteng pertahanan tubuh dalam melawan virus.

“Ada banyak jenis ikan di Papua Barat ini. Kalau warga Papua Barat mengkonsumsi makanan yang berkualitas, saya jamin dapat terhindar dari COVID-19,” terang Doni.

Dalam kunjugan kerja di Provinsi Papua Barat yang juga berserta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Komisi VIII dan IX DPR, Gugus Tugas Nasional juga menyerahkan bantuan untuk mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 di ‘Provinsi Kepala Burung’ itu.

Adapun beberapa bantuan tersebut meliputi monitor pasien 1 unit, ventilator 3 set, humidifier 2 unit, masker non inflasif 2 unit, mesin PCR 1 unit, reagen PCR 1.536 tes, RNA 1.500 tes, VTM + Swab 1.500 tes, alat rapid tes sebanyak 1000 tes, masker KN 95 sebanyak 1000 lembar, masker bedah sebanyak 210.000 lembar dan masker kain sebanyak 45.000 lembar.

Usai melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Ketua Gugus Tugas Nasional beserta rombongan kemudian bertolak menuju Sentani dan Jayapura dengan agenda meninjau pengorperasian alat pengasap ikan dan alat pengolah sagu bagi warga Kampung Sereh Sentani yang terdampak banjir bandang 16 Maret 2019 silam, dilanjutkan rapat koordinasi penanganan COVID-19, bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Papua.(pus/red)

Categories
Kesehatan

Dokter Reisa: Imunisasi Anak Tetap Penting Dilakukan Meski di Tengah Masa Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi. Hasil survei Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveinya bersama Unicef dan pemerhati imunisasi anak menyebutkan mayoritas pelayanan kesehatan menurun.

Meskipun vaksin COVID-19 belum berhasil ditemukan, anak-anak tetap perlu untuk mendapatkan kekebalan melalui imunisasi. Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Dokter Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut tantangan program imunisasi dalam masa pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan wabah ganda (double outbreak), merebaknya COVID-19 dan penyakit menular lainnya.

“Oleh karenanya, imunisasi kepada anak ditekankan tetap penting diberikan meski di tengah pandemi dengan catatan protokol kesehatan tetap diutamakan,” ujar Dokter Reisa saat konferensi pers secara virtual, Selasa (30/06/2020).

Ia menekankan perlu dilakukan langkah-langkah penting untuk memastikan setiap sasaran imunisasi, yaitu anak yang merupakan kelompok rentan menderita PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Melalui imunisasi, anak-anak terlindungi dari penyakit-penyakit berbahaya.

Reisa mengungkapkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi covid-19. Pertama, imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Kedua, secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lain yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Ketiga, kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya.

“Keempat, menerapkan prinsip ppi dan menjaga jarak aman 1-2 meter,” lanjutnya.

Dokter Reisa mengatakan, pelayanan imunisasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan lain penyedia layanan imunisasi para masa pandemi memiliki ketentuan ruang atau tempat pelayanan imunisasi, seperti menggunakan ruang atau tempat pelayanan yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik dan berdekatan atau terpisah dari poli pelayanan anak atau dewasa sakit.

“Ruang atau tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani bayi dan anak sehat,” katanya.

Ketentuan kedua yakni memastikan ruang atau tempat rutin dibersihkan dengan cairan disinfektan dan tersedia fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

Selanjutnya, “Atur meja pelayanan antar petugas dan orang tua agar jarak aman satu hingga dua meter,” ujar dr. Reisa.

Kemudian, jalur keluar dan masuk diatur berbeda dan sediakan tempat duduk bagi sasaran imunisasi dan orang tua dan pengantar untuk menunggu. Penyediaan tempat duduk di ruang terbuka, untuk menunggu sebelum dan sesudah imunisasi juga diperlukan. Penentuan jadwal hari dan jam pelayanan imunisasi. Ini bertujuan untuk memberikan layanan secara efektif dan informasi jumlah sasaran yang akan dilayani.

Hal terpenting yang tak kalah penting yaitu prosedur petugas media dengan dilengkapi alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan.

Dokter Reisa mengatakan, dunia tanpa satu vaksin saja dapat melumpuhkan aktivitas miliaran penduduk dunia. Memanfaatkan semaksimal mungkin ketahanan tubuh buatan yang sudah ditemukan para ilmuwan dan pakar penyakit menular membantu menumbuhkan kekebalan tubuh bersama dan pada akhirnya memusnahkan penyakit.

Di akhir, Reisa berpesan untuk melakukan lima langkah, (1) bawa anak ke puskesmas, posyandu untuk imunisasi, (2) disiplin terapkan protokol kesehatan selama di fasilitas kesehatan, (3) imunisasi melindungi anak dari ancaman berbagai penyakit berbahaya dan imunisasi adalah cara teraman dan ter-efektif. Melindungi anak sama dengan melindungi diri kita, keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit menular, (4) segera imunisasi, pastikan imunisasi lengkap sesuai panduanpanduan, dan (5) lindungi diri dan lindungi orang lain.(pus/red)

Categories
Ekonomi Hiburan Nasional

Ketua Gugus Tugas Ijinkan Pembukaan Pariwisata Bersyarat di Tengah Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengumumkan beberapa kawasan pariwisata akan dibuka secara bertahap, sebagai bagian dari dimulainya aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko COVID-19 paling ringan.

Pembukaan kawasan wisata tersebut didasari dengan pertimbangan keinginan masyarakat, yang diiringi dengan persiapan-persiapan secara terukur dan terus menerus oleh pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah.

“Dengan persiapan-persiapan secara terukur dan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama pemerintah daerah, hari ini saya akan mengumumkan kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap,” jelas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (22/06/2020).

Menurut Doni, salah satu syarat kawasan pariwisata alam yang diijinkan untuk dibuka adalah berada di Kabupaten/Kota dalam zona hijau dan/atau zona kuning. Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan.

Adapun beberapa kawasan pariwisata alam tersebut terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Suaka Margasatwa.

Kemudian geopark, pariwisata alam non-kawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, Taman Safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.

Dalam hal ini, pengunjung dalam kawasan tersebut dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

“Kawasan pariwisata alam tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Doni.

Doni Monardo, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, keputusan pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 Kabupaten/Kota pada zona hijau dan zona kuning, kemudian diserahkan kepada Bupati dan Walikota.

Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, penggiat konservasi, dan dunia usaha khususnya pelaku industri pariwisata serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas.

“Saya juga mengingatkan agar para Bupati/Walikota selalu melakukan konsultasi dengan Gubernur dan mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19,” jelas Doni.

Selain itu, pelaksanaan keputusan tersebut juga wajib melalui tahapan pra-kondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Lebih lanjut, bagi pihak pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi selama fase pra-kondisi dan fase implementasi.

Dalam hal ini, Doni juga meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi kepada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382 tahun 2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Pusat.(pus/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Jubir Gugus Tugas: Masyarakat Belum Tertib Menerapkan Jaga Jarak Aman Covid-19 Saat CFD

Koran Jurnal,  Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang lupa dengan protokol kesehatan menjaga jarak atau physical distancing, sebagai upaya pecegahan Covid-19, dalam pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jakarta pada hari ini, Minggu (21/06/2020).

Yuri meminta bahwa pelaksanaan CFD di tengah pandemi Covid-19 agar menjadi evaluasi bersama.

“Hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat seperti pelaksanaan Car Free Day di Jakarta, masih kita lihat beberapa masyarakat lupa, bahwa physical distancing penting, ini yang kami mohon untuk menjadi evaluasi kita bersama,” ujar Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (21/06/2020).

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa _physical distancing_ atau menjaga jarak adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan, termasuk protokol kesehatan yang lain seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

Selain pelaksanaan CFD di Jakarta, Yuri juga mengungkapkan bahwa protokol kesehatan _physical distancing_ juga masih belum tertib dilakukan masyarakat, seperti yang terpantau di sejumlah bandar udara (bandara), khususnya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

“Beberapa bandara udara, Bandar Udara yang akan melaksanakan penerbangan di hari Minggu ini, terutama yang mengarah ke pulau Jawa, kami lakukan pemantauan di Batam, dan di beberapa tempat yang lain, juga demikian. Kita masih melihat, banyak masyarakat yang belum tertib untuk menjaga physical distancing,” ungkap Yuri.

Yuri menambahkan, meski masyarakat telah tertib menggunakan masker, akan tetapi menjaga jarak merupakan rutinitas yang penting dan perlu dilaksanakan, terutama ketika berada di ruang publik.

“Meskipun, sebagian besar sudah kami lihat menggunakan masker, tetapi sekali lagi, physical distancing adalah sesuatu yang perlu,” jelas Yuri.

Menurut Yuri, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, penarapan protokol kesehatan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa hanya setengah-setengah atau hanya sepotong. Upaya untuk memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 memerlukan gotong-royong.

“Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena kita tidak mungkin secara parsial, secara sepotong-sepotong, melakukan pendekatan untuk pengendalian penyakit ini. Ini harus dibutuhkan kerja bersama, terus menerus, tidak terhenti. Semangat kita, gotong royong, menjadi penting untuk saling melindungi, saling menjaga, agar penularan ini bisa kita hentikan,” kata Yuri.

Lebih lanjut, Yuri juga mengatakan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan secara menyeluruh menjadi prasarat mutlak untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru, untuk kembali kepada produktivitas dan aman COVID-19. Sehingga diharapkan, masyarakat dapat melaksanakan protokol kesehatan sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru.

“Ini beberapa hal yang sangat penting dan mendasar, sebagai bahan evaluasi kita, physical distancing, menjaga jarak, menggunakan masker adalah hal yang harus sekali lagi, harus kita jalankan dengan disiplin. Ini menjadi prasyarat mutlak, manakala kita akan melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru, untuk kembali kepada tingkat produktivitas kita,” jelas Yuri.

“Sekali lagi, adaptasi kebiasaan yang baru, berbasis pada kepatuhan kita menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita bisa melaksanakan, dan kita pasti bisa untuk laksanakan kegiatan ini,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

Bakamla Luncurkan Panduan Menghadapi Covid-19 di Laut

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia meluncurkan sebuah referensi berjudul ‘Panduan Menghadapi Pandemi COVID-19 di Laut’ di Media Center Gugus Tugas, Jakarta, Selasa (17/06/2020).

Penyebaran virus SARS-CoV-2 tidak saja terjadi di tengah pemukiman atau pun ruang publik, seperti pusat perbelanjaan. Penularan COVID -19 sangat mungkin terjadi di perairan, yang mungkin terjadi saat sebuah kapal melakukan transit di suatu wilayah. Aan mengatakan bahwa penularan COVID-19 melalui percikan droplets tidak hanya dindarar tetapi juga laut.

“Karena banyaknya moda transportasi laut maupun berbagai jenis kapal yang berlalu lalang di perairan Indonesia,” tambah Aan.

Latar belakang ini mendorong Bakamla untuk menginisiasi dalam pembuatan buku panduan penanganan COVID-19 di laut, khususnya bagi aparat penegak hukum di laut.

Di samping itu, pihaknya menemukan pelanggaran yang terjadi di laut Indonesia, seperti masuknya sejumlah tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia dari luar negeri. Mereka mencoba memasuki wilayah dengan menggunakan jalur ilegal dan tanpa protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, saat pandemi COVID-19 sangat perlu bagi aparat keamanan di laut memahami penanganannya sehingga diperlukan sebuah buku panduan,” ucap Aan yang sebelumnya bertemu dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo.

Langkah ini telah dikoordinasikan dan didukung Gugus Tugas Nasional untuk panduan kepada pengguna laut yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk semua kapal penegak hukum.

Aan menyampaikan bahwa tujuan pembuatan panduan ini untuk membantu pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas COVID-19 dalam mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 di Indonesia, khususnya di laut.

“Guna memberikan pelindungan terhadap para pelaut, khususnya aparat penegak hukum di kapal yang bertugas,” kata Aan.

Bakamla telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ini terutama pada kementerian dan lembaga yang memiliki satuan kapal patroli untuk mempersiapkan protokol khusus bagi aparat penegak hukum di laut.

Panduan ini mengacu pada referensi internasional, International Maritime Organizatiok (IMO) dan International Health Regulation (IHR). Panduan ini juga memuat 8 protokol khusus untuk aparat penegak hukum yang melakukan patroli laut.

Kedelapan protokol tersebut yaitu:
1. Protokol Kapal di Pelabuhan
2. Protokol Kapak Saat Lego Jangkar/Berlayar
3. Protokol Kapal Sebelum Tugss Patroli
4. Protokol Kapal Setelah Tugas Patroli
5. Protokol Boarding Party (Tim Pemeriksa)
6. Protokol Membawa Kapal Sasaran/Tangkapan
7. Protokol Evakuasi Pasien
8. Protokol Membawa Orang (Tawanan) di Atas Kapal

Menurutnya, buku panduan ini akan terus disempurnakan dan diperbaharui berdasarkan perkembangan situasi dan kasus di lapangan.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Bakamla untuk mendukung penanganan COVID-19 di tanah air.(pus/red)

Categories
Hukum Kesehatan

Tak Hanya Pengendalian, Gugus Tugas Nasional Juga Lakukan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTTPC19) tidak hanya melakukan pengendalian penyebaran virus SARS-CoV-2 atau penanganan dampak di sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan juga dilakukan termasuk dalam pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi.

Selama berlangsungnya pandemi, GTTPC19 telah melakukan upaya pengamanan dan penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut dilakukan di bawah koordinasi dari Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19. Pembentukan subbidang tersebut dipayungi dengan Keputusan Ketua GTTPC19 Nomor 20 Tahun 2020, tertanggal 22 Mei 2020.

Wakil I Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19 Brigjen Pol. Darmawan Sutawijaya mengataka bahwa pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, subbidang ini menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI dan Polri.

“Kami ini tugasnya memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan, pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah, khususnya kepada lembaga atau badan termasuk gugus tugas daerah,” ucap Darmawan saat berdialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (15/06/2020).

Ia menambahkan bahwa selama tiga bulan beroperasi, pihaknya telah melakukan banyak upaya pengamanan dan penindakan hukum.

Darmawan mencontohkan saat pemerintah menganjurkan warga untuk tidak mudik, tetapi pada kenyataan banyak warga yang melakukannya.

“Dengan mobil-mobil pribadi, dengan rute-rute atau jalur tikus,” jelas Darmawan terkait mudik.

Selama pelaksanaan pembatasan sosial, gugus tugas telah membuat pos _checkpoint_, khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 524. Sedangkan pos di luar DKI Jakarta, sebanyak 2.374 pos di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selama operasi di lapangan, pihaknya menemui para pemudik dengan berbagai alasan. Ia mengatakan bahwa penindakan dilakukan, seperti angkutan travel sebanyak 637 kendaraan. Sedangkan perintah putar balik kendaraan mencapai 109.479 unit, baik roda dua, empat dan enam selama tiga bulan ini.

Terkait dengan penindakan umum, Darmawan mengatakan bahwa tindak pidana umum telah melakukan penyelidikan lebih dari 75.000 kasus, sedangkan untuk tindak pidana ekonomi lebih dari 150.000 kasus.

“Penjualan sembako dan alat kesehatan 160.000 kasus,” ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga menangani berita-berita hoaks yang beredar di tengah pandemi. Berita hoaks yang berhasil diidentifikasi mencapai 137.829 kasus dan telah dilakukan penyelidikan Satuan Siber Polri sebanyak 130.680 kasus.

Pihak kepolisian telah menaham 17 tersangka dan saat ini sedang memproses 87 orang. Ini untuk kasus hoaks.

Jumlah kasus di atas merupakan akumulasi hasil pengamanan dan penindakan hukum selama tiga bulan di seluruh Indonesia di masa pandemi COVID-19.

Langkah-langkah selama ini merupakan hasil penegakan hukum dengan melakukan koordinasi antara pusat dan daerah.(pus/red)

Categories
Kesehatan

Jubir Gugus Tugas: Kasus Sembuh Covid-19 Lebih Banyak Dilaporkan Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengungkapkan bahwa pasien sembuh lebih banyak dilaporkan oleh beberapa daerah dibanding kasus positif COVID-19.

“Beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak yang sembuh dibanding kasus positif,” kata Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jum’at (12/06/2020).

Yuri merincikan, beberapa wilayah yang melaporkan jumlah kenaikan angka pasien sembuh lebih banyak di antaranya, Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatara Selatan, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya.

“DKI Jakarta 93 kasus baru dan 120 sembuh, Sulawesi Selatan hari ini melaporkan 58 kasus, namun dilaporkan juga 73 sembuh. Jawa Tengah, 44 kasus baru, 50 sembuh,” ungkap Yuri.

“Kemudian, Sumatera Selatan 33 kasus baru, 38 sembuh. Nusa Tenggara Barat, 23 kasus dilaporkan 72 kasus sembuh. Jawa Barat, 19 kasus positif baru 41 sembuh. Sumatera Barat 10 kasus baru, 15 sembuh. Kalimantan Timur 8 kasus baru, 11 sembuh,” imbuh Yuri.

Angka penambahan kasus pasien sembuh tersebut sekaligus menunjukkan bahwa presentase kesembuhan dari COVID-19 jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian.

“Ini adalah bukti, bahwa memang sekarang persentase kesembuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian. Kalau kita perhatikan data akumulasi sampai dengan kondisi saat ini 35,8 persen sembuh, sedangkan kematian berada di kisaran 5,67 persen,” jelas Yuri.

Sebagai informasi, kasus sembuh total untuk hari ini ada penambahan sebanyak 577, sehingga total akumulasinya menjadi 13.213. Meninggal bertambah 48 dan total menjadi 2.048.

Sebanyak 424 kabupaten/kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19. Sementara, Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang dilakukan sampai dengan saat ini akumulasi ada 37.538. Selanjutnya, Pasien Yang Dalam Pengawasan (PDP) adalah sebanyak 13.923 orang.

Hasil dari kasus akumulasi tersebut sekaligus dapat dimaknai bahwa sebagian besar provinsi sudah menuju grafik yang cenderung menurun. Selain itu banyak yang kemudian dalam beberapa hari terakhir ini, tidak dilaporkan ada kasus baru.

Adapun angka penambahan kasus didapatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium secara masif dan agresif untuk menemukan kasus baru, sehingga kemudian dapat segera dilakukan penanganan dengan baik untuk memutus penyebaran COVID-19.

“Pemeriksaan laboratorium yang secara masif, kita lakukan, kemudian kontak tracing yang secara agresif kita lakukan, inilah yang kemudian menggambarkan banyaknya kasus positif yang didapatkan, serta kemudian banyaknya kasus sembuh yang bisa kita laporkan,” pungkas Yuri.(pus/red)