Categories
Kesehatan Megapolitan

BNPB Pastikan Alur Kepulangan Delegasi G20 di Bandara Ngurah Rai, Aman dari Virus PMK dan Covid-19

Koran Jurnal, Bali – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan peninjauan kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, pada Selasa (15/11), jelang kepulangan para delegasi G20 dan juga wisatawan mancanegara lainnya.

Tinjauan kali ini dimulai dengan melihat fasilitas yang disiapkan pengelola bandara terkait pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) seperti, lokasi penempatan publikasi penanganan penyakit mulut dan kuku, kemudian titik-titik karpet disinfeksi yang akan dilalui oleh penumpang dipastikan telah semprotkan cairan disinfektan sebagai salah satu upaya penerapan biosecurity.

Selanjutnya pengecekan barang bawaan penumpang melalui x-ray yang mampu mendeteksi adanya daging mentah maupun produk olahan daging lainnya, kemudian jika ditemukan akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya melakukan peninjauan posko terpadu yang terdapat di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengatakan, saat ini Bali sedang menjadi sorotan dunia dengan adanya agenda G20, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang masif guna penanganan delegasi maupun wisatawan yang keluar dari Bali.

“Bali menjadi barometer nasional dan dunia, terlebih adanya G20 perhatian tertuju kepada Bali. Oleh karena itu jangan sampai kepulangan wisatawan asing menjadi sarana penularan virus PMK dan Covid,” kata Fajar disela-sela diskusi dengan jajaran yang bertugas di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (14/11/2022).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan BNPB sebagai yang ditunjuk menjadi Satgas penanganan Covid-19 serta Satgas penanganan PMK terus melaksanakan pengawasan dan jika terjadi sesuatu akan mengambil tindakan penanganannya.

“BNPB melakukan pengawasan atas surat edaran yang telah dikeluarkan selama ini apakah dijalankan, utamanya selama G20 berlangsung, jika ada kendala diharapkan langsung berkoordinasi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Raditya Jati selaku Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB mengimbau jelang kepulangan para delegasi agar maskapai penerbangan lebih memperketat pengecekan barang bawaan penumpang.

“Beberapa hari ke depan, harapannya untuk airlines khususnya di counter check in agar memperketat pengecekan, dengan juga menanyakan kepada penumpang apakah membawa daging mentah atau produk olahan daging,” ungkap Radit.

Tinjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, jajaran pejabat tinggi BNPB, Tenaga Ahli BNPB, jajaran Satgas Covid-19, jajaran Satgas PMK, jajaran BPBD Provinsi Bali, jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, jajaran Badan Karantina Pertanian Bandara I Gusti Ngurah Rai dan jajaran pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Tingkatkan Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Selama Gelaran G20

Setelah meninjau Bandara I Gusti Ngurah Rai rombongan melanjutkan perjalanan menuju Posko BNPB di kawasan Puja Mandala, Nusa Dua. Guna melakukan pemantauan personil dan peralatan yang disiapkan oleh BNPB beserta lembaga terkait untuk mendukung perhelatan G20.

Saat tiba di posko, Fajar Setyawan menjelaskan, BNPB menerjunkan tim dan posko lapangan dibeberapa titik baik di Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Jawa yang menjadi pintu masuk dan keluar menuju Bali.

“BNPB melakukan penguatan dukungan yang menunjang pagelaran G20, terkait protokol kesehatan Covid, penanganan PMK dan tentunya bencana alam,” ucap Fajar.

Menurutnya BNPB akan bersiaga sejak sebelum puncak kegiatan G20 hingga selesai, sebagai bentuk langkah kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

“BNPB harus siap siaga di daerah pelaksanaan, nantinya ketika dibutuhkan kita dapat memberikan penanganan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

“Keselamatan adalah prioritas utama baik VVIP, VIP hingga masyarakat. SOP telah dibuat, sehingga ketika terjadi bencana jangan menunggu komando tapi secara otomatis langsung melaksanakan tugasnya masing-masing,” tutur Fajar.

Kemudian, Raditya yang turut mendampingi, berujar, panduan dan rencana kontinjensi yang telah disusun sebelumnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan yang terlibat penanganan bencana di Bali.

“Ancaman gempa bumi sudah dipetakan, sudah dilatih dalam Tabletop Exercise dan Tactical Floor Game, sudah ada rencana kontijensi dari saat terjadi bencana sampai dengan evakuasi,” ujar Radit.

“Panduan yang sudah telah dihasilkan akan menjadi panduan bagi semua yang ada di lapangan ketika terjadi bencana,” pungkasnya.(Pusd)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Pengetatan Mobilitas Pelaku Perjalananan Mencegah Penyebaran Mutasi Virus

Koran Jurnal, Jakarta – Masuknya varian virus Covid-19 dari luar negeri telah menyebar di berbagai daerah. Adanya temuan ini disikapi Pemerintah dengan meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 hingga mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, baik dalam negeri dan luar negeri.

“Jika mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian Covid-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pembiaran terhadap mutasi virus, akan berdampak buruk pada meningkatnya laju penularan akibat terjadinya perubahan pada karakteristik virus dan akan juga merubah sifat biologisnya. Lalu, akan menurunkan efektifitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus yang spesifik. Juga dapat menurunkan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi atau hotspot yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.

“Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat,” imbuh Wiku.

Terkait mutasi virus, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasi jenis mutasi virus berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan akibat mutasi. Yaitu varian of concern ialah varian yang sudah ditetapkan sebagai varian yang mengalami perubahan karakteristik dari karakteristik semula yang berupa angka dan huruf seperti B117, B1357 B11281 atau P1.

Dan varian of interest, yaitu virus yang mengalami perubahan genetik namun karakteristiknya masih belum bisa dipastikan yaitu varian yang belum disebutkan sebelumnya.

“Dan yang menjadi catatan ialah perubahan karakteristik di setiap varian berbeda-beda,” tambah Wiku.

Pada prinsip virus Covid-19 adalah salah satu bentuk virus RNA (ribonucleid acid) yang secara alamiah jumlah kejadian mutasinya lebih banyak daripada jenis virus DNA (deoxyribonucleid acid). Karenanya bentuk virus Covid-19 sebagai virus RNA sangat wajar jika kemunculan variannya berkembang sangat cepat saat ini.

“Kembali saya ingatkan bahwa virus tidak mengenal batas teritorial dan setiap negara saling terhubung. Oleh karena itu salah satu upaya mengendalikan varian virus, khususnya yang sudah pasti meningkatkan infeksi adalah dengan mengatur mobilitas luar negeri,” jelasnya.

Jika melihat berdasarkan data dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, terdapat 10 negara asal kedatangan dengan kasus positif terbanyak dalam periode 28 Des 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Malaysia, Qatar, Mesir, Jepang, Singapura, Congo dan Libanon. Dan 5 negara teratas sumber positif WNA berdasarkan kewarganegaraan ialah India UEA, Qatar, Jepang dan Turki.

Saat ini salah satu distribusi varian B1617 yang sangat kuat dan telah menyentuh semua benua di dunia menjadi dasar perlunya adaptasi berbagai kebijakan mobilitas termasuk perjalanan luar negeri. Jika mobilitas perjalanan tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 yang mengandung varian-varian tersebut.

“Kedepannya kita terus melakukan berbagai intevensi pencegahan demi pengendalian Covid-19 yang baik. Tidak hanya mengatur mobilitas perjalanan, tetapi juga meningkatkan upaya Whole Genome Sequencing (WGS). Peningkatan kualitas dan inovasi pada pelayanan kesehatan dan alternatif pengobatan,” pungkas Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Kepala BNPB: Prosentase Kasus Aktif Covid-19 September Hingga Oktober 2020 Alami Penurunan 6,79 persen

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, prosentase kasus aktif Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir telah terjadi penurunan kasus aktif sebesar 6,79 persen.

Tentunya, hal tersebut menjadi prestasi lebih baik apabila dibandingkan negara-negara lain yang kasus aktifnya masih mengalami peningkatan.

“Tanggal 20 September, kasus aktif pada persentase 23,6%, kemudian tanggal 21 Oktober menjadi 16,81%. Terjadi penurunan sebesar 6,79%. Ini suatu prestasi yang luar biasa, ya. Dimana sekarang ini, banyak negara kasus aktifnya mengalami peningkatan,” ungkap Doni, Kamis (22/10/2020).

Selanjutnya, Doni juga menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien COVID-19 di Tanah Air juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen. Angka tersebut sekaligus telah melampaui standar WHO.

“Dari tanggal 20 bulan 9 (September), pada posisi 72,5 dan kita berada di bawah standar WHO, waktu itu, kalau tidak salah WHO sekitar 74-75, nah tanggal 21 itu berada pada posisi 79,73. Berarti, ada penambahan kasus sembuh itu mencapai lebih dari 7,20, per-7,20%,” jelas Doni.

Adanya peningkatan kesembuhan pasien COVID-19 tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat dan tim medis lainnya semakin memiliki kapasitas dan kemampuan untuk merawat para pasien. Hal itu juga sekaligus menjadi prestasi yang patut diapresiasi.

“Kami semuanya menyampaikan terima kasih kepada Tenaga Dokter dan juga Tenaga Perawat, yang telah bekerja keras sehingga angka sembuh di seluruh daerah mengalami peningkatan,” ucap Doni.

Selain itu, Doni juga menyampaikan bahwa adanya peningkatan capaian tersebut juga tak lepas dari adanya kerja sama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan COVID-19 patut mendapatkan apresiasi.

“Ketua Satgas Daerah adalah pimpinan daerah, para gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian, didukung oleh seluruh komponen yang ada, khususnya TNI dan Polri yang juga telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir ini bersama-sama dengan pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah, dan kami memberikan apresiasi kepada semua pihak, dan ini luar biasa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Satgas: Penanganan Covid-19 Meningkat Signifkan Dibandingkan Awal Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan secara mingguan. Kondisi membaik terjadi pada kesembuhan, kematian dan kasus aktifnya. Dibandingkan awal pandemi pada awal Maret lalu, peningkatan cukup signifikan terlihat hingga hari ini, Kamis (08/10/2020)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan jumlah kasus aktif per 8 Oktober 2020 ada 64.924 atau 20,3%. Penambahan kasus positif 4.850, pasien sembuh 244.060 atau 76,1% dan kasus meninggal 11.580 atau 3,6%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktifnya 21,7%, kasus sembuh 75,3% dan meninggal 2,91%.

Wiku merincikan kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, karena kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia membandingkan sejak awal pandemi, pada Maret 2020 lalu kasus aktif 91,26% kini menjadi 21,05% pada awal Oktober 2020. Dari 514 kabupaten/kota, ada 325 kabupaten/kota atau 63% yang memiliki kasus aktif paling banyak 50 kasus. “Ini adalah kabar baik, karena ini adalah prestasi kita semuanya,” Wiku mengapresiasi.

Namun, ada 13 kabupaten/kota yang merupakan kota besar dan berpenduduk padat sehingga perlu menjadi perhatian. Karena memiliki kasus aktif lebih dari 1000. Ketigabelasnya yakni, Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kasus pada 13 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari total kasus aktif secara nasional. Karenanya Wiku menekankan agar daerah-daerah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus.

Selain itu pada sisi penanganan kematian pasien Covid-19, pekan ini secara nasional jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan pekan sebelumnya. Dibandingkan sejak awal pandemi pada Maret lalu, pemerintah berhasil menekan kematian hingga September lalu, menjadi 3,57%.

Secara persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (7,31%), Jawa Tengah (6,08%), Nusa Tenggara Barat (5,94%), Sumatera Selatan (5,63%) dan Bengkulu (5,08%). Lalu penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober 2020 dari Kalimantan Timur (35), Jawa Barat (25), Sumatera Barat (20), Aceh (17) dan Papua (15).

Kabar baiknya, kata Wiku, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 374 (72,76%) kabupaten/kota berhasil menekan angka kematian dibawah 10 orang. “Kami mengapresiasi provinsi yang berhasil menekan angka kematian ini serta berkontribusi menurunkan angka kematian secara nasional. Namun seperti yang selalu saya ingatkan, satu kematian pun adalah nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu menekan angka kematian harus dilakukan dengan segera dan semaksimal mungkin,” pesan Wiku.

Meski demikian Wiku mengatakan ada 22 kabupaten/kota yang mendapat perhatian serius karena memiliki angka kematian diatas 100 orang. Kematian paling banyak terjadi pada penduduk usia 60 tahun keatas (14,67%), usia 45 – 59 tahun (6,11%).

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Makassar, Kota Medan, Gresik, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Samarinda, Kudus dan Kota Pekanbaru.(KPC/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Minta Seluruh Instansi Lakukan Rapid Test dengan Cakupan Lebih Luas untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua instansi dan lembaga untuk segera melakukan ‘rapid test’ cepat dengan cakupan (area) yang lebih besar, agar sedini mungkin mendeteksi indikasi awal seorang terpapar virus corona (Covid-19) dan sekaligus memutus mata rantai penularan covid-19.

“Saya minta alat-alat rapid tes terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas melalui daring membahas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/03/2020).

Presiden juga menyarankan agar penyiapan protokol kesehatan alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.

“Hal ini penting sekali, terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self isolation) ataupun memerlukan layanan rumah sakit dengan protokol kesehatan dapat dijelaskan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengatakan, supaya disiapkan rencana kontijensi kesiapan pelayanan rumah sakit baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI-POLRI, rumah sakit swasta dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.

“Dan jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran. Ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan rencana kontijensi lain yang harus disiapkan sampai di daerah.

“Termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang di Kepulauan Riau,” tukasnya.(sek/red)

Categories
Polhukam

MUI Ajak Umat Muslim Berikhtiar dan Berkontribusi dalam Pencegahan Covid-19 Sesuai Fatwa MUI 14/2020

Koran Jurnal, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh umat muslim di tanah air untuk berikhtiar dan bersama-sama berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing dalam menghadapi covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (19/03/2020).

“Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal ini menjadi bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams),” kata Asrorun Niam.

Selain itu, Niam juga menjelaskan tentang fatwa penyelenggaraan ibadah saat terjadi wabah covid-19 sebagai panduan keagamaan bagi masyarakat khususunya muslim di Indonesia untuk tetap melakukan ibadah sekaligus berkontribusi di dalam mencegah penyebaran covid-19 sementara untuk perlindungan kepada masyarakat secara umum.

Dalam kondisi seperti saat ini, menurut Niam adalah sangat penting meningkatkan ketaqwaan masing-masing individu agar bisa diselamatkan dari musibah ini.

Adapun fatwa 14/2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi pandemi COVID-19 terbagi menjadi sembilan poin.

Poin pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

Poin kedua, orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

Poin ketiga, yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Selanjutnya dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

Keempat, dalam kondisi penyebaran covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Kelima, dalam kondisi penyebaran covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat.

Keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.

Ketujuah, pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar covid-19.

Kedelapan, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf’u al-bala’), khususnya dari wabah covid-19.

Kesembilan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

BNPB dan Dewan Masjid Indonesia Ajak Umat Muslim Cegah Virus Corona 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menghimbau kepada umat muslim agar membawa sajadah atau alas untuk sujud lainnya secara mandiri ketika hendak melakukan salat sebagaimana yang juga dianjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya potensi penularan virus Corona (Covid-19), kuman atau bakteri jahat lain yang dapat merugikan tubuh saat melakukan salat, terutama pada saat sujud.

Menurut Doni, ada potensi terjadi penularan dari tempat sujud umat muslim ketika melakukan ibadah, khususnya apabila hal itu di masjid di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, Doni meminta agar umat muslim selalu membawa perlengkapan salat secara mandiri dan tidak perlu khawatir.

“Kita semua tahu, saat sujud mulut dan hidung kita bersentuhan dengan tempat sujud. Kalau ada orang kena penyakit, virusnya nempel. Satu jam kemudian ada yang salat di tempat yang sama bisa menular,” kata Doni, di Jakarta, Sabtu (07/03/2020).

Selain itu, untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat beribadah di masjid atau musala yang berada di tempat umum, petugas dewan masjid bersama takmir masjid juga diimbau untuk selalu melakukan sanitasi siaga dengan upaya sebagai berikut;

1. Menjaga kebersihan lantai masjid/musala dengan cairan disinfektan.
2. Menjaga kebersihan karpet dan alas salat secara rutin/konstan menggunakan vacum cleaner/alat pembersih lain sangat dianjurkan.
3. Meminta jamaah yang sedang batuk, demam dan mengalami gejala seperti flu agar beribadah di rumah hingga sembuh.
4. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan disinfektan.
5. Ikut mengawasi penyebaran/penularan virus Covid-19 dan tanggap dengan melaporkan apabila ada masyarakat yang dicurigai terdampak di lingkungan masjid/musala.

Selain lima poin tentang menjaga kebersihan ditambah menggunakan peralatan salat secara mandiri, hal terpenting lain yang juga harus diketahui agar terhindar dari penularan virus covid-19 adalah dengan menjaga imunitas tubuh dan menerapkan pola hidup sehat.

“Imun tubuh yang dijaga dengan baik melalui kegiatan olahraga, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, menghindari stres dan pikiran tenang menjadi modal kuat untuk memerangi virus Corona dan penyakit lain,” tutup Doni.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam

Penimbun Masker yang Manfaatkan Situasi Wabah Virus Covid 19 Akan Ditindak Tegas

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak tegas oknum penimbun masker yang memanfaatkan situasi pasca-adanya dua warga negara Indonesia (WNI) positif virus korona (covid-19).

“Saya juga sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum seperti ini dengan menimbun, masker terutama ini,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/03/2020).

Oknum yang menimbun masker umumnya menjual barang itu dengan harga sangat tinggi. Jokowi mewanti-wanti pada mereka agar tidak melakukan hal itu, sehingga harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian.

“Ini hati-hati perlu saya peringatkan,” tegas Jokowi.

Seperti diketahui, warga diberitakan ramai-ramai memborong kebutuhan rumah tangga, sembako hingga perlengkapan lainnya pasca-dua warga Depok terinfeksi virus korona.

Salah satu perlengkapan yang diburu masyarakat adalah masker. Harga masker terpantau melambung tinggi atau naik ratusan persen dari harga asalnya.

Saat ini, dua orang yang terinfeksi virus korona telah diisolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Keduanya diduga tertular penyakit ini setelah berinteraksi dengan warga Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia.(okz/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah: 188 WNI ABK World Dream akan Diobservasi di Pulau Sebaru Kecil

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah akan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) World Dream ke Pulau Sebaru Kecil, menyusul dihentikannya pengoperasian kapal tersebut akibat wabah virus Covid-19. Sejumlah 188 ABK akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil yang terletak di gugus Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasinya di pulau kosong, aman, pulau yang tidak berpenghuni dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi.

Selepas menghadap dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy langsung mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Menko PMK. Dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya.

Kapal dr. Suharso sudah menuju ke laut sekitar wilayah Riau untuk nanti kemudian dipindahkan ke Kapal dr. Suharso dan akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh WHO. Evakuasi 188 ABK secara transfer (boat to boat) dari Kapal World Dream ke Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI. “Estimasi pemindahan boat to boat akan dilakukan pada tanggal 26 Februari jam 10.00 di Selat Durian dan akan tiba di Pulau Sebaru Kecil 28 Februari sekitar pukul 09.00 WIB,” ujar Menko PMK memberi keterangan pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/02/2020).

Menurut Muhajir, observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, akan dilaksanakan selama 14 hari sejak kedatangan di pulau tersebut. Prosedur yang sama dilakukan saat observasi WNI dari Wuhan, Tiongkok, di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Tim gabungan yang sudah berpengalaman dan terlatih melakukan observasi di Natuna akan ditugaskan untuk menangani ini.

Dipilihnya Pulau Sebaru Kecil, selain karena pulau tersebut tak berpenghuni juga di sekeliling pulaunya, juga tak berpenghuni sehingga aman. “Dulunya pulau ini adalah tempat rehabilitasi narkoba. Fasilitasnya lengkap, ada AC-nya juga sama seperti waktu observasi di Natuna dan kita akan pastikan mereka nyaman,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan bahwa pemerintah akan fokus mengevakuasi WNI di kapal pesiar World Dream terlebih dahulu karena risikonya paling kecil. Terawan secara tegas menyatakan 188 WNI ABK yang akan dievakuasi dari Kapal World Dream dalam keadaan sehat dan sudah mengantongi sertifikat sehat dari Hongkong dan jaminan sehat dari pihak Kapal World Dream. “Kita baru konsentrasi semua untuk World Dream karena itu yang sudah paling dekat dengan kita. Arahan Presiden semua harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Beberapa skenario juga sudah kita siapkan, semoga semua bisa berjalan dengan baik,” harap Terawan.

Sementara itu, pemerintah masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Saat ini, pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan otoritas pemerintah Jepang terkait proses pemulangan WNI tersebut.

Terawan menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menjaga agar 264 juta jiwa penduduk Indonesia selamat dari wabah virus Covid-19, di samping tetap memberikan perhatian kepada WNI yang ada di Jepang. Menurutnya pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa agar bisa melaksanakan evakuasi dengan baik. “Kita hati-hati. Negara kita sangat berhati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah apa yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan itu akan kita lakukan dengan tertib dan ketat,” ujarnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus Covid-19, termasuk sembilan WNI dari Indonesia. Kesembilan WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Selain sembilan orang tersebut, ada sejumlah WNI lainnya yang masih berada di kapal pesiar Diamond Princess. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

Sebelumnya, pada Kamis 20 Februari 2020, Kepala BNPB juga sudah meninjau Kapal dr. Soeharso di Surabaya. “BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang dipilih Presiden Joko Widodo” jelas Doni. Doni melihat detil seluruh bagian kelengkapan sarana dan prasarana kapal. Dalam beberapa kesempatan tertentu Doni juga melemparkan pertanyaan kepada kepada kru kapal yang bertugas dari TNI AL Koarmada II untuk memastikan seluruh fasilitas dan kelengkapan telah siap dan dapat ditugaskan sebagaimana mestinya. Dari bagian hanggar kapal di dek C luar, Doni memeriksa puluhan vellbed (kasur lipat) yang telah disiagakan. Ruang Unit Gawat Darurat, ruang ICU, ruang post operasi (RR), ruang bedah, ruang poliklinik, ruang Penunjang Klinik dan 2 ruang perawatan.(hum/red)