Category: Nasional

Categories
Nasional Olahraga

Arahan Presiden Jokowi Jelang Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia tahun 2021 mendatang. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jum’at (17/01/2020).

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan sedikitnya empat arahan terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20. Pertama, berkaitan dengan tempat dan stadion untuk menggelar pertandingan. Dari laporan yang diterimanya, Presiden mengatakan, ada 10 stadion yang disiapkan, terdiri atas 6 stadion utama dan 4 stadion cadangan.

“Saya minta betul-betul ini dicek ke lapangan, harus betul-betul representatif untuk pertandingan kelas dunia, dimulai dari lingkungan, lapangannya, tempat duduknya, ruang gantinya, toiletnya, sampai ruang media persnya, yang betul-betul representatif. Kalau ada memang kekurangan dan perlu direnovasi, perlu disempurnakan, agar segera betul-betul disiapkan agar siap digunakan di tahun 2021,” jelasnya.

Kedua, Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan soal konektivitas antara stadion dengan sarana transportasi dan akomodasi para peserta kompetisi Piala Dunia FIFA U20. Presiden mengingatkan agar isu konektivitas tidak menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan ajang kompetisi sepak bola dua tahunan tersebut.

“Jangan sampai misalnya pertandingan terlambat gara-gara persoalan konektivitas. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana akomodasi juga harus memiliki pelayanan yang kelas dunia,” ujarnya.

Ketiga, Presiden ingin agar penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 dimanfaatkan sebagai ajang promosi Indonesia kepada dunia. Kepala Negara mengingatkan bahwa ajang ini akan diikuti oleh 24 negara peserta dari 5 benua.

“Ini momen penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maju, bangsa besar dan negara maju yang mampu melaksanakan event internasional dengan sangat baik,” imbuhya.

“Terakhir, saya minta pengalaman dan kesuksesan kita dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames di 2018 dapat dijadikan acuan, dijadikan standar dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021 yang akan datang,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional Ragam

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Tanam 2020 Pohon

Koran Jurnal, Bogor – Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala BNPB menanam 2020 pohon di Pusat Latihan Multifungsi Mabes Polri, Jalan Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (10/01/2020).

Pantauan di lapangan, jenis pohon yang mereka tanam berbeda-beda. Jenderal (Pol) Idham Azis menanam Pohon Merbau Pantai Papua, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menanam Pohon Kayu Hitam Sulawesi, sedangkan Letjen Doni Monardo menanam Pohon Kayu Ulin. Ketiga pohon letaknya bersebelahan.

Idham mengatakan, pihaknya memanfaatkan hari gerakan satu juta pohon sedunia untuk menggugah nurani anak bangsa peduli pada lingkungan. Tujuannya agar masa depan anak cucu bisa lebih baik dari sekarang.
“Program penanam pohon hanya simbol saja yang kita tanam hari ini sebanyak 2020 tetapi dibalik makna simbol itu bagaimana kita ingin mengunggah hati warga negara Indonesia untuk bergandengan menanam pohon,” katanya, Jumat (10/1).

Dia menjelaskan sejak memasuki 2020 Indonesia diterpa bencana alam mulai dari banjir hingga longsor. Menurut dia, Bencana ini tidak main-main sampai menelan korban sampai ratusan dan membuat 400 ribuan jiwa mengungsi.

“Saya kira ini peringatan juga bagi kita sehingga saya sekaligus mengajak rekan-rekan semua melalui diri saya sendiri marilah kita melaksanakan kegiatan ini dengan ikhlas. Semoga apa yang kita tanam hari ini akan menjadi kenangan dan kebanggaan bagi anak cucu kita,” jelasnya.

Acara penanaman pohon ini juga dihadiri pemerhati lingkungan, juga artis papan atas Iwan Fals.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Arahan Presiden Soal China Langgar Batas ZEE Indonesia: Pemerintah Tegas dan Prioritaskan Diplomatik Damai

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natuna, yakni telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden  @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.

“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!”, kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, melalui akun twitternya @fadjroel yang diunggahnya Sabtu (04/01/2020) malam.

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Tidak Punya Hak Klaim

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Menkopolhukam Mahfud MD kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jum’at (03/01/2020).

Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud MD.

Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. “Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” jelas Mahfud MD.(hum/red)

Categories
Nasional

Kepala BNPB: Perlu Sinergitas Semua Pihak dan Kesadaran Kolektif Agar Penanganan Banjir Jabodetabek Lebih Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat Lt.15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (02/01/2020).

Dari Kementerian/Lembaga hadir Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Kepala Bidang Informastika dan Pengendalian BPBD Prov. DKI Jakarta, M. Ridwan Ibrahim, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Basarnas, LSM/NGO serta para relawan.

“Ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi semua pihak, bencana menjadi urusan bersama, perlu kesadaran kolektif, dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo.

Lebih lanjut Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa, pertama pemerintah harus fokus untuk mengurus para pengungsi, kedua para korban yang terjadi, luka-luka termasuk mereka yang mengalami masalah dan kesulitan seperti listrik, air bersih, dan lain-lainya.

Hujan Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hingga Februari

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG mengumumkan perkembangan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan kedepan yang patut diwaspadai. Dalam penjelasannya aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan potensi hujan ekstrem pada tanggal 10-15 Januari.

Selanjutnya, pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

“Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10-15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020, ungkap Dwikorita.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi

Sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana dari prakiraan cuaca ekstrem tersbut, BPPT siap membantu menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa.

Sementara dari Kementerian BUMN akan membantu membentuk tim bantuan dukungan banjir di wilayah Jabodetabek untuk masing-masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah tersebut.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lainnya. Dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini menurut informasi dari Kementerian Kesehatan masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk pelayanan kesehantanya. Dan satu hal yang perlu untuk diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dll.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3680 personil, TNI AD AL AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli tni au dan ad utk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil utk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2500 personel, 25 truk dan Banten 1000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dll, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi, dll.

Menanggapi dari seluruh paparan perwakilan K/L dan relawan yang hadir, Kepala BNPB berharap, disetiap posko harus saling bersinergi, berkumpul disatu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing -masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.(hum/red)

Categories
Hukum Nasional

Refleksi Akhir Tahun Selama 2019 Mahkamah Agung Telah Memutus Sebanyak 20.021 Perkara

Koran Jurnal, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2019 telah memutus perkara sebanyak 20.021 perkara. Bahkan, putusan tahun ini melebihi perkara yang terregistrasi di MA yaitu mencapai 19.370 perkara.

“Mahkamah Agung dalam tahun ini (2019) berhasil memutus perkara 20.021 perkara berarti melebihi perkara yang masuk,” kata Ketua MA, Hatta Ali dalam konferensi pers ‘Refleksi Akhir Tahun 2019’ di Gedung MA, Jakarta, Jum’at (27/12/2019).

Hatta menjelaskan, jumlah perkara yang diputus selama 2019 masih akan terus bertambah. Karena masih terdapat beberapa hari sebelum memasuki 2020.

Menurutnya, pada tahun ini mengalami penyusutan sisa perkara dibanding 2018 lalu. Tahun ini, masih tersisa 255 perkara yang belum diputus.

“Tahun lalu 906 perkara, tahun ini kita tekan 255 perkara. Tetapi ini belum final karena masih ada dua, tiga hari menuju ke tanggal 1 Januari,” kata Hatta.

Dia juga menyampaikan, hingga akhir tahun 2019 masih ada sejumlah hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang akan bersidang. Sehingga dimungkinkan jumlah perkara yang diputus akan bertambah.

“Hari ini masih ada Hakim Agung yang turun bersidang, termasuk hari Senin tanggal 30 masih ada yang di sidang. Jadi angka 255 ini bisa naik, bisa turun. Naiknya kalau ada perkara-perkara pidana,” ujarnya.(red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Pulau Kalimantan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa tiga seksi sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari lima seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun dua seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.

“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020,” kata Presiden.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.

“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.

“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit,” imbuhnya.

Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.

Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020 akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda _airport_ Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Bawaslu RI Luncurkan ‘SIPS’, Sistem Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disingkat SIPS, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kata Ketua Bawaslu RI Abhan, hadirnya SIPS sebagai layanan informasi berbasis digital ini dalam rangka mempercepat penanganan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu. Menurutnya, UU hanya memberikan waktu tiga hari setelah objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

“Kami meluncurkannya dalam rangka mendekatkan pencari keadilan di Pemilu, agar mencari keadilan tidak terlalu rumit sehingga kami hadirkan SIPS,” ujar Abhan dalam acara peluncuran layanan tersebut.

Abhan menjelaskan, melalui SIPS ini, para pencari keadilan pemilu dapat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

Ia menambahkan, bagi Bawaslu, SIPS memungkinkan untuk dilakukannya monitoring secara real time dan mudah untuk mengevaluasi seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa,” tukasnya.

Hadir dan turut melakukan peluncuran SIPS, seluruh pimpinan Bawaslu diantaranya, Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan pejabat KPU yakni, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Ini Alasan Presiden Jokowi Pilih 9 Anggota Wantimpres Periode 2019-2024

 

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan beberapa pertimbangan serta alasan memilih 9 (sembilan) anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024, salah satu yaitu rekam jejak, dan pengalaman di bidang masing-masing. Selain itu juga terkait dengan kapabilitas dan integritas.

“Saya kira beliau-beliau ini ya memiliki kapasitas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta. Saya kira beliau-beliau memiliki kapasitas yang baik,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melantik anggota Wantimpres 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/12/2019).

Menurut Presiden Jokowi, di antara anggota Wantimpres ada yang berkaitan dengan sosial, keagamaan misalnya Gus Luthfi (Habib Lutfi bin Yahya), ada yang berkaitan dengan ekonomi misalnya Dato Tahir, misalnya yang berkaitan dengan ekonomi kecil Bu Putri, dan lain-lain.

Mengenai nama Oesman Sapta Odang atau OSO, Presiden Jokowi mengaku semua memilihnya untuk masuk dalam Wantimpres. Tetapi karena Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan terutama yang berkaitan dengan politik, OSO kemudian menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, bahwa dia lebih mencintai partai sehingga mundur dari Wantimpres.

Sementara terkait Wiranto sebagai Ketua Wantimpres, menurut Presiden Jokowi, karena mantan Menko Polhukam pada Kabinet Kerja sudah memiliki track record (rekam jejak.red) dan pengalaman yang panjang di pemerintahan, juga di TNI.

“Saya kira itu, menangani banyak masalah. Ini kan memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden,” tutur Presiden.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya melalui Keputusan Pesiden Nomor: 137/P/2019, Presiden Jokowi telah melantik 9 (sembilan) anggota Wantimpres priode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/12/2019).

Kesembilan anggota Wantimpres yang dilantik itu adalah: 1. Wiranto sebagai Ketua merangkap Anggota; 2. Agung Laksono (Partai Golkar); 3. Arifin Panigoro (Pengusaha); 4. Soekarwo (mantan Gubernur Jatim); 5. Sidarto Danusubroto (PDIP); 6. M. Mardiono Bakar (PPP); 7. Dato Sri Tahir (Pengusaha); 8. Habib Lutfi bin Yahya (Ulama); dan 9. Putri Kuswinu Wardarni (Pengusaha).(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek

Koran Jurnal, Bekasi – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang mulai dibangun sejak 2017 lalu. Pembangunan infrastruktur tersebut yang direncanakan untuk dapat digunakan pada liburan natal dan tahun baru tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Banyak keluhan-keluhan yang masuk kepada saya kalau sudah lewat yang namanya Cikampek-Jakarta atau Jakarta-Cikampek macetnya bisa berjam-jam. Kita harapkan dengan selesainya Jakarta-Cikampek II elevated ini persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian di Kilometer 38, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019.

Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer tersebut merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol layang ini dibangun untuk memisahkan kepadatan kendaraan di jalur perjalanan Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan jalur perjalanan jarak jauh seperti tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

Presiden dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelesaian pembangunan jalan tol layang tersebut. Sebab, pembangunan yang dilakukan di sekitar jalan aktif serta berdekatan dengan proyek pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dan kereta cepat tentu menjadi tantangan tersendiri.

“Saya memberikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan tol ini. Saya tahu, prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada harus tetap dibuka dan berjalan, di dekatnya ada pembangunan LRT, di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat,” kata Presiden.

“Bayangkan ada 200 ribu kendaraan yang lalu-lalang per hari, mondar-mandir sangat padat, dan pembangunannya ada di atasnya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita harapkan ini bisa mengurai kemacetan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam waktu dekat jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut dapat dilalui kendaraan khususnya saat libur perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara gratis hingga tahun baru.

“Akan digratiskan sampai nanti tahun baru. Kita harapkan dengan dibukanya silang ini, kemacetan yang setiap hari sudah empat tahun ini kita rasakan, sejak 2016, nanti betul-betul bisa terkurangi dengan baik. Kalau dari hitung-hitungan, bisa mengurangi kemacetan 30 persen,” ucapnya.

Hadir dalam peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(DBPers/red)

Categories
Nasional Olahraga

Ini Harapan Presiden Jokowi kepada Kontingen Sea Games Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Sea Games ke-30 Tahun 2019 di Filipina, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).

Acara pelepasan kontingen Sea Games Indonesia diawali dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Presiden Jokowi kepada Chef de Mission (CdM) Sea Games 2019  Harry Warganegara.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, sesuai laporan Menpora, atlet Indonesia yang akan berangkat ke Sea Games ke-30 di Filipina ada 841 atlet. Mereka akan mewakili 267 juta masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, Presiden berharap semangat untuk membawa nama reputasi negara ada di tangan ke-841 atlet Indonesia yang berlaga di Sea Games ke-30 di Filipina itu.

Presiden mengingatkan, jika di Asian Games, Indonesia dulu berada di rangking ke-15, ranking ke-17, tapi bisa meloncat ke ranking 4. Sementara di  Sea Games yang sebelumnya, Indonesia selalu berada di rangking 5, sebelumnya  5 lagi. Tapi Presiden meminta di Sea Games ke-30 di Filipina tahun ini, Indonesia harus masuk ke 2 besar. “Siap?,” tanya Presiden Jokowi yang langsung dijawab oleh seluruh anggota kontingen Indonesia dengan lantang, “Siap!”.

Presiden mengingatkan agar berhati-hati dengan target yang harus diperjuangkan itu, karena bukan rangking yang mudah diraih.

“Tapi saya melihat dari wajah, dari wajah, dari wajah, dari wajah saudara-saudara memperlihatkan semangat yang tinggi yang kita harapkan apa yang tadi saya sampaikan betul-betul bisa kita raih, meskipun saya tahu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara meyakini, dukungan 267 juta rakyat akan memberikan sebuah semangat tersendiri bagi perjuangan para atlet meraih medali yang sebanyak-banyaknya di Sea Games ke-30 di Filipina.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkatkan tim Sea Games ke-30 di Filipina tahun 2019,” kata Presiden secara resmi melepas kontingen Indonesia ke Sea Games 2019.

Selanjutnya presiden berfoto bersama dengan para atlet dan official di tangga utama Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.(DBPers/red)