Tag: Covid 19

Categories
Kesehatan

Zona Merah Meningkat, Satgas Covid-19 Minta Daerah Untuk Evaluasi Kebijakan Penanganan

Koran Jurnal, Jakarta – Perkembangan peta zonasi risiko tingkat kabupaten/kota pada pekan ini, kembali kearah yang kurang baik. Padahal perkembangan minggu sebelumnya menunjukkan kearah yang lebih baik dengan menurunnya secara signifikan jumlah daerah zona merah atau risiko tinggi. Minggu ini jumlah daerah zona merah kembali meningkat menjadi 70 kabupaten/kota.

Melihat secara perkembangan peta zonasi risiko mingguan, para pimpinan daerah harusnya tidak hanya terpaku pada daerah yang dikenakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Melainkan daerah lain juga harus waspada agar tidak masuk ke zona merah.

“Masing-masing wilayah perlu evaluasi kondisinya dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk PPKM. Ini adalah bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keadaan darurat nasional,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengabarkan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/01/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Penerapan PPKM ini dapat dipertimbangkan pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan masyarakatnya dari ancaman kematian Covid-19. “Merupakan suatu prestasi apabila dalam waktu yang tidak terlalu lama, daerah-daerah ini dapat berpindah dari zona merah menjadi zona kuning, bahkan zona hijau,” harap Wiku.

Selain itu, untuk perkembangan peta zonasi risiko minggu ini, jika dilihat lebih jauh, ada 39 kabupaten/kota yang minggu ini berpindah ke zona merah. Dari jumlah tersebut, ada 18 kabupaten/kota diantaranya berasal dari Pulau Jawa.

Rincian secara keseluruhan daerah-daerahnya, yaitu Kota Palembang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Bangka, Jakarta Barat, Garut, Ciamis, Bekasi, Serang, Kota Cilegon, Banjarnegara, Purworejo, Wonogiri, Blora, Kota Tegal, Kulon Progo, Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Bangli, Sumbawa Barat, Sumba Timur, Kota Waringin Barat, Kota Palangkaraya, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Parigi Moutong, Kota Palu, Kota Bau Bau, Mamuju, Polewali Mandar dan Majene.

Lalu, perkembangan pada zona oranye atau risiko sedang minggu ini turun menjadi 374 kabupaten/kota, zona kuning atau risiko rendah jumlahnya turun menjadi 56 kabupaten/kota. Sementara zona hijau tidak ada kasus baru jumlahnya menurun menjadi 10 kabupaten/kota dan zona hijau tidak terdampak jumlahnya tetap sebanyak 4 kabupaten/kota.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Mulai Besok 11 Hingga 25 Januari 2021 Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali Dibatasi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari terutama di wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pertambahan kasus Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi pada Rabu (06/01/2021) lalu di Istana Negara, Jakarta.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari – 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” ujarnya.

Pembatasan akan diterapkan pada provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen, serta tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen.

“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten/kota dengan perkada di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri yang akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah,” ujarnya.

Hal tersebut, sambung Airlangga, telah disampaikan dalam rapat yang juga dihadiri secara virtual oleh para seluruh gubernur se-Indonesia.

Dipaparkannya, kebijakan penerapan pembatasan tersebut meliputi:
1. Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.

4. Pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan. Jam buka maksimal adalah sampai pukul 19.00 serta makan dan minum di tempat maksimal 25 persen. Sementara pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

5. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Tempat ibadah diizinkan untuk beroperasi, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan,” tegas Airlangga.

Ia memaparkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di DKI Jakarta di atas 70 persen. Begitu juga dengan Banten, di atas 70 persen, dengan kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional.

Jawa Barat-Depok, tingkat keterisian tempat tidur di atas 70 persen. Sementara Jawa Tengah, di atas 70 persen dengan tingkat kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional.

Sementara Yogyakarta, BOR di atas 70 persen, tingkat kasus aktif di atas nasional, tingkat kesembuhan di bawah nasional. Kemudian Jawa Timur, BOR di atas 70 persen dengan tingkat kematian di atas rata-rata nasional.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” paparnya.

Untuk kabupaten/kota, imbuh Airlangga, yang sudah dilihat datanya adalah pada provinsi yang berisiko tinggi. Di DKI Jakarta berlaku untuk seluruh provinsi. Di Jawa Barat adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Sementara untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur adalah Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Ketua KPCPEN menegaskan Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker) dan meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI.

“Ini adalah sesuai dengan amanat dari PP Nomor 21 Tahun 2020, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga diharapkan tanggal 11-25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat,” tegas Airlangga.(Ist/red)

Categories
Kesehatan

Kasus Corona Daerah Naik, Ketua Satgas Minta Reaktivasi Posko Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mengaktifkan kembali Posko-posko Covid-19, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tingkat kelurahan hingga mencakup RT dan RW.

Adapun yang mendasari tentang perlunya posko Covid-19 di daerah adalah didasarkan dari adanya perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah mulai berkurang.

Hal itu pula yang menjadi penyebab angka kasus Covid-19 kembali naik di sejumlah daerah.

“Jadi mohon berkenan tahun anggaran baru, Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan, sukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW,” ujar Doni dalam Rapat Rencana Sosialisasi Program Vaksinasi Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (05/01/2021).

Lebih lanjut, Doni optimis apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka kasus aktif yang selama ini selalu meningkat kemudian dapat ditekan kembali.

Sebab, kunci dari keberhasilan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah peran serta masyarakat sebagai garda terdepan.

“Kalau ini bisa dilakukan, maka kami yakin kasus aktif yang selama ini cukup tinggi bisa kita tekan kembali,” ucap Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa data mengenai adanya penurunan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan 3M seperti; mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan, didapatkan dari hasil monitoring di beberapa daerah oleh tim dengan jumlah ribuan orang.

Dia juga mengatakan bahwa hasil dari monitoring lapangan tersebut juga dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah melalui situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 maupun dari dashboard Bersatu Lawan Covid-19.

“Sudah ratusan juga orang yang telah dipantau oleh para pelapor yang jumlahnya mencapai ribuan orang,” kata Doni.

Sebagaimana laporan sebelumnya, bahwa kasus aktif secara nasional berada pada angka 14,26 persen. Hal itu mengalami penurunan selama dua bulan terakhir.

Kemudian untuk angka kesembuhan berada pada 82,77 persen dan hal itu juga mengalami penurunan dibandingkan pada periode dua bulan yang lalu.

Selanjutnya kasus harian aktif dilaporkan ada sebanyak 772.103 orang yang terpapar COVID-19. Untuk kasus sembuh sudah mencapai 639.103 orang.

Berikutnya untuk angka kematian sebesar 22.911, yang secara nasional masih berada di bawah rata-rata angka kematian global dengan selisih 0,81 persen.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kematian masih cukup tinggi meskipun kasus aktif dan angka kesembuhan sudah jauh dari rata-rata global, tetapi lebih rendah dibandingkan pada bulan November yang lalu dengan selisih 12,83 persen.

Adapun menurut Doni, selisih penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia pada dua bulan terakhir terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya libur panjang.

Hal itu tentunya harus menjadi catatan penting bagi setiap daerah, khususnya yang sebelumnya terus aktif melaporkan data kejadian dan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan agar segera mengambil kebijakan sesuai arahan sebelumnya.

“Setelah libur panjang kita lihat peningkatan kasusnya luar biasa ketat,” ujar Doni.

“Ini alarm bagi kita semua, mohon ini kita cermati, terutama di daerah yang secara rutin setiap hari laporan yang kami terima belum mengalami penurunan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Sebanyak 1,2 Juta Vaksin Coronavac Lulus Uji Sertifikasi ‘Lot Release’

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus mengawal proses penyediaan vaksin Covid-19. BPOM juga memastikan mutu dan keamanan vaksin Covid-19 terjaga sejak kedatangan vaksin Coronavac pada tanggal 6 dan 31 Desember 2020, hingga keluarnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Lucia Rizka Andalusia, BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian vaksin saat kedatangannya di Bandara Soekarno – Hatta. BPOM telah menerbitkan sertifikat Lot Release untuk 1,2 juta vaksin dari kedatangan pertama pada 6 Desember 2020, dan akan segera menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,8 juta vaksin yang datang pada 31 Desember 2020.

“Pada proses penerimaan di bandara, Badan POM melakukan pengecekan kesesuaian dokumen, serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin coronavac,” ungkapnya saat memberi keterangan pers perkembangan vaksinasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (04/01/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sertifikat _Lot Release_ ialah persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memastikan kualitas vaksin. Persyaratan ini merupakan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu berupa proses evaluasi yang dilakukan otoritas obat di setiap negara untuk menjamin mutu setiap _lot_ atau setiap _batch_ vaksin tersebut. “Untuk penerbitan sertifikat ini, Badan POM melakukan pengujian di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,” lanjutnya.

Sementara untuk proses percepatan penerbitan EUA vaksin Covid-19, BPOM melakukan _rolling submission_ dimana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap data uji praklinik, uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun dari penggunaan vaksin. Dan juga hasil uji klinik fase 3 yang dipantau dalam periode 1 bulan setelah suntikan yang kedua.

“Tentunya, sesuai persyaratan dari WHO, minimal pengamatan harus dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis. Yang akan digunakan untuk mendapatkan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data dukung pemberian EUA,” tegasnya.

Soal keamanan sangat penting dipastikan sebelum vaksin diedarkan. Karenanya keamanan vaksin dipantau secara periodik pada subyek uji klinik. Yaitu selama 30 menit setelah penyuntikan. Lalu, pemantauan ketat dalam 14 hari pertama, kemudian 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan.

Sesuai standar WHO, khasiat vaksin harus dibuktikan dengan beberapa parameter. Pertama, parameter efikasi merupakan parameter klinis yang diukur berdasarkan persentase penurunan angka kejadian penyakit pada kelompok subyek orang yang menerima vaksin, dibandingkan kelompok subyek atau orang yang menerima plasebo pada uji klinik fase 3.

Kedua, paramater imuno genesitas. ialah parameter pengganti atau surrogates end point, efikasi berdasarkan pengukuran kadar antibodi yang terbentuk atau dikenal IgG setelah orang diberikan suntikan. Dan pengukuran netralisasi antibodi atau kemampuan antibodi yang terbentuk untuk menetralkan atau membunuh virus. Pengukuran ini dilakukan dua minggu setelah pemberian dosis terakhir, dan dilakukan pengukuran ulang pada 3 bulan sampai 6 bulan setelah vaksin disuntikkan.

“Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka dapat diberikan persetujuan penggunaan atau EUA. Sedangkan untuk efektivitas vaksin kita terus akan memantau kemampuan vaksin menurunkan kejadian penyakit di masyarakat dalam jangka waktu yang lama,” tambahnya.

Jadi, ia menambahkan untuk efektivitas vaksin diukur setelah digunakan secara luas di masyarakat pada kondisi yang nyata di lapangan atau di dunia pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Meski demikian saat ini BPOM masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3 di Bandung untuk mengkonfirmasi khasiat atau efikasi vaksin Coronavac dalam rangka penerbitan EUA.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Polda Banten Kawal dan Jaga ketat Penyimpanan Vaksin Sinovac

Koran Jurnal, Serang – Kepala Kepolisian Daerah Banten Inspektur Jenderal Polisi Drs Fiandar menyatakan polri akan mengawal secara ketat dan menjaga kedatangan Vaksin Sinovac Covid- 19 sekitar pukul 19.45 wib, serta rencana pendistribusian vaksin Sinovac oleh dinkes provinsi Banten Kepada kabupaten dan kota, Minggu (03/01/2021).

“Penjagaan dan pengawalan vaksin masuk ke Banten akan dijaga ketat mulai dari kedatangan pada hari minggu ini jam 19.45 wib hingga sampai ditempatkan di lokasi penyimpanan di Gudang Farmasi Dinkes Provinsi Banten dan pendistribusiannya,” kata Fiandar.

Karo Ops Polda Banten Kombes Pol A. Roemtaat di dampingi oleh Dirbinmas dan kapolres serang kota, saat menyambut kedatangan vaksin ini menyatakan, bahwa untuk saat ini Polda Banten telah melakukan pengawalan perjalanan bekerja sama dengan Brimob dan Korlantas Polri dari Bandung, Jakarta hingga ke Banten.

“Untuk rencana pendistribusian vaksin, akan menunggu hasil koordinasi lebih lanjut antara polda banten dan dinas kesehatan provinsi banten. Kami sudah mempersiapkan personel sesuai petunjuk dari Mabes Polri,” kata Roemtaat.

“Saat kedatangan vaksin Sinovac ini ke Banten, Diterima Oleh Pihak Dinkes Provinsi Banten, Pihak Bio Farma yang di dampingi oleh Karo Ops Polda Banten dan Kapolres Serang Kota, dan telah di terima oleh pihak Dinkes yang di dampingi polda banten, yang mana penerimaan tahap awal ini sekitar 14.560 Vial, namun pendistribusian dan lalu bagaimana cara pelaksanaan distribusi nya kepada masyarakat, akan di bahas lebih lanjut oleh Forkopimda Banten,” ujar Roemtaat.

Roemtaat mengatakan bahwa Polda Banten siap memberikan pengamanan dan pengawalan agar proses distribusi Vaksin Covid-19 ke masyarakat berjalan dengan aman.

“Ada puluhan personel Polda Banten yang dilibatkan dalam proses pengamanan dan pengawalan Vaksin Covid-19,” tutup Roemtaat.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Pertengahan Januari 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan mengatasi pandemi adalah syarat terpenting yang harus dikerjakan untuk mencapai pemulihan di tahun mendatang. Pemerintah terus bekerja keras dan berupaya mengendalikan kasus Covid-19.

“Kita harus berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunal) sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita hentikan,” ujar Jokowi dalam sambutannya jelang menyambut tahun baru 2021, Kamis malam (31/12/2020) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Taatilah protokol kesehatan; pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh,” pesannya.

Dia berharap dengan kesehatan masyarakat yang pulih serta kepercayaan dunia meningkat maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021.

“Bersama-sama, Insyaallah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua,” katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa tahun 2020 tercatat sebagai tahun ujian yang sangat berat. Namun Presiden meyakini, tahun 2021 Indonesia akan mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi.

“Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita Indonesia mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi,” ujarnya

Seperti diketahui, selama tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian  yang melanda 215 negara. Total kasus positif Covid-19 dunia sudah mencapai 82 juta orang dengan kematian 1,8 juta orang.

“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran,” ujarnya.

Bangsa Indonesia, lanjutnya, tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan serta mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa diatasi dan permasalahan perekonomian bisa diselesaikan satu demi satu.

Pemulihan perekonomian, lanjut Jokowi, juga setahap demi setahap telah membaik dan mulai terasa dikuartal ketiga dan keempat tahun 2020.

“Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” ujarnya.(Ist/red)

Categories
Kesehatan

Pemerintah Optimis 2021 Menjadi Titik Balik Penanganan Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid-19 di tahun 2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan signifikan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut langkah pertama ialah memperketat disiplin protokol kesehatan semakin diperketat.

“Untuk memastikan masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya herd immunity (kekebalan kelompok),” jelasnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Gedung BNPB, Kamis (31/12/2020) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kedua, upaya 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) terus diperkuat. Dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat yang positif dapat dideteksi lebih cepat, dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai standar. Sehingga menekan angka kasus aktif dan mengurangi angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan.

Langkah ketiga jika kasus positif masih tinggi, adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat. “Penting diketahui, mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama pandemi, ini sangat berpotensi meningkatkan angka penularan,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan penularan yang terjadi. Pembatasan ataupun pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan di suatu daerah merupakan aspek yang harus dilakukan sejalan dengan naik turunnya kasus Covid-19.

Dan ia berharap pada tahun 2021 masyarakat tetap mengedepankan semangat dan optimisme, karena dapat menjadi titik balik penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Apabila seluruh kebijakan dalam rangka upaya penanganan pandemi Covid-19 dipatuhi masyarakat.

“Terakhir, selamat tahun baru 2021, semoga Indonesia di tahun 2021 lebih produktif dan aman Covid-19,” Wiku menutup agenda keterangan pers.(KPC/red)

Categories
Kesehatan TNI

TNI Siap Mendukung Pelaksanaan Vaksinasi Nasional Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad dan mantan Kapuskes TNI Mayjen TNI (Purn) dr. Ben Yura Rimba, MARS, menerima kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, bertempat di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2020).

Kunjungan Menkes RI didampingi oleh Wamenkes RI  dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp. PD, Ph. D., Sekjen drg. Oscar Primadi, MPH., Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof. DR. dr. Abdul Kadir, PhD, Sp. THT-KL(K), MARS dan Plt. Dirjen P2P dr. M. Budi Hidayat.

Dalam pertemuan tersebut, Menkes RI menyampaikan terkait rencana pelaksanaan vaksinasi nasional karena dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan Republik Indoenesia (Kemenkes RI) rencananya akan segera melaksanakan vaksinasi nasional sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kemenkes RI meminta bantuan kepada TNI yang dinilai memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan yang lengkap serta Alutsista dalam mendukung pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi nasional ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan wilayah terpencil,” ujarnya.

Menurut Menkes RI, rencana vaksinasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta persiapan matang.

“Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait rencana vaksinasi nasional diantaranya ketersediaan vaksin, kesiapan sarana prasarana, SDM yang bertugas, strategi distribusi, serta proses vaksinasi,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional dan Tentara Nasional Indonesia siap mendukung rencana pelaksanaan vaksinasi nasional yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“TNI ikut berperan aktif dalam membantu Kemenkes RI khususnya menyiapkan kapasitas sumber daya manusia dan TNI telah melaksanakan kegiatan Training of Trainer pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang digelar di Mabes TNI Cilangkap beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Demi tercapainya keberhasilan  dari vaksinasi nasional, maka dibutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk TNI yang memiliki sumber daya mulai dari SDM, fasilitas kesehatan dan Alutsista.

“Saat ini TNI telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pendistribusian ke setiap fasilitas kesehatan, serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Panglima TNI.

Categories
Kesehatan TNI

Doni Monardo Apresiasi Kodam III Siliwangi Atas Dukungan Fasilitas TNI AD untuk Isolasi Mandiri Covid-19

Koran Jurnal, Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi yang telah mengizinkan penggunaan seluruh fasilitas milik TNI AD yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi untuk perawatan pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG.

Menurut Doni Monardo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan merupakan mantan Panglima Kodam III/Siliwangi (2017-2018), dengan adanya dukungan dari TNI AD tersebut, maka rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih fokus untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga kritis.

“Kami berikan apresiasi terutama bantuan dari Kodam III/Siliwangi, atas arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah mengizinkan semua fasilitas milik TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi bisa digunakan untuk perawatan pasien,” ungkap Doni usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/12/2020).

Sebelumnya, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat dengan berbagai upaya.

Adapun Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto juga mengaku bahwa rencana itu sudah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan telah mendapatkan restu.

“Pada prinsipnya TNI AD akan mendukung sepenuhnya,” ujar Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Adapun sejumlah fasilitas milik TNI AD tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri tersebut meliputi asrama-asrama TNI maupun tempat pusat pendidikan TNI AD, wisma atlet TNI AD dan sebagainya.

Selain itu, Kodam III/Siliwangi juga menerjunkan sekitar 6.376 personel untuk membantu Polri dan instansi terkait dalam rangka menertibkan dan mengajak masyarakat agar lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan.

“Kita juga sudah mengerahkan sekitar 6.376 personel untuk pendisiplinan masyarakat tergabung bersama Polri dan Satpol PP,” tegasnya.

Ke depannya, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama jajarannya juga akan membuat pelaporan terpusat yang lebih maksimal sehingga melalui data tersebut, maka penanganan COVID-19 di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih dimaksimalkan.

“Kita akan sama-sama untuk lebih menyampaikan hal yang riil kepada BNPB,” pungkas Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Pemeriksaan Kedatangan Internasional Diperketat, Cegah Varian Baru Sars Cov-2

Koran Jurnal, Jakarta – Munculnya varian baru dari virus Sars-Cov2 di South Wales Inggris diharapkan jangan sampai memperparah perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia. Saat ini, sejumlah negara di Eropa dan Australia melaporkan telah mengidentifikasi virus serupa yang dinamakan Sars-Cov-2-VUI2020-12/01.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Satgas Pengamanan Covid-19 telah turut menyempurnakan regulasi pelaku perjalanan dengan melakukan adendum Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Khususnya memperketat kedatangan pelaku perjalanan dari Inggris, Eropa dan Australia. Karena ditemukannya varian baru, maka berpotensi terdistribusi ke negara lain,” tegasnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (24/12/2020) yang juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam surat edaran itu mengatur beberapa tahapan bagi warga negara asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara asing. Khusus WNA dari Inggris, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki wilayah Indonesia untuk sementara waktu.

Dan bagi WNA dari wilayah Eropa dan Australia, baik secara langsung dan transit harus menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR yang dikeluarkan fasilitas kesehatan di negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum tanggal jam keberangkatan.

Sedangkan bagi WNI yang datang dari negara Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, juga harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan. Sementara untuk ketentuan kedatangan WNA dari negara lain, juga sudah diatur dalam Surat Edaran No. 3 Tahun 2020.

Untuk tahapan selanjutnya, bagi WNA atau WNI yang lolos pemeriksaan awal, harus melakukan tes ulang RT-PCR pertama. “Jika hasilnya positif, maka harus menjalani perawatan lanjutan. Dan jika hasilnya negatif, maka pendatang harus melakukan tahapan lanjutan yaitu isolasi selama 5 hari (sejak tanggal kedatangan),” jelasnya.

Bagi WNA atau WNI negatif Covid-19 dan telah menjalani isolasi selama 5 hari, maka akan dilakukan tes ulang RT-PCR tahap 2. Pertimbangan tes ulang ini, adalah median waktu inkubasi virus Covid-19 yaitu selama 5 hari. Apabila hasil tes kedua itu negatif, maka pelaku perjalanan akan diperbolehkan memasuki Indonesia.

Namun, apabila hasil tes kedua positif Covid-19, maka harus melakukan perawatan lanjutan. Untuk biaya perawatan ini, Wiku menyebut bagi WNI ditanggung pemerintah Indonesia. Sedangkan WNA akan bersifat mandiri atau berbayar.

“Pada prinsipnya, peraturan ini dibentuk untuk membatasi mobilitas, yang dapat meningkatkan peluang Penularan sekaligus tanggap terhadap fenomena mutasi virus di beberapa negara di dunia,” terang Wiku.

Disamping itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen melakukan surveilans perubahan genetika varian baru virus Sars-Cov2 serta sebarannya secara nasional dan global. Pemerintah pun berusaha kerasa untuk mencegah masuknya varian baru virus tersebut untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia dari kemunculan imported case.(KPC/red)