Categories
TNI

Satgas Yonif 642 Bersama Stakeholder Laksanakan Apel Sterilisasi dan Penegakan Prokes di Wilayah Perbatasan

Koran Jurnal, Kalbar – Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas bersama Polri dan Stakeholder Perbatasan sepakat untuk bersinergi melaksanakan berbagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di wilayah Perbatasan RI-Malaysia, khususnya di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim Mustofa, pada saat memimpin Kegiatan Apel Sterilisasi dan Penegakan Protokol Kesehatan di Wilayah Perbatasan Bersama Stakeholder perbatasan wilayah Entikong, di halaman PLBN Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar, Jum’at (26/03/2021).

Dansatgas mengungkapkan, dalam rangka membahas tindak lanjut aksi pencegahan penyebaran Virus Corona di wilayah perbatasan Entikong, TNI-Polri bersama seluruh Stakeholder Perbatasan melaksanakan apel dilanjutkan peninjauan langsung kegiatan pemeriksaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di PLBN Entikong.

“Peran aktif dari seluruh pihak diharapkan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yaitu wilayah perbatasan yang bebas dari penyebaran dan penularan Covid-19,” tegasnya.

Dansatgas mengatakan bahwa seluruh instansi terkait telah sepakat untuk bekerjasama dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia yang akan kembali ke Indonesia.

“Semua WNI yang akan kembali ke wilayah Indonesia harus memiliki administrasi Swab PCR negatif 3 x 24 jam, kemudian setelah masuk ke wilayah Indonesia akan dikarantina selama 5 hari sambil menunggu melaksanan Swab ulang,” jelasnya.

Dalam kegiatan apel tersebut, Dansatgas mengajak kepada seluruh unsur terkait agar memelihara dan meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin dengan baik antara TNI, Polri, dan Stakeholder di wilayah PLBN Entikong.

“Masing-masing pimpinan kita telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk membantu pemerintah mengatasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah perbatasan ini, jaga kepercayaan tersebut dengan saling bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Negara,” ujar Letkol Alim Mustofa mengakhiri.(pen/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Kepala BP2MI Pimpin Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama untuk 856 Pegawai

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelidungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 tahap pertama kepada 856 pegawai di lingkungan BP2MI.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan vaksin Sinovac ini halal, ini telah dipastikan aman oleh Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga MUI (Majelis Ulama Indonesia).

“Hari ini kita melaksanakan vaksin Covid-19 di lingkungan BP2MI untuk 856 pegawai, mulai dari pejabat Eselon I, II, dan seluruh pegawai. Termasuk kepada supir, officeboy (OB),” kata Benny saat memimpin pelaksanaan vaksinasi di aula KH Abdurahman Wahid BP2MI, Selasa pagi (16/03/2021).

Selain semua pegawai pusat BP2MI, sambung Benny, pemberian vaksinasi Covid-19 akan dilakukan untuk seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di seluruh Indonesia.

“Ini adalah langkah kita untuk meyakinkan publik bahwa kita harus waspada, hati-hati dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita harus menjalankan dalam keseharian seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker karena corona itu nyata dan ada,” ujarnya.

Menurut Benny, dengan pemberian vaksinasi ini, BP2MI ingin memastikan semua pegawai sehat dan aman, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada pekerja migran dengan baik.

“Alhamdulillah setelah divaksin ini saya baik-baik saja tidak ada dampak apapun. Sekali lagi tidak usah terlalu khawatir dengan vaksinasi ini. Yakin apa yang dilakukan Pemerintah baik dan sehat. Kita tetap menjalankan aktivitas,” pungkasnya

Benny berharap, masyarakat suatu saat nanti semua akan menjalani kehidupan normal kembali. Sehingga segala aktivitas seperti kehidupan sosal, ekonomi bisa pulih kembali.

“Saya yakin apa yang dilakukan pemerintah baik bagi rakyat dengan vaksinasi Covid-19 ini baik, halal, dan aman. Rencana dua minggu ke depan BP2MI akan melakukan vaksin tahap dua,” ujarnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan TNI

KSAD Pimpin Vaksinasi Serentak TNI Angkatan Darat

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin kegiatan vaksinasi serentak bagi seluruh Prajurit TNI Angkatan Darat di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (02/03/2021).

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan ini merupakan kelanjutan dari Vaksinasi tahap I  yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan TNI AD sejumlah 20.565 orang. Vaksinasi ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 serta untuk meningkatkan imunitas  tubuh bagi seluruh prajurit TNI AD.

Selain di Mabesad, vaksinasi ini juga dilaksanakan secara serentak dan tersebar di seluruh Komando Utama (Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) jajaran TNI AD yang dibagi dalam beberapa gelombang atau sesi, dengan jumlah penerima vaksin yaitu 353.647 personel.

Untuk gelombang pertama, dimulai tanggal 2 Maret 2021 sejumlah 61.054 personel, diperuntukkan bagi penegak disiplin protokol kesehatan dan personel Kodam Jaya serta Balakpus. Selanjutnya Gelombang kedua dimulai tanggal 15 Maret 2021 sejumlah 80.000 personel, diperuntukkan bagi personel Satuan Kostrad, Kopassus dan personel di 15 Kodam seluruh Indonesia.

Kemudian untuk Gelombang ketiga akan dimulai 1 April 2021 sejumlah 100.000 personel, diperuntukkan seluruh Kodam kecuali Kodam Jaya, dan yang terakhir Gelombang keempat dimulai tanggal 16 April 2021 berjumlah 92.028 personel, diperuntukkan bagi seluruh personel yang belum mendapatkan vaksinasi.

Adapun Fasilitas Kesehatan (Faskes)  yang akan menggelar kegiatan vaksinasi secara serentak berjumlah 500 Faskes, terdiri dari 248 Faskes yang setingkat Rumah Sakit dan 252 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setingkat Poliklinik.

Dalam kegiatan pemberian vaksinasi di Mabesad hari ini, tidak ketinggalan juga Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ibu Hetty Andika Perkasa beserta jajaran pengurus Persit Pusat sebagai salah satu bagian dari populasi  yang kerap kali bersentuhan  dengan publik  yg memerlukan prioritas perlindungan immunitas .

Diharapkan pada akhir bulan April 2021, seluruh personel TNI Angkatan Darat telah menerima vaksinasi Covid-19.(disp/red)

Categories
Kesehatan TNI

Puskes TNI Terima Donasi Material Kesehatan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI) menerima donasi berupa material kesehatan yang akan digunakan dan didistribusikan ke fasilitas kesehatan di lingkungan TNI untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Penandatangan berita acara penyerahan material kesehatan dilakukan oleh Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Indra Gunawan selaku Pihak Pertama dan Waka Puskes TNI Marsma TNI dr. Didik Kestito, Sp.BU., MM.Rs selaku Pihak Kedua, bertempat di Puskes TNI Gedung Adi Sutjipto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/02/2021).

Donasi barang dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) berupa material kesehatan, penyerahan sesuai dengan ketentuan di dalam Permenhan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan hibah di lingkungan Kemenhan RI dan TNI.

Adapun jenis material kesehatan terdiri dari APD (2.000 Pcs), Masker (20.000 Pcs), Face Shield stiker Protelindo (2.500 Pcs) dan Hand Sanitizer @ 4 liter sebanyak 50 jerigen.

Dalam kesempatan tersebut, Waka Puskes TNI Marsma TNI dr. Didik Kestito, Sp.BU., MM.Rs mewakili Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS, M.H. menyampaikan bahwa bantuan donasi dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sangat bermanfaat untuk Pusat Kesehatan TNI dalam rangka memerangi Covid-19.

“Saya atas nama Puskes TNI mewakili Kapuskes TNI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak dari PT Protelindo atas bantuan yang telah diberikan,” kata Waka Puskes TNI.(Pusp/red)

Categories
Kesehatan

Antisipasi Klaster Pengungsian dengan Upaya Skrining dan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Timbulnya pengungsi akibat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Indonesia, menjadi suatu hal yang harus diantisipasi dengan baik. Karena saat ini dalam masa pandemi, dan lokasi pengungsian dapat berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Untuk itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta disiplin protokol kesehatan di lokasi pengungsian terus diterapkan.

“Pencegahan ini dapat dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat termasuk juga skrining melalui rapid test antigen. Sehingga mereka yang positif dapat segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut,” ia menyampaikan dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam penanggulangan bencana alam, para petugas yang berada di posko-posko Covid-19 daerah dapat membantu penyediaan bantuan, serta mengawasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal ini agar para pengungsi tidak tertular Covid-19. Sehingga pengungsian tidak menjadi klaster baru.

Wiku menambahkan bahwa bencana alam membawa tantangan sendiri namun dengan bergotong royong, dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian ekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberi perhatian penuh terhadap pengungsi, kerusakan, serta proses rehabilitasi banjir yang terjadi.

“Semoga bencana banjir yang sedang dihadapi beberapa provinsi dapat segera teratasi,” lanjut Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Polisi

Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Nakes sebagai Tracer dan Vaksinator Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pimpin Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan (Nakes) Sebagai Tracer dan Vaksinator COVID-19, bertempat di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/02/2021).

Kegiatan ini dihadiri Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin; Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto; Kasum TNI, Letjen TNI Ganip Warsito; Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran; Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman; 200 personel Bhabinkamtibmas; 80 personel Nakes Polri; dan 30 personel Brimob.

“Apel Serentak Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan Polri Sebagai Tracer dan Vaksinator COVID-19, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, merupakan wujud keseriusan Polri dalam membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 dan mendukung program vaksinasi nasional,” kata Jenderal Pol Listyo Sigit dalam arahannya.

Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan, berbagai upaya extraordinary memang dilakukan pemerintah secara terpadu dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.

Hasilnya, berbagai upaya itu telah menunjukkan dampak positif di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni sempat turun -5,3 persen pada kuartal kedua. Kemudian membaik menjadi -3,49 persen di kuartal ketiga dan terus membaik menjadi -2,19 persen di kuartal keempat.

“Bapak Presiden RI telah menekankan bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19, dengan segala dampaknya, seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu menerapkan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan, di mana pun dan kapan pun, dengan diiringi konsistensi penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan secara
humanis dan tegas, tentunya dengan tetap selaras sebagai upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Jenderal Pol Listyo Sigit.

Oleh karena itu, Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus melakukan pengawalan dan pengamanan baik saat pendistribusian, penyimpanan, maupun saat vaksin diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Selain itu, Jenderal Pol Listyo Sigit mengungkapkan, dalam rangka mendukung program vaksinasi, Polri telah menyiagakan 13.500 personel tenaga kesehatan, 900 orang di antaranya telah dilatih untuk menjadi vaksinator oleh Bapelkes/BBBK Kementerian Kesehatan, 12.600 personel lainnya akan diberikan pelatihan, dan 40.336 personel Bhabinkamtibmas sebagai tracer untuk melaksanakan deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.

“Arahan Bapak Presiden RI, bahwa selain disiplin protokol kesehatan, juga harus menerapan penguatan 3T: Testing, Tracing, dan Treatment,” katanya.

Menurut Kapolri, vaksinator dan tracer Polri telah diberikan pelatihan dan disiagakan dalam rangka membantu tugas tenaga kesehatan, khususnya pemberian vaksinasi terhadap anggota Polri maupun kepada masyarakat umum, serta berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam upaya tracing sebagai langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.

“Senantiasa bersinergi dengan seluruh Babinsa serta seluruh petugas dinas kesehatan di wilayah masing-masing,” pesan Jenderal Pol Listyo Sigit kepada para Bhabinkamtibmas dan Nakes.

“Polri berkomitmen siap melaksanakan dan mengawal program vaksinasi nasional serta seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.(hum/red)

Categories
Kriminalitas Megapolitan

Polresta Bandara Soetta Ungkap Sindikat Pemalsuan Surat Swab PCR Covid-19

Koran Jurnal, Tangerang – Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus 15 tersangka yang diduga tergabung dalam sindikat pemalsuan surat kesehatan Covid-19. Salah satu tersangka tercatat sebagai pegawai maskapai Lion Air.

Beberapa orang tersangka ditangkap di wilayah Terminal 2 keberangkatan Domestik Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (7/1/2021) lalu. Kemudian dilakukan pengembangan hingga terungkap sindikat pembuatan surat palsu tersebut.

“Dokumen Kesehatan tersebut berupa Hasil Negatif Swab PCR dari berbagai Instalasi Kesehatan yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan penggunaan Moda Transportasi Udara,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Senin (18/1).

Berdasarkan data yang dihimpun tersangka yang diungkap kepolisian, beberapa diantaranya merupakan petugas atau pekerja yang memiliki wewenang menerbitkan surat hasil swab negatif Covid-19 tersebut.

Seperti tersangka berinisial DS alias O yang merupakan mantan relawan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta. Dia menjadi oknum yang membuat surat keterangan negatif Covid-19.

Lebih lanjut, tersangka lain berinisial AA bin T dan YS yang bekerja sebagai relawan validasi KKP Bandara Soetta. Dalam pengungkapan itu, penyidik juga menangkap beberapa pegawai fasilitas Rapid Tes Kimia Farma di Terminal 2 berinisial U alias B dan karyawan fasilitas kesehatan Farma Lab di Terminal 3 berinisial SB.

“Tersangka (U alias B) berperan sebagai orang yang memiliki soft copy surat keterangan hasil negatif swab PCR dalam bentuk PDF yang dikirimkan, digunakan dan dicetak oleh tersangka 4 atas nama sdr DS,” tambahnya.

Dijelaskan Yusri, polisi juga mengamankan tersangka yang bekerja sebagai sekuriti area parkir terminal 3 berinisial U. Dia (sekuriti) bertugas mengantarkan surat hasil negatif swab tersebut dengan keuntungan Rp 50 ribu per surat.

“Dilakukan sudah 10 kali, antara tanggal 29 Desember 2020 sampai Januari 2021,” tutur dia.

Lalu penjualan surat palsu tersebut juga dilakukan oleh karyawan Protokol sipil Instansi Pertahanan berinisial IS dan pemilik restoran Konro di wilayah Kelapa Gading yang turut menggunakan surat palsu tersebut sebanyak 13 kali untuk keperluan pribadi.

Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah calo tiket dan pekerja harian lepas yang membantu sindikat ini mencari para pembeli surat hasil swab palsu. Beberapa diantaranya meraup keuntungan sekitar Rp50 ribu hingga Rp250 ribu per surat.

“Diamankan, S bin N (Alm) pekerjaan karyawan PT Lion Air bagian services wheel chair atau kursi roda pada Rabu 13 Januari 2021 di Terminal II keberangkatan Bandara Soetta,” kata dia.

“Peran, sebagai orang yang memerlukan memperoleh surat kesehatan untuk proses penerbangan tanpa melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan dan mendapat keuntungan Rp50 ribu per surat,” lanjutnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan atau Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 263 dan atau Pasal 268 KUHPidana dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.(rls/red)

Categories
Bencana

Cegah Penularan Covid-19, Kepala BNPB Minta Kelompok Rentan Dipisah di Tempat Pengungsi Gempa Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta penangananan pengungsian warga yang terdampak Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) agar memisahkan antara kelompok rentan dengan usia muda.

Hal tersebut dilakukan guna mencegah penularan dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di tempat pengungsian.

“Di Pengungsian diharapkan ada pemisahan antara kelompok rentan dengan kelompok yang berusia muda. Kelompok rentannya harus kita lindungi karena ada Covid-19,” jelas Doni, Minggu (17/1).

Adapun yang dimaksud dalam kelompok rentan adalah bagi mereka yang berusia lanjut, warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak.

Selain itu, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 itu juga memberikan dukungan berupa alat test cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan Covid-19 di lingkungan pengungsian.

“Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar Covid-19,” kata Doni.

Dalam hal ini kemudian apabila terdapat warga pengungsi yang reaktif swab antigen, maka akan segera mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat.(pus/red)

Categories
Uncategorized

Satgas Covid-19: Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal. Saat ini vaksin tersebut sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinasi. Meski demikian masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut, karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5 persen di Indonesia, dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal itu disampaikan dalam agenda International Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/01/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima. Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Wiku.

Pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin. Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia.

Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Dan pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi. Dan dalam prosesnya, pemerintah juga bersikap transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin Covid-19.(KPC/red)

Categories
Megapolitan Polhukam

Yasonna Laoly Berharap Pers Turut Sosialisasikan Program Vaksin Covid-19 dan Perangi Hoaks

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pers memainkan peran dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19 dan memerangi hoaks serta disinformasi di media sosial. Hal ini disampaikan Yasonna dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Rabu (13/01/2021).

“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi dimulai hari ini,” kata Yasonna.

“Hari ini Presiden memulai vaksin secara nasional. Mohon dukungan dari teman-teman pers mensosialisasikan ini, menjelaskan kepada publik bagaimana pentingnya vaksin,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa aturan yang diterapkan kepada para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyatakan sanksi tersebut bertujuan tak lain mendorong publik untuk bersama-sama bersedia divaksin.

“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi,” kata Yasonna.

“Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional, yakni bagaimana peran pers agar masyarakat dapat tercerahkan dan hoaks bisa kita eliminasi bersama,” ucapnya.

Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong yang bertebaran di media sosial.

“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.

“Peran media mainstream harus lebih baik dibanding media sosial, termasuk grup WhatsApp. Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali. Kita berharap peran pers sebagai pilar demokrasi keempat betul-betul hadir karena akan sangat berbahaya sekali bila media sosial sudah dikuasai oleh hoaks dan media mainstream kehilangan esensinya,” ucapnya.

Adapun dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa acara puncak HPN 2021 akan berlangsung di Ancol pada 9 Februari mendatang dan digelar secara virtual.

“Kendatipun nanti Hari Pers Nasional ini kita laksanakan secara virtual sepenuhnya, tidak mengurangi makna dari perayaan Hari Pers Nasional,” tutur Yasonna.(hum/red)