Categories
Ekonomi

Peternak Boyolali Siap Suplai Kebutuhan Sapi ke Jabodetabek

Koran Jurnal, Boyolali – Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada peternak lokal Boyolali yang tergabung dalam Desa Korporasi Sapi (DKS) yang kini siap menyuplai ratusan ekor sapi untuk kebutuhan pasar di Jabodetabek. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah melakukan kunjungan ke peternakan yang berada di Boyolali Jawa Tengah pada Jum’at (11/3/2022).

“Kami sangat senang dan bangga, peternak yang tergabung dalam Desa Korporasi sapi ini mampu mensuplai 300 ekor sapi untuk kebutuhan di sentra konsumen,” ucap Nasrullah.

Nasrullah katakan, sudah 2 hari ini mengunjungi peternakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah bersama Bapanas, PT. Berdikari, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan JAPPDI (Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia) untuk memantau langsung ketersediaan sapi lokal dalam memenuhi kebutuhan bulan Ramadhan dan Lebaran nanti.

Sebagai informasi, Jawa Tengah merupakan sentra ternak sapi potong terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur dengan populasi sebanyak 1,8 juta ekor. Berikutnya Sulawesi Selatan 1,4 juta ekor, Nusa Tenggara Barat 1,3 juta ekor, dan Nusa Tenggara Timur 1,2 juta ekor. Nasrullah optimis peternak Jawa Tengah mampu mensuplai kebutuhan sapi di wilayah sentra konsumen, terutama Jabodetabek dan Bandung Raya.

“Kita di sini bisa melihat, sapi-sapi kita ada, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan panik kekurangan daging sapi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Berdikari, Harry Warganegara mengatakan, pembelian sapi milik peternak sebagai bentuk amanat untuk menjalankan program-program pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional.

“Kami di sini juga menjajaki untuk kerjasama dengan peternak yang tergabung dalam Desa Korporasi Sapi untuk program jangka panjang,  dalam rangka  pengembangan supply chain dari peternak ke konsumen tidak hanya untuk persiapan HBKN saja” terangnya.

Desa Korporasi Sapi (DKS) merupakan program Kementerian Pertanian yang mengkonsolidasikan kelompok perternak/gabungan kelompok peternak dalam satu kelembagaan, dengan sistem pemeliharaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Ketua Kelompok Peternak Koperasi Lembu Subur Rukun Tentrem, Abdullah Waluyo, mengatakan sudah waktunya peternak bisa mengakses ke konsumen, sehingga keuntungan bisa dinikmati oleh peternak dan harga terjangkau bisa dirasakan oleh konsumen.

“Melalui program Kementan, Desa Korporasi Sapi (DKS) ini, pengembangan usaha peternakan sapi kami menjadi lebih maju dan lebih terkonsolidasi dalam satu kelembagaan,” ungkap Abdullah.

“Terimakasih  Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Dirjen PKH yang telah memberikan bantuan program DKS di desa kami, dan  terimakasih pada PT. Berdikari yang telah bekerjasama untuk pembelian sapi di kelompok kami yang lebih kurang saat ini 300 ekor sapi dengan harga perkilo Rp.47.500 dan para peternak jangan kuatir dengan pemasaran karena PT. Berdikari siap membelinya,” ucap Waluyo menambahkan.

Ia pun berpesan pada masyarakat terkait ketersediaan dan harga daging “jangan kuatir harga tetap stabil dan stok ternak sapi mencukupi,” tutupnya.(hum)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Tebar ATM Beras di 10 Titik Jabodetabek Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka menjaga stabilitas pangan selama Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI dan mitra lainnya telah mengoperasikan ATM Beras yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu dan terdampak Covid-19 di 10 lokasi di Jabodetabek.

Adapun sepuluh titik ATM Beras yang dioperasikan tersebut berada di masing-masing di Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Jabodetabek, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

“Untuk sampai saat ini kami masih membatasi di 10 Kodim di wilayah Jabodetabek,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Gatut Sumbogodjati dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (05/05/2020).

Gatut menuturkan, alasan penggunaan metode ATM Beras tak lain adalah agar masyarakat lebih memahami makna dari physical distancing sehingga mereka dapat menerapkan jaga jarak aman sebagai bagian dari protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencegah penularan virus SARS_CoV-2 penyebab COVID-19.

“Kenapa melalui ATM? Karena, ini juga bermaksud untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami physical distancing,” ujar Gatut menjelaskan.

Lebih lanjut, Gatut mengatakan bahwa program ini telah berjalan sejak hari pertama bulan suci Ramadan, yakni Jumat (24/4) lalu hingga hari ini dengan target 1,5 kilogram per KK dan batas maksimal penerimaan setiap harinya hingga 1.000 KK. Kementan sendiri telah menyiapkan stok beras hingga 155 ton untuk ATM Beras tersebut.

Secara teknis, masyarakat yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu ATM dari Bank BNI untuk kemudian dapat digunakan untuk mengambil beras melalui mesin ATM Beras yang berada di Kantor Kodim di 10 wilayah Jabodetabek yang telah disebutkan tadi.(hum/red)

Categories
Nasional

Kepala BNPB: Perlu Sinergitas Semua Pihak dan Kesadaran Kolektif Agar Penanganan Banjir Jabodetabek Lebih Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat Lt.15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (02/01/2020).

Dari Kementerian/Lembaga hadir Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Kepala Bidang Informastika dan Pengendalian BPBD Prov. DKI Jakarta, M. Ridwan Ibrahim, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Basarnas, LSM/NGO serta para relawan.

“Ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi semua pihak, bencana menjadi urusan bersama, perlu kesadaran kolektif, dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo.

Lebih lanjut Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa, pertama pemerintah harus fokus untuk mengurus para pengungsi, kedua para korban yang terjadi, luka-luka termasuk mereka yang mengalami masalah dan kesulitan seperti listrik, air bersih, dan lain-lainya.

Hujan Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hingga Februari

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG mengumumkan perkembangan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan kedepan yang patut diwaspadai. Dalam penjelasannya aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan potensi hujan ekstrem pada tanggal 10-15 Januari.

Selanjutnya, pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

“Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10-15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020, ungkap Dwikorita.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi

Sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana dari prakiraan cuaca ekstrem tersbut, BPPT siap membantu menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa.

Sementara dari Kementerian BUMN akan membantu membentuk tim bantuan dukungan banjir di wilayah Jabodetabek untuk masing-masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah tersebut.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lainnya. Dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini menurut informasi dari Kementerian Kesehatan masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk pelayanan kesehantanya. Dan satu hal yang perlu untuk diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dll.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3680 personil, TNI AD AL AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli tni au dan ad utk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil utk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2500 personel, 25 truk dan Banten 1000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dll, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi, dll.

Menanggapi dari seluruh paparan perwakilan K/L dan relawan yang hadir, Kepala BNPB berharap, disetiap posko harus saling bersinergi, berkumpul disatu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing -masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.(hum/red)

Categories
Megapolitan

Jabodetabek Banjir, Presiden Jokowi Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Bekerjasama Utamakan Keselamatan Warga

Koran Jurnal, Yogyakarta – Terkait bencana banjir yang melanda sejumlah daerah, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama sama bahu membahu membantu warga masyarakat yang terdampak banjir dan agar lebih mengutamakan keselamatan warga.

“Jadi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), pemerintah provinsi, Basarnas, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir. Itu yang pertama,” tegas Presiden Jokowi, di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (01/01/2020).

Yang kedua, lanjut Presiden Jokowi, berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum agar segera mungkin dilakukan.

“Karena ini sudah masuk, di Jakarta sudah masuk ke (Bandara) Halim (Perdanakusuma), beberapa sudah masuk ke Tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital. Ini harus segera di normalisasi sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal,” pintanya.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pentingnya sinergitas antara instansi pemerintah baik pusat dan daerah serta lembaga untuk menanggulangi banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

“Dan yang ketiga, yang paling penting, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir,” lugas Presiden.

“Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan. Saya tadi sudah memerintahkan Menteri PU untuk cek lapangan,” sambungnya.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dalam menghadapi datangnya musim hujan yang berpotensi banjir di sejumlah daerah.

Sebagaimana diketahui akibat hujan yang terus turun sejak Rabu (01/01) dinihari hingga pagi hari, sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang dilanda banjir. Bahkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, tidak beroperasi karena landasannya tergenang air dengan ketinggian sekitar 15 cm.(DBPers/red)