Tag: Joko Widodo

Categories
Featured Nasional

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

Koran Jurnal, Wonogiri – Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat dalam kunjungan kerja ke Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/02/2020).

Desa yang dikunjungi oleh Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Keduang yang cukup berandil besar atas sedimentasi ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Sedimentasi tersebut pada akhirnya dapat memperpendek usia waduk dari yang diperkirakan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi di sekitar wilayah tersebut melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini ada waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Tetapi setiap tahun 3,2 juta meter kubik sedimen yang masuk ke waduk. Kenapa itu ada? Setiap tahun dikeruk muncul lagi. Karena hulunya enggak pernah diurus. Ini yang mau kita urus,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak masyarakat setempat untuk bersahabat dengan alam dan sekaligus melakukan rehabilitasi lahan dengan cara melakukan penanaman pohon dengan skema agroforestri yang memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

“Tapi yang paling penting barang ini, vetiver. Kombinasi antara sengon, vetiver, dan lainnya. Ini di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang mudah longsor, di tempat-tempat hulu yang fungsi mengikat tanahnya itu penting, ini yang harus ditanam,” kata Presiden.

Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah dan pada saat bersamaan menahan partikel tanah dengan akar serabutnya. Hal tersebut dapat mencegah erosi oleh angin dan air sehingga penanaman tanaman tersebut tengah digalakkan pemerintah beberapa waktu belakangan di daerah-daerah yang rawan mengalami longsor.

Di sekitar lokasi penanaman vetiver, juga ditanam tanaman-tanaman produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti sengon, kelengkeng, durian, alpukat, petai, sirsak, dan lain sebagainya yang juga diikuti dengan pembangunan teras tangga pada lahan dan dam penahan erosi.

Kepala Negara mengatakan, pola penanaman serupa ini nantinya akan diterapkan di daerah-daerah lain yang masuk ke daerah aliran sungai, utamanya untuk menangani erosi dan sedimentasi ke waduk-waduk yang berada di sekitarnya.

“Tidak hanya Waduk Gajah Mungkur saja, semua waduk yang sedimennya tinggi diselesaikan dengan cara penanaman tanaman ini. Sengon, tanaman buah-buahan, petai, jengkol, durian, sirsak, semuanya. Tapi jangan lupa sekali lagi yang namanya vetiver. Karena nanti tiga sampai empat tahun akarnya bisa sampai tiga sampai empat meter dan mengikat tanah. Ini yang penting,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan penanaman pohon bersama, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga sekaligus meninjau pembangunan dam penahan erosi di sekitar lokasi penanaman serta melihat kebun bibit desa yang menyediakan aneka jenis bibit tanaman produktif dan vetiver yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.(DBPers/red)

Categories
Militer Nasional

Ini Harapan Presiden Jokowi Usai Lantik Kabakamla Baru Laksdya TNI Aan Kurnia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla.

”Jadi Bakamla itu kayak (seperti) Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Sementara itu, Kepala Bakamla yang baru dilantik, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya diperairan Indonesia ini merupakan tantangan dan ini yang harus dijawab.

”Yang kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut,” ujarnya.

Menurut Kepala Bakamla, untuk menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla.

”Karena perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sources-nya atau masukannya beda-beda. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya,” tambahnya.

Untuk itu, Kepala Bakamla ingin membuat standardisasi sehingga begitu dia masuk Bakamla mereka pengetahuannya, contoh tentang hukum laut, hukum internasional, dan penegakan hukumnya harus sama semua. Terakhir, Kepala Bakamla akan meningkatkan peralatan dan tentunya masalah alutsista.

”Kalau ditanya kurang, iya kurang. Tapi saya selaku KaBakamla tidak langsung angkat tangan, justru ini tantangan bagi saya bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara,” pungkas Kepala Bakamla seraya mengajak wartawan untuk ikut ke Natuna.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Riset dan Inovasi Produk Unggulan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah produk unggulan yang memanfaatkan teknologi terkini ternyata mampu dihasilkan oleh industri kita. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melihat sendiri rancangan produk-produk unggulan tersebut yang menurutnya perlu dukungan lebih lanjut.

“Industri nasional kita ternyata telah mampu membuat berbagai produk dengan teknologi unggulan. Semuanya dari dalam negeri di antaranya drone MALE Elang Hitam, ini kolaborasi antara BPPT, BUMN, TNI, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian katalis Merah Putih, ini bahan konversi CPO ke bahan bakar nabati yang dikembangkan ITB dan Pertamina yang juga sudah saya lihat,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (06/02/2020).

Presiden mengatakan, produksi produk-produk unggulan tersebut tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Nyatanya, pengembangan teknologi tersebut memerlukan dukungan pendanaan riset yang memadai agar dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas unggul.

“Hal ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta,” ucapnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa pihaknya harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai tahapan riset hingga produksi massal untuk mendukung penelitian terhadap produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tugas pemerintah bukan hanya melakukan hilirisasi industri saja, melainkan turut melakukan hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dan inovasi dalam negeri.

“Hasil riset yang dihasilkan di lembaga-lembaga riset dan universitas harus tersambung dengan dunia industri sehingga bisa diproduksi secara massal dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya perbaikan besar-besaran dalam ekosistem hilirisasi hasil riset dan inovasi tersebut. Tidak boleh lagi ditemukan adanya hambatan birokrasi terhadap implementasi hasil-hasil riset dan inovasi anak bangsa.

“Begitu pula hambatan investasi dalam pengembangan industri produk-produk teknologi unggulan dalam negeri yang harus dipangkas, dibuka lebar, jangan justru dipersulit,” tuturnya.

Selain itu, pengembangan industri produk unggulan sebagai hasil dari riset dan inovasi tersebut juga harus diarahkan agar terintegrasi dengan rantai pasok nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan strategi bisnis dalam industri nasional kita yang mampu menghubungkan mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya.

“Misalnya tujuh jenis katalis yang saat ini dikembangkan ITB bersama Pertamina harus disambung dengan industri hilirnya seperti oleochemical, industri pupuk, maupun industri pengolahan bahan bakar nabati. Semua harus disambungkan dengan industri hilirnya sehingga produk industri itu menjadi kompetitif,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Hadiri Rakornas PB 2020, Presiden Jokowi Sebut 5 Poin Solusi Penanggulangan Bencana Agar Lebih Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kejadian bencana yang semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Selasa (04/02/2020).

Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden Jokowi :

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;

Pada satu hari sebelumnya (3/1) seminar nasional diselenggarakan dari enam panel tersebut. Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Pangdam III/Siliwangi Bersama Gubernur dan Kapolda Jabar Sambut Kedatangan Presiden RI

Koran Jurnal, Bandung – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., bersama Gubernur H.M. Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi sambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Husein Sanstranegara Kota Bandung, Rabu (29/01/2020).

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo didampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju ke wilayah Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja sekaligus peresmian Curug Jompong di Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pangdam III/Siliwangi bersama Forkopimda Provinsi Jabar juga mendampingi Presiden RI mengunjungi Techno Park Cimahi dalam rangka meresmikan gerakan eleminasi TBC 2030 di Kota Cimahi.

Setelah itu Presiden RI dan rombongan mengunjungi Puskesmas Kecamatan Cimahi Selatan dalam rangka meninjau stanting.

Usai dari Puskesmas, Presiden RI dan rombongan juga Pangdam III/Siliwangi serta Forkopimda Provinsi Jabar menuju Lapangan Rajawali Kota Cimahi menghadiri acara penyerahan Program Keluarga Harapan Tahap I yang diberikan kepada 2500 orang ibu-ibu berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo berpesan bahwa, dana yang diberikan agar dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang benar, diantaranya untuk perlengkapan atau kebutuhan anak sekolah bukan untuk beli pulsa.

Apabila gizi anak diperhatikan akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak dan akan menjadi pintar.

Tak kalah pentingnya, perhatikan gizi bagi ibu yang sedang hamil agar ibu dan anak dikandungan jadi sehat selain itu untuk menghindari anak lahir stanting atau tumbuh kerdil.

Usai dari rangkaian kegiatan tersebut, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., MM., Q.I.A., Gubernur dan Kapolda Jabar mengantar Presiden RI Joko Widodo dan rombongan untuk bertolak kembali ke Jakarta di Bandara Husein Sastranegara. (Pendam III/Siliwangi).(pen/red)

Categories
Infrastruktur Megapolitan

Presiden Jokowi Resmikan Landasan Pacu 3 Bandara Internasional Soetta

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan landasan pacu (runway) 3 dan East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (23/01/2020).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, pada sore hari ini saya resmikan runway 3, East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta,” kata Presiden Jokowi saat peresmian di Bandara Soetta Tangerang, Banten.

Pada peresmian ini, Kepala Negara tiba di Bandara Soetta pada pukul 18.00 WIB didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Angkasa Pura II (Persero) telah mengoperasikan penuh runway 3 Bandara Soetta sejak 20 Desember 2019. Dimensi runway baru itu mencapai 3.000 x 60 meter dari sebelumnya saat diuji coba sejak Agustus 2019 dengan dimensi 2.500 x 45 meter.

Bandara Soetta sebelumnya mempunyai dua runway, yaitu Runway 1 di utara dan runway 2 di selatan. Kehadiran runway 3 yang berlokasi di selatan akan membuat lebih banyak pesawat bisa mendarat (landing) dan lepas landas (take off).

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan,adanya runway 3 membuat kapasitas pesawat yang bisa mendarat di bandara mencapai 100 pesawat per jam dari sebelumnya dua runway, sebanyak 82 pesawat per jam.

Dengan kehadiran runway 3, tambah Budi, pesawat tak perlu lagi berlama-lama di udara (airborne holding) untuk mengantre pendaratan.(ant/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Harus Ada Penguatan Penguasaan Teknologi Pertahanan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa harus ada penguatan terhadap penguasaan teknologi pertahanan. Ada 3 (tiga) hal yang perlu dicermati, menurut Presiden yakni teknologi otomatisasi, sensor, dan teknologi informasi (TI).

”Yang pertama, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom, sekali lagi, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Ke depan ini akan berkembang dengan sangat pesat”,” ujar Presiden saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Provinsi Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Menurut Presiden, teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh. “Ini beberapa kali juga kita gunakan dalam operasi-operasi. Yang ketiga, teknologi IT, seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber. Semuanya nanti pasti akan ke sana,” tambah Presiden.

Semua ini, lanjut Presiden, membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat terutama menilik kegunaannya untuk 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang.

”Harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini berbicara dengan Menteri Pertahanan (Menhan) bagaimana menghidupkan rencana atau plan ke depan untuk industri strategis agar betul-betul semuanya bergerak.

”Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara-negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan/order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya itu menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas. Enggak bisa lagi kita tiap tahun, enggak bisa,” sambung Kepala Negara.

Undang-Undang Industri Pertahanan, menurut Presiden, juga mengharuskan adanya transfer tekonologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar bisa satu, inline.

“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien. Dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sebesar 127 triliun rupiah, hati-hati penggunaan mengenai ini,” ujar Kepala Negara.

Terkait anggaran, Presiden meyakini bahwa Menhan kalau urusan anggaran ini itu detail, karena berkali-kali berdiskusi dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, di sini Pak, sudah. Saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujar Presiden.

Soal kerja sama alutsista, Presiden menyampaikan bahwa beberapa sudah dijajaki oleh Menhan.

”Baik yang dengan Perancis, baik yang dengan Korea Selatan, baik yang dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, dan minggu depan kita akan Rapat Terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya,” ujar Presiden menjawab wartawan usai acara.

Di akhir pengantar, Presiden menyampaikan untuk juga menyusun Rencana Strategis bagi kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, kesehatan, dan tunjangan kinerja.

“Dan saya sangat mengapresiasi untuk prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit. Yang saya lihat kemarin misalnya di Natuna, ada markas baru marinir, ada markas TNI komposit di sana juga ada dengan komplek yang saya kira besar,” tutur Presiden.

Pemerintah, tambah Presiden, akan terus berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI.

”Kita juga telah melakukan perubahan struktur organisasi TNI sehingga bisa menambah posisi sebagai perwira tinggi dan turunannya ke bawah. Kita juga akan mengajukan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama yang selama ini usianya usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun,” sambung Presiden.

Ibu Kota Negara

Sementara itu, Presiden juga menyampaikan tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

”Sekali lagi ingin saya sampaikan, ini bukan pindah gedung, ini bukan hanya pindah lokasi. Tapi yang kita inginkan ke sana ini adalah nanti berubahnya pola pikir, pindahnya sistem kerja, pindahnya pola kerja,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden menyampaikan semua sistem yang ada di-install terlebih dahulu, sehingga saat pindah ke Kalimantan Timur barang-barang itu sudah siap untuk digunakan dalam rangka sebuah kultur baru cara bekerja dan sistem kepemerintahan sehingga kecepatan itu ada. Berkali-kali Presiden menyebutkan bahwa ke depan yang namanya negara itu tidak yang besar mengalahkan yang kecil atau kaya mengalahkan yang miskin, tidak.

”Tetapi, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Kuncinya ada di situ. Negara tidak besar, tidak kaya tapi kalau kaya, besar, lambat pasti akan ditinggal oleh yang cepat, saya pastikan ke depan,” pungkas Presiden seraya menegaskan kembali bahwa perpindahan ibu kota karena perpindahan budaya dan sistem kerja bukan hanya pindah lokasi saja.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji.(DBPers/red)

Categories
Nasional Olahraga

Arahan Presiden Jokowi Jelang Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia tahun 2021 mendatang. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jum’at (17/01/2020).

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan sedikitnya empat arahan terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20. Pertama, berkaitan dengan tempat dan stadion untuk menggelar pertandingan. Dari laporan yang diterimanya, Presiden mengatakan, ada 10 stadion yang disiapkan, terdiri atas 6 stadion utama dan 4 stadion cadangan.

“Saya minta betul-betul ini dicek ke lapangan, harus betul-betul representatif untuk pertandingan kelas dunia, dimulai dari lingkungan, lapangannya, tempat duduknya, ruang gantinya, toiletnya, sampai ruang media persnya, yang betul-betul representatif. Kalau ada memang kekurangan dan perlu direnovasi, perlu disempurnakan, agar segera betul-betul disiapkan agar siap digunakan di tahun 2021,” jelasnya.

Kedua, Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan soal konektivitas antara stadion dengan sarana transportasi dan akomodasi para peserta kompetisi Piala Dunia FIFA U20. Presiden mengingatkan agar isu konektivitas tidak menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan ajang kompetisi sepak bola dua tahunan tersebut.

“Jangan sampai misalnya pertandingan terlambat gara-gara persoalan konektivitas. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana akomodasi juga harus memiliki pelayanan yang kelas dunia,” ujarnya.

Ketiga, Presiden ingin agar penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 dimanfaatkan sebagai ajang promosi Indonesia kepada dunia. Kepala Negara mengingatkan bahwa ajang ini akan diikuti oleh 24 negara peserta dari 5 benua.

“Ini momen penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maju, bangsa besar dan negara maju yang mampu melaksanakan event internasional dengan sangat baik,” imbuhya.

“Terakhir, saya minta pengalaman dan kesuksesan kita dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames di 2018 dapat dijadikan acuan, dijadikan standar dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021 yang akan datang,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Daerah Militer Ragam TNI

Pangdam III/Siliwangi Sambut Kedatangan Presiden Jokowi Meninjau Korban Banjir Bandang Lebak Banten

Koran Jurnal, Lebak – Pangdam III/Slw Mayjen TNI Nugraha Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., menyambut kehadiran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di Ponpes Latansa

Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Banten, Selasa (0701/2020).

Selain Pangdam III/Slw, Gurbenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes Latansa Lebak Banten turut menyambut Kehadiran Presiden RI Ir.Joko Widodo.

Kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerjanya untuk meninjau secara langsung warga korban pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Juga untuk memastikan penanganan bagi para warga yang terdampak banjir dan longsor berjalan dengan baik.

Sebelumnya Persiden Jokowi sempat meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
“Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak,” kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.

Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi rombongan. Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.

Presiden mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

“Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh kurang lebih 2 kilometer dari situ.

“Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Pen/red)

Categories
Nasional Polhukam

Arahan Presiden Soal China Langgar Batas ZEE Indonesia: Pemerintah Tegas dan Prioritaskan Diplomatik Damai

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natuna, yakni telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden  @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.

“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!”, kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, melalui akun twitternya @fadjroel yang diunggahnya Sabtu (04/01/2020) malam.

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Tidak Punya Hak Klaim

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Menkopolhukam Mahfud MD kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jum’at (03/01/2020).

Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud MD.

Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. “Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” jelas Mahfud MD.(hum/red)