Tag: Joko Widodo

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Soal Penerapan Pelonggaran PSBB

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya berhati-hati dalam menerapkan (kebijakan) pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Negara menegaskan kebijakan itu harus berdasarkan terhadap data di lapangan agar efektif.

“Mengenai pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan betul-betul sebuah keputusan yang benar,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas ‘Evaluasi Pelaksanaan PSBB’ melalui teleconference, di Jakarta, Selasa (12/05/2020).

“Hati-hati dengan pelonggaran PSBB,” lugasnya.

Presiden Jokowi memaparkan, 70 persen kasus positif Covid-19 berasal dari Pulau Jawa. Sementara, tingkat kematian tertinggi yaitu 82 persen berada di wilayah tersebut. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar penanganan corona di Pulau Jawa lebih ditingkatkan lagi.

“Saya minta gugus tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa betul-betul secara efektif, terutama dalam dua Minggu ke depan ini, kesempatan kita sampai Lebaran harus kita gunakan,” pintanya.

Selain itu Presiden Jokowi juga meminta evaluasi mendetail terkait penerapan PSBB. Saat ini terdapat 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Kita ingin ada evaluasi detail, provinsi dan kabupaten/kota mengenai data tren penambahan dan penurunan kasus baru (Covid-19), baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” tukasnya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengingatkan agar evaluasi dilakukan dengan melihat data kasus positif Covid-19, baik sebelum maupun sesudah penerapan PSBB. Karena, menurut Jokowi, efektifitas PSBB di setiap wilayah berbeda-beda.

“Hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah, ini memang pelaksanaannya juga dengan efektifitas berbeda-beda, ada daerah yang penambahan kasus baru mengalami penurunan yang gradual, konsisten tapi tidak drastis, ada daerah yang penambahan kasusnya turun tapi belum konsisten dan masih fluktuatif,” papar Presiden.

“Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelumnya PSBB. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa?,” tutupnya.(RI1/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Ini Penjelasan Pemerintah Soal Kondisi Pangan Nasional Ditengah Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi dengan tegas menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah pandemi corona (covid 19). Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.

“Ramainya di media mengenai defisit pangan kita, bahwa yang dibicarakan itu adalah defisit pangan di provinsi, defisit di wilayah. Itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain,” demikian ditegaskan Jokowi dalam Rapat terbatas melalui video conference, Selasa (05/05/2020).

Tentang hal ini, Jokowi pun sangat mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang terus meningkatkan produksi dan membantu petani di tengah pandemi virus corona (covid 19).

“Jadi jangan ditulis-tulis Menteri Pertanian bohong. Nanti repot Pak Menteri Pertanian. Lha kita bicara bukan defisit pangan nasional kok, tapi provinsi,” sambung Jokowi.

Senada dengan hal ini, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Prof Muhammad Firdaus menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi, meskipun belum merata sebarannya. Sebab surplus- defisit dalam sistem penyediaan pangan antar-wilayah itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

“Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun distribusi pangannya belum merata. Apalagi kita negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin produksi merata sama di seluruh wilayah. Sistem distribusinya yang perlu ditata lebih baik,” jelas Firdaus.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.

“Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali,” jelasnya.

“Provinsi lainnya yakni Kalimantan Utara dan Maluku tentu perlu mendapat perhatian lebih,” tegas Syahrul.

Perlu diketahui, perkiraan ketersediaan pangan nasional berdasarkan perkiraan produksi yang dirilis BPS, terdapat surplus beras hingga Juni 2020 diperkirakan 6,4 juta ton, jagung surplus 1,01 juta ton, bawang merah surplus 330.384 ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng surplus 5,7 juta ton. komoditas lainnya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam juga diperkirakan surplus.

Untuk komoditas beras, stok beras akhir Maret 2020 sebanyak 3,45 juta ton, yang ada di Bulog 1,4 jt ton, di penggilingan 1,2 jt ton, di pedagang 754 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.939 ton. Ini belum termasuk stok di masyarakat lainnya seperti di rumah tangga dan horeka.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Pemerintah Keluarkan 5 Skema Perlindungan Ekonomi Bagi Usaha Mikro Terdampak Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultra mikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/04/2020).

Pertama, diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Keempat, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir.(DBPers/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Para Naker Medis Lawan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan bahwa saat ini, 209 negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

“Masa yang berat bagi kehidupan kita, Bahkan pandemi korona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui kanal Youtube Biro Pers dan Media (BPMI), Sekretariat Presiden, yang diunggah pada hari Jum’at (10/04/2020).

Dalam kesempatan itu, Presiden sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini, dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih. Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI/Polri dan para relawan yang telah melaksanakan di luar rumah untuk semua.

“Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak/Ibu dan Saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa,” tutur Presiden.

Tidak lupa, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang telah tinggal di rumah.

“Karena dengan tinggal di rumah kita semua telah berupaya memutus mata rantai dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini,” tambah Presiden.

Kepala Negara mengajak untuk terus bersama-sama menangani pandemi ini bergotong royong bersatu padu karena dengan cara kebersamaan akan dapat mengatasi masalah ini.

“Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah,” Presiden menegaskan.

Pesan lain Presiden untuk menjaga jarak dalam berhubungan berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan rajin mencuci tangan, dan pakailah masker ketika keluar rumah. Pada bagian akhir pesannya, Presiden mengingatkan bahwa ketika kedisiplinan kuat itu dilakukan, insyaallah akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara.

“Bertemu dengan teman bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja,” pungkas Presiden. (DBPers/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Nasional

Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menggratiskan tarif listrik pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara) daya 450 VA (Volt Ampere) dan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN daya 900 VA selama 3 bulan terhitung April, Mei dan Juni 2020. Kebijakan itu diambil pemerintah untuk membantu golongan rakyat tidak mampu akibat terkena dampak kebijakan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau covid-19.

Jokowi menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku selama 3 bulan ke depan, mulai bulan April hingga Juni 2020.

“Tarif listrik perlu saya sampaikan, untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” kata Jokowi melalui video konferens di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (31/03/2020).

Kemudian untuk pelanggan dengan tagihan listrik daya 900 VA akan mendapat diskon 50 persen.

Para pelanggan hanya akan membayar separuh harga dan berlaku selama tiga bulan ke depan.

Jokowi mengatakan untuk warga yang menggunakan listrik 900 VA ada sekitar 7 juta di seluruh Indonesia.

“Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50 persen. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April Mei dan Juni 2020,” jelasnya.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Ikuti KTT LB G20 secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/03/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19.

KTT Luar Biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. KTT ini diawali dengan sambutan pembukaan dari Raja Salman bin Abdulaziz AL Saud pada pukul 15.00 waktu Arab Saudi atau pukul 19.00 WIB.

20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT Luar Biasa G20 ini.

Melansir siaran pers Kementerian Luar Negeri, pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo akan berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan organisasi internasional terkait diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia dan IMF.

“Dengan tujuan untuk membahas tidak saja penanganan krisis pandemik, tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada global supply-chain,” dikutip dari rilis tersebut.

Para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang mengikuti KTT Luar Biasa G20 ini adalah Presiden Joko Widodo, Presiden Argentina Alberto Fernández, Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison, Presiden Brazil Jair Bolsonaro, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Italia Giuseppe Conte, PM Jepang Shinzō Abe, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, Presiden Rusia Vladimir Putin, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, PM Inggris Boris Johnson, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Uni Eropa Charles Michel.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam mengikuti KTT ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Minta Pertanian Terus Berproduksi Selama Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengintruksikan semua Kementerian dan lembaga negara untuk memprioritaskan kebutuhan bahan pokok sebagai pasokan masyarakat selama proses pengendalian penyebaran Covid 19 di Indonesia.

“Kita harus bantu para petani, para pekerja harian, buruh, nelayan dan pelaku UMKM agar daya belinya tetap terjaga serta terus beraktivitas dan berproduksi,” ujar Jokowi dalam keterangan pers terkait penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Dalam kesempatan ini, kepala negara juga meminta agar semua pihak melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kata Presiden, langkah ini sudah ada landasan hukum yang ditandatangani berupa Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

“Selain memerintahkan refocusing dan realokasi, inpres ini memerintahkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa stok pangan Indonesia sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, dia berharap agar masyarakat tidak perlu panik, terlebih saat menghadapi pandemi virus corona.

“Saya kemarin sudah cek di Bulog, saya melihat stok kita lebih dari cukup. Apalagi bulan April ini masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga harus diatur,” katanya.

Meski cukup, namun Presiden tetap meminta agar jajarannya terus memberi kepastian ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok lain yang diperlukan masyarakat.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan juga meminta agar produksi pertanian tetap berjalan bahkan digenjot hingga berlipat-lipat.

Apalagi, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan ekonomi nasional.

“Adanya musibah wabah virus Covid-19 ini tidak boleh membuat aktivitas pertanian berhenti. Kementan akan terus optimalkan SDM Pertanian untuk menggenjot produksi dan produktivitas bahkan ekspor,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Minta Seluruh Instansi Lakukan Rapid Test dengan Cakupan Lebih Luas untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua instansi dan lembaga untuk segera melakukan ‘rapid test’ cepat dengan cakupan (area) yang lebih besar, agar sedini mungkin mendeteksi indikasi awal seorang terpapar virus corona (Covid-19) dan sekaligus memutus mata rantai penularan covid-19.

“Saya minta alat-alat rapid tes terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas melalui daring membahas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/03/2020).

Presiden juga menyarankan agar penyiapan protokol kesehatan alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.

“Hal ini penting sekali, terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self isolation) ataupun memerlukan layanan rumah sakit dengan protokol kesehatan dapat dijelaskan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengatakan, supaya disiapkan rencana kontijensi kesiapan pelayanan rumah sakit baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI-POLRI, rumah sakit swasta dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.

“Dan jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran. Ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan rencana kontijensi lain yang harus disiapkan sampai di daerah.

“Termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang di Kepulauan Riau,” tukasnya.(sek/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi: Penerima Insentif Gas Industri Harus Mampu Berikan Nilai Tambah Bagi Perekonomian

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas soal penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Melalui rapat yang digelar dengan telekonferensi tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya untuk menghitung tiga opsi yang dibicarakan dalam ratas sebelumnya pada 6 Januari 2020 lalu.

“Opsi yang pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah. Opsi kedua pemberlakuan _domestic market obligation_ (DMO). Opsi ketiga bebas impor gas untuk industri. Saya minta ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan, kalkulasinya seperti apa,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/03/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Dengan demikian, pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Kepala Negara, industri yang diberi insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan investasi barunya. Mereka juga harus mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya sehingga produknya menjadi lebih kompetitif, serta harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Untuk itu saya minta evaluasi dan _monitoring_ secara berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada _punishment_, jika industri tidak memiliki _performance_ sesuai yang kita inginkan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan harga BBM, Presiden meminta jajarannya menghitung dampak dari penurunan harga minyak dunia yang jatuh ke level kurang lebih US$30 per barel.

“Saya minta dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita, terutama BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM nonsubsidi. Juga dihitung berapa lama kira-kira penurunan ini akan terjadi. Kemudian perkiraan harga ke depan,” ujarnya.

“Kita harus merespons dengan kebijakan yang tepat, dan kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang dari penurunan minyak ini untuk perekonomian negara kita,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Daerah Nasional Polhukam

Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden Jokowi: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa

Koran Jurnal, Aceh – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Acara yang hendak membangun semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan dalam satu bagian tak terpisahkan tersebut digelar di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/022020).

Kepala Negara yang berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut sangat mengapresiasi inisiatif digelarnya acara Kenduri Kebangsaan ini. Presiden sendiri memandang Aceh sebagai daerah berbudaya dinamis, penuh toleransi, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan memiliki sejarah kemaritiman yang kuat.

“Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 lalu, tarian yang membuat seluruh negara berdecak kagum dan memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh, yaitu tari Ratoh Jaroe. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh: dinamis, toleran, keislaman, dan kemaritiman. Itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu,” ujarnya.

Aceh juga disebutnya memiliki potensi besar dan merupakan daerah modal selain karena alasan historis perjuangan kemerdekaan Indonesia, juga karena kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Maka itu, Kepala Negara mengajak masyarakat Aceh untuk bersama membangun Aceh juga bangsa Indonesia.

“Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Aceh memiliki kekuatan dan potensi karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam dan modal sumber daya manusia yang saya tahu karena saya tahun 86 hingga 88 itu berada di Lhokseumawe dan di Bener Meriah,” tutur Presiden.

Selain itu, untuk membangun dan mendorong perekonomian Bumi Serambi Mekkah tersebut Presiden juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provinsi itu.

“Mari kita bersama-sama bersatu. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di Bumi Aceh ini. Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh, serta sejumlah ulama dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI asal Aceh.(DBPers/red)