Categories
Uncategorized

Sinergi Polri-TNI: Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Kunjungi Pangkormar

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi mengunjungi Markas Komando Korps Marinir di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas Jakarta sekaligus mendukung kelancaran berbagai agenda kenegaraan.

Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya diterima langsung oleh Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi beserta jajaran. Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas penguatan koordinasi, kesiapan personel, serta kolaborasi dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan di Jakarta.

Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menyatakan kesiapan Korps Marinir untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah Jakarta.

“Korps Marinir siap dan harus terus bersinergi. Kami siap mendorong pasukan untuk memperkuat Kodam Jaya serta mendukung Polda Metro Jaya karena Jakarta merupakan central of gravity atau pusat berbagai aktivitas nasional,” ujar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menekankan pentingnya soliditas antar institusi dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

“Sinergitas TNI-Polri merupakan pilar utama ketahanan NKRI. Dinamika geopolitik global dan regional yang dipengaruhi berbagai faktor harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar institusi harus terus diperkuat,” kata Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut menyampaikan apresiasi atas dukungan personel Korps Marinir dalam berbagai kegiatan pengamanan di Jakarta.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan bantuan kendali operasi pasukan Marinir. Jakarta harus tetap kondusif agar aktivitas masyarakat berjalan aman dan seluruh agenda kenegaraan dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ujar Letjen TNI Deddy Suryadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, serta para pejabat utama Korps Marinir.

Melalui silaturahmi tersebut, Korps Marinir, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas dan kerja sama dalam menjaga keamanan serta stabilitas Jakarta. Komitmen itu sejalan dengan semangat “TNI PRIMA, POLRI PRESISI, JAGA JAKARTA UNTUK INDONESIA” dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(***)

Categories
Megapolitan Uncategorized

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri atas Langkah Sigap Evakuasi Korban dan Pemulihan Keamanan Pasca-Penembakan Pesawat di Boven Digoel

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI dan Polri atas langkah sigap terkait peristiwa penembakan pesawat di Boven Digoel, Papua Selatan. Langkah tersebut mencakup upaya evakuasi korban dan pemulihan kondisi keamanan setelah insiden penembakan.

Apresiasi disampaikan Menko Polkam dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Kompleks TMII, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Respons cepat aparat keamanan tersebut dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah rawan.

“Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah dicapai sampai saat ini oleh kepolisian yang membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih pada Kapolda Papua yang telah menyelasaikan masalah penembakan 2 pilot oleh Kelompok Bersenjata di Papua,” kata Menko Polkam di hadapan para perwira Polri.

Sejak pertama kali menerima laporan terjadinya insiden tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi di lapangan. Langkah-langkah koordinatif diambil guna memastikan proses evakuasi berjalan aman, tertib, dan lancar.

Selain itu, koordinasi dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta bela sungkawa dan simpati kepada keluarga korban.

Menko Djamari berharap, TNI dan Polri dapat segera memulihkan situasi keamanan di wilayah tersebut agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait dalam memperkuat pengamanan. Termasuk keamanan sarana dan prasarana, seperti bandara-bandara perintis yang memiliki peran strategis dalam konektivitas dan distribusi logistik di daerah terpencil.

“Terima kasih atas kesigapannya, dan rakyat pun menyampaikan itu pada kita semua,” kata Djamari Chaniago.

Menko Polkam menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dan akan selalu hadir untuk melindungi keselamatan serta keamanan seluruh Warga Negara Indonesia di mana pun berada. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor demi memastikan setiap insiden dapat ditangani secara cepat, terukur, dan efektif.

Pada Rapim Polri tersebut, Menko Djamari juga menyampaikan arahan yang menitikberatkan pada terwujudnya sinergitas semua unsur dalam menjamin kondusivitas keamanan dan stabilitas politik di Indonesia. Menurutnya, TNI maupun Polri tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar jika tidak bersinergi.

“Tidak akan ada perjalanan kepolisian yang rapih sampai sasaran kalau tidak bersama dengan komponen lain, tentara juga sama. Oleh karenanya rasa persatuan di antara kita harus tetap dijaga,” kata Menko Polkam.

Sinergitas, ujar Djamari Chaniago, juga tidak hanya terfokus antara TNI dan Polri. Kerja sama pun harus dijalin erat dengan unsur lain, mulai dari sesama lembaga di pemerintahan sampai berbagai kalangan di masyarakat.

“Juga tidak hanya berdua antara TNI dan Polri, ada juga komponen lain, bahkan ada masyarakat kita tempat kita mengabdi. Oleh karena itu jaga betul kepercayaan yang ada di lingkungan rakyat terhadap kita,” kata Menko Djamari.

Hadir dalam Rapim tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para perwira tinggi Polri, termasuk para Kapolda. Sementara Menko Polkam hadir didampingi Plt Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polkam Irjen Pol Desman Tarigan dan Staf Khusus Menko Polkam H Janmat Sembiring.(***)

Categories
Uncategorized

Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria Diduga Langgar HAM Serius

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menegaskan adanya pelanggaran HAM serius yang diduga dilakukan Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria bersama anggotanya saat melakukan persekusi dan intimidasi terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com pada 3–4 Oktober 2025 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Penegasan tersebut tertuang dalam surat rekomendasi Komnas HAM tertanggal 22 Desember 2025 yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Surat rekomendasi Komnas HAM yang ditandatangani, Komisioner Pemantauan dan penyelidikan, Saurlin P Siaugian, itu menyusul pengaduan yang disampaikan oleh penanggung jawab Media Papuanewsonline.com Ifo Rahabav.

Dipaksa Berdiri Semalaman, Handphone disita

Komisioner Komnas HAM menyebutkan, dalam hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Komnas HAM pada 10 Oktober 2025, terungkap  keempat jurnalis,  Ifo Rahabav, Jidan Mu’tashim A., Abim Abdul Khohar, dan Hendrikus Rahalob,  diduga mengalami tindakan intimidasi berlebihan.

Komnas HAM mengatakan bentuk intimidasi tersebut antara lain kekerasan verbal, pemaksaan berdiri dari tengah malam hingga subuh, serta pemaksaan membuat surat pernyataan di bawah tekanan.

Tak hanya itu, aparat juga diduga melakukan pemanggilan paksa tanpa surat perintah yang sah serta perampasan handphone secara sewenang-wenang.

Komnas HAM menilai tindakan tersebut tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.

Propam Bergerak, Korban Tetap Minta Proses Hukum

Komnas HAM mencatat,  Propam Polda Papua Tengah telah membentuk tim pemeriksa dan melakukan pemeriksaan terhadap Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria dan anggotanya atas arahan langsung Kapolda Papua Tengah.

Namun demikian, meski sempat ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, para korban menegaskan menolak damai dan meminta agar pelaku tetap diproses secara hukum demi efek jera serta evaluasi serius pada institusi kepolisian di Polres Mimika.

Empat Hak Asasi Jurnalis Dilanggar

Dalam analisis hukumnya, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dengan turunan hak sebagai berikut:

Hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin Pasal 30 dan Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hak atas proses hukum yang adil, sebagaimana Pasal 17 UU HAM,
Hak atas perlindungan Pembela HAM, di mana jurnalis diakui sebagai pekerja HAM berdasarkan Deklarasi Marrakech, serta Hak atas pemulihan, termasuk permintaan maaf, kompensasi, dan rehabilitasi psikologis.

Komnas HAM Desak Sanksi Tegas dan Permintaan Maaf Terbuka

Dalam rekomendasinya, Komnas HAM secara tegas meminta Kapolda Papua Tengah untuk mengawasi ketat proses pemeriksaan Propam agar berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas terhadap AKP Rian Oktaria selaku Kasatreskrim Polres Mimika dan memastikan pemulihan penuh bagi korban, termasuk permintaan maaf terbuka, layanan psikologis, serta restitusi atau kompensasi.

Selain itu Komnas HAM mendorong penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme Dewan Pers, bukan kriminalisasi dan memperkuat pendidikan HAM dan kebebasan pers di internal Polres Mimika.

Sementara kepada LPSK, Komnas HAM meminta agar segera memberikan perlindungan saksi dan pemulihan psikologis kepada keempat jurnalis korban intimidasi.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi kebebasan pers di Papua, khususnya relasi aparat keamanan dengan jurnalis.

Komnas HAM menegaskan penghormatan terhadap kerja jurnalistik adalah bagian tak terpisahkan dari kewajiban negara dalam menjamin HAM dan demokrasi.

Komnas HAM juga mendesak seluruh pihak terkait untuk melaporkan pelaksanaan rekomendasi ini sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara.

Untuk diketahui surat rekomendasi Komnas HAM RI ini tembusannya juga diterima, Ketua Komnas HAM, Komisioner Eksternal Komnas HAM, Koordinator sub komisi penegakan HAM Komnas HAM, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, dan Pimpinan.(**)

Categories
Uncategorized

Dema PTAI Tegaskan Tolak Aksi Anarkis dalam Demonstrasi Mahasiswa: “Perjuangan Harus Tetap Beradab”

Koran Jurnal, Jakarta – Aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan publik. Beberapa unjuk rasa yang awalnya digelar untuk menyampaikan aspirasi, tak jarang berujung pada tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. Kondisi ini memantik perhatian Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (Dema PTAI), Yayan Efendi, yang secara tegas menyatakan penolakannya terhadap aksi-aksi destruktif tersebut.

Menegaskan Sikap: Perjuangan Tidak Harus Merusak

Dalam pernyataannya, Yayan Efendi menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change, yakni agen perubahan yang mampu membawa gagasan progresif demi kepentingan rakyat. Namun, ia menilai tindakan anarkis justru bertentangan dengan semangat tersebut.

“Aksi-aksi yang merusak fasilitas publik bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyimpang dari nilai luhur kerakyatan yang seharusnya dijunjung tinggi,” ujar Yayan, Senin (3/11/2025).

“Mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara damai, beradab, dan bermartabat.”

Yayan menambahkan, tindakan anarkis hanya akan membebani gerakan mahasiswa dengan stigma negatif. Alih-alih pesan tersampaikan, isu pokok yang ingin diperjuangkan rentan tenggelam karena perhatian publik lebih tersita pada kerusakan dan kericuhan.

Mendukung Program Pro-Rakyat, Tetap Kritis pada Kebijakan

Di sisi lain, Yayan menegaskan bahwa Dema PTAI tetap mendukung program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan publik. Namun, dukungan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kritis mahasiswa.

“Kami mendukung kebijakan yang memberi manfaat bagi rakyat, namun kami tetap menjadi pengontrol sosial. Ketika ada kebijakan yang tidak adil, mahasiswa wajib menyuarakan koreksi,” jelasnya.

Sikap ini, menurut Yayan, merupakan cerminan dari peran ideal mahasiswa: mampu berdiri di tengah, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Aksi Damai Lebih Efektif dan Berpengaruh

Yayan mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengedepankan tindakan yang terorganisir dengan baik saat menyampaikan aspirasi.

“Demonstrasi yang damai jauh lebih efektif. Suara kita akan lebih didengar tanpa harus merusak,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar demonstran menjaga fasilitas umum, mengingat infrastruktur publik merupakan hasil pembangunan bersama dan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat.

Harapan untuk Gerakan Mahasiswa ke Depan

Melalui seruan ini, Yayan berharap gerakan mahasiswa ke depan dapat kembali menjadi simbol perubahan positif. Ia menekankan bahwa perjuangan mahasiswa bukan sekadar turun ke jalan, tetapi bagaimana menyampaikan gagasan kritis yang konstruktif, berdampak, dan mampu menghadirkan solusi.

“Gerakan mahasiswa harus menjadi harapan, bukan ketakutan. Harus menjadi energi perubahan, bukan penyebab kerusakan,” pungkasnya.

Kesimpulan

Pernyataan Ketua Dema PTAI ini datang di tengah dinamika sosial-politik yang terus bergerak. Di tengah tantangan zaman yang menuntut keberanian bersuara, Yayan Efendi mengingatkan bahwa cara menyuarakan pendapat harus tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan bersama.

Generasi muda – baik Gen X maupun Gen Z -yang tumbuh dalam era teknologi dan keterbukaan informasi, dituntut tidak hanya kritis, tetapi juga bijak dalam mengekspresikan sikap. Karena perubahan yang besar tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari kesadaran, pengetahuan, dan tindakan yang terarah.(*)

Categories
Uncategorized

Polri Disebut Turut Selamatkan Arah Reformasi Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Salah satu peristiwa penting yang patut diketahui oleh masyarakat Indonesia di awal era Reformasi (1998), adalah saat terjadinya Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001. Mengapa? Karena saat itu, Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat mengeluarkan Dekret Presiden yang ingin membubarkan Parlemen atau DPR.

Namun karena tidak didukung oleh mayoritas anggota DPR serta Polri dan TNI, Dekret Presiden tersebut langsung digagalkan atau dicabut mandat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.
Pihak yang harus bekerja ekstra keras saat sebelum dan setelah terbitnya Dekret Presiden adalah Polri dan TNI.

 

Mengapa Polri? Inilah yang dikupas dalam buku berjudul “Menyelamatkan Reformasi: Polri Diantara Dekret Presiden dan Sidang Istimewa MPR 2001”, ditulis oleh Hesma Eryani, M. Abriyanto dan Budi Sanjaya.

Buku setebal 219 halaman yang diluncurkan di Gedung DPR/MPR ini pada awal Agustus lalu, digagas oleh para purnawirawan Polri lalu didukung penuh oleh Komjen Pol (Purn) Syahroedin ZP SH yang saat peristiwa Dekret Presiden Juli 2001 menjabat sebagai Deputi Operasi Kapolri. Syahroedin ZP pula yang bertindak sebagai Inspektur Upacara saat Apel bersama anggota DPR/MPR di komplek Parlemen jelang Dekrit Presiden.

Konflik yang berkepanjangan antara Presiden dan DPR saat itu, membuat Presiden membutuhkan dukungan penuh dari Polri dan TNI. Caranya, Kapolri dan Panglima TNI harus yang menuruti kehendak Presiden.

Yang terjadi di lapangan tidak demikian. Kapolri ketika itu dijabat oleh Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro, dimana sejak awal kepemimpinannya, sering berseberangan dengan kebijakan Presiden. Itu sebabnya, Presiden mempersiapkan pergantian Kapolri dan menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Chaerudin Ismail untuk menggantikan Bimantoro.

Yang menjadi menarik, Bimantoro tidak bersedia digantikan. Dengan alasan, ia mematuhi aturan yang ada, dan hanya ingin digantikan apalagi dapat persetujuan DPR, sesuai aturan yang berlaku ketika itu. Tarik-menarik inilah yang membuat tekad Presiden memaksakan kehendaknya dan tetap melantik Chaerudin Ismail sebagai Kapolri.

Di sinilah masalah memanas, karena ada “Kapolri Kembar”. Ini bukan pilihan yang udah bagi Polri, tapi inilah jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan masa depan reformasi. Pilihan ini membuktikan bahwa Polri tetap solid dan tegar berdiri untuk bangsa Indonesia.

Polri menolak untuk dipecah belah dan dijadikan alat penguasa. Buku ini mencoba merekam detik-detik menegangkan saat terbitnya Dekret Presiden, yang kemudian disusul dengan digelarnya Sidang Istimewa MPR 2001, langsung dari pengakuan para pelaku sejarah di dalamnya.(**)

Categories
Uncategorized

Pemerintah RI dan Amerika Serikat Bahas Penguatan Kemitraan Strategis

Koran Jurnal, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menerima kunjungan Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat (AS) pada Selasa (5/8/2025). Pertemuan dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, dan turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Washington DC.

Delegasi beranggotakan enam staf dari berbagai negara bagian di AS—New York, California, Carolina Selatan, Virginia Barat, Nevada, dan Washington. Kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman terhadap kebijakan kedua negara di bidang politik dan keamanan, sekaligus membangun dialog konstruktif terkait peluang dan tantangan dalam kerja sama bilateral.

Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan komprehensif strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

“Pertemuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada semakin kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Nur Rokhmah.

Dalam diskusi, Delegasi AS memperoleh penjelasan mengenai peran Kemenko Polkam sebagai kementerian koordinator yang mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga terkait dalam isu-isu strategis nasional.

Pertemuan turut membahas sejumlah isu prioritas, seperti penanganan kejahatan transnasional, Trafficking in Persons (TIPs) Report, kontra terorisme termasuk situasi terkini di Suriah, keamanan siber, serta potensi kerja sama bilateral lainnya.

“Kami menyambut baik pertukaran pandangan yang terbuka seperti ini. Isu-isu lintas negara seperti perdagangan orang, terorisme, dan keamanan siber membutuhkan kerja sama erat dan saling pengertian antarnegara mitra,” tambah Nur Rokhmah.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Delegasi Staf Kongres AS ke Indonesia, yang mencakup pertemuan dengan parlemen, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dan industri nasional. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral RI–AS dan memperkuat kerja sama konkret antar kedua negara di bidang politik dan keamanan.(**)

Categories
Uncategorized

Operasi Patuh Jaya 2025 Resmi Digelar, Kendaraan Plat Nomor Ini Bakal Ditindak Tegas

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, S.I.K. memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (14/7/2025).

Apel pasukan dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Metro Jaya, para Kapolres Jajaran, serta unsur eksternal di antaranya Pangdam Jaya, Danrem Timur, Danrem Barat, Wakadis Hub, Dandenpom Gar, Danpom Lantamal III, dan Danpom Opsau.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa Operasi Patuh Jaya 2025 mengusung tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. Tema tersebut dinilai sejalan dengan semangat membangun Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

Kapolda menginstruksikan seluruh personel agar menjalankan tugas sesuai prosedur, bertindak simpatik dan humanis, serta menghindari tindakan kontra produktif. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk negosiasi ataupun transaksi ilegal di lapangan.

“Laksanakan tugas dengan tegas dan profesional. Jangan sakiti hati masyarakat. Tidak ada negosiasi, tidak ada transaksi,” tegasnya.

Operasi Patuh Jaya 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 14 s/d 27 Juli 2025, dengan mengerahkan 2.938 personel gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait. Kapolda berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk mengurai kendala di lapangan demi mewujudkan tujuan operasi.

Salah satu fokus utama operasi ini adalah penindakan tegas terhadap praktik penggunaan plat nomor palsu yang kian marak di jalan arteri maupun tol. Kapolda menegaskan akan menindak siapa pun pelakunya, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas.

“Tidak ada toleransi untuk plat palsu. Tangkap dan proses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Kapolda juga berpesan kepada seluruh personel untuk memeriksa kesiapan pribadi, kebersihan kendaraan dinas, hingga kelengkapan seragam sebelum bertugas.

“Saya tidak mau ada personel dengan seragam kusut, mobil dinas kotor, atau bermain-main dengan pelanggar lalu lintas. Laksanakan tugas dengan baik,” tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan agar personel tetap mengutamakan keselamatan dalam bertugas.

“Jangan memaksakan penindakan kalau memang membahayakan. Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya

Harapannya, operasi ini bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Semoga Operasi Patuh Jaya 2025 berjalan lancar, membawa dampak nyata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(**)

Categories
Uncategorized

Sambut HUT Bhayangkara ke-79, Polisi Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Pengemudi Ojol

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Polres Metro Jakarta Pusat melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online (Ojol). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at, 13 Juni 2025, bertempat di Gedung Gojek Gambir, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, konsultasi kesehatan, serta identifikasi gangguan medis ringan yang umum dikeluhkan para pengemudi. Sebanyak 229 pengemudi ojek online mengikuti kegiatan ini dengan antusias.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas kota.

“Kegiatan ini adalah bagian dari semangat HUT Bhayangkara ke-79. Kami ingin memastikan bahwa para pengemudi ojek online juga mendapat perhatian dalam aspek kesehatan. Mereka adalah pahlawan transportasi harian yang bekerja tanpa kenal waktu,” ujar Susatyo.

Soesatyo menegaskan bahwa selain tugas menjaga keamanan, Polri juga hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, melalui program-program sosial seperti ini.

Kegiatan dipimpin oleh AKP Agus Waluyo, Amk., S.Kep. selaku koordinator pelaksana. Turut bertugas dalam tim medis yakni Ipda Denny N, Amd.Kes., S.H., Penata Novi Nurindah, A.Md.Kep., Bripda Subhaana Nur Hafidz, dan PPPK Ns. Ivan Bagus K, S.Kep.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah keluhan medis ditemukan di kalangan peserta. Keluhan terbanyak berupa nyeri otot atau myalgia yang dialami oleh 29 orang, disusul oleh Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) sebanyak 27 orang, dan sakit kepala atau cephalgia pada 15 orang peserta. Selain itu, tercatat juga keluhan migrain pada 14 orang, influenza pada 10 orang, serta masalah lambung atau gastritis pada 9 orang. Hipertensi ditemukan pada 11 orang dan diabetes pada 6 orang peserta. Beberapa peserta juga mengeluhkan dermatitis (5 orang), alergi (4 orang), serta asam urat (4 orang). Sementara itu, sebanyak 94 peserta tercatat dalam kondisi normotensi atau tidak menunjukkan keluhan medis yang berarti.

Kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari para pengemudi ojek online yang merasa sangat terbantu.

“Saya sangat berterima kasih kepada polisi, khususnya Kapolres dan tim medis. Pemeriksaan seperti ini sangat membantu kami, karena kami jarang punya waktu dan biaya untuk ke dokter,” ujar Hendra (41), salah satu pengemudi yang hadir.

Ucapan senada disampaikan oleh Nurul (33), pengemudi lainnya, yang merasa bersyukur bisa mendapatkan konsultasi kesehatan secara langsung tanpa harus mengantre di fasilitas kesehatan umum.

“Biasanya kalau sakit cuma beli obat warung. Alhamdulillah tadi diperiksa dan dikasih saran langsung sama petugas medis. Terima kasih untuk perhatiannya Polri,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan komitmennya dalam membangun kemitraan yang erat dengan masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, sejalan dengan semangat transformasi Polri yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Sekedar diketahui, tampak para pengemudi ojek online juga menerima bantuan bahan pokok seusai mengikuti cek kesehatan.(**)

Categories
Uncategorized

Total Pelanggan KAI pada Februari 2025 Naik 1,58% Dibanding Periode Tahun Sebelumnya, 73,73% Didominasi Penumpang KA Ekonomi

Koran Jurnal, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan jumlah penumpang kereta api ekonomi pada Februari 2025. Total pelanggan KA Ekonomi Jarak Jauh dan Ekonomi Lokal mencapai 2.843.579 penumpang, naik 1,58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 2.799.236 penumpang. Secara keseluruhan, jumlah pelanggan kereta api sepanjang Februari 2025 mencapai 3.856.759 penumpang, dengan 73,73% di antaranya berasal dari segmen KA Ekonomi.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan jumlah pelanggan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang semakin nyaman dan terjangkau.

“KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan jumlah penumpang KA Ekonomi, kami semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi aksesibilitas tarif yang tetap terjangkau,” ujar Anne, dalam siaran pers, Kamis (13/3/2025).

Sebagai bagian dari transformasi layanan, KAI terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas perjalanan bagi pelanggan KA Ekonomi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan Kereta Ekonomi New Generation yang lebih modern dan nyaman. Kereta ini dilengkapi dengan kursi ergonomis, jendela yang lebih besar, pendingin udara yang lebih optimal, serta sistem keamanan yang lebih canggih.

Anne menegaskan bahwa selain menawarkan tarif yang terjangkau, peningkatan fasilitas dan layanan juga menjadi prioritas utama KAI.

“Selain menghadirkan tarif terjangkau, KAI juga terus meningkatkan kualitas layanan KA Ekonomi agar pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Peningkatan ini meliputi renovasi dan modernisasi fasilitas stasiun, kenyamanan tempat duduk, perbaikan kereta makan, hingga peningkatan kebersihan toilet,” jelas Anne.

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, KAI akan menghadirkan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation secara bertahap, termasuk untuk kelas ekonomi. Pengadaan rangkaian kereta baru ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan serta menghadirkan kenyamanan lebih bagi para penumpang.

Selain pengadaan unit baru, KAI juga melakukan modifikasi terhadap rangkaian kereta yang ada. Melalui Balai Yasa Manggarai, KAI menargetkan modifikasi 52 kereta New Generation dan 4 kereta kompartemen pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan KA Ekonomi tetap dapat bersaing dalam hal kenyamanan dan fasilitas.

“KA Ekonomi hadir dengan tarif terjangkau bagi masyarakat, contohnya seperti KA Pariaman Ekspres (Pauhlima/Padang – Naras PP) dengan tarif Rp5.000, KA Minangkabau Ekspres (Pulau Aie – BIM PP) Rp10.000, dan KA Lembah Anai (Kayu Tanam – Duku) Rp3.000. Sementara itu, di Sumatera Selatan, KA Kuala Stabas (Baturaja – Tanjungkarang PP) memiliki tarif antara Rp10.000 hingga Rp30.000, dan KA Rajabasa (Kertapati – Tanjungkarang PP) dengan rute terpanjang di Sumatera sejauh 388 km menawarkan tarif hanya Rp29.000 – Rp32.000,” tukas Anne.

KAI juga berfokus pada peningkatan aspek keselamatan dan keamanan dalam perjalanan KA Ekonomi. Teknologi terbaru diterapkan dalam sistem monitoring dan perawatan kereta guna memastikan operasional yang lebih andal dan minim gangguan.

Selain aspek fisik, KAI juga terus memperkuat layanan digital guna mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi tiket. Aplikasi Access by KAI kini dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

Lebih lanjut, KAI juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas dalam layanannya. Berbagai program khusus, seperti tarif promo untuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas, terus dihadirkan guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati layanan kereta api.

KAI percaya bahwa dengan menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas, pihaknya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aksesibilitas yang lebih baik terhadap transportasi massal memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi KAI untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa KA Ekonomi tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak jauh dengan harga yang terjangkau, tanpa mengurangi kualitas layanan. Oleh karena itu, KAI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan modernisasi pada layanan kami,” tutup Anne.(**)

Categories
Uncategorized

Tak Turun ke Jalan, KSPSI Tegaskan Acara HUT ke-52 Berlangsung Aman dan Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Di balik suksesnya gelaran peringatan HUT ke-52 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Kamis 27 Februari 2025 yang diadakan di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, berbagai elemen turut andil di dalamnya. Diketahui, HUT ke-52 KSPSI bertema ‘Sejahterahlah Buruhku, Bangkitlah Industriku, dan Jayalah Negeriku’.

Perwakilan panitia acara sekaligus Ketua KSPSI Provinsi Banten, Dedi Sudrajat, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini pihaknya menghaturkan apresiasi di antaranya terhadap semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan acara ini termasuk jajaran Polri.

“Terima kasih kepada Polri yang telah berupaya ikut mendukung terselenggaranya HUT KSPSI ke-52 sehingga acara dilaksanakan dengan sukses, dan aman,” kata Dedi melalui keterangannya, Jumat 28 Februari 2025.

KSPSI, menurut dia, juga terus bersama Polri dalam merawat kondusifitas keamanan yang hadir di tengah masyarakat.

“Siap menjadi mitra Polri terutama dalam mendukung terciptanya harkamtibmas,” ucap Dedi.

Di sisi lain, KSPSI menyatakan ungkapan syukurnya karena bisa terus eksis sampai pada usia setengah abad lebih.

“Adapun tujuan perayaan HUT ke-52 kali ini guna tumbuhkan soliditas, kekompakan serta militansi dalam diri anggota,” paparnya.

Sejumlah harapan pun turut disampaikan terhadap Pemerintah yang tujuannya demi kebaikan seluruh pihak, terkhusus unsur pengusaha serta pekerja itu sendiri.

“Pemerintah lebih pro dalam memikirkan kepentingan buruh serta dapat menjadikan buruh sebagai mitra yang baik dan aset penting dalam pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.(*)