Tag: Joko Widodo

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan” tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (09/02/2021).

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.

Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.

Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.(DBPers/red)

Categories
Bencana Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Sarana Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Banjar Kalsel

Koran Jurnal, Kalsel – Di tengah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (18/01/2021).

Di lokasi tersebut, Kepala Negara menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Kepala Negara tampak memberikan instruksi kepada jajaran terkait yang di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dari atas Jembatan Pekauman.

Dalam kesempatan tersebut, tampak pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Banjar Khalilurrahman yang turut serta dalam peninjauan.

Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi.

“Sarana yang terdampak (bencana) akan ditinjau Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera menindaklanjuti. Kebutuhan lainnya yang diperlukan warga juga akan diperhatikan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Pemerintah Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.(Ist/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Didampingi Wapres Ma’ruf Amin Umumkan 6 Calon Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 6 calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020).

“Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” ujar Presiden.

Kemudian Presiden memanggil dan memperkenalkan para calon menteri tersebut satu per satu.

Pertama, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.

“Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Ibu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial,” ujar Presiden.

Kedua, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Presiden

Ketiga, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

“Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian Direktur Utama PT. Asahan Alumunium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.

Keempat, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

“Beliau adalah tokoh muslim, Ketua PP GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” ujar Presiden.

Kelima, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Presiden

Keenam, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

“Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” ujar Presiden.

Menutup pengumuman, Presiden menyampaikan bahwa keenam menteri tersebut akan dilantik besok hari.

“Saya rasa itu perkenalan yang saya sampaikan pada sore hari ini dan pelantikan akan dilaksanakan insyaallah besok pagi,” pungkasnya.(Ist/red)

Categories
Nasional

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Saya Akan Menjadi Penerima Pertama

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” ujarnya.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tuturnya.

Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

“Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya,” tandasnya.(BPMI/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Bertemu Pegiat Reforma Agraria Bahas Solusi Sengketa Tanah

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.

Pada Kamis, 3 Desember 2020 ini, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama dari pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria.

“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” ujar Presiden saat memberikan pengantar.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memberikan keterangan selepas pertemuan mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” ujarnya selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.

“Presiden sangat _concern_ dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” ujarnya mengakhiri.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.

Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Presiden juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut. Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.(BPMi/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat di Tanah Air bagi Terorisme

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras segala bentuk tindak teror dan di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden juga menegaskan bahwa tak ada satupun tempat di Tanah Air bagi tindak terorisme tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

“Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa,” ujarnya.

Kepala Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukacita mendalam bagi keluarga korban. Pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror itu hingga ke akarnya. Kepada Kapolri dan Panglima TNI, Kepala Negara juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan.

“Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di Tanah Air kita ini bagi terorisme,” kata Presiden.

Menyikapi aksi tersebut, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tetap menjaga persatuan sambil meningkatkan kewaspadaan. Dalam kondisi saat ini, semua elemen masyarakat harus bersatu melawan terorisme.(BPMI/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Presiden Jokowi di Hari Guru Nasional ke-75

Koran Jurnal, Jakarta – Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para guru di seluruh pelosok Tanah Air.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia,” ujarnya, Sabtu (28/11/2020).

Di tengah kondisi pandemi saat ini, peranan dan inovasi para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar-mengajar amatlah vital. Para guru dituntut untuk tetap berkarya dan terus berinovasi melangsungkan kegiatan belajar-mengajar, baik secara daring maupun menemui langsung para siswa di rumah-rumah mereka.

“Guru-guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja sekuat tenaga agar anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. Tetapi, tantangan akibat pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan kualitas pembelajaran,” ucapnya.

Menurut Presiden, keterbatasan yang dihadapi tersebut harus dapat diatasi dengan kreativitas sehingga membuat siswa dapat belajar dengan antusias dan memotivasi siswa menjadi pembelajar mandiri. Namun, untuk melakukan hal tersebut, para guru tidak dapat bekerja sendirian. Tantangan pendidikan di era pandemi ini juga harus diatasi dengan sinergi.

Kepala Negara mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Peran orang tua sebagai pendidik utama keluarga sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar anak. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama antara guru dengan orang tua harus terus ditingkatkan.

“Saya menyadari banyak orang tua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali. Tapi kita harus hati-hati karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan dan keselamatan para guru maupun siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga menyadari berbagai kesulitan yang dialami para guru di era pandemi ini. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung guru agar tetap dapat menjalankan pendidikan secara baik sekaligus membantu kesejahteraan para guru.

Misalnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran guru honorer yang kini tak lagi dibatasi sebesar 50 persen. Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Umum (BSU) sebesar Rp1,8 juta yang dibayarkan Rp600 ribu tiap bulannya selama tiga bulan kepada kurang lebih 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer, bantuan paket pulsa internet untuk guru, dan berbagai program peningkatan kualitas guru yang disediakan pemerintah.

“Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya ingin guru-guru kita yang berstatus PPPK memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lain,” kata Presiden.

Lebih jauh, pemerintah memahami akan adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera diatasi. Saat ini keberadaan guru honorer memang sangat besar peranannya dalam membantu keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua guru honorer dapat memenuhi syarat usia yang ditentukan undang-undang untuk menjadi PNS. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru PPPK berstatus ASN, sama seperti PNS, dengan kesejahteraan dan jenjang karier yang juga serupa seperti PNS.

“Pada tahun 2021 ini kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status PPPK dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK bahwa guru-guru yang berstatus PPPK akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita,” tuturnya. (BPMI/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/11).

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ucapnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

71 Tokoh Indonesia Terima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah pejabat negara/mantan pejabat negara serta tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/11/2020), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pemberian tanda kehormatan dan tanda jasa ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 118 dan 119/TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana (32 orang), diberikan kepada 14 orang mewakili 18 penerima lainnya:
1. Dr. (H.C) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, S.I.Kom., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 2014-2019;
2. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021;
3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2015-2018;
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018- 2021;
5. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU, Menteri Perindustrian RI 2016-2019;
6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2016-2019;
7. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. Menteri Sekretaris Negara RI 2014-2019;
8. Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., Menteri Luar Negeri RI 2014-2019;
9. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2016- 2019;
10. Dr. Darmin Nasution, S.E., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 2015- 2019;
11. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2014-2019;
12. Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016-2019;
13. Tjahjo Kumolo, S.H., Menteri Dalam Negeri RI 2014-2019; dan
14. Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Sutarman, S.I.K., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2013-2015.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama (14 orang), diberikan kepada 4 orang mewakili 10 penerima lainnya:
1. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Menteri Sosial RI 2014-2018;
2. Jenderal TNI (Purn) Mulyono, Kepala Staf Angkatan Darat 2015-2018;
3. Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P., Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018; dan
4. Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama (2 orang), yaitu:
1. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Sosial RI 2018-2019; dan
2. Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Drs. H. Syafruddin, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2018-2019.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama (14 orang), yang diberikan kepada Almarhumah dr. Ketty Herawati Sultana, Dokter RS Medistra Jakarta, mewakili 13 penerima lainnya.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya (9 orang), yang diberikan kepada Almarhumah Nani Suhartini, A.Md.Kep., Perawat RS Sukmul Sisma Medika Jakarta, mewakili 8 penerima lainnya;

Rangkaian upacara penganugerahan dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, pembacaan Keputusan Presiden RI, doa bersama yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi, dan diakhiri pemberian ucapan selamat kepada penerima tanda jasa dan tanda kehormatan.

Presiden didampingi antara lain oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Agama Fachrul Razi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.(Ist/red)