Tag: Kinerja

Categories
Megapolitan Polhukam

Kinerja DPR RI Dalam Sosialisasi Pemilu Dinilai Sudah Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Di akhir masa kerjanya, DPR RI terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. DPR dinilai telah melakukan sosialisasi yang baik terkait proses tahapan pemilu.

DPR telah melakukan kolaborasi dengan Bawaslu RI demi melakukan sosialisasi pemilu di daerah-daerah. Selain itu, DPR juga telah menyiapkan perangkat aturan untuk mengawal legitimasi pemilu ini.

Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Davis Roganda Parlindungan mengatakan bahwa pemilu kerap kali disertai dengan masalah. Di sinilah peran DPR dalam mengawal dan menyiapkan pemilu begitu krusial.

“Kalau kita lihat pemilu ini dari sebelum-sebelumnya, selalu menimbulkan masalah baik di tingkat penyelenggara maupun di masyarakat sendiri. Apalagi di 2019, polarisasinya terasa. Nah, tugas DPR ini jadi sangat penting dan krusial. Karena pemilu itu harus dijaga,” kata Davis, belum lama ini.

Dia juga menilai peran DPR sudah cukup baik. Menurutnya, DPR telah melakukan banyak hal, dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait pemilu.

“Sejauh ini, di tahun politik ini peran DPR cukup baik ya. Artinya dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait itu. Tapi yang paling penting kredibilitas dan legitimasi itu yang harus dijaga,” tuturnya.

Dia pun mendorong agar DPR terus melakukan pengawasan. Ada fase-fase persiapan pemilu yang perlu diawasi.

“Tentunya fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap para penyelenggara pemilu itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Sejauh ini masih aman. Nah di fase-fase persiapan ini yang perlu diawasi,” jelasnya.

Selain itu, DPR juga harus berhadapan dengan sejumlah tantangan. Ia mengingatkan agar kredibilitas dan legitimasi dalam pemilu dijaga dengan baik.

“Tantangannya saya kira yang akan dihadapi DPR ya ada beberapa masalah klasik. Kalau saya lihat saat ini masyarakat kita lebih dewasa secara politik. Dan saya yakin ketika kredibilitas dan legitimasi itu baik, ya sehat sistemnya,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh mahasiswa dari Jakarta, Mufid. Mufid menilai DPR sudah cukup adaptif dalam melakukan sosialisasi pemilu di kalangan anak muda.

“Adaptif. Kenapa adaptif? Karena perkembangannya, lebih turun ke anak muda. Ngasih pendidikan ke anak muda. Jadi kita tahu unsur politik itu kayak gini. Ternyata tidak cuma orangtua saja, tapi anak muda juga dilibatkan,” katanya.

“Apa yang kita sampaikan lebih didengar. Seperti misalnya interaksi kita di media sosial,” sambungnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Irfan juga mengapresiasi kinerja DPR dalam persiapan pemilu ini. DPR dinilai sudah bekerja maksimal. Hal ini tampak dari masyarakat yang telah dibekali aturan terkait pemilu.

“Memang sudah maksimal. Karena targetnya Februari 2024 ini kan sudah dilakukan pemilu. Kalau perundang-undangan, itu DPR sudah bekerja maksimal. Jadi masyarakat sudah dibekali dengan aturan,” tandasnya.(*)

Categories
Polhukam

Jelang Akhir Masa Bakti, Kinerja Legislasi DPR Tuai Apresiasi

Koran Jurnal, Jakarta – Masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 akan berakhir di tahun depan. Kinerja DPR periode ini menuai apresiasi karena telah menghasilkan produk legislasi berkualitas.

Kendati demikian, masih ada sejumlah aspek yang menjadi catatan. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) penting di periode ini memang masih ada yang belum disahkan.

Misalnya seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ironisnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mulus proses pengesahannya justru mendapat sorotan karena pasal-pasal kontroversialnya.

Namun, terlepas dari itu semua, DPR periode ini telah melahirkan 70 UU. Beberapa di antaranya bahkan dianggap sebagai UU yang cukup revolusioner. Salah satunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sejumlah pengamat pun mengapresiasi kinerja DPR ini.

Salah satunya pengamat sosial, Dr Salman M.Si. Ia menilai bahwa kinerja DPR dalam menghasilkan produk-produk UU perlu diapresiasi. Meskipun masih ada RUU krusial yang belum disahkan.

“RUU IKN kemudian tentan ASN, itu yang menurut saya krusial ya yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan tidak selesaikan akan menjadi problem,” katanya kepada wartawan, Jum’at (8/12/2023) kemarin.

Dia memang melihat bahwa dari segi kuantitas, produk legislasi memang berkurang. Namun, dari yang sedikit itu ada UU yang berkualitas. DPR dinilai lebih fokus pada kualitas UU.

“Kuantitasnya memang berkurang. Contoh dari prolegnas prioritas itu ada sekitar 20an, tapi yang terealisasi hanya beberapa saja. Tapi dalam prespektif ini saya melihat mungkin yang diuber oleh Baleg DPR itu mungkin mereka lebih fokus kepada kualitas dari UU itu sendiri,” tuturnya.

Salman juga mengatakan bahwa DPR cukup akomodatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa memang ada UU yang cukup mendapat sorotan.

“Sejauh ini cukup menampung ya aspirasi. Walaupun ada beberapa hal misalnya terkait UU KPK. Itu menjadi sorotan dari aktivis antikorupsi. Tapi menurut saya itu pilihan yang harus dipilih dari pilihan-pilihan yang ada,” jelasnya.

Apresiasi ini juga disampaikan oleh Mediator Mandiri Korban Kekerasan Seksual, Agustrijanto. Dia mengatakan bahwa usaha DPR dalam mengesahkan UU TPKS patut dihargai.

“Namanya hasil usaha harus dihargai ya. DPR sudah mengusahakan ini harus dihargai. DPR juga nggak kerja sendiri. Intinya ada niat baik dan itikad baik,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa UU selalu bermasalah dalam penegakannya. Ada pasal-pasal yang kadang menjadi permainan politis.

Namun, Agustrijanto mengatakan bahwa UU TPKS ini termasuk UU yang cukup mengakomodasi permasalahan di lapangan. Utamanya bagi para korban kekerasan seksual. Namun, kekurangan UU ini belum cukup terlihat karena baru satu tahun disahkan.

“Kalau ditanya cukup akomodatif? Ya cukup akomodatif. Artinya ketika sudah disahkan, ya harus dilaksanakan. Apakah ada kekurangan? Ini kan 2022. Ini baru satu tahun. Jadi kita tidak bisa bilang ini bagus sekali di lapangan,” katanya.

Selain, apresiasi, kinerja DPR juga mendapat beberapa catatan. Salah satunya terkait UU kontroversial.

Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dr. Dedi Kurnia Syah mencontohkannya dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Dia menyoroti independensi DPR kala pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

“Pemerintah mengajukan baru dan kemudian muncullah perppu cipta kerja itu artinya ini menunjukkan bahwa DPR dari sisi kinerja terkesan tidak independen terkesan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang mau mereka kerjakan,” katanya.

Dia pun mengatakan bahwa kinerja DPR secara mudah bisa dilihat juga dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

“Kalau ditanya soal kepuasan yang paling yang paling realistis bagi DPR adalah dilihat kepuasan terhadap pemerintah sambil kepuasan terhadap pemerintahnya baik berarti pekerjaan di DPR,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polisi

Polri Dapat Predikat Ketiga Terbaik ‘Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022’

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas peringkat ketiga nilai kinerja anggaran 2022 untuk kategori K/L dengan pagu besar yang diraih Polri. Penghargaan tersebut diberikan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan kepada Bapak Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, bertempat di Ballroom Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan.

Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, penghargaan peringkat ketiga yang diberikan ini merupakan kedua kalinya bagi Polri. Menurutnya, Polri mendapatkan hal itu karena selalu melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan kinerja anggaran berdasarkan beberapa komponen seperti aspek konteks, aspek manfaat dan aspek implementasi.

“Polri juga selalu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kinerja satker melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan untuk menjamin pelaksanaan APBN secara efektif, efisien, dan taat pada peraturan pelaksanaan anggaran yang ada, serta tercapai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi berdasarkan beberapa komponen seperti kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran,” jelas Kadivhumas, Selasa (23/5/2023).

Lebih jauh dijelaskan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Polri 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 90,64. NKA terendah 75,90 pada TA 2018 dan NKA tertinggi sebesar 97,02 pada TA 2022.

Meski telah meraih predikat terbaik ketiga, Polri tak akan berpuas diri. Kadivhumas menegaskan, Polri terus berkomitmen memperbaikinya, bahkan Asrena Kapolri telah mengeluarkan surat perihal direktif langkah-langkah pelaksanaan kinerja anggaran Polri tahun 2023 untuk menjadi lebih baik lagi ke depan.

“Diharapkan, baik dari pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Kadivhumas.

Dengan demikian, ujar Kadivhumas, kinerja anggaran akan meningkat dan tidak ada keterlambatan maupun kondisi force majeure yang menjadi hambatan untuk meningkatkan output yang sudah menjadi target. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan out come yang dicapai dan dapat dirasakan/nikmati bagi seluruhnya, khususnya personel Polri sendiri maupun masyarakat pada umumnya.(**)

Categories
TNI

KSAU: Audit Kinerja Itjenau, Untuk Identifikasi dan Deteksi Permasalahan Sejak Awal

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E.,M.P.P., CSFA., diwakili Wakasau Marsdya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han), membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenau, di Mabesau Cilangkap, Jakarta, Senin, (30/1/2023) kemarin.

Dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasau, KSAU mengatakan, kegiatan Audit Kinerja yang dilaksanakan Itjenau dapat mendeteksi sedini mungkin, dan mengidentifikasi permasalahan, serta sekaligus mencegah penyimpangan.

KSAU menekankan, Audit kinerja Itjenau juga untuk mencegah penurunan kinerja organisasi maupun pelaksanaan program kerja dan anggaran yang tidak tepat. Melalui audit kinerja, diharapkan berbagai program kerja TNI AU dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

“Saya optimis, melalui audit kinerja Itjenau dan komitmen kita bersama, TNI AU dapat menjamin perbaikan yang berkelanjutan, sebagai salah satu langkah penting demi terwujudnya AU yang disegani di kawasan,” ujar KSAU.

KSAU meminta agar TNI AU selalu komitmen pada pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM.

Sementara Irjenau Marsda TNI R. Agung Handoko, S.H., M.M., M.H., CFrA., CGCAE., CSFA., menjelaskan tugas Itjenau adalah membantu Kasau dibidang pengawasan dan pemeriksaan operasi, latihan, dan umum serta perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi dan tertib tindak dibidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan kekuatan. Tugas tesebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU.

“Kehadiran Inspektorat tidak untuk mencari-cari kesalahan Audite / Satker, namun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan,” ungkap Irjenau.

Hadir pada acara tersebut Koorsahli Kasau Marsda TNI Sri Pulung D., S.E., M.MGT STUD, CFRA., Para Asisten Kasau, Kaupuslaik Lambangja Marsda TNI Marsda TNI Hari Mursanto, Danseskoau Marsda TNI Minggit Tribowo, S.I.P., Gubernur AAU Marsda TNI Eko D. Indarto, S.I.P., M.Tr (Han), dan pejabat TNI AU lainnya.(disp)

Categories
Ekonomi

Ditjen Tanaman Pangan Kementan: Kinerja Produksi Komoditas Padi, Jagung dan Kedelai Menunjukkan Peningkatan

Koran Jurnal, Jakarta – Kinerja Kementerian Pertanian selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan keberhasilan. Terbukti secara makro inflasi bahan makanan umum mengalami penurunan paling signifikan dibandingkan bahan umum lainnya. Tidak hanya dari sisi inflasi, dari sisi petani pun menunjukkan adanya peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan NTUP dari tahun 2015-2018.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan  Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, terkait dengan ekspor impor produk tanaman pangan, perkembangan ekspor beras khusus dan beras premium melonjak tajam pada periode tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), BPS mencatat, volume ekspor beras kategori ini pada 2017 mencapai 3.433 ton. Angka itu meningkat lebih dari 2.540 persen dibandingkan pada 2014 yang hanya sekitar 130 ton.

Diperkirakan ekspor beras premium dan khusus akan kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, hingga September lalu, volume ekspor beras kategori premium dan khusus sudah mencapai 3.069 ton. Capaian itu membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya terfokus pada peningkatan beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah saja, tetapi juga turut berupaya mengembangkan beras untuk segmen pasar khusus

Begitu pula ekspor dan impor jagung, terlihat bahwa pada tahun 2015-2016 kita masih mengimpor jagung sebesar 3,5 juta ton tahun 2015 dan 1,3 juta ton tahun 2016. Kebijakan pengurangan impor oleh Menteri Pertanian sejak 2016, bahkan zero impor tahun 2017 terbukti mampu menggerakan perekonomian petani. Petani menjadi tertarik menanam jagung karena harga yang bagus. Bahkan tahun 2018 ini telah mampu ekspor jagung sebesar 380.000 ton.

Dari sisi produksi, kinerja produksi komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) menunjukkan peningkatan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata perkembangan produksi padi 4,07% per tahun, jagung 12,5% per tahun dan kedelai 8,79% per tahun.

Tahun 2018 ini Ditjen Tanaman Pangan mempunyai beberapa program terobosan untuk mencapai sasaran produksi. Salah satunya adalah pengembangan pola tanam tumpangsari padi, jagung dan kedelai sistem tanam rapat. Pola tumpangsari akan lebih dipacu lagi di tahun mendatang.

Pertimbangan pola tumpangsari ini agar tidak terjadi persaingan penggunaaan lahan antara komoditas padi, jagung dan kedelai. Indonesia masih punya peluang untuk menggenjot produksi dengan pola tersebut sampai 5 tahun ke depan sehingga dapat memitigasi alih fungsi lahan terutama akibat pembangunan infrastruktur penanaman padi gogo juga dioptimalkan.

Tidak hanya di lahan kering, tapi juga memanfaatkan gogo sawah, gogo gunung, gogo rawa, padi rawa dan padi pasang surut.

“Potensi kita masih banyak untuk mengembangkan padi di luar lahan sawah,” ujar Gatot Irianto, dalam konferensi pers Kinerja 5 Tahun Kementan, di Jakarta, Selasa (04/12/2018).

“Tahun 2018 ini kita mengembangan padi gogo seluas 1 juta ha di areal lahan baru. Kita menyadari alih fungsi lahan semakin tinggi, maka dengan perluasan lahan di areal baru sebagai solusi kita untuk tetap mempertahankan produksi padi nasional,” ungkapnya.

Dari sisi sarana produksi, penggunaan benih bermutu dan penyediaan bantuan benih tahun 2018 seluas 6.788.210 ha untuk benih padi inrida, padi hibrida, jagung dan kedelai diharapkan mampu menyediakan benih varietas unggul.

Selain bantuan benih, Ditjen Tanaman telah mampu melampaui target nawacita 1.000 Desa Mandiri Benih (DMB). Sampai dengan tahun ini telah dilaksanakan program DMB di 1.313 unit. Dengan adanya DMB petani dapat diberdayakan untuk mampu memenuhi kebutuhan benihnya sendiri.
Dalam hal pengamanan produksi dikembangkan budidaya tanaman sehat (BTS).

“Upaya ini dilakukan di lahan endemis serangan OPT. Tahun 2017 dilaksanakan di 13.610 ha dan tahun 2018 meningkat menjadi 33.000 Ha. Berdasarkan laporan pengamat OPT di lapangan, produktivitas di lahan BTS meningkat dari semula 6,46 ton/ha menjadi 8,7 ton/ha, serangan OPT juga mengalami penurunan signifikan di tahun 2018 ini sebesar 36,56% dari tahun sebelumnya. Terbukti upaya gerakan pengendalian yang intensif selama ini mampu meminimalisir serangan OPT tahun ini,” jelas Gatot Irianto.

Untuk mengurangi susut hasil panen dan peningkatan nilai tambah, Ditjen Tanaman Pangan telah mengalokasikan bantuan alsintan pascapanen. Selama kurun waktu 2014-2018 telah diberikan bantuan alsintan sebanyak 52.230 Unit.

“Tahun 2018 ini memberikan dryer sebanyak 1.000 unit. Dengan bantuan dryer diharapkan tidak hanya produksi yang terjaga namun mutu panen juga baik. Apabila kualitas terjaga maka harga juga akan bagus,” tukasnya.

Pengawalan/pendampingan juga diperlukan untuk mencapai sasaran produksi tanaman pangan. Pengawalan dilakukan dari aparat pusat, daerah, penyuluh lapangan sampai dengan tingkat kecamatan. Koordinasi terus dilakukan  untuk mengawal pelaksanakan program Ditjen Tanaman Pangan agar selalu on the track.(ton/Hum)