Tag: DPR RI

Categories
Polhukam

DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Bigmo Ajak Anak di Bawah Umur Promosikan Vape

Koran Jurnal, Jakarta – Mantan Wakapolri yang kini menjadi Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak di bawah umur oleh Bigmo dalam promosi rokok elektronik (vape).Ia menegaskan, anak-anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Bila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pidana, Adang mendesak polisi untuk menegakkan hukum secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan, negara punya tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan tumbuh kembang mereka. Apabila terdapat unsur pidana, tentu harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Adang dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (6/8/2026).

Dia menilai, perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka ruang promosi yang semakin luas. Untuk itu, ia mengimbau para kreator konten harus memahami kebebasan berekspresi tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab hukum dan moral, terutama ketika melibatkan anak di bawah umur.

Adang berkata, anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari berbagai bentuk paparan yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun masa depan mereka. Oleh sebab itu, ia menilai, setiap bentuk promosi produk yang ditujukan kepada anak atau melibatkan anak harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Media sosial bukan ruang tanpa aturan. Siapa pun yang membuat konten harus memahami batas-batas hukum dan etika. Jangan sampai mengejar popularitas atau keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PKS itu juga mengajak platform digital, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Selain itu, ia mendorong peningkatan literasi digital agar anak tidak menjadi sasaran eksploitasi maupun promosi produk yang tidak layak bagi usia mereka. Adang menegaskan, terus mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia juga mendorong penguatan sistem perlindungan anak di ruang digital agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan pernah menjadikan anak sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak harus menjadi prioritas di atas segalanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo mengakui telah mempromosikan produk rokok elektrik atau vape yang diperuntukkan bagi orang dewasa di hadapan anak-anak saat siaran langsung di YouTube.

Dalam video klarifikasi yang diunggah di media sosial, ia menyebut tindakannya terjadi karena terbawa suasana dan adrenalin saat live berlangsung. Bigmo menegaskan, tidak ada maksud mengeksploitasi anak dalam aksi viralnya tersebut.

Pengakuan tersebut disampaikan Bigmo ketika meminta maaf secara langsung kepada para orang tua dan anak-anak yang ada di momen saat dirinya mempromosikan vape saat live streaming Youtube.

“Dengan hadirnya aku di sini, aku ingin minta maaf ke adik-adik dan juga ke ibu-ibunya atas kegaduhan dan perilaku aku kemarin yang mempromosikan produk yang seharusnya buat dewasa dan tidak diperuntungkan buat anak-anak kecil atau anak-anak di bawah umur,” kata Bigmo, pada Minggu (2/8/2026).(***)

Categories
Polhukam

DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain

Koran Jurnal, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatra patut menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam paparannya, Mentan Amran sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Izin pimpinan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami gunakan Rp1,49 triliun pada 2025, kemudian 2026 kami geser, dan masih membutuhkan tambahan 2026 Rp2,1 triliun serta 2027 Rp1,1 triliun. Total Rp4,7 triliun, tetapi kami sudah geser anggaran Rp1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian,” jelas Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100rb ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,” ungkapnya.

Mentan Amran juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.(hum)

Categories
Polhukam

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Ingatkan Pentingnya Lindungi Peternak Rakyat

Koran Jurnal, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jum’at (30/1/2026), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.

Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.

“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.

“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.(hum)

Categories
Bisnis Ekonomi

Anggota DPR dan Kemenpora Gandeng Baba Rafi Enterprise Latih Pemuda Menjadi Pelaku UMKM Tangguh 

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bekerjasama dengan Baba Rafi Enterprise dan Selasar Tech, menggelar pelatihan kewirausahaan pemuda, bertempat di Foresthree Coffee and Kitchen, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Himmatul Aliyah, pendiri dan CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono dan CEO Selasar Tech, Aziz Fauzul Adzim. Adapun pelatihan kewirausahaan diikuti oleh puluhan calon entrepreneur muda dan pelaku bisnis.

Dalam kesempatan pertama, Pendiri dan CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono, mengungkapkan kisah suka dukanya menjalani bisnis kuliner kebab. Dia mengaku merintis usaha kuliner kebab dirintisnya mulai dari nol.

“Saya buka bisnis kebab di Jawa Timur pada tahun 2003 dengan modal Rp 4 juta,” ungkap Hendy.

Hendy menuturkan, banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi selama merintis usahanya tersebut.

“Karena kita jualan di tempat umum, kita sempat dikejar-kejar petugas Satpol PP, ” katanya.

Bagi Hendy, tantangan yang dihadapinya bukan membuat dirinya menyerah. Justru membuat dia semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Akhirnya berkat kerja keras serta pantang menyerah, Hendy mampu melewati rintangan tersebut. Dari yang semula cuma satu, dua, sepuluh, gerai, kini gerainya sudah mencapai ratusan.

“Alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sekarang,” terangnya.

Hendy menuturkan, gerai kebabnya yang terdapat di area Indomaret dan Alfamart, sudah tersebar di banyak wilayah Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, Hendy pun merambah bisnis lain. Hendy kini juga tengah mengembangkan bisnis kafe dan resto.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengapresiasi kegiatan pelatihan wirausaha kepada pemuda yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kebetulan komisi yang saya bidangi (Komisi X) membidangi masalah pemuda. Jadi kita sangat konsen dengan masalah kepemudaan,” tandasnya.

Dia melihat kalangan generasi muda (Gen-Z) memang harus terus dibina dalam mengembangkan wirausaha.

“Apalagi kita menuju Indonesia Emas (2045), pemberdayaan pemuda harus terus dimaksimalkan,” imbuhnya.

Himmatul menyatakan bahwa untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh dan visioner senantiasa dibutuhkan dukungan asupan makanan yang bergizi.

“Ini sesuai dengan program pemerintahan (Presiden) Pak Prabowo dan (Wakil Presiden) Gibran yang memprioritaskan pada gizi anak,” tukasnya.

Dengan gizi yang baik, tambahnya, akan menumbuhkan pola pikir yang maju, dan pada akhirnya dapat mengembangkan usaha dengan baik pula.

Himmatul kemudian mengutip pernyataan seorang pakar yang menyatakan bahwa banyak generasi gen-z yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena berbagai faktor.

Beberapa faktor tersebut, ujar Himmatul, seperti kurangnya inovasi, kurangnya semangat, komunikasi yang kurang baik, kesulitan menerima feedback, dan lain-lain.

Politisi Partai Gerindra itu pun berharap hal yang diungkap pakar tersebut bisa diatasi para generasi pemuda sekarang atau gen-z.

Lebih lanjut Himmatul juga mengungkapkan resep berwirausaha yaitu ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

“Dengan ATM kita akan mengetahui sejauh mana usaha yang kita lakukan,” bebernya.

Terkait kegagalan dalam berusaha, dia menyatakan, itu hal lumrah dalam berusaha.

“Kegagalan biasa terjadi. Yang terpenting, kita nggak boleh menyerah,” pungkasnya.(*/Anton)

Categories
Ekonomi Polhukam

DPR RI Dorong Pemerintah Sisir Ulang Komponen Haji Agar Tekan Biaya

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII DPR RI berhasil menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Namun, meskipun telah ditetapkan, DPR RI tetap mendorong pemerintah untuk menyisir ulang komponen haji demi efisiensi biaya.

Adapun biaya rata-rata per jemaah Rp 56.046.172 atau sebesar 60 persen yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa.

Anggota Panja BPIH 2024 DPR RI Wisnu Wijaya menegaskan bahwa biaya haji masih perlu banyak efisiensi. Sebab, dia melihat masih banyak komponen biaya yang bisa ditekan, dari mulai tiket pesawat hingga gathering.

“Kita masih perlu banyak efisiensi. Efisiensi dalam apa? Dalam ticketing pesawat, gathering, masyair, masa tunggu. Jadi dari komponen itu masih banyak yang diefisienkan. Jadi tidak perlu bicara inflasi,” kata Wisnu saat dihubungi, Senin (11/12/2023).

Dia mengungkap salah satu kerugian yang ditanggung jemaah adalah tiket pesawat. Tiket pesawat yang kosong terkadang dibebankan kepada jemaah.

“Ini penyelenggara menanggung empat kali trip. Ketika dua kali pesawat kosong, itu ditanggung oleh jemaah. Dan ini sebenarnya kurang sesuai dengan kaidah prinsip syariah. Jangan ketika pesawat kosong dibebankan juga ke jemaah,” katanya.

Dia pun mendorong agar pemerintah membuka secara transparan tender maskapai penerbangan ini. Dia berharap pemerintah memiliki niat untuk memberikan manfaat kepada para jemaah haji.

“Saya minta dibuka semua tender seluas-luasnya. Dan dibuka maskapai yang sanggup membawa jemaah haji kita,” ungkapnya.

“Niat bagaimana kita memberikan manfaat kepada para jemaah,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu penyelenggara haji dan umrah, A. Sadat Kadar Usman. Ia mengatakan semestinya biaya haji untuk jemaah dibuat menjadi lebih ringan. Meskipun dia menyadari bahwa memang ada kenaikan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Kalau kita lihat dari segi haji pemerintah, sebaiknya ya memang dipermudah dan diperingan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun ada kenaikan dari pemerintah Saudi, harus dikaji lagi. Jadi tidak serta merta menaikkan biaya haji,” kata Usman saat dihubungi, Jumat (8/12/2023).

Meskipun begitu, dia mengatakan ideal biaya haji berada di bawah Rp 50 juta. Sebab, dia melihat masih banyak jemaah yang kemampuan membayarnya di angka tersebut.

“Idealnya itu seharusnya di bawah Rp 50 juta ya. Ya rangenya di antaranya di antara Rp 35-Rp 50 juta. Karena saya berpikir banyak antara Rp 26-Rp 30 juta itu masih banyak yang mampu,” katanya.

Sedangkan terkait persiapan haji, dia juga mengapresiasi pemerintah. Sebab pelayanan haji saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, dia melihat kendala itu memang berasal dari pihak vendor di Arab Saudi.

“Dari segi pemerintah ya sudah bagus untuk menyiapkan itu. Kendalanya itu dari Saudi-nya sendiri. Saya lihat dari tahun ke tahun lebih baik,” ungkapnya.

“Lebih diperhatikan lagi dari segi bus, tendanya,” sambungnya.

Sementara itu, pemerhati haji, Fadhli Arsil menilai penekanan biaya haji ini memang perlu dilakukan. Sebab, saat ini kondisi perekonomian masyarakat memang sedang tidak baik. Hal inilah yang perlu dipikirkan.

“Dalam kondisi saat ini, perekonomian, daya beli lebih turun dari sebelumnya. Saya pikir harus memperhatikan ini. Agar pemerintah selaku penyelenggara haji bisa memikirkan ini agar semua jemaah bisa berangkat,” katanya.

Dia mengungkap data soal jemaah yang tidak bisa melunasi ongkos haji. Akibatnya, para jemaah ini tidak bisa melanjutkan untuk bisa berangkat haji.

“Saya melihat ada data dari penyelenggara haji itu ada sekitar 15% yang tidak bisa melunasi ONH, sehingga mereka tidak bisa berangkat haji,” ungkapnya.

Lantas terkait upaya DPR menekan biaya haji, ia juga mengapresiasi. Namun, dia berharap DPR bisa maksimal lagi dalam menimbang biaya haji dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

“Harusnya sih bisa lebih maksimal lagi. Ini melihat kondisi hari ini, DPR itu bukan soal kebutuhan saja. Tapi juga menimbang kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Atau bisa disubtitusi untuk memfasilitasi jemaah haji ini,” pungkasnya.(*)

Categories
Megapolitan Polhukam

Kinerja DPR RI Dalam Sosialisasi Pemilu Dinilai Sudah Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Di akhir masa kerjanya, DPR RI terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. DPR dinilai telah melakukan sosialisasi yang baik terkait proses tahapan pemilu.

DPR telah melakukan kolaborasi dengan Bawaslu RI demi melakukan sosialisasi pemilu di daerah-daerah. Selain itu, DPR juga telah menyiapkan perangkat aturan untuk mengawal legitimasi pemilu ini.

Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Davis Roganda Parlindungan mengatakan bahwa pemilu kerap kali disertai dengan masalah. Di sinilah peran DPR dalam mengawal dan menyiapkan pemilu begitu krusial.

“Kalau kita lihat pemilu ini dari sebelum-sebelumnya, selalu menimbulkan masalah baik di tingkat penyelenggara maupun di masyarakat sendiri. Apalagi di 2019, polarisasinya terasa. Nah, tugas DPR ini jadi sangat penting dan krusial. Karena pemilu itu harus dijaga,” kata Davis, belum lama ini.

Dia juga menilai peran DPR sudah cukup baik. Menurutnya, DPR telah melakukan banyak hal, dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait pemilu.

“Sejauh ini, di tahun politik ini peran DPR cukup baik ya. Artinya dari tingkat sosialisasi, penataan hingga penyusunan regulasi terkait itu. Tapi yang paling penting kredibilitas dan legitimasi itu yang harus dijaga,” tuturnya.

Dia pun mendorong agar DPR terus melakukan pengawasan. Ada fase-fase persiapan pemilu yang perlu diawasi.

“Tentunya fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap para penyelenggara pemilu itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Sejauh ini masih aman. Nah di fase-fase persiapan ini yang perlu diawasi,” jelasnya.

Selain itu, DPR juga harus berhadapan dengan sejumlah tantangan. Ia mengingatkan agar kredibilitas dan legitimasi dalam pemilu dijaga dengan baik.

“Tantangannya saya kira yang akan dihadapi DPR ya ada beberapa masalah klasik. Kalau saya lihat saat ini masyarakat kita lebih dewasa secara politik. Dan saya yakin ketika kredibilitas dan legitimasi itu baik, ya sehat sistemnya,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh mahasiswa dari Jakarta, Mufid. Mufid menilai DPR sudah cukup adaptif dalam melakukan sosialisasi pemilu di kalangan anak muda.

“Adaptif. Kenapa adaptif? Karena perkembangannya, lebih turun ke anak muda. Ngasih pendidikan ke anak muda. Jadi kita tahu unsur politik itu kayak gini. Ternyata tidak cuma orangtua saja, tapi anak muda juga dilibatkan,” katanya.

“Apa yang kita sampaikan lebih didengar. Seperti misalnya interaksi kita di media sosial,” sambungnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Irfan juga mengapresiasi kinerja DPR dalam persiapan pemilu ini. DPR dinilai sudah bekerja maksimal. Hal ini tampak dari masyarakat yang telah dibekali aturan terkait pemilu.

“Memang sudah maksimal. Karena targetnya Februari 2024 ini kan sudah dilakukan pemilu. Kalau perundang-undangan, itu DPR sudah bekerja maksimal. Jadi masyarakat sudah dibekali dengan aturan,” tandasnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

DPR RI Tekan Biaya Jemaah Haji 2024, Penyelenggara Haji Beri Apresiasi

Koran Jurnal, Jakarta – DPR RI telah ikut membantu proses penekanan biaya haji untuk jemaah di tahun 2024. Upaya DPR ini mendapat apresiasi dari penyelenggara haji.

Sebagaimana diketahui, Komisi VIII DPR RI secara resmi berhasil menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji. Dengan rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172, atau sebesar 60 persen yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa.

Adapun, saran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H atau 2024, per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 93.410.286,07 antara lain yaitu biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114.

Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat menyepakati asumsi dasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Upaya penekanan biaya haji ini diapresiasi oleh salah satu penyelenggara haji dan umrah, A. Sadat Kadar Usman. Usman mengatakan bahwa memang semestinya biaya haji untuk jemaah itu dibuat menjadi lebih ringan. Meskipun dia menyadari bahwa memang ada kenaikan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Kalau kita lihat dari segi haji pemerintah, sebaiknya ya memang dipermudah dan diperingan untuk masyarakat Indonesia. Walaupun ada kenaikan dari pemerintah Saudi, harus dikaji lagi. Jadi tidak serta-merta menaikkan biaya haji,” kata Usman saat dihubungi, baru-baru ini.

Meskipun begitu, dia mengatakan ideal biaya haji berada di bawah Rp juta. Sebab, dia melihat masih banyak jemaah yang kemampuan membayarnya di angka tersebut.

“Idealnya itu seharusnya di bawah Rp 50 juta ya. Ya range-nya di antaranya di antara Rp 35-Rp 50 juta. Karena saya berpikir banyak antara Rp 26-Rp 30 juta itu masih banyak yang mampu,” katanya.

Sedangkan terkait persiapan haji, dia juga mengapresiasi pemerintah. Sebab pelayanan haji saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, dia melihat kendala itu memang berasal dari pihak vendor di Arab Saudi.

“Dari segi pemerintah ya sudah bagus untuk menyiapkan itu. Kendalanya itu dari Saudi-nya sendiri. Saya lihat dari tahun ke tahun lebih baik,” ungkapnya.

“Lebih diperhatikan lagi dari segi bus, tendanya,” sambungnya.

Dia mengatakan sejak awal mestinya biaya haji dihitung ulang. Hal ini mengingat ada beberapa variabel biaya haji yang masih bisa ditekan lagi. Namun, dia mengapresiasi kinerja DPR dalam menekan biaya ini.

“Dari awal saya bilang harusnya dihitung ulang. Supaya ada variabel-variabel yang bisa ditekan lagi. Dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan juga. Sebenarnya dari DPR sendiri sudah melihat dan berusaha menekan sampai keluar angka yang ada sekarang,” jelasnya.

Senada, apresiasi juga disampaikan oleh Solahudin (65) yang merupakan calon jamaah haji 2024. Dia merupakan jemaah haji yang sudah mendaftar sejak Desember 2012. Saat itu, dia menyetor uang sebesar Rp 25,5 juta.

“Awalnya Rp 105 juta dari Kemenag sebelum di DPR. Tapi setelah di DPR turun menjadi Rp 94 juta. Terus akhirnya jadi Rp 56 juta,” kata Solahudin.

Dia menilai biaya haji ini memang masih besar nilainya. Namun, menurutnya, hal ini kembali kepada jemaah itu sendiri.

“Kalau dari nilainya memang cukup besar. Tapi semua itu kembali kepada jemaah. Apalagi kan sifat hukumnya haji itu nggak wajib mutlak,” katanya.

Dia pun berharap pelayanan haji tahun depan menjadi lebih baik. Dia ingin jemaah haji diperhatikan dengan sangat baik.

“Sekarang ini kan beda dengan tahun ’80-an. Kalau dulu kan pendaftaran sekali setahun. Nah sekarang ini pendaftarannya dibuka terus. Harapan dari saya pribadi, karena pertama menunggu lama dan biayanya lumayan mahal. Kita berharap benar-benar diperhatikan, maksimal ibadahnya,” tuturnya.

Sementara itu, pemerhati haji, Fadhli Arsil menilai penekanan biaya haji ini memang perlu dilakukan. Sebab, saat ini kondisi perekonomian masyarakat memang sedang tidak baik. Hal inilah yang perlu dipikirkan.

“Dalam kondisi saat ini, perekonomian, daya beli lebih turun dari sebelumnya. Saya pikir harus memperhatikan ini. Agar pemerintah selaku penyelenggara haji bisa memikirkan ini agar semua jemaah bisa berangkat,” katanya.

Dia mengungkap data soal jemaah yang tidak bisa melunasi ongkos haji. Akibatnya, para jemaah ini tidak bisa melanjutkan untuk bisa berangkat haji.

“Saya melihat ada data dari penyelenggara haji itu ada sekitar 15% yang tidak bisa melunasi ONH, sehingga mereka tidak bisa berangkat haji,” ungkapnya.

Dia juga mengungkit soal masalah-masalah yang terjadi pada jemaah haji 2023. Dia berharap dengan naiknya biaya haji, masalah-masalah seperti itu bisa diatasi.

Lantas terkait upaya DPR menekan biaya haji, ia juga mengapresiasi. Namun, dia berharap DPR bisa maksimal lagi dalam menimbang biaya haji dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

“Harusnya sih bisa lebih maksimal lagi. Ini melihat kondisi hari ini, DPR itu bukan soal kebutuhan saja. Tapi juga menimbang kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Atau bisa disubtitusi untuk memfasilitasi jemaah haji ini,” pungkasnya.(*)

Categories
Polhukam

Berani Awasi Kasus-kasus Besar, Kinerja DPR RI Periode 2019-2024 Dipuji

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah catatan mewarnai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Salah catatan tersebut yakni fungsi pengawasan.

Ada banyak peristiwa penting yang terjadi sejak empat tahun terakhir. Bahkan, pada 2020 DPR RI sudah harus berjibaku dengan masalah pandemi COVID-19 yang mengguncang Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dr. Dedi Kurnia Syah melihat posisi DPR dalam menjalankan kinerjanya ini cukup dilematis. Apalagi jika batasannya adalah tahun ini.

“Saya kira memang cukup dilematis kalau batasannya adalah tahun 2023, tapi kalau jangkauan yang mungkin bisa diperpanjang misalnya sejak awal 2019, mungkin ada beberapa hal yang memang cukup menarik,” kata Dedi kepada wartawan, belum lama ini.

Dedi mengatakan bahwa DPR sudah menghadapi sejumlah masalah besar sejak awal pelantikan. Salah satunya yakni saat Indonesia diguncang pandemi. DPR harus ikut mengawasi kebijakan-kebijakan sosial yang terkait rakyat.

“Misalnya saja ketika memasuki periode pertama di tahun pertama DPR sudah menghadapi namanya pandemi kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pandemi itu muncul kemudian termasuk memudahkan membantu masyarakat sosial,” katanya.

Kendati demikian, Dedi melihat pengawasan DPR terhadap beberapa kebijakan pemerintah masih kurang maksimal. Salah satunya terkait program food estate Menhan.

“Kalau kita mau bicara tentang pengawasannya kurang maksimum. Kan berarti minimal ada gitu ya. Tetapi saya kira lebih lebih terlihat bahwa DPR tidak melakukan pengawasan sama sekali. Contoh kecil saja contoh kecil saja berkaitan dengan bagaimana pemerintah melaksanakan program-programnya yang dirasa gagal itu. Itu tetap saja tidak ada persoalan yang baru-baru ini ramai misalnya tentang food estate,” tuturnya.

Namun, pandangan lain disampaikan oleh pengamat sosial, Dr Salman M.Si. Salman menilai DPR telah melakukan banyak dukungan terhadap pengawasan masalah-masalah besar. Seperti misalnya kasus Ferdy Sambo yang begitu mengguncang masyarakat Indonesia.

Menurutnya, DPR berani memberikan dukungan terhadap kasus-kasus yang menimpa pejabat dengan pangkat tinggi. Dia sangat mengapresiasi kinerja DPR ini.

“Kemudian kasus Sambo dan kemudian supporting yang dilakukan oleh DPR khususnya di Komisi III, ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Yang selama ini, mungkin, kalau yang menimpa pejabat yang pangkatnya tinggi seperti Teddy Minahasa dan Sambo, mungkin akan tertutupi. Tapi di periode ini khususnya di periode tiga ini saya sangat mengapresiasi,” kata Salman.

Selain itu, dia juga mengapresiasi pengawasan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan para ASN Kementerian Keuangan. Dia memberikan acungan jempol untuk dukungan DPR terhadap kasus-kasus ini. Misalnya seperti kasus Rafael Alun hingga para ASN di daerah.

“Termasuk kasus Rafael Alun. Bahkan bukan cuma Rafael Alun. Misalnya ada kasus pegawai Kementerian Keuangan di Yogyakarta dan di Makassar. Menarik ini supporting dari DPR periode ini. Saya mengacungi jempol atas apa yang dilakukan oleh mereka,” ujarnya.(*)

Categories
Polhukam

Jelang Akhir Masa Bakti, Kinerja Legislasi DPR Tuai Apresiasi

Koran Jurnal, Jakarta – Masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 akan berakhir di tahun depan. Kinerja DPR periode ini menuai apresiasi karena telah menghasilkan produk legislasi berkualitas.

Kendati demikian, masih ada sejumlah aspek yang menjadi catatan. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) penting di periode ini memang masih ada yang belum disahkan.

Misalnya seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ironisnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mulus proses pengesahannya justru mendapat sorotan karena pasal-pasal kontroversialnya.

Namun, terlepas dari itu semua, DPR periode ini telah melahirkan 70 UU. Beberapa di antaranya bahkan dianggap sebagai UU yang cukup revolusioner. Salah satunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sejumlah pengamat pun mengapresiasi kinerja DPR ini.

Salah satunya pengamat sosial, Dr Salman M.Si. Ia menilai bahwa kinerja DPR dalam menghasilkan produk-produk UU perlu diapresiasi. Meskipun masih ada RUU krusial yang belum disahkan.

“RUU IKN kemudian tentan ASN, itu yang menurut saya krusial ya yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan tidak selesaikan akan menjadi problem,” katanya kepada wartawan, Jum’at (8/12/2023) kemarin.

Dia memang melihat bahwa dari segi kuantitas, produk legislasi memang berkurang. Namun, dari yang sedikit itu ada UU yang berkualitas. DPR dinilai lebih fokus pada kualitas UU.

“Kuantitasnya memang berkurang. Contoh dari prolegnas prioritas itu ada sekitar 20an, tapi yang terealisasi hanya beberapa saja. Tapi dalam prespektif ini saya melihat mungkin yang diuber oleh Baleg DPR itu mungkin mereka lebih fokus kepada kualitas dari UU itu sendiri,” tuturnya.

Salman juga mengatakan bahwa DPR cukup akomodatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri bahwa memang ada UU yang cukup mendapat sorotan.

“Sejauh ini cukup menampung ya aspirasi. Walaupun ada beberapa hal misalnya terkait UU KPK. Itu menjadi sorotan dari aktivis antikorupsi. Tapi menurut saya itu pilihan yang harus dipilih dari pilihan-pilihan yang ada,” jelasnya.

Apresiasi ini juga disampaikan oleh Mediator Mandiri Korban Kekerasan Seksual, Agustrijanto. Dia mengatakan bahwa usaha DPR dalam mengesahkan UU TPKS patut dihargai.

“Namanya hasil usaha harus dihargai ya. DPR sudah mengusahakan ini harus dihargai. DPR juga nggak kerja sendiri. Intinya ada niat baik dan itikad baik,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa UU selalu bermasalah dalam penegakannya. Ada pasal-pasal yang kadang menjadi permainan politis.

Namun, Agustrijanto mengatakan bahwa UU TPKS ini termasuk UU yang cukup mengakomodasi permasalahan di lapangan. Utamanya bagi para korban kekerasan seksual. Namun, kekurangan UU ini belum cukup terlihat karena baru satu tahun disahkan.

“Kalau ditanya cukup akomodatif? Ya cukup akomodatif. Artinya ketika sudah disahkan, ya harus dilaksanakan. Apakah ada kekurangan? Ini kan 2022. Ini baru satu tahun. Jadi kita tidak bisa bilang ini bagus sekali di lapangan,” katanya.

Selain, apresiasi, kinerja DPR juga mendapat beberapa catatan. Salah satunya terkait UU kontroversial.

Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dr. Dedi Kurnia Syah mencontohkannya dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Dia menyoroti independensi DPR kala pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

“Pemerintah mengajukan baru dan kemudian muncullah perppu cipta kerja itu artinya ini menunjukkan bahwa DPR dari sisi kinerja terkesan tidak independen terkesan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang mau mereka kerjakan,” katanya.

Dia pun mengatakan bahwa kinerja DPR secara mudah bisa dilihat juga dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

“Kalau ditanya soal kepuasan yang paling yang paling realistis bagi DPR adalah dilihat kepuasan terhadap pemerintah sambil kepuasan terhadap pemerintahnya baik berarti pekerjaan di DPR,” ungkapnya.(*)

Categories
TNI

Pangkoopsud I Marsda TNI Bambang Gunarto Courtesy Call ke DPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I Marsda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., melaksanakan Courtesy Call (Kunjungan Kehormatan) ke Kantor Sekjen DPR RI, Senayan – Jakarta, yang diterima langsung oleh Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI) Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. Bertempat di Kantor Sekjen DPR RI, Kamis (14/9/2023).

Pada saat kunjungan Pangkoopsud I tersebut Sekjen DPR RI menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Satgasud selama Pengamanan KTT Asean ke-43, “Terimakasih ke jajaran Satgasud bahwa pengamanan KTT Asean ke-43 berjalan dengan aman dan lancar” ujar Sekjen DPR RI saat memberikan cindera mata kepada Pangkoopsud I.

Senada dengan Sekjen DPR RI, Pangkoopsud I menyampaikan apresiasinya kepada DPR RI, “Terimakasih atas dukungan selama kami melaksanakan pengamanan sebagai Satuan Tugas Udara (Satgasud) di DPR RI, sehingga pelaksanaan Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Asean ke-43 berjalan dengan aman, lancar dan sukses tanpa ada halangan apapun” ujar Pangkoopsud I.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi DPR RI, Kepala Biro Umum DPR RI, Asops Kaskoopsud I Kolonel Pnb Sidik Setiyono, S.E., M.Han., serta Dandenma Koopsud I Letkol Kal Alexander Maspanator, S.M., M.M.(pen)