Tag: Polri

Categories
Megapolitan

Jenderal Suyudi Ario Seto Resmi Jabat Kapolri dan Komjen Wisnu Hadiningrat sebagai Wakapolri

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Wakil Kapolri resmi berganti, kini Jenderal Suyudi Ario Seto menjabat sebagai Kapolri menggantikan pejabat sebelumnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri dijabat oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Wisnu Hadiningrat, yang sebelumnya Komjen Dedi Prasetyo.

Melansir laman resmi presidenri.go.id, Presiden RI Prabowo Subianto melantik serta menaikkan pangkat Suyudi Ario Seto satu tingkat lebih tinggi dari Komisaris Jenderal (Komjen) menjadi Jenderal Polisi. Pelantikan tersebut digelar di Komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan 97/POLRI Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026.

Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta, 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.

Secara bersamaan, Presiden RI Prabowo Subianto juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Wahyu Hadiningrat lahir di Bandung, 4 Juni 1970. Wahyu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Sebelumnya, Wahyu menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena Kapolri).

Momen pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan seraya diikuti oleh kedua pejabat yang dilantik.

Acara pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara dan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.(red)

Categories
Polhukam

Pimpinan Lembaga Negara, TNI dan Polri Perkuat Kebersamaan Tugas Negara

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU. Kapolri didampingi Kabaintelkam Polri dan Kabareskrim Polri.

Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja yang selama ini terbangun dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Interaksi antarpimpinan menjadi penting untuk menjaga keterhubungan dan keselarasan dalam merespons berbagai kepentingan strategis nasional.

Dalam menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis, keterpaduan antarunsur negara dibutuhkan agar pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Hubungan kelembagaan yang kuat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan nasional.

Bagi Polri, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama yang semakin efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kepentingan bangsa serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi setiap tantangan bangsa. Dengan komunikasi yang terpelihara dan kerja sama yang semakin erat, seluruh unsur negara diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaik serta menghadirkan manfaat yang nyata, sehingga kehadiran negara semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.(***)

Categories
Megapolitan

Polri Pastikan Situasi Keamanan Sentra Ekonomi Nasional Tetap Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik.

“Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data DORS, situasi keamanan secara umum berada dalam kondisi terkendali dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

“Data yang kami peroleh melalui DORS menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini masih terkendali. Tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan secara nasional. Seluruh personel di lapangan juga terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal,” kata Johnny.

Menurutnya, peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan aset, dan kelancaran operasional perusahaan.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Pengalaman dari berbagai peristiwa pada masa lalu menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap potensi gangguan akan ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga,” ujarnya.

Polri menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kesiapan personel, dukungan teknologi, serta koordinasi yang terus diperkuat dengan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Polri akan terus bekerja untuk menjaga keamanan dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” tutup Johnny.(***)

Categories
Megapolitan

Polri dan Kemnaker Selesaikan Perselisihan PHK 134 Pekerja PT Amos Indah Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Desk Ketenagakerjaan Polri bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Amos Indah Indonesia dengan 134 mantan pekerjanya. Penyelesaian tersebut menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan total nilai mencapai Rp12,7 miliar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si. mengatakan, penyelesaian perkara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri bersama pihak perusahaan dan serikat pekerja.

“Alhamdulillah, dalam dua sampai tiga minggu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Desk Ketenagakerjaan bersama dengan manajemen perusahaan PT AMOS dan serikat pekerjanya duduk sama-sama dan menyepakati apa yang menjadi tuntutan serikat pekerja,” ujar Afriansyah dalam Doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Afriansyah menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari PHK terhadap 134 pekerja pada Maret 2026. Para pekerja kemudian mempersoalkan PHK tersebut dan menuntut pembayaran hak-hak mereka sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku.

Perselisihan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses mediasi yang melibatkan Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri. Setelah melalui sejumlah proses perundingan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati penyelesaian berupa pembayaran pesangon kepada 134 pekerja yang terkena PHK.

“Jadi, 134 selesai, PHK tetap terjadi, dan mereka diberikan Rp12,7 miliar nilainya untuk 134 orang, dengan variasi sesuai dengan masa kerjanya masing-masing,” kata Afriansyah.

Ia menambahkan, seluruh kompensasi sebesar Rp12,7 miliar tersebut telah dibayarkan oleh pihak perusahaan dan didistribusikan kepada 134 pekerja sesuai kesepakatan.

Afriansyah mengapresiasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang turut mengawal proses penyelesaian perselisihan tersebut secara arif dan bijaksana.

“Kami betul-betul terbantu oleh Desk Ketenagakerjaan ini karena teman-teman dari Polri betul-betul mengawal secara arif dan bijaksana, dan manajemen pun bersepakat untuk memberikan pesangon yang dituntut oleh pekerja tadi,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya industri yang tersebar di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga iklim investasi dan hubungan industrial tetap kondusif.

Sementara itu, Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. mengatakan, penyelesaian perselisihan PT Amos Indah Indonesia merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Akhirnya, sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kapolri, kami harus menyelesaikan tugas ini dalam satu bulan. Atas kerja sama dan kolaborasi yang ada antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta kami dari Desk Ketenagakerjaan Polri, pihak PT AMOS Indah Indonesia sendiri, dan rekan-rekan pekerja ex-PT AMOS, tercapailah kesepakatan,” ujar Irhamni.

Irhamni menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan solusi yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Para pekerja mendapatkan hak berupa kompensasi PHK, sementara perusahaan memperoleh kepastian dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial.

“Kesepakatan ini menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak, baik pengusaha ataupun rekan-rekan pekerja,” katanya.

Menurut Irhamni, Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Intinya yang penting bagi kami di Desk Ketenagakerjaan Polri adalah menjamin ataupun mengawal hak-hak rekan-rekan buruh ini bisa dijamin. Kalau memang mendapatkan pesangon, ya harus diberikan oleh para pengusaha,” tegasnya.

Irhamni menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polri telah hadir mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian awal bagi persoalan hubungan industrial melalui dialog dan mediasi, sehingga permasalahan tidak selalu berujung pada aksi demonstrasi.

“Dengan keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dari Mabes Polri sampai Polres, harapannya bisa mereduksi. Setidaknya kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada terkait hubungan industrial, bisa dilaporkan kepada kami, baik di Mabes Polri, di Polda, ataupun di Polres,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian melalui mediasi juga diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan baru yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan perekonomian nasional.

“Sehingga tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan orasi di muka umum ataupun demonstrasi, tetapi cukup kami mediasi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diakomodasi, kedua belah pihak kami hadirkan,” ujar Irhamni.

Di sisi lain, Wamenaker Afriansyah menegaskan bahwa PHK dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, setiap perusahaan yang melakukan PHK harus tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku serta memenuhi hak-hak pekerja.

“PHK ini tidak bisa dihindarkan, tetapi kita tidak akan melakukan PHK kalau memang tidak terpaksa betul. PHK ini juga harus sesuai prosedur, harus sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita,” tuturnya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak PHK, salah satunya melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Kemnaker, kata dia, telah menyiapkan kapasitas pelatihan bagi sekitar 50 ribu orang pada 2026.

Afriansyah juga mengimbau serikat pekerja mengedepankan mekanisme dialog dan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

“Demonstrasi itu dilakukan kalau memang ada kebuntuan. Kalau memang belum ada kebuntuan, mediasi harus dilakukan secara bipartit, tripartit, dan tentunya juga bisa melapor kepada kami, juga bisa melapor juga kepada teman-teman Polri,” katanya.

Dengan penyelesaian perkara PT Amos Indah Indonesia tersebut, Desk Ketenagakerjaan Polri bersama Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.(***)

Categories
Pendidikan Polisi

UNISSULA Luncurkan Pusat Studi Kepolisian, Begini Kata Wakapolri

Koran Jurnal, Semarang – Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik. Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara.

“Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya – polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif.”

Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri.

“Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.

Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.

Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik. Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan.

“Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas. Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun). Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset. Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.(hum)

Categories
Uncategorized

Polri Disebut Turut Selamatkan Arah Reformasi Indonesia

Polri pimpinan apel di halaman DPR/MPR RI.(foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Jakarta – Salah satu peristiwa penting yang patut diketahui oleh masyarakat Indonesia di awal era Reformasi (1998), adalah saat terjadinya Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001. Mengapa? Karena saat itu, Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat mengeluarkan Dekret Presiden yang ingin membubarkan Parlemen atau DPR.

Namun karena tidak didukung oleh mayoritas anggota DPR serta Polri dan TNI, Dekret Presiden tersebut langsung digagalkan atau dicabut mandat Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.
Pihak yang harus bekerja ekstra keras saat sebelum dan setelah terbitnya Dekret Presiden adalah Polri dan TNI.

 

Mengapa Polri? Inilah yang dikupas dalam buku berjudul “Menyelamatkan Reformasi: Polri Diantara Dekret Presiden dan Sidang Istimewa MPR 2001”, ditulis oleh Hesma Eryani, M. Abriyanto dan Budi Sanjaya.

Buku setebal 219 halaman yang diluncurkan di Gedung DPR/MPR ini pada awal Agustus lalu, digagas oleh para purnawirawan Polri lalu didukung penuh oleh Komjen Pol (Purn) Syahroedin ZP SH yang saat peristiwa Dekret Presiden Juli 2001 menjabat sebagai Deputi Operasi Kapolri. Syahroedin ZP pula yang bertindak sebagai Inspektur Upacara saat Apel bersama anggota DPR/MPR di komplek Parlemen jelang Dekrit Presiden.

Konflik yang berkepanjangan antara Presiden dan DPR saat itu, membuat Presiden membutuhkan dukungan penuh dari Polri dan TNI. Caranya, Kapolri dan Panglima TNI harus yang menuruti kehendak Presiden.

Yang terjadi di lapangan tidak demikian. Kapolri ketika itu dijabat oleh Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro, dimana sejak awal kepemimpinannya, sering berseberangan dengan kebijakan Presiden. Itu sebabnya, Presiden mempersiapkan pergantian Kapolri dan menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Chaerudin Ismail untuk menggantikan Bimantoro.

Yang menjadi menarik, Bimantoro tidak bersedia digantikan. Dengan alasan, ia mematuhi aturan yang ada, dan hanya ingin digantikan apalagi dapat persetujuan DPR, sesuai aturan yang berlaku ketika itu. Tarik-menarik inilah yang membuat tekad Presiden memaksakan kehendaknya dan tetap melantik Chaerudin Ismail sebagai Kapolri.

Di sinilah masalah memanas, karena ada “Kapolri Kembar”. Ini bukan pilihan yang udah bagi Polri, tapi inilah jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan masa depan reformasi. Pilihan ini membuktikan bahwa Polri tetap solid dan tegar berdiri untuk bangsa Indonesia.

Polri menolak untuk dipecah belah dan dijadikan alat penguasa. Buku ini mencoba merekam detik-detik menegangkan saat terbitnya Dekret Presiden, yang kemudian disusul dengan digelarnya Sidang Istimewa MPR 2001, langsung dari pengakuan para pelaku sejarah di dalamnya.(**)

Categories
Polhukam

Ribuan Driver Ojol Deklarasi Siap Jadi Mitra Polri, Dukung Wujudkan Kamtibmas Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online.

“Alhamdulillah hari ini disatu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hari ini teman-teman komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain. Bentuknya adalah Apel Ojol Jaga Kamtibmas. Dengan mengusung tema Jaga Jakarta Bersama Polda Metro Jaya,” kata Sigit.

Sigit menegaskan, kegiatan apel ojol ini merupakan sinergisitas yang sudah terjalin sejak lama antara kepolisian dengan para komunitas driver ojek online dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara
Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, peran ojek online tentunya akan sangat penting bagi Polri dalam rangka bekerja sama terkait upaya-upaya pencegahan terjadinya aksi kriminalitas maupun kejahatan, khususnya di jalanan.

“Antara lain memberikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa kejahatan, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, yang ada di lapangan yang perlu diinformasikan kepada kepolisian,” ucap Sigit.

Dengan begitu, kata Sigit, kepolisian bisa melakukan langkah dan respons terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut Sigit, hal itu tentunya bentuk kemitraan yang sangat strategis sebagai bagian dari Community Policing yang terus dikembangkan.

“Ke depan kami juga ingin melakukan kerjasama dengan teman-teman aplikator untuk menambah ruang di aplikator untuk juga membantu memberikan teman-teman dari komunitas ojol bisa mendapatkan ruang pengaduan ataupun ruang laporan yang terkoneksi dengan Kepolisian. Sehingga hal ini juga tentu akan bisa membantu memberikan respons cepat,” papar Sigit.

Sigit meyakini bahwa, dengan kekuatan komunitas ojol yang ada di mana-mana, hal itu akan sangat membantu kepolisian dalam menciptakan stabilitas kamtibmas dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.

“Dan pemerintah tentunya juga terus memperhatikan dan terus mendorong agar apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Ojol ini bisa mendukung utamanya dalam bentuk-bentuk regulasi, dalam bentuk program-program yang mendukung masyarakat ataupun komunitas Ojol. Salam satu aspal,” tutup Sigit.(*)

Categories
Daerah

Polri Gelar Lomba Mewarnai dan Melukis HUT Bhayangkara ke-79 di Tebet Eco Park, Diikuti 160 Peserta

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 160 peserta lomba mewarnai dan melukis dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 memperebutkan juara. Acara tersebut diselenggarakan hari ini di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko membuka acara tersebut mewakili Kadivhumas Polri.

“Kegiatan ini sebagai wujud Polri Untuk Masyarakat dan wadah aspirasi masyarakat untuk memberikan saran khususnya anak-anak lebih mengenal tugas Polisi,” jelasnya di lokasi, Minggu (29/6/2025).

Ia merinci, 160 peserta itu terdiri dari 98 peserta lomba mewarnai. Peserta di antaranya 26 jenjang TK, empat murid TK Difabel, 49 murid SD, dan 19 murid SD difabel.

Kemudian untuk lomba melukis, yakni terdapat 62 peserta. Jika dirinci, 14 jenjang SMP dan 48 anak difabel.

Diketahui, lomba ini mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat” dengan Sub Tema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, Polisi adalah Pahlawan. Lomba ini tidak dipungut biaya, bahkan peserta disiapkan perlengkapan mewarnai, seperti Meja lipat, Crayon, sketsa gambar, dan Goody bag untuk kategori mewarnai.

Sedangkan untuk lomba melukis, terdapat kategori SMP dan Difabel. Peserta Melukis juga disiapkan perlengkapan melukis seperti kuas, cat akrilik, kanvas UK 80×80 cm, palet lukis, ember air, dan Goody bag.(**)

Categories
Megapolitan

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho Pantau Kondisi Lalin Tol Trans Jawa di Masa Long Weekend dan Libur Waisak 2025

Koran Jurnal, Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memantau kondisi lalu lintas di tol Trans Jawa saat masa long weekend dan libur perayaan hari raya Waisak 2025.

“Pagi ini sengaja saya hadir di sepanjang Trans Jawa, khususnya tol dalam rangka memantau kondisi lalu lintas di jalan tol. Saya ingin membuktikan bahwa tidak ada hari Sabtu, Minggu, dan libur. Tiap hari adalah hari Senin, dalam rangka melayani masyarakat,” ujar Irjen Agus, Minggu (11/5/2025).

Lanjut Agus mengingatkan bahwa saat ini juga tengah ada kegiatan internasional di Jakarta. Dia meminta semua personel hadir melayani masyarakat.

“Hasil laporan Kabag Ops minggu ini juga ada kegiatan internasional yang dihadiri oleh 56 negara dan organisasi internasional yang berada di Jakarta,” ungkapnya.

“Maka dari itu, tunjukkan rekan-rekan untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat pengguna jalan khususnya di tol,” lanjutnya.

Pejabat nomor satu di korps lalulintas ini juga mengapresiasi para personel yang rela meninggalkan keluarga saat hari libur, semata-mata untuk melayani masyarakat.

Ia pun mengingatkan para personel untuk bekerja ikhlas demi keselamatan masyarakat di jalan.

“Laksanakan tugas dengan ikhlas. Dan penuh semangat dan tentunya ini bagian dari pengabdian, karena polantas ini pejuang keselamatan,” tuntas Agus.(**)

Categories
Megapolitan

Kementan Gandeng Polri Tindaklanjuti Penyimpangan Hibah Sapi di Karanganyar

Koran Jurnal, Jakarta  – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan komitmennya dalam menindak tegas dugaan penyimpangan bantuan hibah sapi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Merespons arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Ditjen PKH terus berkoordinasi aktif dengan dinas setempat dan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan bahwa penyimpangan terhadap bantuan pemerintah tidak akan ditoleransi.

“Bantuan hibah pemerintah diberikan untuk memperkuat ekonomi peternak, bukan untuk disalahgunakan. Kami mendorong agar proses hukum berjalan tuntas, dan siap mendukung langkah-langkah penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Agung di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (28/04/2025).

Agung juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar menggunakan dana dan fasilitas hibah secara bertanggung jawab.

“Kementerian Pertanian akan terus memperketat pengawasan lapangan dan bekerja sama dengan aparat hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, mengatakan bahwa berkas perkara dugaan penyelewengan hibah sapi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karanganyar.

“Sudah kami kirim dan sudah ada instruksi dari Kejaksaan Negeri Karanganyar. Saat ini berkasnya sedang kami lengkapi untuk segera dilimpahkan kembali. Sesuai perintah Kapolres, minggu depan kami juga akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka,” ujar Bondan melalui pesan singkat.

Kanit III Satreskrim Polres Karanganyar, Iptu Anton Sulistiyana, menambahkan, hasil penyidikan menunjukkan tersangka memanipulasi administrasi dalam pengajuan bantuan hibah. Setelah dana diterima, sapi-sapi tersebut tidak dikelola oleh kelompok ternak seperti seharusnya, melainkan dikuasai sendiri.

“Satu ekor ternak disembelih, sebelas ekor dijual dengan alasan sakit, dan tujuh ekor sapi lainnya digadohkan (red: sistem kemitraan bagi hasil) di luar wilayah Karanganyar tanpa izin resmi, lalu juga dijual,” kata Anton.

Kasus ini saat ini telah resmi memasuki tahap penyidikan. Kepolisian menyatakan akan terus melanjutkan proses hukum hingga tuntas.(hum)