Categories
Ekonomi

Kementan Kembangkan Layanan Digital untuk Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Wates — Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Wates terus mendorong penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran sistem layanan digital yang mendukung upaya deteksi dini dan penanggulangan penyakit hewan.

“Inovasi layanan digital ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat, dan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penguatan sinergi BBV Wates dengan masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Mohammad Arief Cahyono, saat membuka forum tersebut, Senin (8/7/2025).

Menurut Arief, kehadiran teknologi dalam pelayanan laboratorium kesehatan hewan akan membantu memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mendukung program kemandirian pangan nasional.

BBV Wates memperkenalkan dua sistem baru, yaitu SiDARA (Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium) serta SIAP-PAK (Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif). Keduanya mempermudah akses data hasil uji laboratorium dari berbagai daerah secara daring dan real-time.

“Sistem ini memungkinkan pemantauan kesehatan hewan lebih akurat dan efisien, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi wabah,” ujar Kepala BBV Wates, Hendra Wibawa.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta. Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Muhammad Rifki Taufikurrahman, menilai bahwa pendekatan digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk menjawab tantangan transparansi dan efisiensi.

“Informasi harus mudah diakses, tidak hanya secara manual tetapi juga digital. Itu kunci pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi ajang penguatan integritas layanan publik. BBV Wates mensosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan kedua 2025 menunjukkan capaian 3,775 dari skala 4, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian tersebut, menurut Arief, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBV Wates.

Sebagai bentuk apresiasi, BBV Wates memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra layanan seperti Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo, serta perusahaan swasta PT Dagsap Endura Eatore yang dinilai turut aktif dalam mendorong pelayanan yang lebih baik.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan hewan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen bersama untuk melindungi peternak dan menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang berkelanjutan.(hum)

Categories
Polhukam Polisi Transportasi

Polri Resmikan Layanan SIM Internasional Online

Koran Jurnal, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi meluncurkan pelayanan SIM internasional online bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkendara di luar negeri.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono
mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk peningkatan pelayanan yang diberikan Polri agar dapat dirasakan masyarakat.

“Peningkatan pelayanan publik berbasis IT harus mudah dalam memberikan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan citra positif dan tidak mengabaikan unsur forensik kepolisian,” kata Istiono, di kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jum’at (28/02/2020).

Ia juga mengatakan, proses permohonan SIM Internasional lebih mudah dan efesien. Bagi pemohon yang ingin mengajukan pembuatan bisa melalui situs online dengan mengisi formulir di sim.korlantas.polri.go.id.

Setelah melakukan pengisian administrasi, pemohon kemudian mendatangi kantor Korlantas guna menyerahkan dokumen registrasi sekaligus foto SIM internasional.

“SIM online internasional ini lebih mudah kenapa? karena bisa registrasi di rumah saja, tidak perlu datang ke sini. Kemudian datang tinggal melengkapi administrasi, foto, tiga menit selesai,” ujarnya.

Istiono menambahkan, permohonan   pembuatan SIM internasional harus menyertakan Smart SIM.

“Harus ada SIM lokal dan KTP asli. Makanya kita kerja sama di sini adalah kerja sama dengan Dukcapil, Kemendagri, Imigrasi, BRI. Dengan penguatan kelembagaan ini suatu hal yang harus kita lakukan ini lebih mudah,” jelasnya.

Adapun syarat bagi pemohon untuk bisa mendapatkan SIM internasional ini meliputi SIM asli, KTP asli, paspor, capture pendaftaran, bukti pembayaran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) khusus WNA.

Pembuatan SIM internasional ini dikenakan biaya sebesar Rp 250.000. Sedangkan biaya perpanjangan SIM internasional sebesar Rp 225.000.

Untuk jadwal pelayanan yakni setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.(red)

Categories
Ekonomi IPTEK Megapolitan Polisi Ragam Transportasi

Polda Metro Jaya Luncurkan Layanan Digital e-Samsat 

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Polda Metro Jaya resmi meluncurkan pelayanan samsat digital atau e-Samsat serta pelayanan pembayaran non-tunai.

Layanan digital ini guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan lain-lain.

“Berbagai terobosan ini merupakan bukti kami untuk memudahkan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan,” ujar Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (26/03/2018).

Melalui e-Samsat, kata dia, para wajib pajak tak perlu lagi mengisi form pembayaran wajib pajak secara manual. Mereka hanya perlu memasukkan nomor kendaraan miliknya di layar sentuh kala melunasi tagihan pajak motor atau mobilnya.

Polda Metro Jaya dan Bank DKI juga menyediakan layanan nontunai lewat JakOne Mobile dan kartu debit Bank DKI serta bank lain dalam mendukung layanan e-Samsat ini.

Kendati begitu, layanan e-Samsat baru bisa dinikmati di Samsat Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya berharap, ke depan layanan serupa bisa diterapkan di samsat lain bahkan di seluruh Indonesia.

Rencananya, evaluasi berkala akan dilakukan guna mengetahui apakah masyarakat puas akan layanan ini.

“Apakah sudah mampu memenuhi harapan masyarakat atau belum,” katanya.

Turut hadir dalam peluncuran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB Diah Natalisa, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Joni Supriyanto Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsih dan Komisioner Ombudsman Dominikus Dalu.(red/rz)