Tag: Rizal Ramli

Categories
Ekonomi Opini

Rizal Ramli: Ekonomi Lambat, Budget Malah Dipotong, Pajak Diuber-uber

Koran Jurnal, Palembang – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli (RR) menilai, sistem makro ekonomi yang diterapkan saat ini bersifat sangat konservatif. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mandeg di angka 5 persen per tahun.

“Ekonomi sedang melambat, budget malah dipotong, pajak diuber-uber, itu bikin ekonomi tambah nyungsep,” kata Rizal Ramli dikutip kumparan, saat menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi se- Sumsel pendukung 02 di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (31/03/2019).

Ia pun menuturkan, sampai hari ini pihaknya tidak pernah mendengar rencana calon presiden nomor urut 01, Jokowi untuk mengeluarkan rencana dan strategi baru agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.

Menurutnya, calon presiden Prabowo sudah meminta target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Caranya dalam waktu 100 hari kerja akan langsung mengambil kebijakan menurunkan tarif dasar listrik, sehingga emak-emak akan mampu menghemat uang sampai dengan Rp 600 ribu per bulan.

“Lalu kedua menurunkan harga bahan makanan, dari itu emak-emak bisa berhemat Rp 50 ribu per hari, sehingga dalam satu bulan bisa hemat Rp 1,5 juta. Kemudian ditambah penghematan listrik tadi membuat mereka memliki daya beli,” katanya.

Dampaknya, sektor ritel akan hidup kembali, dan ekonomi otomatis akan bertambah 1 persen. Kemudian, kata Rizal, capres Prabowo juga ingin membangun 1 juta unit rumah untuk rakyat setiap tahun. Sementara Jokowi hanya mampu membangun sekitar 320 ribu unit.

“Kalau bangun 1 juta unit rumah setiap tahun, lapangan kerja akan bertambah 3,5 juta baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian, ekonomi akan kembali terdorong 1,5 persen. Nah dari situ saja artinya sudah bisa menambah pertumbuhan ekonomi hingga 7,5 persen, belum lagi rencana pengembangan sawah dan lain-lain,” katanya.

Menurutnya, memang capres Jokowi menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa mengangkat ekonomi Indonesia di atas 5 persen. RR mengaku prihatin banyak petani kebun di luar Jawa, khususnya Sumatera dan Sulawesi mengeluh dengan anjloknya sejumlah harga komoditi perkebunan. Seperti sawit yang anjlok hingga dibawah Rp 10 ribu per kilogramnya, sementara biaya panen dan angkutnya saja sudah lebih dari Rp 20 ribu.

“Begitu juga dengan karet dan kopra yang turut anjlok. Sementara solusi dari pak Jokowi itu ngasal. Malah menyuruh petani tanam jengkol, cabai, duren. Padahal seperti jengkol dan duren itu butuh waktu 7-8 tahun untuk panen, dengan waktu begitu lama rakyat bisa kesulitan luar biasa,” katanya.

Padahal, lanjut RR, ada cara yang lebih canggih. Misalnya, dana dari akumulasi tax ekspor sawit itu nilainya mencapai puluhan triliun. Tapi kini justru dipakai untuk perusahaan sawit besar, dimana seharusnya itu bisa dipakai untuk menetapkan harga dasar sawit, sehingga membuat harganya bisa lebih tinggi. Begitu juga dengan kopra, karet dan sebagainya.

“Jelas sekali kalau pemerintah sekarang tidak mampu mencari solusi yang cerdas, dan cenderung ngasal,” tukasnya.(jrs/kum/red)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Partai NasDem Somasi Rizal Ramli

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Nasional Demokrat (NasDem) memberikan somasi kepada Rizal Ramli (RR), terkait pernyataannya yang menyinggung kredibilitas Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Penyampaian Somasi tersebut dikatakan langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo dalam konferensi pers, bertempat di kantor DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/09/2018).

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bahwa pernyataan RR pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun televisi TV One tanggal 6 September 2018 dan dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada 4 September 2018, telah melakukan penyesatan informasi serta impresi publik yang merugikan Partai NasDem.

“Pernyataan yang disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang,” lugas Syahrul Yasin Limpo.

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, sambung Syahrul, saudara RR juga telah merendahkan martabat seorang Presiden RI Joko Widodo dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Syahrul Yasin Limpo meminta Rizal Ramli untuk segera menarik pernyataannya.

“Terhadap pernyataan fitnah saudara RR (Rizal Ramli,red), Partai NasDem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kepada yang bersangkutan untuk menarik pernyataannya,” ujar Syahrul.

Di tempat sama, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya akan melanjutkan hal ini ke proses hukum, bila tidak ada respons dari Rizal Ramli dalam waktu 3 x 24 jam ke depan.

Menurut Hermawi, karena somasi itu peringatan hukum, sehingga apabila tidak direspon oleh bersangkutan maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Nanti ada banyak cara. Tapi yang jelas kami segera yang paling cepat itu kami akan melapor kepada Bareskrim (Polri). Karena ini ada unsur pidananya,” jelas Hermawi.

“Tadi sudah saya katakan, pasal 310 dan 311 itu semua unsur-unsur pidananya memenuhi semua secara terang benderang. Semua orang juga tahu itu. Pengacara-pengacara muda ini juga tahu itu,”  tandasnya.(red)

Categories
Ekonomi Megapolitan Polhukam

RR Tidak Dukung Program Ekonomi Paslon Presiden dan Wapres yang Kembali ke Neo-Liberal

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ekonom Senior Rizal Ramli menyebutkan, dirinya belum menentukan pilihan terkait dukung mendukung terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli (RR) perihal banyak pertanyaan yang beredar di media massa, yang ingin mengetahui dukungan RR ke paslon presiden-wapres yang mana.

“Banyak pemberitaan dan pertanyaan, Rizal Ramli itu dukung capres yang mana. Ada yang katakan RR dukung capres bagian dari timses ini itu. Kami ingin katakan sampai detik ini kami belum menentukan sikap apa-apa. Kami tentukan posisi di tengah tidak dukung paslon ini apa itu,” ujar Rizal Ramli dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/08/2018).

Ia menuturkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menentukan kepada pasangan calon mana yang akan dipilih, karena selain belum menentukan arah kebijakan yang akan diterapkan, masing-masing paslon juga belum mengumumkan program apa saja yang akan dijalankan untuk lima tahun kedepan.

“Yang milih baru 70 persen. 30 persennya masih bingung. Nah nanti dengan evaluasi ini yang bingung bisa lebih jelas. Kita bahas alasannya,” ujar RR.

Menurut mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia (Menko Ekuin) era pemerintahan presiden Abdurachman Wahid ini, kondisi ekonomi sekarang cenderung masih pada tataran neo-liberal, kurang memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. RR menilai, program ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal membawa kemajuan ekonomi yang merata, adil dan makmur sesuai konstitusi.

“Tugas kita untuk lakukan review terhadap program-program yang ingin dilakukan capres pada tahun 2019-2024. Nanti pada akhirnya kita akan keluarkan review resmi apakah mereka akan menjalankan ekonomi konstitusi atau mereka akan bawa kita ke arah neo liberal yang gagal membawa ekonomi lebih maju,” ujarnya.

“Jadi masih ada 30 persen masyarakat Indonesia yang bingung untuk menentukan pilihan. Karena sebagian masyarakat itu berpikir secara rasional. Kami akan review siapa yang sungguh-sungguh membangun ekonomi sesuai konstitusi kita,” pungkasnya.

Diketahui bahwa pada September 2018 mendatang, pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 akan mengajukan dan mengumumkan kepada publik mengenai program-program unggulan apa saja yang dijalankan.

RR mengatakan, tujuan bangsa Indonesia sesuai UUD’45 yakni mencerdaskan bangsa dan memakmurkan segenap rakyat Indonesia. Demikian juga proses demokratik itu harus membuat bangsa kita semakin daulat bukan jadi antek negara besar.

“Justru setiap momen harus perkuat keteguhan kita bahwa Indonesia berdaulat dan itu dijelaskan di mukadimah UUD’45 bahwa Indonesia secara ideologis ada di tengah bukan bagian kapitalisme global yang ugal-ugalan atau komunisme,” ujarnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Rizal Ramli: Ambang Batas (PT) Hilang Jokowi Tetap Masuk Dua Besar

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Rizal Ramli mendukung ambang batas pencalonan presiden 20 persen (presidential threshold), dihilangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kekhawatiran penerapan PT (Presidential Threshold) tersebut dianggap menciderai aspirasi rakyat dan seolah melanggengkan politik dagang sapi atau jual beli jabatan.

“Yang terjadi adanya threshold 20 persen buntutnya untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai pendukung, kalo dukung ‘Jokowi’ dapat apa?. Ini merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore (09/07/2018).

Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Rizal juga menilai PT tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga negara yang memiliki peluang untuk dipilih oleh rakyat.

“Siapapun warga negara bisa jadi presiden, tidak ada batasan 20 atau 30 persen,” tandasnya.

Mantan menteri kemaritiman di masa kabinet kerja tersebut, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut jika ambang batas dinolkan (dihilangkan) bakal memunculkan banyak calon.

“Ada kekhawatiran kalau (PT) nol calonnya banyak. Tidak ada masalah karena nanti (calonnya) pada gelontoran. Tidak usah pusing sehingga tidak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga tidak usah takut, pak Jokowi pasti masuk top two (dua besar),” ujarnya.

Namun, tambah Rizal, kalau memang nanti ujungnya Jokowi bakal kalah, menurutnya memang sudah keinginan rakyat.

“Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan,” imbuhnya.

Rizal menyebutkan penetapan ambang batas berdasarkan perolehan kursi di Pemilu 2014 sama saja membohongi rakyat. Karena ketika itu rakyat tidak tahu suaranya bakal dipakai untuk pemilihan lima tahun berikutnya.

“Apalagi penetapan 20 persen berdasarkan pemilu 5 tahun lalu kita tidak dikasih tahu bahwa suara kita akan menentukan pilpres 2019,” cetusnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.(ton/mrd)