Categories
Megapolitan

Bakamla RI Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Bakamla RI kembali menorehkan capaian penting di bidang akuntabilitas keuangan. Laporan Keuangan Bakamla RI Tahun Anggaran 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bakamla RI menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2024, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini berarti Bakamla RI berhasil mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meski demikian, BPK juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. BPK merekomendasikan agar Bakamla RI memperbaiki tata kelola kontrak, menindaklanjuti setoran denda keterlambatan, serta segera menyelesaikan penatausahaan hibah agar tercatat resmi dalam Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Bakamla RI dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan BPK. “Opini WTP ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Bakamla RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, kami juga menjadikan catatan BPK sebagai bahan evaluasi penting agar tata kelola di lingkungan Bakamla RI semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Laksdya Irvansyah.

Laksdya Irvansyah menambahkan, pihaknya akan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK diselesaikan sesuai ketentuan, termasuk memperkuat pengelolaan aset, penegakan kontrak, serta pengamanan BMN di seluruh satuan kerja Bakamla RI.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI, Inspektur Bakamla RI, Laksma Bakamla Dr. Burhanuddin yang pada kesempatan tersebut mendapatkan Piagam Penghargaan Khusus dari BPK RI atas prestasi dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK dengan tingkat penyelesaian 85,21%.(hum)

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Polri Raih Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Adapun predikat WTP tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, peraihan predikat ini merupakan wujud komitmen dari institusi Korps Bhayangkara yang selalu transparan dan akuntabel dalam menggunakan keuangan negara.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami, untuk di tahun-tahun berikutnya. Kami akan terus berkomitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” kata Listyo Sigit usai menerima predikat WTP dari BPK RI, Selasa (28/6/2022).

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan capaian WTP kesembilan kalinya ini, kedepan Polri akan terus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga mendorong pemasukan atau peningkatan anggaran APBN.

“Kami juga selalu ikut mendorong dari sisi PNBP dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan baik di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dengan mengawal melalui berbagai strategi tranformasi ekonomi,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Sigit juga menegaskan, Polri akan terus berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Sekali lagi terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana menyebutkan bahwa, perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara.

“Hasil dari pemeriksaan tersebut, saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dan ini adalah perolehan yang kesembilan kali berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan,” kata Adhi.

Adhi berharap, kedepan prestasi yang diperoleh Polri ini dapat dipertahankan. Mengingat, menurutnya, kepolisian selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi negara.

“Sehingga Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” tutup Adhi.(*)

Categories
TNI

KSAU Hadiri Penyerahan Predikat WTP atas LPH Keuangan Kemhan dan Jajarannya

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas keuangan Kemhan dan Jajarannya melalui video telekonferensi (Vicon) di ruang kerja Kasau Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (08/07/2021).

Predikat opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) diraih oleh Kemhan beserta Jajarannya yang diserahkan oleh Pimpinan Pemerintahan Keuangan Negara I, Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng.,M.H., CFrA., CSFA. kepada Menhan Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

Pada kesempatan tersebut Menhan Letjen (Purn) Prabowo Subianto memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, profesionalisme, dan kompetensi BPK yang telah bekerja dengan sangat baik selama ini.

“Kepada pihak yang terkait agar segera menyelesaikan seluruh temuan dengan rekomendasi BPK RI sehingga dapat memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta dapat mempertahankan predikat WTP di tahun berikutnya,” jelas Menhan RI.

Sementara Pimpinan Pemerintahan Keuangan Negara I, Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng.,M.H., CFrA., CSFA., mengatakan bahwa kriteria yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Selamat atas pencapaian opini WTP dan kami harapkan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti oleh kementerian Pertahanan dan TNI, sekali lagi kami ucapkan selamat semoga tahun-tahun yang akan datang dapat dipertahankan,” tegas Pimpinan Pemerintahan Keuangan Negara I.

Hadir pada Vicon tersebut Wamenhan Letjen TNI M. Helindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan, Para Pejabat Kemhan, Kasad Jendral TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Auditor Pertama Keuangan Negara I Bapak Novy GA. Palengkahu, Kepala Auditor I.A Bapak Hendra Gunawan, Tenaga Ahli Pimpinan Keuangan Negara I Bapak Johan Marta Utama, Kepala Sub Auditorat I.A.3 Bapak Joni Setiawan.(disp/red)

Categories
Keuangan Polisi

Polri Kembali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) T.A 2018 dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali raih predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang keenam kalinya.

Predikat WTP ini didapat berdasarkan dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri tahun anggaran 2018 oleh BPK RI.

Acara penyerahan yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, anggota I BPK RI, Irwasum Polri, PJU Mabes Polri, para auditor BPK RI, dan seluruh Irwasda se-Indonesia.

Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., mengatakan,
hasil pemeriksaan BPK RI kepada Polri selama 5 tahun terakhir selalu baik. BPK juga mengapresiasi prestasi ini yang merupakan suatu kebanggaan.

Prestasi ini, lanjut Agung, adalah hasil kerja keras para pimpinan Polri, dan seluruh jajaran Polri dalam mengelola keuangan.

“Selamat kepada Kapolri dan jajaran, karena telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetap bekerja keras dan komitmen untuk mengelola keuangan lebih baik lagi,” tegas Agung dalam acara tersebut, Senin (17/06/2019).

“Terimakasih atas kerja sama yang baik selama pemeriksaan berlangsung,” tambahnya.

Sementara Kapolri dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih kepada BPK RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Polri T.A. 2018. Dengan demikian Polri berhasil 6 tahun secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berbagai Survei, 2016 awal Polri menjadi 3 lembaga yang tidak dipercaya publik, menjadi 3 lembaga yang dipercaya publik saat ini. Mudah mudahan dengan modal nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian semoga tahun depan tunkin Polri dan TNI bisa menjadi 100%,” harap Kapolri.

Kita harus membuat iklim yang kompetitif, membuat anggaran terbuka, bersih dan lebih transparan lagi. Dengan Reward and Punishment untuk Satker dan Polda Jajaran.

“Terimakasih banyak atas kebaikannya, dan masukan yang diberikan sebagai konsultan. terimakasih kepada kasatker dan Polda, sehingga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Kapolri.(kp/red)