Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi International Nasional

Wapres Ma’ruf Amin Apresiasi Diaspora Indonesia di Jepang Bantu Kembangkan UMKM

Koran Jurnal, Tokyo – Saat melakukan pertemuan dengan para diaspora Indonesia di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, pada Senin (26/09/2022), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memperoleh informasi adanya upaya pemberdayaan UMKM oleh WNI di Jepang melalui Small and Medium Enterprises (SME) Center atau UKM Center di Gedung KBRI Tokyo.

UKM Center ini difasilitasi oleh KBRI Tokyo dan didukung oleh sinergi perbankan dan kantor BUMN cabang Tokyo untuk membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM Diaspora di Jepang dalam mengembangkan usahanya.

Untuk itu, Wapres sangat mengapresiasi kehadiran UKM Center tersebut termasuk adanya Halal Vending Machine milik WNI di Jepang yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan UMKM para diaspora Indonesia di Jepang.

“UMKM di masa pandemi Covid-19 menjadi bantalan ekonomi Indonesia, sehingga ekonomi kita masih bisa dikendalikan, berbeda dengan negara yang tidak punya UMKM,” tutur Wapres di depan para diaspora Indonesia, seperti dilansir biro pers kepresidenan.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa UMKM dapat diandalkan untuk menopang ekonomi terlebih apabila produknya berstandar ekspor dan dikurasi dengan baik, sehingga mampu menembus pasar internasional.

“Ini juga menjadi semacam usaha melakukan revitalisasi ekonomi daerah untuk menjadi model pengembangan UMKM,” bebernya.

Pola pengembangan UMKM seperti ini, kata Wapres, dapat mendorong tumbuhnya produk-produk daerah, seperti produk kerajinan.

“Kebetulan istri saya adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan saat ini sedang menyelenggarakan pameran di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, ini juga produknya mulai standar ekspor,” ungkapnya.

Terkait adanya UKM Center Tokyo, Wapres mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh model pengembangan UMKM seperti ini bahkan akan mengkoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

“Akan saya tindaklanjuti melalui kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.

Selain bertemu dengan para diaspora Indonesia di Jepang, hari ini Wapres juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka.

Kepada para diaspora Indonesia, Wapres menuturkan bahwa dirinya akan memanfaatkan pertemuan dengan PM Jepang salah satunya untuk membahas isu ketenagakerjaan.

“Saya akan menyampaikan bahwa Indonesia siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil untuk industri di Jepang,” ujarnya.

Selain itu, Wapres juga akan mendorong dibukanya pekerja Indonesia di berbagai bidang yang baru seperti pariwisata.

“Kita juga akan terus mendukung upaya peningkatan SDM kita yaitu supaya lebih kompetitif dibanding pekerja dari negara lain. Ini yang akan saya sampaikan ke PM Kishida nanti,” ungkapnya.

Terakhir, Wapres menyebutkan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan SDM melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri.

“Peningkatan SDM memang menjadi salah satu prioritas karena kunci dari keberhasilan dan kemakmuran kita adalah SDM baik yang berada di dalam maupun di luar negeri,” tegasnya.

Menurut Wapres, pemerintah saat ini terus menguatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terutama untuk mendukung para siswa yang menempuh pendidikan di universitas-universitas terkemuka di luar negeri.

“Ini memang komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul yang bisa bersaing secara global,” pungkasnya.(setk)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pentingnya Mencegah Politisasi Isu Penyesuaian Harga BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Fahri Hamzah memandang pemerintah perlu untuk lebih memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian yang sedang dialami Indonesia saat ini.

Fahri juga menilai pentingnya peran para ekonom untuk aktif memberikan informasi ke publik, mengenai kondisi perekonomian global dan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah.

“Memang kita punya masalah karena kita kekurangan ekonom sebagai juru bicara kepada masyarakat dan banyak ekonom kita sulit untuk menemukan media untuk berkomunikasi,” pungkasnya.

Selain itu, ia melihat bahwa minimya sosialisasi ke publik terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi kerap kali dimanfaatkan para politisi untuk melawan pemerintah. Sehingga para politisi mengeksploitir kekurangan ruang komunikasi tersebut.

“Sehingga sebenarnya khotbah melawan pemerintah ketika menaikan harga BBM atau khotbah pemerintah dalam menyelamatkan APBN selalu dilawan dan selalu itu-itu saja topiknya oleh mereka yang tidak berkuasa, padahal ketika mereka berkuasa, melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama,” tandasnya.

Selain itu, Fahri juga memandang bahwa dengan situasi global saat ini pemerintah sebetulnya dapat menemukan berbagai formulasi baru untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu Pengamat Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara akibat tekanan ekonomi global.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM mampu menghadirkan keadilan karena subsidi BBM dialihkan ke bantalan sosial agar manfaat subsidi dapat tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah Pada Rakyat Secara Optimal

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D menilai pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik dibandingkan BLT Covid lalu.

“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan”, ujarnya kepada awak media, Sabtu (24/9/2022).

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan pada pemerintah yang sudah berupaya keras dalam mengatasi masalah saat ini.

“Pak Jokowi sekarang menyarankan dan memerintahkan aparaturnya untuk memastikan semua program ini berjalan secara mudah diakses, cepat proses deliverynya, dan tepat sasaran. Itu untuk memastikan layanan pemerintah betul-betul berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid mengungkapkan BLT sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli ditengah kenaikan harga BBM.

“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, dari sudut dunia usaha, kenaikan harga BBM pasti akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor. Sehingga BLT akan berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pemberian BLT Upaya Menjaga Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalihan subsidi BBM ke BLT merupakan langkah yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, subsidi BBM selama ini hampir 70 persen tidak tepat sasaran dan ini membuat APBN tidak sehat akibat membengkaknya anggaran subsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mengatakan kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat hingga inflasi tetap terjaga.

Menurut Lamhot, pihaknya menyadari betul jika ada kenaikan harga BBM maka akan berpengaruh pada inflasi karena daya beli masyarakat menurun, namun kekhawatiran tersebut kemudian diatasi oleh pemerintah lewat pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan sosial dan BLT, hingga kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat dan Indonesia terhindar dari inflasi.

“Mau tidak mau karena setiap kenaikan 10% BBM itu akan ada inflasi 0,5%, yang konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka ini jangka pendeknya ya pemerintah memberikan bantuan sosial supaya mereka punya kemampuan untuk daya belinya, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kita tetap terjaga,” ucap Lamhot, sesuai rilis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Senada dengan Lamhot, Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa skema single identity number memang bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial.

“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan Single Identity Number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” jelasnya.

Sejatinya, kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah menurutnya memang merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” kata Prof Imron Cotan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara Pengamat kebijakan publik, Iwan Bento Wijaya, mengatakan penyesuaian harga BBM harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). EBT akan menjadi solusi jangka panjang yang tepat bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar.

“Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,” kata Iwan.

Dia sepakat bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM.

“Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” terangnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pemerintah Tepat Salurkan BLT karena Sangat Dibutuhkan Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM dari pemerintah dinilai oleh Guru Besar Universitas Pancasila, Prof Sri Widyastuti menjadi sebuah kebijakan yang sudah tepat sasaran dan menjadi solusi menjaga daya beli masyarakat terdampak.

“Sekarang ini tepat sekali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, bahwa BLT itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka harus punya daya beli. BLT BBM ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat, ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak,” katanya pada Selasa (20/9/2022) dalam diskusi di salah satu stasiun televisi.

Lebih lanjut, Prof Sri sangat yakin bahwa pengelolaan data penerima manfaat BLT BBM perlahan akan terus mengalami update demi menjaga validasinya.

“Sekarang bagaimana data itu bisa diupdate, di eranya digital seperti sekarang ini Presiden Jokowi mempunyai sistem yang sedemikian rupa sehingga masyarakat yang terdampak bisa menerima bantuan dengan data yang valid. Menurut saya langkah-langkah ini sudah dilakukan beberapa kementerian. Step by step pasti akan mengarah ke kesatuan dan integrasi data yang ada,” tambah Prof Sri.

Mengenai upaya sinkronisasi data penerima manfaat BLT BBM, Guru Besar Universitas Pancasila itu menilai bahwa verifikasi data harus dimulai dari lingkup paling rendah di masyarakat dengan terus melakukan pengawasan melekat.

“Ada istilah Waskat (Pengawasan Melekat), dari level yang paling rendah, ada RT, RW Pemerintah Desa menjadi bagian penting untuk update data Jadi Waskat itu harus dimulai dari level yang paling rendah, kemudian pelaporan itu harus diselaraskan dengan data yang ada dan diupdate lagi untuk penerimaan BLT kedua di bulan Desember. Sehingga data-data bisa saling dicross-checkan lalu diupdate,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP JATMI, KH Mukhlas Syarkum menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa menjaga persatuan dan konsolidasi menjadi hal penting. Hal tersebut agar masyarakat mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi tidak menentu seperti sekarang.

“Dalam situasi seperti ini masyarakat perlu bersatu, perlu ada konsolidasi pikiran, konsolidasi sosial dan konsolidasi hati. Supaya ini menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai problema ini. Dan tentu semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun para pemimpin-pemimpin agama harus melakukan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tugas masing-masing supaya memberikan ketenangan pada masyarakat ini,” katanya.

Selain itu, Kyai Mukhlas juga menegaskan bahwa masyarakat sendiri sangat penting dalam perannya untuk melakukan pengawasan akan kesuksesan program pemerintah.

“Pihak masyarakat sendiri harus bisa melakukan evaluasi, mengawasi, memastikan program ini bisa tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh para pemangku kebijakan,” tambahnya.

Selanjutnya, Kyai juga berpesan supaya masyarakat mampu terus memelihara prasangka baiknya dalam menerima kebijakan Pemerintah yang memang sudah sangat diperhitungkan dan diupayakan untuk menjunjung asas keadilan ini.

“Sebagai negara yang religius tentu kita harus kembali (ke) agama untuk menumbuhkan semangat Husnuzon (prasangka baik), dengan prasangka baik itu maka energi kita akan banyak dipenuhi pikiran-pikiran yang positif. Itu penting untuk menumbuhkan rasa empati, untuk menumbuhkan solidaritas sosial, bahkan mampu melahirkan kreasi dan inovasi,” terang Kyai Mukhlas.(*)

Categories
Ekonomi TNI

TNI AL Pastikan Program Kerja Tahun 2023 Sesuai Arah Kebijakan Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2023 memastikan bahwa seluruh satuan kerja (Satker) telah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan pimpinan TNI Angkatan Laut. Hal tersebut disampaikan Waasrena Kasal Laksma TNI Sawa saat membacakan amanat tertulis Asrena Kasal Laksda TNI Iwan Isnurwanto pada acara pembukaan Asistensi Rengiat TNI AL tahun anggaran 2023 di selasar atas gedung Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/09/2022).

Kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan meneliti rencana kegiatan satker ini agar penyampaian alokasi anggaran tahun anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Unit Organisasi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan perencanaan kegiatan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta didasarkan pada data dukung yang benar.

Lebih jelas Waasrena Kasal menyampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Laut telah menegaskan dan mengingatkan untuk menyusun perencanaan kegiatan secara cermat berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran yang dialokasikan negara dapat digunakan dengan tepat sasaran. oleh karena itu, setiap tahap perencanaan di laksanakan dengan sungguh-sungguh dan teliti.

Lebih lanjut pula disampaikan, beberapa fokus kegiatan prioritas pembangunan TNI AL tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam perencanaan sesuai dengan kebijakan perencanaan TNI AL meliputi pemeliharaan dan perawatan KRI/KAL, pengadaan Alutsista matra laut, pembangunan sarana prasarana Alutsista, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana siber matra laut serta pengadaan sarana dan prasarana surta hidros.

“Anggaran TNI AL tahun anggaran 2023 juga difokuskan untuk melanjutkan kegiatan kontrak tahun jamak, dan pemenuhan kebutuhan hutang BMP. Dengan tuntutan tersebut dihadapkan pada alokasi anggaran yang ada, maka kita harus pandai menentukan skala prioritas kegiatan,” ujarnya.

Asistensi rencana kegiatan TNI AL tahun anggaran 2023 ini diselenggarakan di dua wilayah, yakni wilayah barat dan wilayah timur. Untuk satuan kerja yang berada di wilayah barat melaksanakan asistensi mulai tanggal 20 hingga 23 September 2022 terpusat di Mabesal Jakarta, sedangkan untuk satuan kerja yang berada di wilayah timur mulai tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2022 terpusat di Wisma Perwira Juanda Surabaya.(disp)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pengamat dan Akademisi: BLT Diberikan Agar Masyarakat Bisa Survive 

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM pada September 2022. Ada tiga kategori penerima bantuan tersebut, yakni kelompok miskin, pekerja berpenghasilan rendah, dan transportasi umum.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty mengatakan keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi berimbas pada perekonomian masyarakat. Salah satunya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kehadiran BLT diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat dalam penyesuaian harga BBM.

“Tujuan bantalan sosial ini untuk menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya bersifat temporer dan jangka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat rentan,” ujarnya, Rabu (21/9/2022).

Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak.Selain itu juga ada perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Pengamat ekonomi Unair, Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang juga Ketua Lembaga Transformasi (Letram), Moch. Mubarok Muharam mengatakan, kedepan pemerintah perlu membuat aturan sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Yang pasti subsidi untuk masyarakat bawah harus tetap ada. Misal yang boleh beli BBM subsidi khusus untuk pengguna sepeda motor atau mobil CC tertentu,” kata Mubarok.

Mubarok menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive. BLT ini hanya bersifat sesaat saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.(*)

Categories
Ekonomi Ragam

Pengamat: BLT Merupakan Itikad Baik Pemerintah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah Pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak dari kenaikan BBM.

Agus menilai, selama ini banyak masyarakat mampu justru menikmati BBM bersubsidi yang sebetulnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu pengalihan subsidi BBM ke BLT diharapkan dapat tepat sasaran agar efektif.

“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran,” kata Agus, Selasa (20/9/2022).

Senada dengan hal tersebut, Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) , Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Di tempat terpisah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Dwini Handayani angkat bicara soal perlunya bantalan sosial yang dilakukan pemerintah.

Dirinya menilai, bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lantaran untuk memenuhi kebutuhan dan daya beli.

“Bantalan sosial menurut saya diperlukan, untuk memastikan penduduk yang terdampak ini dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Dwini Handayani di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dwini juga mengapresiasi BLT yang diberikan kepada masyarakat. “Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai bentuk tegas pemerintah untuk memastikan hidup masyarakat khususnya yang terdampak tetap memiliki daya beli lebih baik serta wujud keadilan dari pengalihan subsidi,” katanya.

Dwini juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu udpate data terkait penerima BLT.

“Yang pastinya, tentu perlu terus ada update data agar dapat meminimal eksklusion dan inclusion error., sehingga yang menerima tepat sesuai kriteria dan diharapkan juga dipastikan bahwa bantalan sosial ini digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar dan bukan untuk kebutuhan yang tidak diperlukan,” tutup Dwini.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Ormas Islam Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) memahami kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, DPP JATMI juga mendukung penyaluran Bansos BBM agar dapat tepat sasaran.

Dalam pernyataan sikap resmi mereka, dengan tegas DPP JATMI menyatakan kalau tidak mungkin pemerintah memiliki niatan buruk di balik kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, DPP JATMI juga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk ikhtiar demi mencapai kemaslahatan.

“DPP JATMI dapat mengerti, memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi untuk kemaslahatan dan penyelamatan APBN,” tulis mereka dalam keterangan persnya, Senin (19/9).

Meski begitu, secara tegas DPP JATMI juga mengimbau kepada pemerintah supaya benar-benar melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM dengan tepat sasaran.

“Meski dapat memahami dan menerima penyesuaian harga BBM bersubsidi, DPP JATMI meminta kepada pemerintah agar memastikan dan menjamin program-program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan , terbuka dan berkeadilan,” tambahnya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP JATMI, KH Muhammad Tauhid tersebut, bahwa mereka mengingatkan agar pemerintah juga bisa melakukan upaya lain dalam rangka penghematan APBN.

“Meminta kepada Pemerintah agar tidak hanya sekedar berhenti menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah perlu melakukan upaya -upaya alternatif dalam rangka mengurangi membengkaknya biaya subsidi BBM, seperti melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak perlu, seperti mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan biaya-biaya lain yang tidak perlu dan menjadi beban APBN,” tulisnya.

DPP JATMI juga berpesan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini agar senantiasa bisa bersikap optimis disertai dengan sikap tawakkal kepada Tuhan.

Berangkat dari kepercayaan penuh kepada pemerintah, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat, maka pihak DPP JATMI secara tegas mendukung kebijakan tersebut.

“Atas dasar itu maka DPP JATMI memahami, mendukung dan menerima penuh kebijakan ini dengan beberapa pertimbangan diatas,” pungkasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, PBNU pun menilai bahwa memang kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menjunjung asas kemaslahatan untuk umat.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil.” pungkas Gus Fahrur.

Di sisi lain, sekarang pemerintah memang tengah berfokus untuk melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat paham dalam melakukan mitigasi tersebut.

“Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” imbuh Reja

Dengan upaya tersebut, dirinya berharap supaya pemerintah mampu untuk memulihkan perekonomian nasional lebih cepat.

“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” ujar Reja.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Tokoh Agama Mengamini Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Demi Kemaslahatan Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Dukungan datang dari para tokoh agama terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan subsidi kepada masyarakat.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

“Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah, ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya.

Dalam keterangan Yaqut, Presiden Jokowi menegaskan kepada dirinya bahwa perubahan harga BBM ialah ikhtiar pemerintah guna menempatkan subsidi kepada masyarakat kalangan bawah.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Jami’yyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi setelah mencermati perkembangan situasi di masyarakat pasca kebijakan tersebut.

“DPP JATMI berprasangka baik terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak punya niat buruk apalagi jahat untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

DPP JATMI menyatakan dapat memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan dan penyelamatan APBN.

Bukan hanya itu, DPP JATMI juga meminta kepada pemerintah agar memastikan BLT jatuh ditangan yang benar.

“DPP JATMI meminta kepada pemerintah supaya memastikan dan menjamin program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan dan berkeadilan,” tulisnya.

DPP JATMI berharap agar masyarakat memahami dan mengerti atas kondisi saat ini dengan sikap legowo dan menghadapi kehidupan sehari hari dengan penuh rasa optimisme, tidak skeptis dan selalu berusaha untuk ikhtiar.

DPP JATMI juga menghimbau masyarakat untuk tawakal dan percaya bahwa Allah SWT senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi bersama.

Dukungan juga datang dari tokoh agama Sumatra Barat, Buya Bagindo M. Leter. Dirinya mendukung rencana penyesuaian harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah. Ia menilai hal itu untuk menekan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi.

Dengan langkah penyesuaian harga BBM subsidi ini, ia berharap dapat mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

“Harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha,” ujarnya.(*)