Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Pengamat Mendukung Penyaluran BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.

“Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima,” katanya, di Palu, sesuai rilis yang diterima, Sabtu (17/9/2022).

Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.

“Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.

“Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM,” tambahnya.

Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Bagong Suyanto.

Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.

“Namun, penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio.

Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.

Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.(**)

Categories
Ekonomi Featured Ragam

Akademisi Sepakat Penyaluran BLT Harus Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalihan subsidi BBM ke BLT adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Meski demikian distribusi bantuan sosial (bansos) tersebut perlu terus dikawal agar tepat sasaran. Tujuannya agar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto, Ph.D, menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.

“Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli,” jelasnya, Jum’at (16/9/2022).

Sebenarnya dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.

“Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah,” ucap Athor Subroto.

Pengamat ekonomi dari Universitas Samratulangi Manado, Dr. Joy Tulung mengatakan bansos BLT di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) harus tepat sasaran.

“Pemberian BLT akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima bantuan,” kata Joy, di Manado.

Dia mengatakan dan pemberian BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas.

“Tapi harus terus diingatkan agar pemerintah memiliki basis data yang valid dan tepat sasaran untuk memberikan BLT, jangan sampai salah sasaran,” kata Joy.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan bansos untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dinilai tepat. Bansos tersebut di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transportasi umum.

Joy mengatakan langkah pemerintah dengan memberikan bansos tersebut tepat untuk meringankan beban masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM.

Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM mengungkapkan bahwa sejalan dengan adanya kebijakan penyesuaian harga BBM, pemerintah pusat juga memberikan Bantalan Sosial kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Masyarakat yang telah menerima BLT, agar digunakan dengan bijak dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak atau bukan kebutuhan pokok. ” Jelasnya.

Kamaludin juga meminta peran dari seluruh pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran.

“Penyaluran BLT BBM ini perlu kita awasi bersama, pemerintah daerah dari tingkat Provinsi hingga tingkat RT dan RW serta masyarakat harus berperan untuk mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran.” Pungkasnya.(**)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Ekonom UI: BLT Jadi Bantalan untuk Jaga Daya Beli

Koran Jurnal, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga sudah tentu akan membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok.

Kehadiran BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Tujuan bantalan sosial adaah menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi pada kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya sifatnya temporer dan jaka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat rentan,” ucap Telisa Falianty pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara saja. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

“Saran karena BLT sifatnya sementara harus terintegrasi dgn bantuan produktif dan penyerapan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja juga dengan menjaga stabilitas harga pangan maka akan mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM,” katanya.

Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dikatakan Telisa Falianty pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah.

“Masih banyak masyarakat yg seharusnya mendapat BLT namun blm dapat dan sebaliknya yg tidak berhak malah dapat. ini harus terus diperbaiki satu sisi ketepatan sasarannya, serta perbaikan dan updating data social registry sangat diperlukan agar masyarakat yg benar- benar membutuhkan dan terdampak dapat tertolong,” kata wanita yang juga Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki data penerima bansos setiap bulan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran. Pembaharuan data penerima BLT ini ditetapkan Kemensos berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma dalam dialog bersama Kelompok Cipayung Plus di Jakarta.

Ditempat terpisah, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mendukung upaya Pemerintah menyalurkan BLT. Ia melihat kebijakan tersebut mampu untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia

Athor juga melihat bahwa BLT BBM tidak dapat diberikan secara terus menerus kepada masyarakat, karena terdapat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Nadhlatul Ulama Mendukung Upaya Pemerintah Melindungi Masyarakat Rentan dengan Mengalihkan Subsidi BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi memandang penyesuaian harga BBM sebagai opsi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ekonomi kecil.

Pasalnya, Gus Fahrur menyoroti bahwa selama ini justru masyarakat ekonomi menengah ke atas yang masih menikmati subsidi dimana sebetulnya ditujukan bagi masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait BBM justru membentuk jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat ekonomi rentan.

Gus Fahrur juga melihat bahwa pemerintah sudah memikirkan berbagai opsi dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

“Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil,” ungkap Gus Fahrur, Rabu (14/9/2022).

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dia justru menyebut penyesuaian harga BBM merupakan “bentuk keadilan subsidi untuk rakyat”.

Ia pun tidak mengindahkan bahwa situasi ini memang sulit apalagi pasca pandemi dan saat ini masuk dalam situasi global yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang tinggi.

Namun Yaqut menilai pemerintah telah memilih opsi terbaik untuk menempatkan subsidi pada masyarakat bawah.

“Kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” tegasnya.

Hal serupa juga diaminkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM adalah keputusan sulit yang harus diambil dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

Namun menurutnya bila tidak dilakukan justru negara akan semakin sulit. Sehingga menjadi hal yang wajar pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, untuk kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” pungkasnya.(*)

Categories
Ekonomi

Lembaga Riset: Pengalihan Subsidi BBM Pada Sektor Produktif dan Bantalan Sosial Lebih Efektif juga Bermanfaat

Koran Jurnal, Jakarta – Situasi global saat ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis serta membuat kurs mata uang Indonesia menjadi terdepresiasi. Hal itu secara langsung berdampak pada beban besar subsidi energi yang ditanggung negara, yaitu saat ini mencapai sekitar 502 Triliun.

Mamit Setiawan, Executive Director Energy Watch menilai bahwa pada situasi global saat ini yang penuh ketidakpastian, alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi akan memberatkan keuangan Negara.

Disisi lain, fakta ditemukan bahwa selama ini penggunaan BBM bersubsidi justru banyak didominasi oleh masyarakat mampu. Hal itu ia nilai sebagai sesuatu yang kontraproduktif dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat menengah keatas dengan masyarakat kelas bawah.

Selanjutnya, Mamit berpendapat bahwa agar tepat sasaran, nilai guna subsidi akan jauh lebih efektif berdampak positif bila dialihkan untuk berbagai sektor produktif seperti program pendidikan dan beasiswa, bantuan kepada nelayan dan petani, pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Ia menilai penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk mengalihkan APBN ke sektor yang produktif. Khususnya terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan.

Senada dengan pernyataan tersebut, Pengamat kebijakan Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45), Reyhan Noor mengatakan bahwa uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi.

Reyhan berpendapat bahwa permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks menjaga kesejahteraan, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM. Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal juga mendukung pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, akan tetapi langkah tersebut harus disertai dengan BLT kepada masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kompensasi BLT kepada masyarakat bisa mencapai angka Rp 45 triliun. Artinya, itu tidak akan lebih besar dari potensi ledakan anggaran akibat subsidi energi yang saat ini sudah mencapai 500 triliun.(**)

Categories
Ekonomi

Subsidi BBM Dinilai Mengangkat Konsumsi Masyarakat Kelas Bawah

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM), Muhamad Ikram memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Ikram menilai bahwa subsidi BBM yang selama ini dilakukan, kurang tepat sasaran. Pasalnya, penggunaan BBM bersubsidi selama ini justru di dominasi oleh masyarakat mampu.

“Di waktu lalu ketika pemerintah menaikkan harga Pertamax, pengguna Pertamax memakai BBM Pertalite. Disinilah kami lihat bahwa ada upaya mengambil hak ekonomi masyarakat kelas bawah dan kami nilai tidak tepat sasaran,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia pun mengemukakan bahwa lebih tepat subsidi diberikan terhadap manusianya dan bukan komoditinya. “Kalau misalkan yang di subsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat,” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan APBN untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, UMKM dan lain sebagainya.

Di tempat terpisah, penilaian serupa juga datang dari Ekonom Senior, Fasial Basri. Ia menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini di dominasi oleh mobil pribadi yang merupakan masyarakat mampu.

Faisal pun menambahkan bahwa pengguna BBM bersubsidi kategori kendaraan roda 4, sebanyak 98,7 % adalah mobil pribadi. “Masa orang miskin yang punya mobil pribadi?,” tegasnya, dalam diskusi di Jakarta.

Ia juga menilai bahwa pemberian subsidi lebih tepat bila diberikan langsung ke masyarakat yang berhak menerima. “Lebih baik dikasih ke orangnya daripada ke komoditinya,” ujarnya

Terkait mekanismenya, Faisal juga memandang bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya mengalihkan subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. “Tunai. Langsung ke orangnya. 100 persen dinikmati oleh pesertanya,” tegasnya.

Ia pun mendukung agar bantuan kompensasi diberikan kepada sektor transportasi umum, sebagai langkah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap penyesuaian harga BBM.

“Insya Allah, ini jauh lebih bagus ya. Mengangkat konsumsi masyarakat kelas bawah,” tutup Faisal Basri.(**)

Categories
Ekonomi

Urgensi Penyesuaian Harga BBM: Selamatkan APBN Ditengah Isu Global

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, Ph.D menilai bahwa keputusan penyesuaian harga BBM merupakan pilihan terbaik ditengah situasi global seperti sekarang ini.

“Ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat sulit bagi pemerintah, namun sudah tidak ada pilihan lagi,” ujar teguh dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Teguh memandang bahwa apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM, dikhawatirkan beban fiskal akan semakin tinggi lagi dan semakin menekan nilai tukar rupiah. Ini disebabkan oleh karena nilai impor BBM yang sangat besar.

“Pelan namun pasti, kebutuhan bbm dalam negeri yang semakin meningkat di situasi saat global saat ini, akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar. Tidak hanya bbm saja, sebetulnya barang-barang lain juga akan meningkat, tapi pelan-pelan, tetapi sebetulnya dampaknya akan terasa juga,” tegasnya.

Bahkan ekonom UI tersebut menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini sudah “berdarah-darah” akibat tekanan global dan jika dibiarkan terus sampai akhir tahun, kenaikan anggaran APBN terkait kebutuhan subsidi kompensasi pada situasi global saat ini bahkan bisa menyentuh lebih dari 700 triliun.

Senada dengan itu, Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari

Dirinya menilai bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah, maka akan mampu menghindarkan Indonesia dari banyak hal negatif yang menanti, antara lain krisis dan kebangkrutan negara.

“Seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu,” ujar Azyumardi dalam Webinar Moya Institute.

Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM tidak dapat dihindarkan sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

“Namun penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi tidak terlalu terdampak” pungkas Heri.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Sri Adiningsih menganggap APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bukan saja untuk subsidi BBM, namun juga untuk memitigasi dampak Pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.(**)

Categories
Ekonomi

Skema Pemberian BLT Upaya Mitigasi Penyesuaian Harga BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan Rp. 24,17 triliun sebagai dana bantalan sosial. Langkah mitigasi tersebut mendapat apresiasi banyak pihak sebagai bentuk kesiapan pemerintah hadapi dampak penyesuaian harga.

Pengamat isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa pemerintah juga telah menargetkan sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah, termasuk juga ada sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, sebagian dana bantalan sosial juga digunakan untuk memberikan subsidi pada sektor transportasi.

“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya dalam diskusi di salah satu stasiun televisi, Sabtu (3/9).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa pengalihan dana tersebut merupakan upaya penajaman APBN yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” tambahnya.

Bukan hanya itu, pada kesempatan yang sama, beliau juga menyampaikan bagaimana pendapat dari Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro mengenai formula The Golden Mid-way, yakni sangat pentingnya ada pemberian bantalan sosial untuk masyarakat sembari terjadi penyesuaian harga BBM.

Pemberian bantalan sosial juga merupakan upaya Pemerintah dalam mengatasi potensi dampak penyesuaian harga BBM terkait daya beli di masyarakat.

“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” jelas Prof Imron Cotan.

Pada kesempatan lain, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto menambahkan bahwa Pemerintah sendiri juga sudah sangat berpengalaman dalam memberikan subsidi pada masyarakat sehingga kesiapannya cukup baik.

“Saya rasa Pemerintah dengan pengalamannya yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial, saya rasa Pemerintah cukup siap dengan itu berdasarkan pengalaman. Dan juga patut diingat, waktu COVID-19 kemarin kan pemerintah banyak bantuan sosial ya, itu kan bagaimana mitigasi dampak COVID-19,” katanya dalam diskusi di stasiun televisi, Senin (5/9).

Sehingga memang keputusan untuk memberikan bantalan sosial ini merupakan hal yang sangatlah tepat untuk dilakukan.

Namun dirinya mengimbau supaya Pemerintah benar-benar mampu memperhatikan siapa penerima bansos tersebut sehingga bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pria yang juga merupakan peneliti tersebut menuturkan bahwa supaya realisasi dari bantalan sosial bisa benar-benar cepat tersalurkan.

“Bagaimana kita agar Bantuan Langsung Tunai atau Bansos segera terealisasi, itu adalah langkah penting. Kalau ini sampai delay seminggu dua minggu ya itu yang bahaya, ini yang penting cepat. Saya rasa Kementerian Sosial sudah siap untuk hal ini,” tegasnya.

Selanjutya, Teguh Dartanto juga sempat memberikan apresiasi kebijakan penyaluran bansos Pemerintah ketika terjadi COVID-19 kemarin karena diperlebar sehingga tidak menyasar ke masyarakat kelompok miskin saja.

Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubdi telah ditetapkan Pemerintah sejak Sabtu (3/9) sebagai respon bengkaknya subsidi BBM. Namun pada saat yang sama, Pemerintah segera menyalurkan dana subsidi tersebut untuk masyarakat kelas bawah.(**)

Categories
Ekonomi Opini

Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, Ph.D memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil. Hal ini dikarenakan, negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang sangat melonjak tinggi agar APBN tidak mengalami defisit.

“Banyak orang berpikir bahwa kenaikan BBM hanya terjadi di masa sekarang saja, padahal tidak. Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM, Presiden Soekarno 3 Kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda,” ujar Teguh dalam program Speak After Lunch iNews TV (5/9/2022).

Ia juga menilai bahwa posisi Indonesia saat ini yang sebagai net importir BBM, menyebabkan pembelian menggunakan ketentuan harga minyak dunia dan saat akan dijual memakai harga domestik. Sehingga terdapat selisih besar yang ditanggung APBN dan akan berpotensi defisit di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Disisi lain, teguh juga menilai bahwa pemerintah sudah mengantisipasi dampak penyesuaian BBM.

“Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makroekonomi. Tetapi yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar,” ujarnya.

Terkait dampak lainnya, ia memandang bahwa dampak dari kenaikan BBM saat ini tidak sebesar dampak Covid-19. Oleh sebab itu, penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat. Teguh juga meyakini bahwa Kemensos telah menyiapkan data untuk menyalurkan bantuan agar dapat didistribusikan kepada pihak masyarakat yang berhak.

“Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19,” imbuhnya.

Teguh juga berpendapat bahwa Pemerintah diharapkan mampu mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, seperti insentif penggunaan solar panel di rumah tangga, untuk mendorong pengembangan indsustri-industri yang ramah lingkungan.

Terkait respons masyarakat, ia menilai bahwa sebagai negara demokrasi, demo merupakan hal yang wajar manun harus menghindari anarkisme.

“Dalam hal ini, yang seharusnya dapat disuarakan adalah bukan terkait penurunan BBM, tetapi memastikan Pemerintah agar bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik,” ujar teguh.

Ia mengatakan bahwa Kenaikan harga BBM ini harus dilihat sebagai sebuah kesempatan melakukan reformasi kebijakan energi nasional.

“Ini menjadi kesempatan Pemerintah untuk fokus melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable,” pungkasnya.(rls)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr Sepakati Penguatan Kerja Sama di Sejumlah Bidang

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyepakati penguatan kerja sama bilateral antara kedua negara di sejumlah bidang. Pertama, Presiden Jokowi mendorong peningkatan volume perdagangan Indonesia-Filipina secara signifikan. Dibandingkan tahun lalu, volume perdagangan kedua negara telah meningkat hampir 50 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin, 5 September 2022. Sebelumnya, keduanya melakukan pertemuan bilateral dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Ferdinand Marcos Jr. ke Indonesia.

“Indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa, dan rumput laut. Saya mengajak Filipina untuk terus mengembangkan potensi perdagangan dan juga konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal Ro-Ro Bitung-Davao dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. juga membahas peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Menurut Presiden Jokowi, beberapa BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina, misalnya proyek pengadaan dua kapal _landing platform dock_ oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta di Manila oleh PT Len Industri.

“Saya berharap agar rencana pembelian pesawat NC212i dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan. Ke depan, saya ingin makin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina,” imbuhnya.

Ketiga, kedua pemimpin juga membahas penguatan kerja sama perbatasan. Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu _Revise Border Crossing Agreement_ dan _Border Patrol Agreement_.

“Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan di limitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982,” lanjutnya.

Keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, kedua pemimpin mendorong penguatan kerja sama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Presiden Jokowi juga sangat menghargai telah dilakukannya penandatanganan _Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security_.

“Saya senang kita telah memperbarui _Trilateral Cooperative Arragement_ (TCA) antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan,” ungkapnya.

Kelima, Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos juga membahas kerja sama kawasan, bagaimana memperkokoh ASEAN dan implementasi dari _ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific_. Presiden Jokowi menekankan mengenai pentingnya memperkokoh sentralitas dan kesatuan ASEAN. Indonesia ingin memastikan agar ASEAN terus menjadi lokomotif stabilitas perdamaian dan kemakmuran kawasan, serta harus mampu mengatasi berbagai tantangan ke depan dan memperkokoh penghormatan terhadap Piagam ASEAN.

“Untuk memperkuat sentralitas ASEAN, saya menggarisbawahi pentingnya implementasi _ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific_ melalui kerja sama yang konkret dan inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia akan mengadakan _Indo-Pacific Infrastructure Forum_ di tahun depan. Saya juga mengapresiasi komitmen Filipina untuk mendukung penuh keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023,” tandas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. antara lain menyampaikan terima kasih atas bantuan dan keterlibatan sejumlah BUMN Indonesia dalam berbagai program infrastruktur di Filipina.

“Kami terus berterima kasih kepada Indonesia atas bantuan dan keterlibatan mereka dalam program infrastruktur pendahulu saya Presiden Duterte dan komitmen mereka yang berkelanjutan, tidak hanya untuk melanjutkan program ini tetapi meningkatkan volume dan kedekatan antara kedua negara kita,” ujar Presiden Filipina ke-17 tersebut.(setk)