Tag: Tokoh Agama

Categories
Hukum Polhukam

Tokoh Lintas Agama Desak Lukas Enembe Patuhi Hukum dan Jaga Situasi Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Desakan agar Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengemuka. Publik pun mendesak agar Gubernur Papua Lukas Enembe menaati hukum yang berlaku demi jaga situasi kondusif.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Koya Jayapura Ustad Ismail Asso, meminta Gubernur Papua menjalani proses hukum pasca ditetapkan tersangka oleh KPK.

“Sebagai Tokoh Agama, saya tetap konsisten dan mengimbau jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta Gubernur Lukas Enembe segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,” kata Ismail Asso, Sabtu (24/9/2022).

Ismail Asso menambahkan agar Gubernur Lukas Enembe secara gentleman dapat menjalani proses hukum yang sedang berjalan, termasuk pemeriksaan oleh KPK. Dengan ketaatan tersebut, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan Propinsi Papua dapat berjalan secara baik, aman, dan damai.

“Demikian imbauan sebagai seorang Tokoh Agama demi masa depan kelanjutan keamanan kesejahteraan dan ketentraman keamanan seluruh rakyat Papua,” tambah Ismail.

Sebelumnya, tokoh Gereja Papua Pdt. Albert Yoku turut mendukung langkah KPK untuk dapat mengungkap kebenaran kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe. Pihaknya juga mengajak masyarakat Papua untuk menghormati proses hukum dan menghindari gesekan.

“Saya pikir ada 1.000 jalan dari KPK yang bisa digunakan sehingga gesekan dengan massa terhindari dan masyarakat di Papua mendapati edukasi dan pencerahan. Proses hukum harus kita hormati dan tetap berjalan tetapi, metode dan pola yang digunakan minimal ada koordinasi antara kuasa hukum dan KPK sebagai bagian-bagian yang terikat pada kode etik hukum dan keadilan,” ucap Albert.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah 1 Papua, Pendeta Petrus Bonyadone mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK. Menurutnya lembaga antirasuah itu memiliki wewenang untuk memberantas korupsi, sehingga masyarakat perlu untuk percaya.

“Jika benar dia terbukti seperti yang diekspos oleh KPK, maka ini juga perbuatan yang sudah menghambat pembangunan di tanah Papua dan rakyat sudah dikorbankan,” ujar Petrus Bonyadone.

Sebagai informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Bahkan Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa kasus korupsi Lukas merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Papua.

Lebih lanjut, Mahfud menilai bahwa dugaan korupsi Rp. 1 miliar adalah alat bukti permulaan. Dirinya menyatakan bahwa masih banyak yang lainnya.

KPK saat ini telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (26/9). Surat panggilan ini disampaikan karena sebelumnya terbukti mangkir dari panggilan pertamanya pada Senin (12/9).

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. PPATK menemukan dugaan, Lukas menyimpan dan mengelola uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar Rupiah.

Korupsi yang dilakukan Gubernur Papua itu meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan Pemerintah Papua yang nilainya mencapai ratusan miliar. Ada juga dugaan Lukas memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan lembaganya menemukan adanya setoran tunai Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino judi dengan nilai US$ 55 juta atau setara dengan Rp 560 miliar.

Ivan mengatakan setoran ke kasino judi hanya satu dari 12 hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan Gubernur Papua itu. Menurut dia, ada juga setoran bernilai US$ 55 ribu yang diduga digunakan untuk membeli jam tangan.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah Pada Rakyat Secara Optimal

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D menilai pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik dibandingkan BLT Covid lalu.

“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan”, ujarnya kepada awak media, Sabtu (24/9/2022).

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan pada pemerintah yang sudah berupaya keras dalam mengatasi masalah saat ini.

“Pak Jokowi sekarang menyarankan dan memerintahkan aparaturnya untuk memastikan semua program ini berjalan secara mudah diakses, cepat proses deliverynya, dan tepat sasaran. Itu untuk memastikan layanan pemerintah betul-betul berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid mengungkapkan BLT sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli ditengah kenaikan harga BBM.

“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, dari sudut dunia usaha, kenaikan harga BBM pasti akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor. Sehingga BLT akan berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya.(*)

Categories
Daerah Polhukam TNI

Dansatgas Pamrahwan Yonif 751: Tokoh Agama Kunci Stabilitas Keamanan di Papua

Koran Jurnal, Papua – Prajurit TNI yang terlibat dalam Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS di Papua mengunjungi kantor Klasis Baliem Yalimo, Wamena, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan Tokoh Agama setempat, Jum’at (25/06/2021).

Kedatangan personel Satgas Pamrahwan Yonif RK 751/VJS yang dipimpin Lettu Caj Adi Manuel Rumbiak S.Si disambut oleh Wakil Ketua Klasis Baliem Yalimo Wamena Pdt. Marthen Miage, S.Th.

Di tempat terpisah, Dansatgas Pamrahwan Yonif 751/VJS Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi mengatakan bahwa Tokoh Agama dan Tokoh Adat merupakan sosok kunci. “Kehadiran Tokoh Agama dan Tokoh Adat di dalam lingkungan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas nasional di wilayah Papua,” ucapnya.

“Kita unsur pimpinan tidak cukup berkomunikasi dengan Forkopimda saja, peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat itu yang menjadi kuncinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Klasis Baliem Yalimo Wamena Pdt. Marthen Miage, S. Th dalam sambutannya memberikan salam kepada Komandan Satgas Yonif 751 dan ucapan selamat datang di tengah-tengah masyarakat ataupun Jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Jayawijaya. “Kehadiran TNI khususnya Satgas Yonif RK 751/VJS patut disyukuri bersama demi terciptanya keamanan masyarakat,” ujarnya.

“Kita semua harus melayani masyarakat dengan hati dan tidak lupa berdoa agar Tuhan selalu memberikan hikmah kepada kita dalam semua tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas,” kata Pdt. Marthen Miage.

Dalam kesempatan tersebut, Pdt. Marthen Miage, S. Th mengundang Komandan Satgas beserta personelnya untuk berkenan hadir dalam peresmian Gereja Maranatha Muabagha pada tanggal 26 Oktober 2021 yang juga merupakan HUT GKI di Tanah Papua. Peresmian Gereja ini akan dihadiri pula oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, M. Th.(pen/red)

Categories
Kesehatan Ragam

Tokoh Adat dan Agama Bantu Edukasi Pencegahan COVID-19 di Pelosok Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengedukasi tentang COVID-19 di Papua. Salah satunya dengan meminta bantuan tokoh adat dan agama untuk memberikan edukasi tentang COVID-19 kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua dan Papua Barat.

“Salah satu strategi dan inovasi yang kita lakukan, kami merangkul tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung dalam FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama),” ujar Try Laksono Harysantoso Chief Field Office, Unicef Indonesia yang berkantor di Papua saat berdialog dengan GTPPC-19 melalui ruang digital, Rabu (08/07/2020).

Sosok tokoh adat atau keagamaan memang dapat berfungsi sebagai aktor sosial yang bisa mempengaruhi masyarakat. Hal inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh Try untuk memastikan informasi terkait pencegahan COVID-19 dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat di pedalaman Papua dan Papua Barat.

“Seperti teman-teman ketahui, Indonesia sebagai masyarakat yang relijius, tokoh agama dan tokoh adat ini menjadi panutan yang pesan-pesannya atau petuah-petuahnya itu sangat didengarkan dan diikuti oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Selain itu, Try juga menginformasikan bahwa sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat, para tokoh adat dan tokoh agama yang diberi pelatihan terlebih dahulu.

“Untuk peserta yang berada di Jayapura, sebisa mungkin kita berikan melalui pertemuan face to face. Namun, pertemuan face to face ini tetap harus memenuhi protokol COVID-19.” ujarnya.

“Nah mereka kita hubungkan dengan zoom kepada FKUB yang ada di kabupaten-kabupaten. Mereka tidak bisa hadir di pertemuan, tapi tetap kita latih untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan COVID-19,” imbuhnya.

Try mengungkapkan bahwa sosialisasi pencegahan COVID-19 oleh para tokoh ini akan disampaikan dalam kegiatan keagamaan yang rutin dijalankan oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar tempat ibadah di Papua masih ditutup, sosialisasi tetap berjalan dengan penerapan yang berbeda-beda.

“Jadi ada ibadah melalui daring, lalu para tokoh agama ini katakanlah di awal sebelum ibadah dimulai, atau ada juga yang di akhir ibadah minggu, itu pendeta menyampaikan pesan pencegahan COVID-19 dari telpon seluler, gitu ya,” jelasnya.

Sementara itu, Try menyampaikan bahwa untuk masyarakat di pedalaman, ibadah dilakukan di luar gedung keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada.

“Namun, untuk yang di kampung-kampung, ada yang ibadahnya itu dilakukan di luar gedung gereja misalnya. Kemudian duduknya juga diatur sedemikian rupa, mereka posisi duduknya berjauhan dan tetap bisa memenuhi protokol COVID-19 dan disitulah kita menggunakan poster-poster, untuk kemudian dijelaskan kepada umat yang hadir dalam ibadah tersebut,” ujarnya.

Selain melalui upaya-upaya diatas, informasi terkait COVID-19 juga disebarkan melalui radio jangkauan RRI di Papua yang dapat didengarkan sampai ke tingkat kampung.

“Lalu kita juga menggunakan radio jangkauan RRI di Papua, itu sampai ke tingkat-tingkat kampung. Jadi, ini menjadi salah satu cara untuk kita menyebarluaskan informasi terkait pencegahan COVID-19 kepada seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pinggiran, pedalaman, dan pegunungan di Papua,” jelas Try.

Selanjutnya ia menjelaskan, Langkah lain digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait pencegahan Covid-19 bekerja sama dengan influencer anak-anak muda yang berasal dari Papua untuk membuat video, lagu dan tarian dikarenakan masyarakat Papua sangat menyukai hal terebut dan diharapkan sosialisasi menjadi lebih mudah untuk dipahami masyarakat

“Mengajak influencer anak muda Papua, mereka menyebarkan informasi tersebut melalui jaringan instagram, facebook, dan juga podcast mereka terkait pentingnya menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak itu dengan lagu-lagu dan juga tarian. Masyarakat Papua senang sekali bernyanyi, kemudian mereka senang sekali menari lalu senang juga berolahraga, jadi dalam situasi pandemi covid 19 ini pesan pesan informasi itu akan lebih mudah untuk diterima di masyarakat luas,” jelasnya.

Try menutup dialog dengan berpesan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menghadapi pandemi COVID-19 secara kolektif.

“Kita mengalami pandemi ini bersama-sama dan kita harus bersama-sama juga untuk mengakhiri pandemi ini. Caranya adalah ko jaga sa, sa jaga ko, dan kitorang semua selamat. Saya jaga kamu, kamu juga harus jaga saya sehingga kita semua akan selamat,” tutupnya.(pus/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Undang Tokoh Lintas Agama Bahas Situasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah  tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safe house, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

“Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” jelasnya.

“Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis,” tandasnya.(DBPers/red)