Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Akademisi Sebut UU Ciptaker Berpihak Pada UMKM dan Bangun Optimisme Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan optimisme baru dalam hal ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Pasalnya, UU Ciptaker diyakini akan memberikan sejumlah kemudahan perizinan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Usaha Kecil bergerak menjadi Usaha Menengah yang pada gilirannya Usaha Menengah maju menjadi Bisnis Besar. Akibat bermunculan lagi Usaha Mikro baru. Demikian seterusnya,” paparnya.

Menurut Emrus, UU sapu jagat ini akan memudahkan untuk mendirikan usaha lantaran memangkas alur birokrasi menjadi lebih sederhana. Dia mencontohkan bahwa Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) sudah bisa hanya oleh satu orang atau disebut sebagai “PT perorangan”.

“Selain itu, jumlah anggota membentuk koperasi sebagai bidang usaha memajukan perkonomian rakyat, sudah sangat dikurangi, tidak sebanyak sebelum lahirnya UU Ciptaker ini. Bantuan permodalan UMKM dari pemerintah salah satu fokus utama dalam UU Ciptaker.” imbuhnya.

Konsekuensi dari perkembangan perubahan tingkatan usaha, lanjut Emrus, tidak hanya sekedar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dalam berbagai bidang keterampilan dan talenta, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru.

“Bahkan dapat diprediksi Indonesia akan kekurangan tenaga kerja jika semua komponen bangsa mendukung dan melakukan UU Ciptaker, dibanding sebelum UU Ciptaker” lanjut dia.

Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan itu juga mengakui, peningkatan jumlah dan bidang usaha dipastikan mampu membangun kolaborasi bisnis saling terkait dan terintegrasi antar Bisnis Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro. Kondisi tersebut setidaknya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan memajukan perekonomian nasional.

“Dengan demikian, pendapatan perkapita seluruh rakyat Indonesia akan terus meningkat dari tahu ke tahun. Karena itu, menurut hemat saya, tidak berlebihan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang luar biasa pada tahun 2035” tambah Emrus.

Emrus juga meyakini bahwa UU Ciptaker telah berpihak pada kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Dia menjelaskan bahwa beleid itu juga telah mempertimbangkan banyak hal.

“Keseriusan pemerintah tentang UU Ciptaker agar berpihak kepada kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia terlihat pada isi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpers) sebagai peraturan turunannya. Sejumlah PP dan Perpres tersebut disusun dengan memperhatikan, menerima dan mempertimbangkan semua aspirasi masyarakat” pungkasnya.(*)

Categories
Polhukam TNI

KSAL: Berputarnya Roda Sebuah Organisasi Akan Bertumpu Pada Kemampuan Sumber Daya Manusianya

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menerima kunjungan kerja (Kunker) Ketua Yayasan Nala Laksda TNI (Purn) Ken Tri Basuki, M.Sc., di Ruang Tamu, Gedung R.E. Martadinata, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/02/2023).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas program kerja Yayasan Nala khususnya peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan. Selain juga sebagai silaturahmi antara Yayasan Nala dengan TNI Angkatan Laut khususnya kepada Kasal selaku Pembina Yayasan Nala. Dalam kunjungan kerjanya, Ketua Yayasan Nala hadir bersama dengan Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M.

Sementara Kasal didampingi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut (Irjenal) Laksda TNI Sunaryo, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Laksda TNI Tunggul Suropati, dan Sekdisdikal Kolonel Laut (E) Frankie Oktolim Madethen.

Dalam berbagai kesempatan, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan pentingnya Pendidikan sebagai bagian peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan prajurit TNI AL ditempatkan sebagai prioritas utama dengan pertimbangan berputarnya roda sebuah organisasi akan bertumpu pada kemampuan sumber daya manusianya.

Yayasan Nala didirikan pada tahun 1987 sebagai wujud peran serta TNI Angkatan Laut dalam pembangunan di bidang pendidikan, sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi penerus sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Yayasan Nala bergerak dalam bidang Pendidikan dan saat ini mengelola berbagai perguruan tinggi yakni Universitas Hang Tuah Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surabaya, STIKES Tanjung Pinang, Politeknik Hang Tuah Jakarta, Sekolah Pelayaran Aman Jaya, dan Rumah Sakit Gigi Mulut Nala Husada.
Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.(disp)

Categories
Polhukam

Walau Aspirasinya Belum Terpenuhi, Warga Sekitar Bandara Silangit Dukung Kelancaran Event F1Powerboat

Koran Jurnal, Sumut – Ajang event internasional F1Powerboat Danau Toba 2023, Sumatera Utara, dalam persiapan pelaksanaannya diwarnai sedikit kendala.

Diketahui warga bernama Jimmy Sianturi sekaligus salah satu pemilik lahan yang ada di sekitar kawasan Bandara Silangit yang dikelola PT Angkasa Pura, mengaku aspirasinya belum ditindaklanjuti.

Di mana lahannya yang terdampak renovasi gapura pintu masuk bandara tersebut belum sepenuhnya diganti rugi oleh PT Angkasa Pura.

Namun demikian, dirinya menegaskan tetap mendukung penuh kelancaran kegiatan lomba tersebut.

“Tetap menjaga kamtibmas yang tetap kondusif dan tidak akan melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut ganti rugi lahan di kawasan Bandara Silangit atau pun di kawasan event F1 powerboat di Danau Toba,” ujar Jimmy, Selasa (28/2/2023).

Ke depan dalam mengemukakan aspirasinya Jimmy juga berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

‘Dalam perjuangannya kami akan tetap menyuarakan aspirasi kami atas hak-hak kepemilikan lahan kami yang belum diganti rugi oleh Angkasa Pura akibat renovasi Bandara Silangit dengan tetap memandang aturan yang ada,” jelas Jimmy.(*)

Categories
Polhukam

Meski Lahannya Direlokasi, Wanita Ini Tetap Dukung Pemerintah Sukseskan F1 Powerboat

Koran Jurnal, Sumut – Penataan kawasan dilakukan pihak terkait dalam mempersiapkan gelaran event internasional F1 Powerboat Danau Toba 2023, Sumatera Utara.

Kebijakan itu pun berdampak ke sejumlah masyarakat yang lahannya terpaksa harus direlokasi guna mendukung kelancaran perlombaan tersebut.

Lahan kepunyaan Mastiur Hutagaol salah satunya. Wanita pemilik lahan yang terdapat bangunan beton, lantai keramik dan atap seng dengan luas 92,5 m awalnya tak sepakat dengan dana kerohiman yang diberikan pemerintah padanya.

Dirinya pun lebih mempercayai proses hukum yang berlaku lewat jalur gugatan di pengadilan ketimbang harus aksi turun ke jalan.

“Saya sudah mendaftarkan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor : 134/Pdt.G/2022/PN.Blg tanggal 16 November 2022 alasannya saya memiliki sertifikat hak milik Nomor : 192 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Toba dan meminta membayar kerugian kepada pemerintah sebesar Rp. 2.172.750.000.-(dua miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),” kata Mastiur, Selasa (28/2/2023).

Walau demikian dia kemudian menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan F1 Powerboat Danau Toba 2023.

“Hal tersebut bukti jika saya mendukung hajat bergengsi ini sebab akan membawa negara kita tambah diakui dunia internasional. Makanya saya tak berpikir untuk melakukan demo dalam menyuarakan keadilan,” ucap Mastiur.

“Intinya tak ada penolakan dan kami mendukung pemerintah menyukseskan event internasional ini,” tambahnya.(*)

Categories
Megapolitan Militer Polhukam

Moeldoko: Institusi TNI Semakin Profesional Dan Mengedepankan HAM

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko optimis menyebut TNI konsisten berkembang sebagai institusi yang semakin profesional dan mengedepankan HAM. Berbagai lembaga survei pun menempatkan TNI sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi di masyarakat.

“Setelah reformasi, TNI telah memposisikan dirinya sangat baik dengan mendidik prajuritnya menjadi profesional yang sangat dibanggakan masyarakat Indonesia. Persoalan HAM dan hukum humaniter menjadi pedoman yang serius bagi pimpinan TNI dalam membangun prajurit-prajurit profesional di lapangan yang menghargai HAM,” kata Moeldoko dalam pembukaan seminar bertajuk Mitigasi Risiko Bahaya Bagi Warga Sipil di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Dalam Seminar yang diadakan oleh the Center for Naval Analyses (CNA) bersama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini, Moeldoko menyampaikan perlunya pelatihan dalam memitigasi risiko bahaya bagi rakyat sipil dalam operasi militer. Pasalnya, TNI merupakan komponen utama pertahanan negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup dan hak atas rasa aman bagi seluruh warga Indonesia.

Selaku Panglima TNI tahun 2013-2015, Moeldoko juga meyakinkan bahwa pelatihan dan pembekalan prajurit TNI dalam operasi militer telah sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku.

“Saya berharap seminar-seminar seperti ini menjadi proses pembelajaran yang saling memberikan kontribusi dan distribusi pengetahuan serta pengalaman. Kita perlu belajar pengalaman Amerika Serikat yang memiliki pengalaman bertempur di berbagai negara. Indonesia juga punya pengalaman operasi militer yang panjang. Jadi kalau kita satukan pengalaman dua negara ini, maka harapannya ini menjadi hal yang bermanfaat ke depan,” imbuh Moeldoko.

Sebagai informasi, sejak tahun 1957, Indonesia telah aktif dalam misi Pasukan Perdamaian PBB dan berkontribusi secara nyata terhadap ketertiban dunia, sesuai dengan amanat konstitusi. Indonesia secara konsisten merupakan bagian dari negara 10 besar kontributor Pasukan Perdamaian PBB.

Kantor Staf Presiden (KSP) juga terus mendorong terciptanya kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, utamanya dalam memastikan terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan melalui berbagai kerjasama di bidang pertahanan, pendidikan dan lain sebagainya.(KSP)

Categories
Militer Polhukam

Terapkan Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Wujudkan Jalesveva Jayamahe

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) bertempat di Gedung Maspardi, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya, Senin (6/2) lalu menyebutkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045.

Wapres menyampaikan juga tujuh pilar kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan Jalesveva Jayamahe diantaranya pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan SDM, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola dan kelembagaan di laut. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari serta diplomasi maritim.

Pernyataan dari Wapres Ma’ruf Amin dalam kuliah umum tersebut menurut  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), harus menjadi perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan negara ini.

“Bahwa negara kita adalah negara maritim. Dan tidak dipungkiri pula sejarah membuktikan motto Jalesveva Jayamahe yang berarti “Justru di Lautan Kita Menang” atau “Kejayaan Kita Ada di Laut” merupakan kalimat “sakti” dari armada laut zaman Majapahit untuk membangkitkan semangat pasukan lautnya,” kata Capt. Hakeng kepada awak media di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan suatu keniscayaan. Dengan berpatokan pada tujuh pilar poros maritim yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 tersebut, sudah cukup menjadi modal bagi bangsa ini untuk mengembalikan kejayaan maritim nenek moyang Indonesia,” lanjut Capt. Hakeng.

Dengan memanfaatkan sumber daya perikanan kelautan yang berlimpah,Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia melalui sumber daya protein ikan.

“Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur,” papar Capt. Hakeng.

Disebutkan Capt. Hakeng kembali bahwa Indonesia berada dalam posisi keempat di dunia sebagai negara produsen ikan. Peluang Indonesia untuk naik ke posisi dua atau tiga  dunia sebagai produsen ikan sangat terbuka lebar.

“Apabila kesebelas WPPNRI di Indonesia ditangani secara serius. Saya yakin Indonesia dapat menjadi negara produsen ikan kedua atau ketiga di dunia,” tegasnya.

Disamping itu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di sektor kemaritiman harus menjadi prioritas. “Keahlian dari para pelaut yang bekerja di kapal penangkapan ikan, kapal pesiar, kapal tanker dan kapal lainnya harus terus ditingkatkan. Sehingga negara lain yang menggunakan tenaga pelaut Indonesia  semakin bertambah percaya dengan potensi pelaut Indonesia. Ada beberapa aspek yang penting untuk diperkuat dalam hal ini diantaranya : upaya Peningkatan Pendidikan Pelatihan, Peningkatan kualitas pengawasan dan regulasinya, pengembangan teknologi serta inovasi, dan tentunya juga dilakukan Kerjasama dengan negara-negara lain.”

Kemudian terkait pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola dan kelembagaan di laut menurut Capt. Hakeng harus dilakukan secara bersama- sama dengan para pemangku kepentingan di Indonesia. “Kekuatan pertahanan maritim bisa dimulai dengan membangun kapal-kapal niaga, pelabuhan, serta elemen-elemen di dalam pelabuhan, dan lain-lain.”

Apalagi sambung Capt. Hakeng, persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna kaya akan sumber daya perikanan kerap kali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari China dan Vietnam. Karena itu tidak mengherankan jika ketegangan di wilayah perairan Natuna selalu terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia. Semakin banyak kapal dan pelabuhan, akan semakin banyak pelaut Indonesia, serta semakin banyak yang menjaga wilayah Indonesia.

“Wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Samudera Hindia menjadi perlintasan strategis dan Indonesia yang sangat dekat. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Peran dan  kekuatan dari TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya sangat dibutuhkan. Penting pula melibatkan para nelayan atau para Pelaut Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana tertera dalam semangat Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem Hankamrata yang dapat diterapkan pula di dunia Maritim,” tutup Capt. Hakeng.(*)

Categories
Polhukam TNI

TNI AL Tingkatkan Kerjasama Regional, Wujudkan Stabilitas Kawasan

Koran Jurnal, Jakarta – Kapal Selam Angkatan Laut India INS Shindukesari kembali melanjutkan pelayaran setelah melaksanakan port visit selama dua hari bersandar di JICT II, Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (24/2/2023). Keberangkatannya dilepas oleh TNI AL dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta.

Kedatangan Kapal Selam yang dikomandani Commander Libu Raj ke Jakarta dalam rangka mempererat hubungan bilateral khususnya Angkatan Laut dari kedua negara.

Selama kunjungannya di Ibu Kota, kapal selam Kilo class  INS Shindukesari bersandar di JICT dengan pengamanan dari Santuan Lantamal III Jakarta yang menugaskan pengamanan Polisi Militer, Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan, dan Satuan Kapal Patroli, dimana hal tersebut merupakan prosedur TNI AL saat menerima kunjungan kapal negara sahabat, dengan standar internasional.

“Terimakasih telah menyambut hangat atas kunjungan kami ini, semoga hubungan Angkatan Laut kedua negara kedepan akan semakin baik lagi,” ungkap Commander Libu Raj, sesaat sebelum Kapalnya bertolak dari Dermaga.

Ditempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL siap bekerjasama secara profesional untuk mewujudkan stabilitas kawasan.

“Tentunya TNI Angkatan Laut akan siap meningkatkan kerjasama maritim, diberbagai bidang, termasuk dibidang latihan. Untuk mewujudkan TNI AL yang profesional, modern dan tangguh, para prajurit Jalasena harus terlatih guna membangun kekuatan yang memiliki kesiagaan dan kesiapan yang tinggi,” ungkap KSAL.(disp)

Categories
Polhukam

Waketum MUI: Hindari Perpecahan di Tahun Politik Dengan Berprasangka Baik dan Tabayyun

Koran Jurnal, Jakarta – Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sangat penting untuk menjaga perdamaian di tengah situasi politik yang memanas. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kyai Marsudi Syuhud dalam sebuah program televisi yang digelar di Jakarta pada Jumat (24/2).

Menurutnya, Pemilu dan tahun politik selalu menjadi waktu yang menantang bagi bangsa Indonesia, karena situasi tersebut berpotensi memicu konflik dan perpecahan antara kelompok-kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum MUI tersebut menegaskan bahwa tahun politik memiliki ciri tersendiri, maka ketika mengambil posisi politik tertentu akan membentuk situasi yang beragam.

“Ritual Pemilu diharapkan menjadi hal yang biasa, sehingga masyarakat diimbau untuk tenang dan menyikapi secara biasa saja, apalagi jika sampai mengancam NKRI”, ungkap Kyai Marsudi.

Tujuan politik, menurut Kyai Marsudi, adalah untuk mengomposisikan rencana-rencana lima tahun ke depan.

“Tujuan lainnya, untuk menyatukan masyarakat. Jika masyarakat sudah disatukan, maka kemudian harus gotong royong dan mengecilkan suara kebisingan. Oleh sebab itu, Pemilu diharapkan berjalan aman dan nyaman”, tutur Wakil Ketua Umum MUI.

Salah satu upaya untuk bisa menjaga persatuan NKRI di tahun politik adalah semua pihak harus bisa menghindari adanya prasangka buruk, termasuk narasi yang disampaikan oleh siapapun agar bangsa ini tidak mudah dipecah belah.

Mengenai polemik terkait pidato Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu perihal ibu-ibu pengajian, juga menjelaskan bahwa pernyataan Ketua Umum PDIP tersebut tidak dapat ditelan mentah-mentah, sehingga penafsiran sebenarnya ada pada yang bersangkutan.

“Kalau saya lihat begini, bahwa tujuan orang ngomong pada satu statement atau lafalnya adalah orang yang mengungkapnya, nah jika ada orang yang menanggapi statement itu mungkin ada pasnya dan mungkin ada tidak pasnya” kata Kyai Marsudi.

Ia juga mengimbau masyarakat melaksanakan tabayyun atau memverifikasi agar dapat mengetahui maksud sebenarnya.

Bukan hanya itu, dia meluruskan bahwa sebenarnya pidato tersebut berisi ajakan kepada majelis taklim untuk tidak saja fokus pada urusan akhirat, melainkan juga pada urusan dunia, khususnya stunting.

“Menurut saya kalimat itu kalimat yang disampaikan adalah kalau bisa majelis taklim tidak saja urusan akhirat saja tapi juga urusan dunia seperti stunting ini disampaikan” imbuhnya.

Menurut Kyai Marsudi, konsep keseimbangan dunia dan akhirat, termasuk mengurusi stunting merupakan perintah agama.

“Maka jika kita mencari akhirat jangan lupakan dunia karena sesungguhnya dunia adalah lahan untuk akhirat” pungkasnya

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana menyatakan dalam era digital ini tidak mudah karena sepanjang apapun pernyataannya akan dipotong-potong sesuai kepentingan kelompok yang kemudian akan diviralkan. Hal ini tentu punya tujuan karena ini akan menyebar.

Menurutnya, semua pihak mungkin akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan selama Pemilu. Oleh sebab itu, perlu diingatkan.

“Selain itu ada berita hoax sehingga perlu keyakinan agar selalu berhati-hati dan menguatkan literasi digital, termasuk saring sebelum sharing. Karena penetrasi internet hebat dan kita harus mewaspadai hal itu, apalagi terkait isu etnis, keagamaan dan sebaiknya, ini perlu dibatasi”, tutur Aditya Perdana.(*)

Categories
Polhukam TNI

KSAL Laksamana Muhammad Ali Kunjungi Sejumlah Fasilitas Angkatan Laut Singapura

Koran Jurnal, Jakarta – Agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali ke luar negeri dalam rangka Introductory Visit Program masih terus berlangsung. Setelah kunjungannya ke Malaysia beberapa waktu lalu dan melaksanakan sejumlah agenda kegiatan, Kunker berlanjut ke Singapura.

Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Asops Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, Senin (20/2), melaksanakan kunjungan ke fasilitas Pelatihan Penyelamatan Kapal Selam Republic of Singapore Navy (RSN) di Changi Naval Base.

Pada kegiatan tersebut Kasal menerima paparan singkat tentang tupoksi satuan penyelamatan kapal selam sekaligus berkesempatan melihat langung fasilitas yang dimiliki oleh AL Singapura saat pelaksanaan tour fasilitas. Selama kegiatan tour fasilitas Kasal Singapura RADM Aaron Beng dan Fleet Commander, RSN, RADM Sean Wat ikut mendampingi Kasal dan delegasi TNI AL.

Sebelumnya, Kasal juga berkesempatan berkunjung kepada Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di Singapura Bapak Suryopratomo di 7 Chatsworth Road Singapura. Dubes RI menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kasal ke 28 pada tanggal 28 Desember 2022 yang lalu. Selain itu juga Dubes RI menyampaikan hal-hal berkaitan dengan perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Singapura

Kegiatan Kasal selama di Singapura dilaksanakan mulai 19 sampai dengan 21 Februari 2023 dan akan melanjutkan lawatannya ke tujuan negara selanjutnya yaitu Dubai.(disp)

Categories
Polhukam

KiBMA Minta Presiden Jokowi Bentuk Unit Kerja Khusus Pemberantasan Mafia Tanah

Koran Jurnal, Jakarta – Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) Eros Djarot menyikapi makin maraknya persoalan sengketa lahan di masyarakat dan praktik mafia tanah.

“Agar presiden membentuk unit kerja khusus pemberantasan mafia tanah yang kerja utamanya menyelenggarakan adu data, sebagai metode pokok, untuk menyelesaikan sengketa antar-para pihak yang bersengketa,” kata Eros Djarot dalam konferensi pers KIBMA di Hotel Sunbreeze, Jakarta, Minggu sore (15/2/2023).

“UKP itu untuk membantu presiden dalam upaya serius memberantas praktek mafia tanah,” tambahnya.

Selain itu, KIBMA juga mengusulkan agar presiden mengevaluasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). Eros menuding, BPN dinilai kerap mengeluarkan sertifikat tanah kepada mafia tanah.

“Juga mengusulkan agar presiden mengevaluasi BPN sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat,” cetusnya.(*)