Categories
Polhukam

ARJ Dukung Penuh Keputusan Presiden Jokowi terkait Komposisi Kabinet 2019-2024

Koran Jurnal, Jakarta – Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) menyatakan mendukung penuh keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan susunan dan komposisi kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Koordinator ARJ Aidil Fitri dan Penanggungjawab tunggal ARJ Haidar Alwi dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurut ARJ, keputusan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, relawan harus ikhlas menerima keputusan Jokowi terkait komposisi kabinet dan tetap setia dalam menjalankan fungsinya mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Maka kami selaku kordinator dan Penanggungjawab ARJ memberitahukan kepada seluruh organ relawan ARJ agar mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi terkait komposisi kabinet 2019-2024,” jelas kedua petinggi ARJ.

Bagi ARJ, komposisi kabinet merupakan formasi ideal dalam rangka mewujudkan visi Indonesia kedepan, “Komposisi kabinet telah berhasil mencerminkan persatuan serta mewujudkan semangat rekonsiliasi kebangsaan”.

Sebelumnya, pada Rabu 23 Oktober 2019 Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantu di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Periode kedua ini, Presiden Jokowi memberikan nama kabinetnya yaitu, Kabinet Indonesia Maju.

Berikut nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia.(red)

Categories
Polhukam Polisi

Komjen Idham Azis Jadi Kapolri

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan Kabareskrim Komjen Pol Drs. Idham Azis. Msi, untuk menduduki jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D yang telah diangkat oleh Presiden Jokowi menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pengumuman itu disampaikan Jokowi usai pelantikan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Pengganti Kapolri sudah kami ajukan hari ini ke DPR, Pak Idham Azis, Kabareskrim,” tegas Presiden Jokowi saat ditanya oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Bahkan secara tegas Jokowi memastikan hanya satu nama yang direkomendasikan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Pak Tito Karnavian.

“Iya, satu nama saja,” kata Presiden Jokowi.

Informasi mengenai Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri sudah disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Mantan Kapolri menyebut, nama Komjen Pol Idham Azis sebagai calon Kapolri sudah diserahkan ke Setneg.

Komjen Pol Drs Idham Azis adalah nama yang tidak asing lagi di jajaran Polri. Kariernya di korps Bhayangkara terbilang sangat baik dan memuaskan.

Nama Komjen Pol Idham Azis menjadi sorotan saat mengamankan berbagai aksi demo dan protes atas kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Komjen Pol Idham Azis adalah orang paling depan yang mengamankan aksi massa yang sempat berujung ricuh pada aksi 411 di depan Istana kala itu.(kbp/red)

Categories
Nasional Polhukam

Ir. H. Joko Widodo-KH.Ma’ruf Amin Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

Koran Jurnal, Jakarta – Pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin resmi memimpin Republik Indonesia pada masa jabatan periode 2019-2024, setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani Berita Acara pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR-RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.

Prosesi pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo itu berlangsung sederhana dan khidmat sebagaimana yang diharapkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo.

Proses acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Selanjutnya, Ketua MPR RI yang didampingi oleh 9 (sembilan) Wakil Ketua MPR RI menyampaikan sambutan pembukaan, dan membacakan petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

Usai dipersilakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Joko Widodo menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Jokowi.

Usai Jokowi menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI, selanjutnya K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Wapres RI dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap K.H. Ma’ruf Amin.

Usai penyampaian sumpah jabatan, Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin menandatangani Berita Acara Pelantikan yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPR RI. Usai penandatanganan Berita Acara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pelantikan. Selanjutnya, acara Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, K.H. Nasaruddin Umar membacakan doa, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menutup acara pelatikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Tampak hadir dalam acara tersebut Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wury Estu Handayani (istri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu juga tampak sejumlah tamu negara di antaranya Sultan Hassanah Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Kamboja Husen, PM Australia Scott Morrison, dan Raja Eswatini Maswati III.(hum/red)

Categories
Polhukam

Haidar Alwi Diminta Masuk Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Koran Jurnal, Jakarta – Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) II, di Hotel Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2019).

Rakornas ARJ dihadiri para ketua organ dan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam acara itu, sekitar 900 organ relawan yang tergabung di ARJ meminta H. R. Haidar Alwi selaku Penanggungjawab Tunggal ARJ untuk masuk menjadi pembantu presiden dalam Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Desakkan dan permintaan itu muncul dari kesepakatan bersama 900 organ relawan yang tergabung di ARJ secara aklamasi.

“Apakah kita semua Ketua-Ketua Umum Relawan Jokowi yang hadir disini (red-Rakornas) mendukung Saudara Haidar Alwi sebagai calon Menteri di Kabinet Jokowi-Amin,” tanya Aidil Fitri kepada seluruh peserta Rakornas II ARJ di Hotel Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (13/10). Seraya para peserta Rakornas ARJ kompak menjawab, “Setuju”.

Menurut Aidil Fitri usulan dan desakan agar mendukung Haidar Alwi sebagai Menteri sudah lama digaungkan. Akan tetapi, sambungnya, baru kali ini keputusan bulat diambil secara sah dan aklamasi mendukung Haidar Alwi sebagai calon Menteri Jokowi-Amin.

“Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) merekomendasikan Penanggung Jawab Tunggal ARJ Bapak H. R. Haidar Alwi untuk menjadi Pembantu Presiden/Menteri di Kabinet Jokowi-Amjn tanpa mengesampingkan hak preogratif Presiden Jokowi-Amin,” kata Aidil Fitri.

Ditanya alasan ARJ kenapa mendukung Haidar Alwi? Ketua Umum Forum Relawan Demokrasi (Foreder) ini menjawab, Haidar Alwi adalah sosok yang peduli pada relawan dan telah berjuang siang malam tanpa henti bersama relawan untuk memenangkan Jokowi-Amin.

“Dia (Haidar Alwi) juga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni di bidang Sosial ekonomi, bisnis, manajemen dan sosial politik. Sebagai Alumni Elektro Institute Teknologi Bandung (ITB), dirinya memiliki jaringan dan keterampilan dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan dan iptek,” jelas Aidil Fitri.

Sementara itu Suhadi, SH Ketua Umum Relawan NINJA menyatakan total mendukung Haidar Alwi sebagai Menteri di Kabinet Jokowi-Amin. Katanya, perjuangan Haidar Alwi dalam memenangkan Jokowi-Amin tak perlu diragukan lagi, terutama juga menjaga Indonesia dari kelompok radikalisme dan intoleran.

“Dukungan ini merupakan inisiatif dari para relawan. Dukungan bulat ini akan kita sampaikan kepada Bapak Jokowi secara langsung,” terang pengacara senior ini.

Senada dengan itu, Bapak Yanes Yosua Frans Ketua Group We Love Jokowi-Amin yang juga Ketua Umum Ormas Nasional Wira Lentera Jiwa (WLJ) mengatakan, atas kesempatan ini Bapak Haidar Alwi diharapkan masuk Kabinet Jokowi-Amin. Supaya relawan tidak merasa sendiri dalam berjuang, sebagaimana Jokowi tidak berjuang sendiri.

“Saya mengusulkan Haidar Alwi layak menjadi Menteri BUMN, karena beliau layak memimpin BUMN kedepan lebih baik,” tegasnya.(red)

Categories
Polhukam

Prabowo Subianto Siap Hadiri Acara Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin di MPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Sempat jadi rivalnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan hadir pada pelantikan Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10) mendatang.

“Ya kalau diundang ya hadirlah. Gimana kalau diundang lurah harus hadir,” kata Prabowo Subianto menjawab wartawan usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (11/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu mengingatkan, kita sebagai negara harus bersatu, sebagai bangsa kita harus bersatu. Kalau ada kekurangannya kita selesaikan di dalam ruangan. “Saya kira demikian,” ujarnya.

Menurut Prabowo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi, dirinya akan menerima pimpinan MPR RI yang mengantarkan undangan kepada dirinya untuk menghadiri pelantikan Presiden RI Periode 2019-2024, Minggu (20/10) mendatang.

“Saya akan kedatangan rombongan MPR. Saya tanya ada apa rombongan MPR bertemu saya, katanya mau undang saya ke pelantikan presiden,” ungkap Prabowo Subianto.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Kasus Penusukan terhadap Wiranto

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri, Kepala BIN, dan didukung TNI agar mengusut tuntas kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, yang terjadi di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang.

“Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10) sore.

Wiranto sendiri, menurut Presiden Jokowi, saat ini dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi bedah.

“Saat ini beliau, bapak Wiratno, masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga meminta do’a restu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia agar Menko Polhukam Wiranto segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih.

Perangi Radikalisme

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di tanah air.

“Kepada seluruh masyarakat, kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di Tanah Air kita, hanya dengan upaya kita bersama-sama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita berantas dari negara yang kita cintai,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan upaya pengamanan yang lebih baik kepada pejabat negara.

Saat menjenguk Wiranto, tampak Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto kemudian diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.(hum/red)

Categories
Polhukam Ragam

Soal Pro Kontra Perppu KPK, Ketum N4J RE Nainggolan: Jokowi tau persis yang terbaik untuk rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) Dr RE Nainggolan mendukung penuh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam memutuskan perlu atau tidaknya Perppu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diterbitkan.

RE Nainggolan menilai Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin negara selama ini selalu mewakili kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Mana yang terbaik. Kita yakin dan percaya Jokowi akan membuat pilihan yang terbaik, akan diterbitkan Perppu atau tidak?,” ujarnya kepada wartawan usai menggelar aksi damai pernyataan kebulatan tekad N4J tetap bersama Jokowi, di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (09/10/2019).

Karena, tambah RE Nainggolan, selama lima tahun memimpin Indonesia beliau sungguh-sungguh mengetahui apa keinginan rakyat.

“Jokowi tau persis keinginan rakyat. Jadi N4J dalam hal ini tidak dalam bentuk setuju atau tidak setuju, tetapi senantiasa memberikan keyakinan penuh bahwa Jokowi akan memutuskan yang terbaik buat bangsa dan negara,” lugasnya.

Pro Kontra Perppu KPK

Diketahui revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR periode lalu pada 17 September 2019. Revisi UU itu kemudian ditentang para mahasiswa yang kemudian menimbulkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa hari.

Kini, polemik seputar Perppu KPK terus bergulir. Simak dalam Infografis berikut yang dirilis liputan6:

Ketum DPP N4J mengapresiasi langkah para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dalam menyikapi Revisi UU KPK. Selain itu, dia mengingatkan para mahasiswa agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang ingin mencederai tujuan murni mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.

“Kita cinta kepada adik-adik mahasiswa, dan kita sangat menyayangi mereka. Saya yakin mereka punya tujuan murni, hanya memang kita sangat galau apabila ada oknum-oknum yang mencoba membuat kerusuhan,” ujarnya.

“Kita senantiasa memberi hormat kepada para mahasiswa yang penyampaian pendapat, dan yakin itu akan menjadi pertimbangan bapak Jokowi,” tutupnya.(red)

Categories
Hukum Polhukam Polisi

Polwan Bripda Nesti Diduga Tularkan Paham Radikalisme di Lingkungan Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Densus 88 Antiteror Mabes Polri tengah menyelidiki terkait kemungkinan polwan Bripda Nesti yang diduga terpapar paham radikalisme dan dugaan menyebarkannya kepada anggota kepolisian lainnya.

“Masih didalami apakah sempat memaparkan ke anggota lain, apakah terafiliasi dengan jaringan teroris lain masih didalami,” kata Kepala Bagian Penerangan umum (Kabagpenum) Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra  di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (07/10/2019).

Menurutnya, Densus 88 masih mengidentifikasi kemungkinan Bripda Nesti terlibat kelompok teroris yang ada di tanah air. Namun, sejauh ini anggota polisi wanita itu mengenal dan belajar mandiri mengenai radikalisme dari media sosial.

“Dia terpapar paham radikal karena belajar secara mandiri di media sosial dan masih didalami apa dia terafiliasi dengan jaringan teroris di dalam negeri,” sebutnya.

Diketahui Bripda Nesti ditangkap untuk kedua kali dengan dugaan kasus serupa. Nesti diduga berpaham terhadap kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Pada Minggu (26/5) Nesti ditangkap oleh Polda Jawa Timur saat mendarat di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Rencananya ia menuju ke Surabaya menggunakan identitas palsu. Kemudian Nesti kembali ditangkap oleh Densus 88 Antiteror di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil keterangan, lanjut Asep, Nesti awalnya menaruh rasa simpatik kepada ISIS. Ia kemudian mencoba untuk bergabung dalam jaringan teroris yang ada di dalam negeri.

“Yang bersangkutan diamankan oleh pihak kepolisian karena meninggalkan tugas atau disersi. Setelah itu dilakukan penindakan dalam hal ini penegakan hukum disiplin terhadap yang bersangkutan,” terang Asep.

Namun setelah dilakukan pembinaan, Nesti polisi masih menemukan indikasi keaktifan Nesti untuk memelajari paham radikal.

Menurut Asep, sikap radikal Nesti terlihat dari ucapan dan perbuatannya. “Sampai sejauh ini pemikirannya yang bersifat radikal dengan ucapan, perkataan selama ini diamati oleh pihak kepolisian. Kemudian tindak tanduknya kemudian secara ekstrem meninggalkan kewajban tugasnya. Itu bagian dari secara keseluruhan yang menunjukkan sikap sikap radikal,” tandasnya.(mi/red)

Categories
Polhukam

Prediksi Kabinet Kerja Jilid II dengan Masuknya Gerindra

Koran Jurnal, Jakarta – Isu Gerindra bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin kian santer terdengar. Selain menawarkan konsep, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini disebut mengajukan penawaran 3 jatah kursi menteri di kabinet periode kedua Jokowi.

Seperti dikutip dari detik news beberapa waktu lalu, Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra sudah menyampaikan gagasan kepada pemerintah, tetapi gagasan tersebut masih dibicarakan. Jika gagasan itu diterima, maka Gerindra akan berada di dalam pemerintahan.

“Kalau diterima ya kita masuk, kalau belum bisa diterima ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar. Memperkuat di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran,” ungkap Dasco kepada wartawan, Jum’at (04/10/2019).

Apabila hal tersebut terwujud, maka Pemerintahan Jokowi dalam periode selanjutnya kedepan diperkirakan akan berjalan dengan lancar dan stabil, mengingat hampir seluruh Partai Politik telah bergabung dalam Pemerintahan.

Selain itu, perkiraan susunan Kabinet Kerja Jilid II juga dapat dilihat berdasarkan isu yang sudah berkembang jauh melalui broadcast yang tersebar di jejaring whatsapp dan media sosial lainnya, dapat diperkirakan susunan Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Jokowi adalah sebagai berikut :

Berikut Komposisi Kabinet Kerja 2019-2024

Presiden RI: Ir. H. Joko Widodo
Wakil Presiden RI : Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin

MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Moeldoko
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Retno Marsudi

MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Arief Budimanta
3. Menteri Dalam Negeri: Budi Gunawan
4. Menteri Luar Negeri : Mahendra Siregar
Wakil Menlu: Rizal Sukma
5. Menteri Pertahanan: Olly Dondokambey
6. Menteri Hukum & HAM: Mahfud MD
7. Menteri Komunikasi & Informatika: Wahyu Sakti Trenggono
8. Menteri PAN & Reformasi Birokrasi: Gede Narayana
9. Menteri Keuangan: Chatib Basri
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir
11. Menteri Pertanian: Kadir Karding
12. Menteri Koperasi & UKM: Amran Sulaiman
13. Menteri Perindustrian & Perdagangan: Sandiaga Uno
14. Menteri Digital & Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
16.Menteri PU & Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Agraria, & Tata Ruang: Sofyan Djalil
18. Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan : Doni Monardo
19. Menteri Agama: Nasarudin Umar
20. Menteri Kesehatan: Terawan
21. Menteri Sosial: Agus Gumiwang Kartasasmita
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Tsamara Amani
23. Menteri Pendidikan Dasar & Menengah: Abdul Mu’ti
24. Menteri Pariwisata & Kebudayaan: Fadli Zon
25. Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Tehnologi : Philips J. Vermonte
Wakil Menteri : Billy Mambrasar
26.Menteri Pemuda dan Olah Raga : Agus Harimurti Yudhoyono
27. Menteri Desa & PDT: Djarot Saiful Hidayat
28.Menteri Transportasi: Budi Karya Sumadi
29. Menteri Kelautan & Perikanan: Marsetio
30.Menteri Energi & Sumber daya Mineral: Jonny Plate

PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung: Ferri Wibisono
2. Panglima TNI: Andhika Perkasa
3. Kapolri: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet: Hadi Tjahjanto
5. Kepala Badan Intelijen Negara: Joni Supriyanto
6. Kepala Staf Kepresidenan: Pramono Anung Wibowo

EMPAT JABATAN BARU
1. Kepala Pusat Legislasi Nasional: Widodo Eka Cahyana
2. Kepala Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah: Erani Yustika
3. Kepala Badan Manajemen Talenta: Eriko Sotarduga
4. Kepala Badan Otorita Pemindahan Ibukota: Bambang Brodjonegoro.(rls/red)

Categories
Hukum Polhukam

Relawan Jokowi Telusuri Pendana Aksi Demontrasi Rusuh Mahasiswa dan Pelajar

Koran Jurnal, Jakarta – Penanggung jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi mengaku telah membentuk tim investigasi rahasia untuk menyelidiki orang yang mendanai aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.

Haidar juga mengaku akan mengerahkan organ-organ relawan di bawah bendera ARJ untuk turun ke jalan pada 20 Oktober mendukung pelantikan Jokowi.

“Kita turun ke jalan tanggal 20 Oktober untuk bela negara. Bukan bela Jokowi. Dan kebetulan pak Jokowi adalah tokoh yang berani dan mampu menyelamatkan Indonesia. Maka kita harus mendukung Pak Jokowi sampai pelantikan dan seterusnya,” ujar Haidar, saat rapat koordinasi ARJ, di Hotel Acacia, Jakarta, Minggu (06/10/2019).

Haidar menegaskan, tim investigasi akan mengusut orang yang gerakan mahasiswa dan pelajar. Sebab sudah jelas, ada gerakan radikalisme dan intoleran yang bermain di belakang aksi tersebut.

Haidar mengatakan, hasil investigasi sementara menunjukkan ada perbedaan yang mencolok antara gerakan 1998 dan 2019.

Aksi reformasi 98, kata Haidar, dimulai dari proses panjang. Ada gerakan 1982, 1983, dan terus ada gerakan-gerakan dan ujungnya reformasi 1998. Kemudian, lanjut Haidar, aksi 98 ada tokoh-tokohnya yang jelas. Ada pak Amien Rais, Megawati, Gus Dur dan lainnya.

“Berbeda dengan aksi 2019. Pertama, aksi ini enggak ada tokohnya yang jelas. Kedua aksinya instan. Tiba-tiba muncul mahasiswa itu. Menurut saya, ini gerakan radikalisme,” ungkap Haidar.

Oleh sebab itu, Haidar menegaskan bahwa aksi ARJ20 Oktober bukan untuk Jokowi, tapi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Artinya, tegas Haidar, Jokowi sekarang sedang menyelamatkan Indonesia.

“Itu intinya. Kita menyelamatkan Indonesia di bawah panglima perang yang namanya Pak Jokowi. Sebab hanya pak Jokowi yang berani, berani membubarkan HTI,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, Koordinator ARJ Aidil Fitri menegaskan, seluruh relawan Jokowi yang tergabung ARJ mendukung penuh pencarian dalang dan pendana aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berujung rusuh.

“Itu bagus, harus dicari dalang kerusuhan kemarin itu yang ngomporin adik-adik Mahasiswa dan Pelajar,” lugas Aidil.(red)