Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Sahabat Indonesia Maju: Triana Dewi Seroja Layak Masuk Struktur Kantor Staf Kepresidenan

Koran Jurnal, Jakarta – Sahabat Indonesia Maju (SIMA) mengusulkan mantan Dewan Penasihat Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin, Triana Dewi Seroja agar masuk dalam jajaran lembaga nonstruktural pemerintah yaitu Kantor Staf Presiden (KSP), khususnya di bidang hukum. Usulan itu disampaikan Ketua Umum SIMA Kris Cantra di Jakarta, Rabu (06/11/2019) malam.

Menurut Kris, istri dari Humprey Djemat, politisi partai berlambang Ka’bah ini layak untuk ikut berkontribusi dan ambil bagian dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

“Kemampuan personal (capability) Triana Dewi Seroja di bidang hukum sudah teruji, bahkan dia pernah dipercaya menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM di salah satu partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Kris.

Kris meyakini dengan kemampuan dan latarbelakang pendidikan ilmu hukum yang cukup diperhitungkan, serta pengalamannya yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan kalangan masyarakat umum, dapat membantu kinerja Kantor Staf Kepresidenan.

“Saya yakin bu Triana Dewi seorang akademisi di bidang hukum yang mumpuni dan mampu mengakselerasi kinerja di KSP yang dipimpin oleh pak Moeldoko. Karena melihat track recordnya, dia banyak mengerti dan paham dalam permasalahan hukum. Juga mampu berkomunikasi dengan baik di bidang hukum,” ujarnya.

Sebagai organ relawan Jokowi, SIMA turut menyukseskan, mendukung dan mengawal program, visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin periode lima tahun kedepan.

“SIMA terus mengawal program pak Jokowi-Ma’ruf Amin hingga 5 tahun kedepan dan mendukung kabinet Indonesia Maju. Ini salah satu komitmen kami untuk ikut mewujudkan SDM Indonesia yang unggul menuju Indonesia maju,” tandasnya.(red)

Categories
Polhukam

Hadiri HUT ke-55, Ini Kata Presiden Jokowi Soal Guncangan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Partai Golongan Karya (Golkar) sudah menjadi tulang punggungnya kekuatan pemerintah saat ini. Karena itu, misalnya (jika) ada keguncangan di Golkar sedikit, pemerintah kita juga ikut.

“Golkar guncang sedikit pemerintah juga ikut tergoncang sedikit juga,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Resepsi Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, bahwa kesolidan dan komitmen harus dijaga bersama-sama.

Kepercayaan Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Partai Golkar yang sukses pada pemilu 2019 yang lalu. dan sukses dalam mendukung pemilihan presiden, serta sukses memperoleh kepercayaan besar di lembaga-lembaga strategis di kabinet, baik sebagai Menko Perekonomian, sebagai Menteri Perindustrian, sebagai Menteri Olahraga, sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan juga menjadi Ketua MPR.

Pada usianya yang ke-55 tahun, Presiden menilai, Partai Golkar semakin matang. Ia pun meyakini Partai Golkar ke depan akan terus melejit karena ketuanya top.

“Ya memang top, beliau kan Menko, Menko Perekonomian lho. Jabatan yang sangat strategis saat ini karena apapun. Sekarang ini guncangan ekonomi dunia, guncangan eksternal ekonomi bukan barang yang mudah untuk diatasi dan saya meyakini beliau mampu membawa amanah itu,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mengajak Partai Golkar menjadi partai yang modern. Presiden juga meyakini dengan generasi muda yang ada, Partai Golkar akan menjadi partai pionir partai yang memanfaatkan teknologi.

“Simbol-simbol tadi yang sudah dipaparkan di dalam panggung ini kelihatan sekali bahwa Partai Golkar mampu merespon perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini sangat cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie.(DBPers/red)

Categories
Hukum Polhukam

Hakim Tipikor Vonis Bebas Mantan Dirut PLN Sofyan Basir

Koran Jurnal, Jakarta – Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (04/11/2019).

Sementara tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua,” kata ketua majelis hakim Hariono saat membaca amar putusan.

Majelis hakim berpendapat bahwa Sofyan tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan memberi kesempatan, sarana, dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Majelis juga berpendapat Sofyan Basir sama sekali tidak mengetahui adanya rencana pembagian fee yang dilakukan oleh Kotjo terhadap Eni dan pihak lain.

Menurut majelis, upaya percepatan proyek PLTU Riau-1 murni sesuai aturan dan bagian dari rencana program listrik nasional. Sofyan juga diyakini bergerak tanpa arahan dari Eni dan Kotjo.

“Terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana dakwaan pertama. Maka Sofyan Basir tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana dakwaan kedua,” kata majelis hakim.

Majelis berpendapat Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Diketahui, Sofyan Basir merupakan terdakwa kasus dugaan pembantuan transaksi suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.(red)

Categories
Hukum Ragam

Indonesia dan Laos Tandatangani MoC Bidang Hukum

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Demokratis Rakyat Laos telah menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai kerja sama hukum. Pada penandatanganan MoC tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly sementara Laos diwakili oleh Menteri Kehakiman, Saysy Santyvong.

Yasonna mengatakan bahwa penandatanganan MoC ini merupakan hasil tindak lanjut komitmen yang disampaikan saat bertemu dengan Menteri Kehakiman Laos di Vientiane dalam kesempatan ASEAN Law Ministers Meeting ke-10 pada tahun 2018 lalu.

“Menindaklanjuti pertemuan di Vientiane tersebut, hari ini kita menandatangani MoC antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Demokratis Rakyat Laos,” kata Yasonna, Senin (04/11/2019).

Ia menjelaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Laos sudah terjalin sejak tanggal 30 Agustus 1957 dengan kantor yang dioperasikan dari Bangkok. Pada tahun 1962, hubungan kedua negara ditingkatkan pada tingkat kedutaan dan pada tahun 1965 Indonesia resmi membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane.

“Hubungan bilateral Indonesia-Laos sudah terjalin erat dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan konsuler,” jelasnya

Lebih lanjut, Yasonna mengungkapkan bahwa penandatanganan MoC ini merupakan tonggak sejarah bagi penguatan kerja sama Indonesia-Laos, terutama dalam bidang hukum. Kerja sama dalam bidang hukum ini juga melengkapi kerja sama dalam bidang lainnya yang sudah terjalin terlebih dahulu antara Indonesia dan Laos.

“Semoga kerja sama dapat diperluas ke bidang hukum lainnya termasuk pengembangan sistem hukum, institusi, legislasi, dan pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua negara,” kata dia.

Penandatanganan MoC kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Joint Capacity Building and Training sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Laos.

Joint Capacity Building and Training diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pejabat di lingkungan kementerian masing-masing, termasuk Otoritas Pusat serta aparat penegak hukum dalam kerja sama MLA dan ekstradisi.

“Kegiatan Joint Capacity Building and Training antara Republik Indonesia dan Republik Demokratis Rakyat Laos mengangkat isu-isu mengenai Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA), ekstradisi dan pemindahan narapidana, serta penanganan kasus arbitrase internasional,” kata Yasonna.

Lebih jauh, Yasonna mengapresiasi keterbukaan dan itikad baik dari Republik Demokratis Rakyat Laos, khususnya Menteri Kehakiman Saysy Santyvong, dalam penandatanganan MoC dan partisipasi dari seluruh delegasi dari Republik Demokratis Rakyat Laos dalam Joint Capacity Building and Training.(red)

Categories
Polhukam

Menko Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Soal Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN

Koran Jurnal, Thailand – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa ASEAN perlu mengembangkan dan meningkatkan mekanisme pemantauan keamanan secara komprehensif. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) yang ke-20 di Thailand, Sabtu (02/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, terkait masalah terorisme, Menko Mahfud menyampaikan bahwa kelompok teroris terus mengubah taktik dan strategi mereka termasuk melibatkan perempuan sebagai aktor serangan.

“Kita juga harus memperkuat tekad bersama dalam menghadapi Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke wilayah kita (ASEAN). Kita tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya mereka dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme,” ungkap Mahfud MD.

Disamping itu, Menko juga menegaskan bahwa ASEAN harus terus meningkatkan kerja sama pertukaran informasi teroris lintas batas melalui Interpol 24/7 dan ASEAN Our Eyes.

Kedua, dalam era Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital, Menko Polhukam mengatakan bahwa ASEAN harus menjaga ruang siber dari kemungkinan terjadinya serangan serta mampu mengatasi tantangan seperti cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.

“Karenanya, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama kami dalam keamanan siber,” kata Mahfud.

Ketiga, terkait masalah penyelundupan narkoba, Menko Mahfud mengatakan kalau negara-negara anggota ASEAN harus berkomitmen terhadap penanggulangan obat-obat terlarang.

Keempat, disampaikan bahwa Indonesia menekankan agar ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) dapat diimplementasikan melalui kerja sama praktis dalam 4 area kerja sama pada Outlook. “Implementasi AOIP akan menunjukan peran aktif dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan ekosistem yang damai di kawasan ini,” kata Mahfud.

Terakhir, terkait penanganan hak asasi manusia antarpemerintah ASEAN, Mahfud menyampaikan setelah 10 tahun terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR), sudah saatnya untuk mereview Kerangka Acuan AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan.

“Tantangan dan masalah yang saya sebutkan di atas hanya dapat diatasi ketika kita bersatu dan sentralitas ASEAN adalah kuncinya,” tutup Mahfud.(hum/red)

Categories
Megapolitan Polhukam

Persatuan Nusantara Maju Ingatkan Kembali Generasi Muda Akan Nilai-nilai Luhur Sumpah Pemuda

Koran Jurnal, Jakarta – Komunitas Persatuan Nusantara Maju (PNM) mengajak generasi muda sekarang untuk kembali membangkitkan nilai-nilai luhur sumpah pemuda yang telah diikrarkan 91 tahun silam pada 28 Oktober 1928.

Hal itu diutarakan Ketua Panitia PNM, Aep Sunandar seusai acara diskusi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan tema ‘Peranan Sumpah Pemuda dalam Kemerdekaan’, di Kedai Kopi Banksaku, Jalan Biak, Cideng, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019) malam.

Aep Sunandar menilai, generasi muda sekarang perlahan lahan mulai tergerus oleh perkembangan zaman dan langkahnya sudah mulai jauh dari wujud nilai-nilai luhur sumpah pemuda. Karena itu, Ia mengingatkan agar generasi muda sebagai penerus bangsa terus mengobarkan semangat juang generasi muda untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi Indonesia lebih maju.

“(diskusi) Hari Sumpah Pemuda, untuk memberikan semangat pemuda milenial sekarang ini dan membangun semangat pemuda, jadi jangan sampai anak-anak muda sekarang dengan nilai-nilai sumpah pemuda sudah jauh banget langkahnya. Kita harus bangun dan membangkitkan mereka kembali nilai-nilai (Sumpah Pemuda),” ujarnya.

Sementara politikus wanita Indonesia, Indrawati Soegandi mengatakan, ikrar sumpah pemuda itu harus dijabarkan secara jelas bagi generasi muda sekarang.

“Saya sarankan kepada pemuda sekarang, Sumpah Pemuda itu jangan hanya diucapkan saja ‘kami putra putri Indonesia, berbangsa satu (bangsa Indonesia), jadi bangsa Indonesia harus dijabarkan, yang menginginkan bangsa yang jujur, amanah dan sebagainya. Dan kesadaran tanah air yang seperti apa?. Jadi itu yang perlu dijabarkan, bahwa itu meliputi kepulauan, darat, air dan laut,” papar Indrawati.

Deklarasi PNM

Aep juga mengungkapkan bahwa tujuan dibentuknya komunitas PNM yang diadakan bertepatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 adalah upaya mengedepankan nilai-nilai luhur kepemudaan yang lebih maju dan milenial.

“Alhamdulillah, acara ini kita selenggarakan dengan sedikit waktu yang kita perlukan untuk persiapan, sesingkat-singkatnya dan di tanggal 28 Oktober 2019 inilah lahirnya Persatuan Nusantara Maju,” ujarnya.

Diskusi dan sekaligus deklarasi PNM, dihadiri Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi mantan Aster KASAD, Komjen Pol Darma Pongrekun, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indrawati Soegandi Nasionalisme, Ketua Angkatan Muda Pattimura Rido Nilson. T, Nancy Angela Hendriks Sekjen Patriot Makunimakasiou, dan kurang lebih 50 organisasi dengan 150 perwakilan.

Ia berpesan kepada para pemuda untuk lebih mengedepankan nilai-nilai luhur sumpah pemuda.

“Jadi, untuk pertama bagi milenial, kita harus mengedepan kan nilai-nilai luhur dari sumpah pemuda ini,” pesannya.(red)

Categories
Polhukam Polisi

Idham Azis Resmi Jabat Kapolri

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Komjen Pol Drs. Idham Azis. Msi sebagai Kapolri. Pangkat Komjen Pol Idham Azis yang sebelumnya Komisaris Jenderal (Komjen) polisi atau tiga bintang kemudian dinaikkan menjadi Jenderal bintang empat.

Keputusan kenaikan pangkat Komjen Pol Idham Azis menjadi Jenderal ini dibacakan pasca pelantikan Jenderal Idham Azis di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (01/11/2019).

Kenaikan pangkat tersebut sesuai keputusan presiden Republik Indonesua Nomor 98 Polri Tahun 2019 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri.

“Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya, ke satu menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi Polri Komjen Idham Azis menjadi Jenderal Polisi terhitung pada tangal ditetapkan ini,” demikian dibacakan pihak protokoler Istana.

Selanjutnya, Kepala Negara mencopot pangkat bintang tiga yang tersemat di pundak Komjen Pol Idham Azis. Lalu, dirinya memasang tanda pangkat menjadi Bintang Empat.

Jokowi juga menepuk pangkat bintang empat yang disematkan di pundak Jenderal Pol Idham Azis sebanyak tiga kali. Dia lalu memberikan tongkat komando kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Ketika pelantikan, Jenderal Pol Idham Azis pun bersumpah siap setia terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Idham juga berjanji akan melaksanakan aturan perundang-undangan yang sudah ada.

“Saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Saya akan menjunjung tinggi Tribrata,” ujar Jenderal Pol Idham Azis menirukan Jokowi.

Idham pun menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan Mendagri Jenderal Pol (p) Prof. HM. Tito Karnavian. PhD dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, SIP.

Terlihat hadir beberapa pejabat teras Polri dalam pelantikan. Hadir juga para menteri-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menhan Prabowo Subianto-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani dan para wakil ketuanya, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Selain itu, juga hadir para wakil ketuanya hingga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPU Arief Budiman, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Ketum NasDem Surya Paloh.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional Polhukam

Soal Kenaikan Tarif BPJS dan Revisi UU Naker, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Komunikasi dengan Semua Pihak

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa, kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jangan sampai, lanjut Presiden, misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Presiden, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” terang Presiden seraya mengingatkan, itu angka yang besar sekali.

Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin. “Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.(hum/red)

Categories
Polhukam

Cegah Korupsi, Kemendagri dan KPK Sisir APBD

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan APBD di Pemerintah Daerah khusunya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah.

“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang 800an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun menjabarkan masukan-masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda dengan harapan ke depan pengelolaan anggaran di Pemda menjadi terarah dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyak masukan-masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan, ada 8 elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset dan hal-hal lainnya. Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020,” ujarnya.

Mendagri pun kembali menegaskan, pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan dan mengawasi agar tak ada penyimpangan anggaran. Tak hanya itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Saya kira dengan kerjasama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area itu. Nanti kita akan koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah di daerah, itu nanti yang akan kami lakukan bersama-sama dengan Kemendagri,” jelas Alex.

Kerjasama Kemendagri dan KPK telah terjalin cukup lama. Fokus kerjasama Kemendagri di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian adalah terkait dengan sinkronisasi program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan program Pemerintah Daerah, realisasi penyerapan anggaran, hingga program tepat sasaran untuk masyarakat.(pen/red)

Categories
Opini Polhukam

Laskar Rakyat Jokowi Apresiasi Sikap Kenegarawanan Jokowi dan Prabowo

Koran Jurnal, Jakarta – Dengan bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi diyakini dapat menyatukan kembali segenap komponen dan elemen bangsa yang sempat terbelah menjadi dua kelompok yang bersebrangan, dimana situasi itu kemarin sempat mengamcam keutuhan dan persatuan bangsa.

“Ya keduanya kita apresiasi, karena Jokowi yang mengajak dan Prabowo bersedia, hal tersebut menunjukan Kepentingan Negara lebih utama dari apapun,” ujar Riano Oscha Ketum Laskar Rakyat Jokowi, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Bagaimanapun persatuan dan kebinekaan itu adalah sebuah karya besar dari pada founding father yang harus ditempatkan diatas kepentingan yang lain, oleh karenanya semua harus menjaga dan merawatnya,” tambahnya.

Bergabungnya Prabowo didalam Pemerintahan Jokowi ini dianggap membawa kedamaian di Indonesia. Riano juga mengatakan, pembangunan bangsa diharapkan makin maksimal mengingat adanya persatuan diantara dua pemimpin yang berpengaruh. Hal ini diharap mampu ciptakan kedamaian di lapisan bawah.

Riano juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa bahwa Jokowi dan Prabowo hanya bersaing dalam kontestasi demokrasi, mereka bukanlah musuh satu dan lainnya, musuh kita yang nyata adalah kelompok tertentu yang telah terpapar ekstrimisme berbalut agama, dan kelompok yang membabi buta menyebarkan hoaks, serta provokatif yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Bersatunya Jokowi dan Prabowo menandakan keduanya mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Makanya, “patut kita syukuri dan apresiasi, semoga terjalin kerjasama yang saling mengisi dan melengkapi”.

Laskar Rakyat Jokowi sebagai organ relawan Jokowi sejak 2014 tidak merasa keberatan bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan, sebaliknya justru Laskar Rakyat Jokowi melihat ini sebagai tanda-tanda kebaikan bagi bangsa Indonesia kedepannya.(red)