Category: Polhukam

Categories
Nasional Polhukam TNI

Amanat Presiden Jokowi Saat Memimpin Upacara Peringatan HUT ke-74 TNI Tahun 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Tentara Nasional (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (05/10/2019). Peringatan HUT kali ini mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”.

Presiden dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada TNI. Kepala Negara juga mengapresiasi sekaligus berpesan agar TNI terus menjadi tentara profesional dan kebanggan rakyat.

”Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi,” kata Jokowi, Sabtu (05/10/2019).

Peringatan HUT ke-74 TNI selain dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, turut hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara dan para tamu undangan.

Berikut Amanat Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!…dst

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi.

Bangsa Indonesia menyampaikan penghargaan khusus kepada para prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semua, kepada TNI, yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional, serta yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI, yang selalu sigap membantu rakyat di wilayah yang terdampak bencana termasuk kebakaran hutan. TNI yang selalu aktif menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu serentak tahun 2019.

TNI yang selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI yang selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI yang selalu manunggal dengan rakyat

Saya menyampaikan selamat dan sangat berbangga atas keberhasilan saudara-saudara, yang telah berhasil menjadi juara pada lomba menembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-28 tahun 2018 di Malaysia. Serta kesuksesan pada lomba menembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yang dengan senjata buatan Pindad telah berhasil menjadi juara 12 kali berturut-turut.

Oleh karena itu, atas nama bangsa Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada institusi TNI dan seluruh prajurit serta purnawirawan TNI.

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam setahun terakhir ini, TNI juga telah menorehkan sejarah baru. Pada bulan Desember 2018, telah diresmikan pangkalan militer terpadu di Natuna yang akan disusul dengan empat pangkalan serupa di Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki. Pada tanggal 30 Juli 2019, telah dibentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme.

Latihan gabungan Dharma Yudha juga telah sukses dilaksanakan di awal bulan September 2019, yang melibatkan 12.500 prajurit dari tiga matra dan menjadi ajang unjuk teknologi baru. Kemudian pada tanggal 27 September 2019, telah dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak. Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita.

Semua ini menandai pergeseran budaya militer di TNI kita, yang tadinya terpilah-pilah di masing-masing matra, kemudian menjadi terpadu dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia dan semakin didukung oleh profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk memenuhi target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap II.

Peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional juga terus diusahakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2012. Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020. Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020.

Hadirin yang saya muliakan, para prajurit TNI yang saya cintai,
Cita-cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat. Oleh karena itu, belanja pertahanan kita arahkan menjadi investasi pertahanan. Pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar lagi.

Rencana strategis Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap III periode 2019-2024 harus segera dituntaskan. Demikian pula rencana jangka panjang hingga 100 tahun Indonesia merdeka harus kita wujudkan.

Di dalam era yang penuh dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan TNI harus semakin maju. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) TNI juga harus semakin tangguh, semakin adaptif dan memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar pertama, prajurit TNI di masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.

Kedua, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, BNPT, BNPB, dan Bakamla. Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui Operasi Bhakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat-pejabat dan perwira tinggi utama yang telah membantu periode kepemimpinan Presiden tahun 2014-2019.

Terima kasih kepada Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla; kepada Menkopolhukam Bapak Tedjo Edhy Purdijatno, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bapak Wiranto; kepada Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu; kepada Panglima TNI Bapak Moeldoko, Bapak Gatot Nurmantyo, dan Bapak Hadi Tjahjanto; kepada KASAD Bapak Mulyono dan Bapak Andika Perkasa; kepada KASAL Bapak Ade Supandi dan Bapak Siwi Sukma Aji; serta kepada KASAU Bapak Ida Bagus Putu Dunia, Bapak Agus Supriatna, dan Bapak Yuyu Sutisna.

Kontribusi Bapak-bapak beserta semua jajaran prajurit TNI, sungguh sangat berarti bagi perjalanan negeri ini. Telah menjadi bhayangkari bangsa dan negara dalam menegakkan NKRI serta mengawal kemajuan Indonesia tercinta.

Dirgahayu TNI!
Teruslah menjadi tentara profesional!
Dan teruslah menjadi kebanggaan rakyat!

Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.(ins/red)

Categories
Polhukam

Forum Kebhinekaan Indonesia Ajak Masyarakat Kawal Konstitusi dan Demokrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Forum Kebhinekaan Indonesia (FKI) melakukan aksi damai di Taman Aspirasi (Pandang), Monas, Jakarta, Sabtu (05/10/2019).

Sekretaris Jenderal Forum Kebhinekaan Indonesia (FKI) Oscar Pendong mengatakan, aksi damai berawal dari rasa keprihatinan sebagian besar masyarakat Indonesia paska Pilpres tahun 2019, dimana secara konstitusi Ir. Joko Widodo KH Prof. DR. Ma’ruf Amin telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih yang sah, melalui proses pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019. Pada tanggal 21 Mei 2019 KPU resmi mengumumkan hasil Pilpres 55,50% : 44.50% untuk kemenangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin. Kemudian ada ketidakpuasan dari pihak yang kalah dan membawa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami menilai bahwa itu wajar dan sesuai aturan yang disediakan oleh konstitusi, oleh karenanya seluruh rakyat Indonesia menghormati langkah konstitusional tersebut. Adapun kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2019, yang berlaku final dan tidak dapat di ganggu gugat serta mengikat, memenangkan pasangan Jokowi KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, tentu harus diterima oleh semua pihak baik yang bersengketa pada Pilpres maupun para pendukung masing-masing kandidat Capres-Cawapres, karena keputusan mahkamah Konstitusi adalah merupakan proses hukum ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” papar Oscar di lokasi  aksi damai.

Bung Oscar mengatakan, Kemenangan yang disempurnakan Iewat putusan MK tersebut adalah buah demokrasi yang telah kita sepakati bersama sebagai bangsa, dan juga merupakan ketentuan konstitusi yang harus dipatuhi tanpa syarat. Namun demikian sangat ada sekelompok orang, sekelompok politisi. ada iuga sekelompok pembangkang anti NKRI, kaum radikalis yang dengan terang-terangan ingin atau berupaya unfuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, dengan terus melakukan pembusukan, mulai dari kasus Surabaya, Papua, sampai dengan dengan aksi anarkis dengan menunggangi unjukrasa mahasiswa yang kita lihat sekarang ini.

Maksud dan Tujuan Aksi

Berangkat dari kepedulian terhadap keutuhan bangsa, dan upaya untuk mengawal konstitusi serta menjaga demokrosi yang telah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai bangsa yang ber-adab, kemudian atas inisiatif pribadi Bung Oscar Pendang selaku Sekretaris Jenderal Forum Kebhinekaan Indonesia (FKI), mengundang rapat kepada beberapa lapisan masyarakat untuk ikut memikirkan upaya untuk Mengawal Konstitusi dan Meniaga Demokrasi pada tanggal 26 September 2079 bertempat di Rumah Jokowi, Jalan Penataran No.5, Menteng, Jakarta Pusat. Undangan yang tadinya hanya dipersiapkun untuk dihadiri sekitar 30 50 orang ternyata mendapat respon luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat, ada yang datang dari kalangan relawan, akademisi, ibu rumah tangga, bahkan dari beberapa relawan Capres Prabowo-Sandi yang menyadari pentingnya menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Mereka yang dari berbagai lapisan masyarakat tersebut diatas telah muak atas aksi-aksi yang ingin merongrong konstitusi, bahkan cenderung ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh rangkaian aksi dimaksud adalah untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya sebagai rakyat, kami muak atas segala bentuk atau upaya kelompok pembangkang yang tidak patuh konstitusi, kami himbau dan mengajak kalian untuk sadar konstitusi serta kembalilah kepada pangkuan Ibu Pertiwi.

Tetapi apabila ada diantara kalian tetap kafir atau ingkar pada sistem demokrasi yang telah kita sepakati bersama sebagai bangsa, “Pada hari ini kami tegaskan bahwa enyahlah kalian dari bumi pertiwi Kami”.

Juga kepada kalian yang ingin coba-coba berusaha menggagalkan pelantikan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, “Pada hari ini kami sampaikan dengan tegas, bahwa kami akan bersama-sama dengan TNI dan POLRI mengawal Konstitusi serta Menjaga Demokrasi, dan tanpa ragu akan menghadapi kalian,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Ketua Umum Forum Kebhinekaan Indonesia (FKI) Novy Viky Akihary, Lawyer Jerry SH, Bendara Umum Forum Kebhinekaan Indonesia Rurrie Novanto, Ketua Umum Bela Indonesia Kita Ronald Mulia Sitorus, dan Warga Jakarta Love Jokowi Bayu Neneng.(ntd/red).

Categories
Polhukam Politik

Bamsoet Resmi Menjabat Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Soesatyo, yang akrab dengan sapaan Bamsoet resmi menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia periode 2019-2024.

Bamsoet terpilih secara aklamasi dalam Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (03/10/2019) malam.

Sebelum penetapan Bamsoet sebagai Ketua MPR, paripurna telah menetapkan 10 pimpinan MPR 2019-2024. Mereka terdiri atas 9 fraksi DPR dan kelompok DPD. Yakni Wakil Ketua MPR adalah Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Abdul Wahab selaku pimpinan rapat sementara MPR, kepada hadirin rapat paripurna tersebut. “Setuju,” jawab hadirin. Dan pimpinan rapat pun mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Kemudian, kesepuluh pimpinan MPR diambil sumpah/janji jabatan. Pengambil sumpah dipimpin Ketua MA Hatta Ali. Berikut bunyi petikan sumpah/janji yang dibacakan:

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(red)

Categories
Polhukam

Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani Resmi Jabat Ketua DPR RI Periode 2019-2024

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Puan Maharani resmi menjabat sebagai Ketua DPR-RI periode 2019-2024. Sahnya jabatan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR-RI, Selasa (01/10/2019) malam.

Puan Maharani, sebagai Ketua DPR perempuan pertama itu dilantik di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (01/10).

Puan Maharani dilantik bersama empat pimpinan DPR lainnya. Mereka adalah Azis Syamsuddin (Partai Golkar) sebagai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Wakil Ketua DPR serta Rachmat Gobel (Nasdem) sebagai Wakil Ketua DPR.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua Sementara DPR Abdul Wahab Dalimunthe, yang didampingi Wakil Ketua DPR sementara Hillary Lasut.

Berdasarkan UU MD3 yang baru, lima pimpinan DPR periode 2019-2024 memang dipilih berdasarkan partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2019. Dan lima partai yang mendapat suara terbanyak adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem.(ges/red)

Categories
Polhukam

Ini Pernyataan Sikap Elemen Masyarakat Cinta Damai Hingga Serukan ‘KamiBersamaJokowi’

Koran Jurnal, Jakarta – Para pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Damai dan Cinta NKRI mengaku prihatin atas maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berujung rusuh, serta adanya upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019.

Masyarakat Cinta Damai dan Cinta NKRI pun membuat pernyataan sikap yang dibacakan Andi Azwan,BBus,MBA selaku jubir, bersama Trivya Suherman, Jeffry Yunus, James Talakva, Henny Handayani, Diddy Budiono, serta sejumlah tokoh.

Berikut pernyataan sikapnya:

1. Kami Masyarakat cinta damai dan cinta NKRI menghimbau dan mengajak anak-anakku dan adik-adiku para mahasiswa untuk menahan diri dan menjaga negeri ini tetap kondusif sena mematuhi segenap ketentuan hukum konstitusional.

2. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI mengecam keras segala bentuk penghinaan terhadap lambang negara dan harkat martabat setiap warga negara, karena bertentangan dengan nilai dan adab leluhur bangsa Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

3. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI menentang dan mengecam keras segala bentuk unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan tindakan anarkis bertujuan mendowngrade Pemerintahan yang sah dan konstitusional. Untuk itu kami siap sebagai garda terdepan untuk mengawal pemerintahan dan Presiden Jokowi. #KAMIBERSAMAJOKOWI

4. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI akan tetap mengawai pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih 2019-2024 yang teiah dipilih secara sah dan konstitusional.

5. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI mendukung penuh kekompakan TNI dan POLRI untuk memberantas upaya-upaya inkonstisional yang mengarah makar dan separatisme untuk mengganti UUD 1945 dan PANCASILA

6. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI turut berduka cita atas korban kekerasan yang terjadi di Wamena dan kami meminta pihak keamanan bisa menjaga situasi di Papua kembali aman dan aktifitas berjaian normal kembali.

Kami juga berduka cita atas wafatnya adik adik kami mahasiswa Unhalu di Kendari dan meminta adik adik mahasiswa dan aparat Keamanan untuk saling menahan diri dan tidak terprovokasi.(red)

Categories
Polhukam

Haidar Alwi Menduga Demonstrasi Anarkis Ditunggangi HTI

Koran Jurnal, Jakarta – Tokoh penggiat anti radikalisme dan rasisme, Haidar Alwi menduga, demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan pelajar ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Haidar mengatakan, prihatin terhadap  demo yang semula damai, bisa menjadi anarkis dalam sekejap. Menurutnya, hal itu menjadi pertanyaan besar, dan ada benang merahnya.

“Kita tau, demo mahasiswa semula damai, namun tiba-tiba anarkis? Itu perlu dipertanyakan,” ujar Haidar, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/09/2019) malam.

Menurutnya, rentetan demonstrasi tersebut masih dalam satu benang merah. Haidar menilai, seperti ada agenda anarkis untuk menyerang pemerintah.

“Bukannya saya menuduh jika ada yang ‘bermain’. Tapi kok bisa aksi terjadi berdekatan. Saya menduga ini ulah kelompok radikalis,” tutur Haidar.

Berbeda dengan mahasiwa. Haidar menuturkan, tuntutan yang disampaikan oleh para pelajar pada Rabu kemarin (24/9) tidaklah jelas.

“Tuntutan pelajar tidak jelas begitu, bisa dibilang lebih kearah anarkis. Saya menduga, pasti ada yang menunggangi itu,” tuturnya.

Haidar mengimbau kepada para pelajar dan mahasiwa agar tidak terlibat dalam aksi-aksi anarkis seperti saat kemarin. Menurutnya, demonstrasi ditengah dinamika politik saat ini rentan ditunggani oleh oknum radikalis yang ingin menjatuhkan pemerintahan sah.

“Saya menduga, HTI (Hizbut-Tahrir Indonesia) masih sakit hati dengan pak Jokowi karena dibubarkan. Jadi dugaan saya, mereka akan melakukan apa saja untuk upaya balas dendam,” pungkasnya.(red)

Categories
Polhukam

Lemhannas RI Gelar Jakarta Geopolitics Forum III 2019

Jakarta, Koran Jurnal – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia mengundang delapan pakar dari Amerika Serikat, Prancis, Australia, dan China untuk membahas model geopolitik baru yang dapat dikembangkan negara-negara kawasan dan dunia di tengah ketidakpastian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, hasil pembahasan dari delapan pakar itu akan menjadi acuan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk merancang kebijakan nasional serta strategi membangun kerja sama antarnegara.

“Secara umum, saat kita mengikuti perkembangan geopolitik, ini tidak berjalan linier dan mudah diantisipasi seperti masa lampau. Geopolitik yang berkembang sekarang begitu volatile (rentan berubah) sehingga kerap memunculkan fenomena yang tidak kita dapat duga. Itu yang kemudian kita sebut disarray,” kata Agus menjelaskan tujuan digelarnya Jakarta Geopolitics Forum III kepada media di sela-sela acara tersebut, di Jakarta, Kamis (26/09/2019).

Gubernur Lemhannas RI menyebutkan negara-negara dunia perlu menyepakati wacana normal yang baru pada strategi geopolitiknya. Pemahaman geopolitik yang sama, ia menjelaskan, memudahkan negara-negara di tingkat kawasan dan dunia untuk bekerja sama memecahkan persoalan global seperti pengungsi dan terorisme.

“Ini semua dalam proses wacana, yang kita bicarakan ini berupaya mencari tahu ‘new normal’ (tatanan normal baru) seperti apa yang dapat dibangun dan disepakati oleh negara-negara dunia,” katanya.

Dalam forum yang bersifat semi tertutup itu, lanjut Agus, Lemhanas sengaja tak menghadirkan pembicara dari dalam negeri untuk ikut berbagi pemahaman mengenai geopolitik. Alasannya, Jakarta Geopolitics Forum merupakan kesempatan bagi akademisi, praktisi, pakar dari Indonesia untuk mendengar pemikiran mengenai wacana geopolitik global dari para ahli negara-negara lain.

“Kita punya banyak waktu (untuk merancang strategi geopolitik nasional). Forum ini kita manfaatkan mencari narasumber dari luar sehingga kita dapat menangkap perspektif mereka,” ujarnya.

Jakarta Geopolitics Forum merupakan acara diskusi panel semi tertutup yang diadakan rutin tiap tahunnya oleh Lemhannas RI sejak 2017. Forum yang diselenggarakan pada tahun ini dibuka oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Dalam sambutannya, Ryamizad sempat menyampaikan pidato yang menyebut Indo-Pasifik akan menjadi sentra geopolitik kawasan dan dunia.(ant/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Undang Tokoh Lintas Agama Bahas Situasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah  tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safe house, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

“Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” jelasnya.

“Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Relawan Jokowi Tegaskan Tidak Tinggal Diam Jika Ada Pihak Gagalkan Agenda Pelantikan 20 Oktober

Koran Jurnal, Jakarta – Organ relawan pendukung Jokowi-KH Maruf Amin dibawah koordinasi Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) melakukan pertemuan siaga untuk menyikapi aksi massa dan dugaan upaya penggagalan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Penanggungjawab ARJ Haidar Alwi mengatakan, akhir-akhir ini semakin terlihat adanya upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk mengagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden yang sah pada 20 Oktober 2019.

“Maka itu, ARJ dan semua relawan mengambil peran aktif untuk melindungi pak Jokowi dari serbuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kaum radikal dan intoleran yang ada di balik aksi itu,” ujar Penanggungjawab ARJ Haidar Alwi saat menghadiri Konsolidasi Relawan Jokowi, di kawasan Kramat Raya-Salemba, Jakarta, Selasa (24/09/2019).

Haidar mengatakan, pihaknya mengumpulkan relawan baik itu yang berada di bawah ARJ maupun yang tidak, untuk bahu-membahu menjaga Jokowi dan menjaga negara dari serbuan orang orang radikal dan intoleran yang tidak ingin melihat negara Indonesia maju dibawah kepemimpinan terbaik Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Ia juga mengatakan, gerakan yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi itu sudah sangat jelas dan sangat masif, bahkan sudah tersiar aksi demo di DPR yang jumlahnya terus bertambah.

“Per hari ini saya dengar berita itu sudah mencapai angka 5.000 dan katanya akan bertambah terus hingga 10.000 pada 20 Oktober,” lanjut Haidar.

Penanggung jawab tunggal ARJ ini pun menegaskan bahwa ARJ dan para relawan Jokowi-KH Ma’ruf Amin masih aktif. Semua relawan pendukung Jokowi masih berkibar untuk melindungi Jokowi sampai dengan dilantik hingga memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

“Relawan masih aktif dan solid, siap menjaga sampai dengan pak Jokowi aktif menjabat menjadi presiden, menjadi pimpinan kita tertinggi selama periode lima tahun kedepan, 2019 sampe tahun 2024,” tegas Haidar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Dewan Pimpinan Pusat Foreder (Forum Relawan Demokrasi), Aidil Fitri mengimbau, para mahasiswa yang berdemonstrasi jangan sampai ditunggangi kaum radikal.

“Kami himbau adik-adik mahasiswa jangan ditungangi kelompok-kelompok radikal dan yang mau menggagalkan pelantikan 20 Oktober,” jelasnya.

Kalau melakukan gerakan mengagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 yang sah, jelas Aidil, maka Foreder dan Aliansi Relawan tak akan tinggal diam.

“Kami siap dan sudah konsolidasi, baik konsolidasi ke dalam maupun keluar untuk menjaga suksesnya pelantikan pemerintahan yang sah,” tegas Aidil yang juga selaku Koordinator ARJ.(red)

Categories
Polhukam

Serukan Perdamaian, Ini Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah diluar Papua

Koran Jurnal, Jayapura – Buntut tindakan rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua dan Papua Barat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Surabaya, menimbulkan gejolak stabilitas keamanan lalu menjadikan banyak mahasiswa Papua dan Papua Barat yang mengenyam pendidikan di luar Papua, kembali ke daerah asalnya masing-masing.

Sehingga hal tersebut menuai banyak sorotan berbagai pihak, diantaranya dari Tokoh Papua.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua, Malaikat Alfius Tabuni, menegaskan bahwa pihaknya berharap pada mahasiswa dari wilayah Papua untuk dapat kembali ke daerah tempat melangsungkan proses studi maupun perkuliahan selama ini.

“Harapan kami sebagai orang tua, kami sebagai Ketua mewakili seluruh orang tua di 29 kabupaten/kota, bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu hak setiap orang di seluruh dunia. Itu hak dasar,” ujarnya kepada wartawan di Jayapura, Senin (23/09/2019).

Oleh karena itu, dia mengimbau berbagai elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat untuk tetap menyerukan kedamaian dimana pun berada.

“Mari kita melakukan kedamaian, supaya tidak terjadi berkepanjangan konflik yang bersifat horizontal,” jelasnya.

Dia juga meminta kepada pemimpin bangsa agar memperhatikan pembauran tenaga kerja dari berbagai provinsi di Indonesia yang bekerja di berbagai institusi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh Indonesia.

“Kami minta Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia, kedepan semua putera puteri anak bangsa harus ada di semua departemen yang ada di Republik Indoneaia, sehingga ada pembauran. Sehingga Papua itu ada terwakili,” tuturnya.

“Harapan kami anak-anak kami yang lulus studi tidak fokus kerja di Papua, tapi mereka adalah aset bangsa seluruh Indonesia,” sambungnya.

Sikapi Pemindahan Ibukota

Ia juga menyoroti rencana pemindahan Ibukota yang mengemuka akhir-akhir ini. Dikatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang menuju ke Istana Presiden RI di Jakarta, dengan mengatasnamakan kepala suku, raja orang Papua, dan membawa aspirasi untuk Presiden Jokowi dapat membangun istana negara di Provinsi Papua.

“Kami di Papua itu lima wilayah adat, ada Lapago, Mepago, Tabi, Saireri, dan Animha. Sehingga bila berbicara Papua, maka lima wilayah adat itu harus duduk hadir bersama-sama, menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran yang terjadi saat ini untuk Indonesia,” tegasnya.

“Jadi bukan segelintir orang mengatasnamakan kepala suku, mengatasnamakan raja orang Papua, lalu melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Negara,” lanjutnya.(red)