Category: Politik

Categories
Nasional Polhukam Politik

Inilah Nomor Urut Partai Politik Hasil Pengundian Peserta Pemilu 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memimpin pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Arief mengatakan, pengundian ini merupakan tindak lanjut dari penetapan partai peserta pemilu yang diadakan pada Sabtu 17 Februari kemarin.

“Pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2019 merupakan tindak lanjut setelah KPU menetapkan parpol peserta pemilu 2019. Sebagaimana ketentuan UU, KPU akan lakukan pengundian dan penetapan nomor urut untuk 14 parpol Nasional dan 4 parpol lokal,” kata Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/02/2018).

Pengambilan nomor urut disaksikan oleh Komisioner KPU dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun rangkaian tata cara pengambilan nomor urut dilakukan oleh masing-masing pimpinan partai secara bergilir dengan pengambilan nomor antrian terlebih dahulu.

“Pemimpin partai yang mengambil undian. Pertama, ketua umum partai mengambil undian nomor antrian, lalu mengambil undian nomor urut,” ujar Arief.

Hadir 14 pimpinan/Ketua Umum Partai Politik, yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai peserta pemilu 2019 antara lain, Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri; Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang; Ketum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto; Ketum PKS Sohibul Iman; dan Ketum PAN Zulkifli Hasan; Ketum PSI, Grace Natalie; Ketum PPP, Romahurmuziy; Ketum Partai NasDem, Surya Paloh; Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Ketum PKB Muhaimin Iskandar; Ketum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana; dan Partai Demokrat diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Berikut hasil pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019.

Nomor 1: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor 2: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Nomor 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Nomor 4: Partai Golongan Karya (Golkar)
Nomor 5:  Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Nomor 6: Partai Garuda
Nomor 7: Partai Berkarya
Nomor 8: Partai Keadilan Sejahtera
Nomor 9: Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Nomor 10: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor 11: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Nomor 12: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor 13: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Nomor 14: Partai Demokrat. (tonmp)

 

 

Categories
Megapolitan Opini Politik

Buka Mukernas KA KAMMI, Fahri Hamzah Angkat Kartu Merah Untuk Jokowi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membuka pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional pertama Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesja (KA KAMMI) di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Sabtu (03/02/18).

Dengan mengacungkan kartu merah. “Kalau kartu merah sudah keluar, maka presiden semestinya keluar gelanggang,” kata Fahri yang juga menjabat sebagai Presiden KA KAMMI.

Pernyataan Fadli Zon yang diundang ke panggung untuk memberikan sambutan dalam pembukaan, memperkuat pernyataan Fahri. “Saya catat 100 janji Jokowi saat kampanye dan seingat saya baru penetapan hari santri yang sudah pak Jokowi tepati,” seloroh Fadli sejawat Fahri Hamzah di DPR.

Sehari sebelumnya (Jum’at, 02/02) Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI mengeluarkan kartu kuning saat Presiden Joko Widodo hadir di Dies Natalis Universitas Indonesia sebagai tanda protes.

KA KAMMI menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, pada 3-4 Februari, mengangkat tema besar “Indonesia Baru, Pemimpin Baru, Arah Baru Indonesia”.  Ada tiga agenda penting yang akan dibahas yakni konsep dan arah baru Indonesia ke depan, calon presiden alternatif yang akan diusulkan oleh KA KAMMI kepada partai politik dan publik, dan Pawai Kebangsaan sebagai cara organisasi dalam mengawal Indonesia Baru, Pemimpin Baru dan Arah Baru Indonesia, serta menghimpun semua kekuatan bangsa.

Fahri Hamzah pada 29 Maret 1998 mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi motor reformasi ditandai tumbangnya Suharto dan orde baru. November 2016, bersama-sama para alumni KAMMI, Fahri Hamzah mendirikan wadah para alumni KAMMI yang telah berkarya di berbagai sektor dalam sebuah organisasi KA KAMMI. Fahri Hamzah kemudian diberikan mandat untuk memimpin sebagai Presiden KA KAMMI yang pertama.(tonmp)

Categories
Nasional Polhukam Politik

PKS Dinyatakan Lolos Verifikasi Faktual Tingkat Pusat oleh KPU

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat kepengurusan pusat (DPP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU menyatakan PKS memenuhi syarat untuk tiga komponen yang diverifikasi faktual di tingkat pusat, yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, verifikasi faktual terhadap kepengurusan inti tingkat pusat sudah memenuhi syarat.

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum (KSB) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) nomor  M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2016 dan yang diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

KSB yang hadir saat verifikasi faktual yakni Mohamad Sohibul Iman, Mustafa Kamal, dan Mahfudz Abdurrahman. Ketiganya dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) serta Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Ketua umum atau kalau di sini disebut Presiden PKS, Sekjen, dan Bendum ketiganya sudah kami periksa KTP dan KTA. Oleh karena itu, kami nyatakan memenuhi syarat,” kata Hasyim di Kantor DPP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Selasa (29/01/2018).

Sementara itu untuk komponen domisili kantor, PKS juga dinyatakan memenuhi syarat di tingkat DPP. Sebab, kantor yang dikunjungi tim verifikator KPU sesuai dengan yang dilaporkan dan diunggah dalam Sipol, yaitu di MD Building, Jalan TB Simatupang, Nomor 82, Jakarta Selatan.

“Ada dua dokumen yang kami gunakan, yaitu surat keterangan dari camat dan surat penyataan pengurus DPP, yaitu form F4 parpol yang menerangkan bahwa gedung ini yang beralamat di TB Simatupang Nomor 82 digunakan sebagai kantor DPP PKS dan digunakan sampai berakhirnya tahapan pemilu 2019,” kata Hasyim.

Sedangkan pada komponen keterwakilan perempuan, PKS dinyatakan memenuhi syarat. Jumlah pengurus di tingkat pusat dalam SK Menkumham tercatat sebanyak 76 nama, dimana 26 nama diantaranya adalah perempuan.

KPU menetapkan syarat minimum keterwakilan perempuan adalah 30 persen, atau 23 orang dari 76 pengurus.

“Tadi hadir 23 pengurus perempuan, maka kami nyatakan memenuhi syarat. Berdasarkan ketiga kategori tadi, kami nyatakan verifikasi faktual DPP PKS memengaruhi syarat,” ujar Hasyim.(tonmp/kps)

Categories
Megapolitan Politik Ragam

Anggota DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya Kembali Sambangi Kader PDI Perjuangan Larangan Utara Tangerang

Koranjurnal.co.id, Tangerang – Anggota DPR RI PDI Perjuangan Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya S.H, M.H, M.M kembali menyambangi kader setia dan pengurus wilayah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, pada Minggu (21/01/2018) kemarin.

Kedatangan Eddy yang juga akrab disapa bang Ekuwi ini disambut puluhan kader PDI Perjuangan dan Paguyuban wilayah setempat. Kunjungannya kali ini (larangan utara) merupakan kunjungan kali kedua di awal bulan tahun 2018. Hal itu dilakukan bang Ekuwi yang juga selaku Pengurus DPD PDI Perjuangan provinsi Banten dengan tujuan untuk menjaga tali silaturahmi, agar hubungan antara wakil rakyat dan warga masyarakat semakin dekat dan akrab.

Sesuai dengan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarno Putri, Ekuwi mengaku pihaknya harus melakukan roadshow (berkeliling) ke wilayah Tangerang Kabupaten dan Tangerang Kota Provinsi Banten yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak pada 2018 mendatang, guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Sebagai partai pemenang Pemilu, dan partai pemerintah, harus bisa mengimplementasikan keinginan masyarakat, baik dari tingkat paling bawah maupun masyarakat secara luas,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dan kader partai, Ekuwi berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan apa saja yang harus diperjuangkan oleh partainya.

“Karena keputusan PDI Perjuangan tidak boleh bertentangan dengan keinginan dan suasana hati rakyat pemilihnya. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus dibumikan dalam penyelesaian dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga mengakui, selama turun langsung (blusukan) di wilayah Kecamatan Larangan ini, kebanyakan warga setempat adalah merupakan pemilih PDI Perjuangan. Untuk menjalin komunikasi, dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat di kawasan tersebut, menjadi hal yang penting agar kehidupan serta problematika yang dihadapi oleh masyarakat bisa diatasi melalui mekanisme partai dan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada para pemangku kebijakan.

Hadir dalam acara Silaturahmi para tokoh masyarakat, Ketua RT setempat mendampingi bang Ekuwi, serta puluhan driver dari komunitas Ojek Online.

“Semoga hubungan keakraban dirinya dengan masyarakat di sini akan dapat terus dibina, baik dalam komunikasi formal maupun dalam komunikasi non formal. Komunikasi yang akan kita bangun tidak hanya seperti pola langsung seperti ini, tetapi juga akan saya teruskan melalui jalinan media sosial maupun pesan singkat, agar tidak terbatas dan tetap bisa dibangun komunikasi secara intens,” ungkapnya.

Terkait aspirasi dan usulan yang datang dari  masyarakat, Ekuwi mengatakan hal itu akan ditampung dan dipilah-pilah sesuai kewenangannya; apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, tingkat provinsi atau pun pusat, sehingga dapat diperjuangkan di Gedung DPR nantinya.

Sementara, Wahyudin salah satu Pengurus PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang menyampaikan bahwa dirinya bangga atas hadirnya wakil rakyat yang masih mau turun kebawah dan mendengarkan aspirasi warga. Ia mengatakan tujuan acara ini agar terciptanya rasa kebersamaan dalam satu kekeluargaan meskipun tidak harus dari rahim yang sama.

Dalam acara SIAGA (Silaturahmi Antar Warga) yang digagas Wahyudin, dirinya berharap, bisa menjadi mesin Konsolidasi Partai, sehingga program 6 dari pemerintah pusat tentang NAWACITA bisa benar-benar direalisasikan oleh para pemangku jabatan mulai dari Ketua RT.

Di akhir acara, Eddy Kusuma Wijaya melakukan foto bersama dan memberikan suvenir berupa kain sarung kepada seluruh tamu dan undangan yang hadir. (tonmp/yd)

Categories
Nasional Politik TNI

Didukung PKS Jadi Cagub Sumut, Letjen TNI Edy Rahmayadi Nyatakan Siap Bersaing Dengan Djarot Saiful Hidayat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi menyatakan siap bertarung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Provinsi Sumatera Utara.

“Fair dong nanti kami bertanding pasti ada yang menang dan kalah. Kan tidak mungkin gubernurnya ada dua,” ujar Edy usai menerima SK dukungan dari PKS sebagai Cagub Sumut di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (04/01/2017).

Edy Rahmayadi mengaku mengenal sosok Djarot dengan baik, yang resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Disamping itu, Edy Rahmayadi menuturkan, walaupun dirinya belum pernah memimpin pemerintahan sipil namun semasa karirnya di TNI, Edy memiliki pengalaman dalam memimpin wilayah. Oleh karena itu dengan tekad bulat, Jenderal TNI bintang tiga yang resmi didukung PKS ini, menyatakan siap bersaing dengan calon kepala daerah lainnya, salah satunya Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP.

“Saya kan bukan mimpin wilayah lagi, Indonesia saya pimpin. Dari Sabang sampai Marauke,” ujarnya.

Pada Pilgub Sumut 2018, Edy mengatakan akan mengedepankan visi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pendidikan, keamanan, hingga kesehatan.

Selain visi tersebut, Edy juga bertekad akan menghilangkan perilaku korup yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan daerah provinsi Sumatera Utara.

“Salah satunya saya mau menghilangkan image itu. Makanya saya harus turun dari tentara menjadi seorang gubernur,” ujarnya.

Letjen TNI Edy Rahmayadi mengklaim telah mendapat dukungan dari lima partai, yakni dari Gerindra (13 kursi DPRD), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), Golkar (17 kursi), dan Hanura (10 kursi). Dengan dukungan itu, Edy Rahmayadi sudah memenuhi syarat kursi pencalonan sebagai Cagub Sumut, yakni 20 kursi DPRD.(tonmp)

 

Categories
Nasional Polhukam Politik

PKS Siap Raih Kemenangan di Pilkada Serentak 2018

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2018 dalam Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (04/01/2017).

Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) DPP PKS Chairul Anwar mengungkapkan, PKS telah melakukan proses panjang dalam menentukan calon kepala daerah untuk berpatisipasi dalam 171 daerah pada Pilkada serentak 2018 yang meliputi 17 propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Chairul Anwar menyebut, PKS siap mengikuti ajang pesta demokrasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada calon kepala daerah PKS yang diusung baik dari kader internal maupun tokoh eksternal.

“Kesiapan ini tentunya kita buktikan dengan 116 SK DPP PKS yang telah kami keluarkan kepada sejumlah pasangan Calon Kepala Daerah,” papar Chairul dalam siaran pers yang diterima wartawan di lokasi.

Mengulang penegasan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman beberapa waktu lalu, Chairul menyebutkan Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah oleh PKS untuk menyamakan platform dan meraih target kemenangan 60 persen di Pilkada 2018.

“Dengan kemenangan ini diharapkan dapat memberi kontribusi besar bagi kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan umat, bangsa dan negara,” tuturnya.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ledia Hanifa menambahkan, Ikrar Pemenangan akan dihadiri oleh 9 Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 45 Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota dan 16 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2018.

Beberapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan datang antara lain; Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Jawa Barat, Zulkiflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah di NTB, Isran Noor-Hadi Mulyadi di Kalimantan Timur, Muhammad Kasuba-Madjid Husen di Maluku Utara, Syamsuar-Edy Nasutioan di Riau, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Sulsel, Said Assagaf-Anderias
Restanubun di Maluku, Lukas Enembe-Klemen Tinal di Papua dan Asrun-Hugua di Sulawesi Tenggara.

“Seluruh calon kepala daerah yang diusung PKS akan mendengarkan arahan dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, menerima SK dukungan, membaca ikrar pemenangan dan pakta integritas lalu ditutup menyimak arahan dari Ketua Maielis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri,” ujar Ledia.(tonmp)

 

Categories
Nasional Politik

PKS, Gerindra, dan PAN, Umumkan Lima Paslon Kepala Daerah Untuk Pilkada 2018.

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan calon kepala daerah yang resmi diusung di lima provinsi pada Pilkada Serentak 2018 mendatang.

Calon-calon kepala daerah (Cagub-Cawagub) diumumkan oleh Presiden PKS Shohibul Iman.

Pengumuman calon kepala daerah yang digelar di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017) dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Rachmawati Soekarnoputri, serta sejumlah calon kepala daerah dari lima provinsi tersebut.

Berikut ini calon-calon kepala daerah yang diusung dan disepakati koalisi 3 partai tersebut,

1. Cagub/cawagub Jawa Barat: Letjen TNI (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu

2. Cagub/cawagub Sumatera Utara: Edy Rachmayadi-Musa Rajekshah

3. Cagub/cawagub Kalimantan Timur: Isran Noor-Hadi Mulyadi

4. Cagub/cawagub Maluku Utara: Muhammad Kasuba-Madjid Husen

5. Cagub Jawa Tengah: Sudirman Said, dan untuk Cawagub akan ditentukan segera.

Sohibul Iman menyebutkan keputusan nama-nama calon kepala daerah tersebut sudah disepakati oleh lembaga tinggi partai Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) atau Badan Pekerja Majelis Syura PKS dan partai koalisi.

“Rapat DPTP PKS soal nama-nama bacagub dan bacawagub yang diusung PKS bersama Gerindra dan PAN ini baru selesai pukul 14.30 WIB,” ungkapnya.

Pewarta : Anton

Categories
Nasional Politik

PPP Resmi Usung Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar Pasangan Cagub Cawagub Maluku Utara

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan atau PPP resmi memberikan dukungan kepada Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar sebagai pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) daerah provinsi Maluku Utara.

Dukungan itu secara langsung diberikan kepada pasangan calon dengan penyerahan pernyataan dukungan dan penyerahan rekomendasi Pilkada di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (26/12/2017).

“Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyimpan hati sama calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus dan wakilnya yaitu dokter Rivai Umar yang merupakan hasil komunikasi politik kita setelah melalui proses rapat pimpinan wilayah beberapa waktu yang lalu,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Romahurmuzy yang akrab disapa bang Romy.

Romy pun meyakini bahwa pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepada sumber daya alam yang dimiliki Maluku Utara.

“Ahmad Hidayat Mus memiliki pengalaman yang cukup untuk mengembangkan itu sehingga kita nilai sangat tepat untuk memimpin Maluku kedepan,” ujarnya.

Yang kedua, tambah Romy, bentuk hubungan politik di dalam pilkada ini tidak terkecuali kombinasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan adalah mewakili spektrum partai yang sangat lengkap nasionalis religius yang merupakan cerminan warga Maluku Utara.

“Insya Allah ini merupakan cerminan usungan yang melambangkan toleransi dan melambangkan seluruh kekuatan Maluku Utara,” imbuhnya.

Pewarta : Anton 

Categories
Megapolitan Politik

PKS, Gerindra dan PAN Sepakati Koalisi Tidak Mutlak di Pilkada 2018

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Tiga pimpinan partai politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sepakat bahwa dalam memberikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2018 di setiap daerah tidak mutlak selalu berkoalisi.

Salah satu kesepakatan dari hasil pertemuan tiga pimpinan partai itu diutarakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam konferensi pers seusai melakukan pertemuan bersama di kantor DPP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (24/12/2017).

Pertemuan selama satu jam tersebut, membahas seputar penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi partai tersebut pada Pilkada 2018 mendatang.

“Dalam pembicaraan kita sepakat juga di beberapa tempat mungkin kita mengambil jalan berbeda beda,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dukungan yang diberikan partai kepada calon kepala daerah di setiap daerah Pilkada bisa berbeda dan tidak selalu bersama-sama.

“Kalau kita pisah di beberapa tempat bukan berarti tabu bagi kami. Tidak harus selalu formal, jadi kita fleksibel. Karena kita harus mendengarkan suara dari bawah,” imbuhnya.

“Tidak mutlak di setiap daerah kita jadi satu, belum tentu !,” tandasnya.

Sementara menyambung hal itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa dukungan untuk calon kepala daerah dan proses koalisi partai dalam Pilkada 2018 didasarkan pada kesepakatan bersama.

“Jadi kita bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan kalau harus berbeda pun didasarkan kepada saling pengertian,” tukasnya menambahkan.

Rencananya PKS akan mengumumkan penentuan calon kepala daerah untuk Pilkada 2018 pada lusa Rabu (27/12).

Diketahui, rangkaian pilkada serentak akan dimulai dengan masa kampanye pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Masa tenang akan berlangsung pada 24-26 Juni 2018. Sedangkan pemungutan suara akan digelar pada 27 Juni mendatang.

Pilkada serentak berlangsung di 171 daerah. Sebanyak 17 provinsi bakal menggelar pemilihan gubernur, 39 kota memilih walikota, dan 115 kabupaten memilih bupati. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 392.226 dengan 167 ribu lebih daftar pemilih sementara.

Pewarta : Anton 

Categories
Nasional Politik Ragam

PKS Gelar Kongres Keluarga Indonesia Ke-II 2017 di Jakarta

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kongres Keluarga Indonesia (KKI) ke-2 yang diadakan di Hotel Aston, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2017).

Kongres KKI yang kedua kalinya ini dibuka oleh Presiden PKS, M. Sohibul Imam dan dihadiri para akademisi, anggota legislatif, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan ratusan peserta dari berbagai daerah.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai entitas politik nasional mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi berlimpahnya rahmat keadilan bagi segenap umat manusia.

Dalam sambutannya, Sohibul Imam menyampaikan betapa pentingnya membangun tatanan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan peradaban bangsa yang maju, mandiri dan berbudaya.
Untuk itu, kata Sohibul, membangun keluarga Indonesia yang produktif diperlukan sinergi semua pihak guna mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas.

Sohibul menilai, adanya prediksi Indonesia yang mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030, menjadi upaya keluarga Indonesia untuk membangun keluarga yang produktif.

Bonus Demografi adalah dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak.

“Bonus demografi dapat terwujud apabila pembangunan keluarga produktif bisa tercapai,” kata Sohibul.

Sementara itu, Wirianingsih, M.Si, Ketua Bidang dan Ketahanan keluarga (BPKK) DPP PKS mengatakan, bangsa Indonesia diharapkan menjadi kontributor peradaban yang tentram dan damai. Peradaban tersebut dapat terwujud melalui proses pembangunan.

Menurut Wirianingsih, keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan generasi yang akan menjadi penentu utama arah peradaban bangsa. Jika keluarga harmonis dan kokoh maka bangsa pun akan kokoh dan mampu menghadapi tantangan jaman. Membangun keluarga berarti membangun investasi besar bagi kemajuan peradaban bangsa.

Partai Keadilan Sejahtera sangat memberikan perhatian pada keluarga karena keluarga adalah batu pertama bagi peradaban bangsa. Ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

”PKS memandang bahwa keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil yang egaliter adalah basis internalisasi dan ideologi nilai keadilan. Namun, PKS juga menyadari bahwa tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga Indonesia demi mencapai ketahanan keluarga yang
diharapkan. Akses yang lemah pada sumber-sumber kehidupan menjadikan sebagian keluarga lndonesia menghadapi kemiskinan dan keterbelakangan,” ujar Wirianingsih yang akrab disapa Wiwik.

Kongres ini diselenggarakan guna memberikan dukungan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen pada keluarga dan juga memberikan dorongan penuh bagi pemerintah Indonesia agar semakin kuat komitmennya pada pembangunan keluarga berkualitas.

“PKS mengajak berbagai elemen bangsa, yaitu para pakar dan praktisi penggiat keluarga, pemuka agama, perwakilan perempuan partai politik, perwakilan organisasi kemasyarakatan, akademisi, anggota masyarakat sipil, dan perwakilan lembaga legislatif dalam mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia yang damai, tentram dan berkualitas,” pungkasnya.

Pada KKI ke-2 ini, PKS berharap agar pemerintah dapat menegakkan berbagai Undang-Undang dan aturan hukum yang lebih pro kepada ketahanan keluarga Indonesia yang memegang teguh pada nilai-nilai luhur agama dan budaya yang berlaku dan mengembangkan indikator keberhasilan pembangunan yang berbasis pada ketahanan keluarga,” tegas Wiwik.

Pewarta : Anton