Tag: Bakamla RI

Categories
Uncategorized

Menkopolhukam Mahfud MD Kunjungi Puskodal Bakamla RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengunjungi kantor Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, di Markas Besar Bakamla, Jl. Proklamasi 56, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (06/03/2020).

Menko Polhukam disambut hangat Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, S.E., M.M., serta para pejabat utama Bakamla RI.

“Hari ini saya ke Puskodal Bakamla karena kita sedang menggarap satu instrumen hukum. Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut yang bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasi terpusat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurutnya, untuk memaksimalkan peraturan omnibus law keamanan laut, dirinya ingin meninjau langsung ke Puskodal Bakamla yang memiliki fungsi dan kemampuan memonitoring situasi maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia secara real time. “Saya melihat kesiapannya di sini dari segi teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Dan Insya Allah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani Bakamla,” tandas Mahfud M.D.

Dalam kunjungannya di Puskodal Bakamla, Menkopolhukam berkesempatan menerima penjelasan Kepala Puskodal Bakamla Kolonel Bakamla Rio Herimuko tentang pencarian anomali kapal-kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di laut.

Seusai mengunjungi Puskodal Bakamla RI Menkopolhukam bergegas menuju kantor Kemenkumham di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, bersama Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi para pejabat utama Bakamla RI untuk melaksanakan pertemuan.(hum/red)

Categories
Militer TNI

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia Kunjungi Mabes AL

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan ke Mabes TNI AL di Gedung Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/02/2020).

Kedatangan Kepala Bakamla RI ke Mabes TNI AL disambut oleh Kepala Staf Angakatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji setelah melewati penghormatan vallreef.

Kehadiran Kepala Bakamla RI didampingi oleh Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla S. Irawan, M.M., Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi. S.H, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H.,M.H., Direktur Hukum Bakamla RI Laksma Bakamla Eddy Rate Muis, S.H.,M.H., dan Direktur Operasi Udara Bakamla RI Laksma Bakamla Olot Dwi Cahyono.

Kunjungan kehormatan ini dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pucuk pimpinan baru Bakamla RI. Selain itu juga membicarakan Instruksi Presiden RI Joko Widodo agar dapat segera menyelesaikan masalah Omnibus Law dan masalah penegakan hukum satu pintu yang berada di laut nantinya yaitu Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menyambut hangat kedatangan Kepala Bakamla RI beserta rombongan. TNI AL akan bersinergi dan akan mendukung Bakamla RI sesuai yang diinstruksikan Presiden RI.

Dalam penerimaan kunjungan Bakamla RI, Kasal didampingi oleh Aspers Kasal Laksamana Muda TNI I Nyoman Mandra, M.Sc., Asops Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., dan Aspam Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua, S.E.

Kunjungan diakhiri dengan saling tukar plakat dan photo bersama di lobby Gedung Utama Mabes TNI AL.(hum/red)

Categories
Militer Nasional

Ini Harapan Presiden Jokowi Usai Lantik Kabakamla Baru Laksdya TNI Aan Kurnia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla.

”Jadi Bakamla itu kayak (seperti) Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Sementara itu, Kepala Bakamla yang baru dilantik, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya diperairan Indonesia ini merupakan tantangan dan ini yang harus dijawab.

”Yang kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut,” ujarnya.

Menurut Kepala Bakamla, untuk menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla.

”Karena perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sources-nya atau masukannya beda-beda. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya,” tambahnya.

Untuk itu, Kepala Bakamla ingin membuat standardisasi sehingga begitu dia masuk Bakamla mereka pengetahuannya, contoh tentang hukum laut, hukum internasional, dan penegakan hukumnya harus sama semua. Terakhir, Kepala Bakamla akan meningkatkan peralatan dan tentunya masalah alutsista.

”Kalau ditanya kurang, iya kurang. Tapi saya selaku KaBakamla tidak langsung angkat tangan, justru ini tantangan bagi saya bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara,” pungkas Kepala Bakamla seraya mengajak wartawan untuk ikut ke Natuna.(hum/red)

Categories
Polhukam

Bakamla RI dan US Coast Guard Bahas Keamanan Maritim

Koran Jurnal, Jakarta – Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., bahas respon pemerintah terhadap keamanan maritim dengan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2020).

Kedatangan Captain (retired) Jim Duval adalah tindak lanjut hasil keputusan bersama pada kunjungan US Coast Guard di Mabes Bakamla RI pada 9 Desember 2019 tentang kerja sama dibidang keamanan maritim antara Bakamla RI dan US Coast Guard.

Selain menjajaki kerja sama di bidang keamanan maritim, US Coast Guard juga menawarkan kerja sama terutama di bidang pertukaran informasi, analisa informasi gabungan US Coast Guard dan Bakamla RI serta Maritime Service Code.

Tidak tanggung-tanggung, pertemuan ini berlangsung dua agenda yakni kunjungan kehormatan dan diskusi dari tim Maritime on Threat Response (MOTR) kepada para pemangku kepentingan Bakamla khususnya personil Puskodal Bakamla RI.

Kunjungan kehormatan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di dampingi oleh MoTR expert Brian Wilson, USCG expert LDCR Jeff Janaro, INL Director Kim Penland, Political Professional Associate Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta Dilyara Austin, Staf INL Kedutaan Amerika Moja Nurkalam dan Staf Angkatan Laut Amerika Scott Bentley itu disambut langsung oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., didampingi Direktur Strategi Keamanan Laut Laksma Bakamla Sandy M. Latief, Direktur Latihan Laksma Bakamla Yeheskiel Katiandagho, S.E.,M.M., Kepala Biro Sarpras Bakamla Laksma Bakamla Amrien, Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, S.E., dan beberapa pejabat terkait.

“Secara rinci banyak bidang kerja sama yang sudah diwujudkan antara Bakamla RI dan US Coast Guard diantaranya perkembangan pembentukan Maritime Security Training Center di Batam, kegiatan pelatihan dasar dan lanjutan bagi personel Bakamla RI di Amerika Serikat, seperti Boatswain Mate, Damage Controlman, Machinery Technician, Electrician Mate, Maritime Law Enforcement Specialist, Gunners Mate, Intelligence Specialist, Health Service Technician/Medical Specialist/Corpsman, Teknisi Information System, Storekeeper, Culinary Specialist, Yeoman, dan Penyelaman. Dan pada tahun 2020 ini, kita akan melaksanakan kegiatan Subject Matter Experts (SME), Maritime on Threat Response (MOTR) yang akan melibatkan K/L terkait, pelatihan bagi personil Bakamla di pusat pelatihan USCG di AS dan latihan bersama,” terang Laksda Hutabarat.

“Saat ini, perkembangan hasil kerja sama antara Pemerintah AS dan Bakamla RI, kita telah menerima berbagai manfaatnya, seperti berbagai pelatihan dan bantuan fasilitas untuk pengembangan Pusat Informasi Bakamla RI,” kata Laksda Hutabarat.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Bakamla RI Hadiri Capacity Building Senior Officers’s Meeting 2019 di Hanoi Vietnam

Koran Jurnal, Hanoi – Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) mengirimkan Plt. Direktur Kerja Sama Bakamla RI Kolonel Bakamla Salim, S.E., dan Kasubbag TU Kepala Bakamla RI Letkol Bakamla Ridwansyah untuk menghadiri Capacity Building Senior Officers’s Meeting (CBSOM -2019) di Hanoi, Vietnam, Rabu (11/12/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama empat hari sejak Senin 9 Desember 2019, dihadiri 17 negara yang tergabung dalam ReCAAP antara lain; Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hongkong, India, Inggris Raya, Japan, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Fillipina, Singapura, Srilanka, Thailand dan Vietnam. Sedangkan 2 negara observer berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Dalam kesempatan ini, delegasi Bakamla RI/IDNCG Kolonel Salim berkesempatan memaparkan tentang peningkatan MDA dengan rencana pembangunan Indonesia Maritime Security Integrated System.

Pada sesi paparan ReCAAP tentang update situasi perampokan di laut memaparkan bahwa situasi terbaru antara Januari s.d November 2019 terdapat 21 kejadian, yaitu 12 kejadian di Selat Malaka, 2 Kejadian di wilayah Jakarta,1 Kejadian di Kalimantan Selatan dan 6 kejadian di wilayah lainnya.

Laporan ReCAAP tersebut, mendapat bantahan dan tanggapan dari Delegasi Bakamla RI terkait kebenaran dan kesesuaian data yang didapat ReCAAP.

Pada kesempatan yang sama, Kolonel Salim langsung menyajikan data-data perampokan di laut yang terjadi selama tahun 2019 diantaranya dari Bakamla RI sebanyak 6 kejadian, TNI AL sebanyak 2 kejadian, Kemenko Maritim dan Investasi sebanyak 5 kejadian dan Polri sebanyak 11 kejadian.

Tim ReCAAP menanggapi pernyataan dari Delegasi Bakamla RI bahwa data yang mereka dapatkan berasal dari beberapa sumber seperti ReCAAP focal point yang berada di negara anggota ReCAAP, kemudian Global Integrated Shipping Information System (GISIS) yang dimiliki International Maritime Organization (IMO) dan terakhir adalah lewat Information Fusion Centre (IFC) Singapura melalui perwakilan International Liaison Officer (ILO) masing-masing negara. Tim ReCAAP juga menyampaikan data yang mereka dapatkan sudah melalui proses verifikasi yang membutuhkan waktu hingga 4 minggu.

Setelah melakukan penyesuaian data hasil laporan ReCAAP dengan data riil di lapangan. Delegasi Bakamla RI mengemukakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan duplikasi laporan, false report (laporan palsu) yang dibuat pengguna laut yang melewati perairan Indonesia dan terakhir adalah belum adanya verifikasi data yang benar dengan pusat informasi kendali (command center) pihak penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Selanjutnya, Delegasi Bakamla RI mengingatkan kepada ReCAAP agar berhati-hati dalam menyajikan data jumlah pelanggaran kejadian di laut dan seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada beberapa penegak hukum di laut pada suatu negara tersebut, supaya tidak terjadi pandangan yang negatif dari dunia kepada suatu wilayah perairan tertentu.

“Oleh karena itu prioritas pembangunan Puskodal dan Coastal Surveillance yang dilakukan Bakamla RI sangat tepat sekali sehingga nantinya akan diperoleh data-data tindak kejahatan di laut secara akurat, real time dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu diiringi dengan percepatan Undang-undang Keamanan Laut dan keputusan dari Pemerintah RI untuk segera membentuk Bakamla RI sebagai Coast Guard di Indonesia sehingga verifikasi berita-berita insiden yang menyudutkan Indonesia seperti yang ditemukan oleh ReCAAP dapat segera diklarifikasi dengan adanya sistem komando dan kendali yang jelas,” ujar Kolonel Salim disela-sela kegiatan.

Hasil pertemuan CBSOM-2019 ini adalah terjalinnya hubungan yang erat antara Bakamla RI dengan Maritime Law Enforcement Agencies di Kawasan khususnya dengan Vietnam Coast Guard. Selain itu, solusi hasil diskusi terbaik yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi terjaganya kawasan yang aman dan stabil.

“Langkah yang dilakukan oleh 20 negara akan lebih kuat dibandingkan dengan 20 langkah yang dilakukan oleh tiap-tiap negara,” kata Kolonel Salim.(hum/red)

Categories
Megapolitan Olahraga

Aksi Atlet Jujitsu Bakamla Pukau Puluhan Awak Media

Koran Jurnal, Jakarta – Para atlet Ju-Jit Su Bakamla RI berhasil tampil memukau puluhan awak media yang tengah hadir pada acara olah raga bersama Kepala beserta seluruh personel Bakamla RI di lapangan Taman proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Para Kesatria Bakamla RI tersebut memperagakan gerakan teknik self defense yaitu gerakan menipu atau meneruskan tenaga lawan itu sendiri, sehingga lawan terpelanting dengan tenaga yang dimilikinya sendiri, teknik kataguruma atau teknik bantingan bahu, teknik pertahanan, teknik take down double leg, teknik kuncian flying armbar dan teknik bantingan haregoshi.

Bakamla RI menerapkan bela diri Jujitsu bagi seluruh personel sebagai bentuk pembinaan fisik dalam ketrampilan bela diri, agar terbentuk karakter dan postur yang kokoh dan kuat sebagai paramiliter guna menunjang tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia, sekaligus dapat sebagai komponen cadangan dalam mendukung TNI dimasa perang.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan media gathering yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., bersama para jurnalis baik media online, cetak dan televisi.

Laksdya Taufiq mengatakan kegiatan media gathering diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi dengan para awak media, sekaligus diharapkan awak media dapat menyediakan informasi berita tentang Bakamla RI yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bakamla RI.

Selain demontrasi Jujitsu, kegiatan media gathering juga diisi dengan olah raga bersama yang diikuti seluruh personel Bakamla RI yang berdinas di Jakarta.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam

16 Negara Bahas Skenario Kasus Pelanggaran Hukum Perairan Laut Internasional

Koran Jurnal, Jakarta – Pertemuan hari kedua, peserta Maritim Security Desktop Exercise (MSDE) and Law of The Sea Course yang diikuti 16, membahas skenario kasus pelanggaran hukum di Perairan Laut Internasional. Diskusi dipimpin oleh Prof. Stuart Kaye dari Australian National Centre for Ocean Resource and Security (ANCORS) University of Wollonggong, Australia, di sebuah hotel di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (18/06/2019).

Profesor dari University of Wollonggong, Australia itu menampilkan skenario kasus dimana ada sebuah kapal yang bermuatan minyak sedang berlayar di perairan laut internasional mengalami gangguan. Beberapa negara kawasan sekitar alur pelayaran kapal menangkap sebuah transmisi radio dari Kapal tersebut yang diindikasikan mengalami gangguan. Diterima ultimatum dari si pembajak bahwa kapal tersebut telah dibajak dan mengancam akan membahayakan kapal dan kru apabila permintaan uang tebusan tidak dipenuhi.

Si pembajak menguasai dan mengendalikan kapal menuju kebeberapa titik yang melintasi perairan laut teritorial negara tertentu dan terus melakukan pergerakan hinga gerombolan perompak itu meninggalkan kapal yang dibajak wilayah perairan laut teritorial negara tertentu.

Dari contoh kasus ini, Prof. Stuart Kaye, mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok diskusi antara lain, gangguan kejahatan apa yang dialami kapal tersebut, aksi dan respon apa yang dapat diperbuat, unsur Coast Guard mana yang dapat secara langsung melakukan penindakan hukum dan apa tindakan Coast Guard negara-negara di sekitar kawasan tersebut.

Menanggapi pertanyaan dari contoh kasus itu kelompok diskusi Bakamla dan Japan Coast Guard (JCG) memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan Latihan Kolonel Bakamla Irwan Shobirin. Dalam jawabanya Kasubdit Renlat Bakamla menyampaikan bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai perompakan bersenjata di kapal atau Armed Robbery Against Ship karena memasuki perairan laut teretorial negara “Paradisia”.

Namun menururut Kolonel Bakamla Irwan Sobirin, karena para perompak telah kabur ke negara “Venus”, maka negara Paradisia dapat meminta negara Venus untuk menangkap perompak tersebut bila telah ada kerjasama ekstradisi diantara kedua negara. Sementara itu kelompok diskusi lain juga memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Blandina Ruth Viditha Adelaide Pella delegasi dari Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam kesempatan tersebut delegasi Kemenlu RI menyoal negara mana yang bertanggung jawab bila timbul kerugian dalam penanggulangan pembajakan itu. Menjawab pertanyaan tersebut, Prof. Stuart Kaye mengatakan bahwa segala bentuk kerugian merupakan tanggung jawab si pelaku tindak kejahatan.

Melalui studi kasus ini diharapkan peserta MSDE yang tergabung dalam kelompok diskusi delegasi Coast Guard dapat bertukar pikiran, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan di perairan Laut Internasional dan teritorial.

Diskusi secara umum membahas sejauh mana kewenangan dan implementasi hukum laut internasional yang dianut Coast Guard negara-negara peserta MSDE dalam menanggulangi tindak kejahatan di perairan laut bebas.

Diskusi studi kasus dihadiri oleh Plh Direktur Kerjasama Kolonel Bakamla Salim, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Kolonel Bakamla Satya Pratama, Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Kolonel Bakamla Joko Triwibowo, Kasubdit Perencanaan Latihan Kolonel Bakamla Irwan Shobirin.

Selain itu, kegiatan yang dihadiri langsung oleh Commander Maritime Border Command (MBC) Australia Rear Admiral Lee Goddard itu juga dihadiri Director General for Security and Law Enforcement, Hellenic Coast Guard (Yunani), Commodore Georgios Karageorgos, perwakilan Coast Guard negara-negara peserta MSDE, jajaran stake holder dari Kemenlu RI, TNI AL, Polair, Bea Cukai, BIN, BNPP, BNPT, BNN, Kejagung, dan Kemenhub.(hum/red)

Categories
Megapolitan

Bakamla RI dan LAN Gelar Latihan Training of Trainer

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Guna meningkatkan kapasitas personel dalam bidang penyelenggaraan pelatihan, Badan Keamanan Laut RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan pelatihan Training of Trainer (ToT) atau pelatihan untuk pelatih di Jakarta Selatan, Selasa kemarin (02/10/2018).

Direktur Latihan Bakamla RI Brigjen TNI Suwarno, S.IP. dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa pelatihan TOT ini merupakan upaya Bakamla RI untuk mempersiapkan kompetensi instruktur bagi personel. Hal ini dimaksudkan agar personel yang dilatih, nantinya dapat menyampaikan materi secara efektif kepada para peserta latihan di masa mendatang.

Kegiatan ini juga merupakan proses pembentukan pelatih internal Bakamla RI yang sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Pelatihan ini mengajarkan tentang proses belajar mengajar, menyusun rancangan mengajar dan teknik mengajar partisipatif, serta keterampilan melatih.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga pengajar internal Bakamla RI yang berkualitas, yang nantinya akan ditugaskan di Pusdiklat Bakamla RI.

Kegiatan yang mendapatkan respon positif dari para pesertanya, turut menghadirkan pejabat teras Bakamla RI sebagai narasumber, diantaranya Kepala Biro Perencanaan Laksma TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si. dan Direktur Data dan Informasi Laksma TNI Gendut Sugiono,S.H. yang memberikan materi tentang Micro Teaching Substance.

Selain itu, praktisi lainnya yang didatangkan sebagai narasumber, seperti Merry Hasibuan,S.Pd., MAP. menyampaikan materi tentang Building Learning Commitment; Dra. Jenny Jory Salmon, M.Si. menyampaikan materi temtang Pembelajaran Orang Dewasa; Bambang Wiyoso, S.T., M.Si. menyampaikan materi tentang Media Pembelajaran; Ir. Ivonne Pongoh, M.Si menyampaikan materi tentang Metode Pembelajaran; Ferry Firdaus, S.Pd., M.Ed. menyampaikan materi tentang Rencana Pembelajaran; Dra. Yuyun Mahendrati, M.Si. menyampaikan materi tentang Manajemen Kelas; Dr. Ajriani Munthe Salak, M.Ed., dan Denny Junanto, Ph.D menyampaikan materi tentang Micro Teaching Metode Pembelajaran.

Turut hadir pula jajaran pejabat Bakamla RI dalam kegiatan ini, antara lain Kasubdit Penyelenggara Latihan Kombes Pol Benny Iskandar, S.IK., M.Si., Kasubdit Dukungan Latihan Kolonel Laut Hotma IDP Sirait, S.T., dan Kasubdit Perencanaan Latihan Kolonel Sus Agus Haryanto Ikhasanudin, M.Han.(red)

Categories
Daerah Ragam

Bakamla Resmikan Desa Maritim di Pandeglang

Koranjurnal.co.id, Banten – Bakamla meresmikan pembentukan desa maritim di Desa Panimbangjaya. Deputi Inhuker Bakamla Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H. meresmikan pembentukannya secara simbolis dengan pembukaan tirai gapura yang dilaksanakan pada puncak acara tahap pembangunan desa maritim, di Desa Panimbangjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (09/05/2018) kemarin.

Pembangunan desa maritim di desa Panimbangjaya merupakan contoh model kerja sama antara Bakamla dengan Pemkab Pandeglang dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
“Kami dari Pemkab Pandeglang menyambut baik atas kepercayaan dan gagasan yang sangat baik manfaatnya bagi masyarakat pesisir,” ungkap Bupati Pandeglang usai penandatanganan MoU Bakamla dengan Pemkab Pandeglang.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini untuk masalah pengawasan, keamanan dan keselamatan laut, kita tidak memiliki perangkat.  Hadirnya Bakamla sangat membantu dalam pengawasan perairan dari penyelundupan narkoba atau terorisme yang dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia, katanya.
Dijelaskannya pula, Pandeglang yang memiliki panjang pantai 207 km dan 501 pulau masih perlu banyak pengawasan. Dalam pelatihan yang akan diadakan Bakamla bulan depan, Bupati Pandeglang menganggap perlunya dilibatkan perangkat Pemerintah Kabupaten, dengan merekrut masyarakat desa maritim yang dibentuk Bakamla hari ini.
Menurutnya pula, seluruh  perangkat masyarakat desa harus tahu manfaat dari pelatihan terhadap tindakan penyelundupan narkoba, teroris dan tempat sembunyinya tindakan ilegal di pulau pulau di Banten.
Sementara itu, Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H mengatakan dalam sambutan di balai desa, melalui pembentukan desa maritim di desa Panimbangjaya Kabupaten Pandeglang ini, diharapkan pengetahuan  dan pemahaman masyarakat pesisir terhadap keamanan dan keselamatan laut dapat meningkat. Demikian pula dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pada akhirnya masyarakat pesisir akan menjadi garda terdepan dalam pemberian informasi keamanan dan keselamatan laut.
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan desa maritim ini, maka  dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya pelatihan keamanan dan keselamatan laut, sosialisasi dan penyuluhan, pembinaan masyarakat serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tahapan Pembangunan Desa Maritim ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembangunan gapura desa maritim dan aksi nyata pembersihan pantai yang melibatkan sebanyak 100 orang sukarelawan dan nelayan.
Peresmian dan puncak acara tahap pembangunan desa maritim dihadiri pula oleh Kepala Biro Umum Bakamla Brigjen TNI (Mar) Sandy M. Latief, Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla Brigjen Pol Drs. Frederik Kalalembang, Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Elli Susiyanti, S.H., M.H,. M.M., dan staf ahli bidang Pemerintah Hukum dan Politik dr.Asmani, M.M.(red/Hum)