Tag: Menkopolhukam

Categories
Militer TNI

TNI Show of Force Terhadap Segala Ancaman Kedaulatan NKRI

Koran Jurnal, Jawa Timur – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. bersama Ketua MPR RI, DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud, MD., dan para Kepala Staf Angkatan di atas Kapal KRI Dr. dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 menyaksikan uji coba penembakan beberapa senjata strategis TNI saat melakukan manuver lapangan (Manlap) Latihan Gabungan TNI Tahun 2023 di Selat Bali, Senin (31/7/2023).

Enam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) disiagakan untuk melakukan uji coba penembakan Rudal. Tiga KRI penembak utama dan tiga KRI disiagakan sebagai penembak cadangan. Selain itu satu F16 melakukan penambakan secara serentak pada sasaran yang sama yaitu eks KRI Slamet Riyadi (SRI)-352 yang disimulasikan sebagai kapal musuh. KRI SRI-352 masuk ke jajaran TNI AL sejak tahun 1987 dan tidak operasionalkan lagi oleh TNI AL sejak Agustus 2019 lalu.

Adapun jenis Rudal milik TNI AL yang ditembakkan adalah Rudal EXOCET MM40 B-lll akan ditembakkan dari KRI R.E. Martadinata (KRI REM)-331 sebagai kapal penembak utama dan KRI Jhon Lie (KRI JOL)-358 sebagai kapal penembak cadangan. Dan untuk Rudal C-802 ditembakkan dari KRI Yos Sudarso (KRI YOS)-353 sebagai kapak penembak utama dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma (KRI AHP)-355 sebagai cadangan.  Sedangkan Rudal C-705 ditembakkan dari KRI Tombak (KRI TOK)-629 sebagai kapal penembak utama dan KRI Sampari (KRI SPR)-628 sebagai kapal penembak cadangan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan uji coba penembakan senjata strategis merupakan bagian dari menguji kesiapsiagaan alutsista dan personel matra laut dan udara di dalam operasi laut gabungan. “Tadi sudah kita saksikan bersama empat rudal mengenai sasaran. Tiga dari KRI dan satu penembakan dari pesawat udara F16 dengan Bom MK 12 dan menenggelamkan kapal sasaran,” kata Panglima.

“Ini menjadi kebanggaan kita bersama untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit laut dan udara di dalam operasi laut gabungan ini. Penembakan senjata strategis kita laksanakan pada hari ini telah terlaksana semuanya dan mengenai sasaran,” tambah Panglima TNI menilai kesuksesan latihan.

Spesifikasi ketiga Rudal yang ditembakkan tersebut antara lain, Rudal SSM Exocet MM40 Block 3 merupakan Rudal buatan Prancis yang memiliki kecepatan 0,93 mach, dengan jarak jelajah 6.5-97 NM dan tinggi jelajah hingga 9 M. Sedangkan Rudal C-802 dan merupakan pabrikan China yang memiliki kecepatan 0,9 mach, dengan jarak jelajah 5.4-64.7 NM dan tinggi jelajah hingga 20 M dan Rudal C-705 yang juga diproduksi oleh negara tirai bambu dengan spesifikasi kecepatan 0,8 mach, dengan jarak jelajah 6-70 NM dan tinggi jelajah hingga 20 M.(Pusp)

Categories
Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD Apresiasi Perjuangan Kebangsaan KGPM

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahmud MD kagum dan mengapresiasi terhadap sejarah dan eksistensi Kerapatan Gereja Protestan Minahasa(KGPM) sebagai gereja perjuangan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahmud MD saat menerima kunjungan Ketua Umum Kerapatan Gereja Protestan Minahasa(KGPM), Gembala Francky Londa STh,MA di ruang rapat Bima, Menko Polhukam, Jum’at (14/7/2023) Kemarin.

Menko Polhukam Mahmud MD berpesan agar KGPM melanjutkan  perjuangannya bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat agama, suku atau identitas lainnya seperti tokoh perjuangan kemerdekaan KGPM yaitu Dr. Sam Ratulangi, A. A. Maramis, B. W. Lapian dan Taulu.

Besar harapan KGPM ikut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024. “Selamat kepada KGPM karena pada tahun ini genap berusia 90 tahun dan saya akan hadir dalam acara peringatannya,” Ujar Menko Polhukam Mahmud MD.

Kunjungan kehormatan BPS KGPM tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Konsultasi BPS KGPM 2023 pada tanggal 11-13 Juli 2023 yang diketuai oleh Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, yang sehari-hari menjabat sebagai Deputi Inhuker Bakamla RI.

Dalam kunjungan kehormatan ini Gbl. Francky Londa menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah RI dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Namun demikian, tentunya perjuangan mengisi kemerdekaan belumlah usai. Masih terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian. Pemerintah RI bahkan juga pemerintah di berbagai belahan dunia masih harus berkutat dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, internally displaced person, ketimpangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan.

Oleh sebab itu, KGPM yang sejak berdirinya memiliki jati diri sebagai gereja perjuangan dan gereja kebangsaan, akan terus konsisten dalam komitmennya untuk menjadi yang terdepan, bahu membahu dengan segenap komponen bangsa lainnya, untuk terus berjuang. Kali ini berjuang dalam mengisi kemerdekaan dan siap berperan aktif menjadi mitra positif Pemerintah dalam upaya pembangunan nasional demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia.

Turut serta mendampingi Gembala Francky Londa STh,MA, yakni Bendahara Umum  Pnt.Drs.Viktor Rompas MSi, Sekretaris III KGPM Pnt. Steven Lintong,ST, M,Arch, Ketua Badan Pimpinan Wilayah XXXVII Jawa Pnt. Edwin OJ Poluan MBA, Ketua Biro Crisis Center KGPM Pnt.Julita Pandeirot SE dan perwakilan panitia Konsultasi BPS KGPM 2023 Sekretaris Pnt.Dr.Ir.Novie Ratuntiga, MM, Wakil Ketua Pnt.Nouke Tampenawa,ST dan Koordinator OC Pnt. Jimmy Kanter, SPd.(hum)

Categories
Hukum Polhukam

Rekomendasi Menkopolhukam Untuk Kasus Helmut, Proses Pengalihan Kepemilikan PT CLM oleh Dirjen AHU Melanggar Hukum

Koran Jurnal, Jakarta – Kuasa hukum Helmut Hermawan, Soleh Amin angkat bicara terkait kronologi terbitnya surat rekomendasi Menteri Polhukam Mahfud MD kepada Kemenkumham tentang sengkarut peralihan kepemilikan PT CLM oleh Zainal Abidin. Menurutnya, surat tersebut diterima pada 18 April 2023 lalu.

“Jadi awalnya kita mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait dengan keberadaan kepemilikan APMR di CLM yang disengketakan oleh pihak lain. Nah ternyata ada perubahan-perubahan tanpa sepengetahuan dari pemilik APMR, melalui mekanisme penerbitan dokumen dalam bentuk akta notaris pada tanggal 24 Agustus 2022,” ujar Soleh kepada wartawan, Sabtu (6/5/2023).

Menurutnya, di dalam akta itu, pada tanggal 24 Agustus 2022 itu terjadi pengambil alihan saham APMR tanpa melalui forum RUPS dan persetujuan pemiliknya.

“Pada tanggal 13 September 2022 notaris Notaris Oktaviani membuat akta nomor 06 yang isinya itu mengeluarkan saham baru sebanyak 1000 lembar di APMR.” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, di dalam akta 06 tanggal 13 September 2022 itu, komposisi saham PT APMR menjadi berubah total.

“Dan itu semuanya dilakukan tanpa melalui RUPS pemiliknya, tanpa melalui persetujuan dari ketetapan pengadilan,” katanya.

Lebih lanjut, kemudian notaris tersebut membuat akta yang sama nomor 07 tanggal 13 Agustus 2022 yang berisi perubahan seluruh kepengurusan direksi dan komisaris PT CLM yang dimiliki oleh APMR tadi. “Dan untuk selanjutnya, notaris yang sama mengajukan permohonan ke AHU, jadi yang diajukan ke AHU itu akta nomor 06 tanggal 24 Agustus 2022, Akta nomor 06 tanggal 13 September 2022, akta 07 tanggal 13 September 2022, yang semuanya adalah hari yang sama pada tanggal berikutnya 14 September 2022,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menkopolhukam. “Setelah mengadakan rapat diantara mereka itulah dikeluarkan rekomendasi yang ditujukan keada AHU agar memperbaiki sistem yang ada di AHU itu. Kedua Kementerian ESDM dan Kemenkumham agar melakukan tindakan hukum jika ada yang melanggar atas ketentuan, perubahan kepemilikan atas perusahaan. Sebelum AHU menyetujui bahwa harus ada rekomendasi dulu dari ESDM bila ada perubahan akta perusahaan tambang, tapi ternyata untuk kasus CLM hal itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Sementara Pakar Hukum Administrasi Negara, Hendry Julian Noor menegaskan bahwa surat rekomendasi Kemenkopolhukam terhadap kinerja pelayanan perizinan oleh Dirjen AHU harus ditindaklanjuti. Sebab, kata dia, ada sanksi yang harus diberikan jika terjadi pelanggaran dalam proses pembuatan izin usaha yang ditangani Kemenkumham.

“Di Pasal 93 a UU 3 Tahun 2020. Di situ ketentuan sanksi administratif ada di situ. Itu akan menjadi kompetensi, kewenangan dari kementerian ESDM untuk menilai.” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkopolhukam mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kemenkumham terkait dengan penanganan kasus Mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan.

Menkopolhukam Mahfud Md melalui Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo dalam surat rekomendasi tersebut mengatakan bahwa perizinan AHU perusahaan tambang PT CLM yang saat ini diambil alih oleh Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Direktur Utama bermasalah dan berpotensi melanggar hukum di kemudian hari.

“Yaitu adanya dugaan pelanggaran pengalihan kepemilikan saham PT CLM berdasarkan Pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pemegang IUP dan IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM,” ujar Sugeng dalam surat rekomendasi yang dikutip pada Rabu 3 Mei 2023.

Dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa perubahan pemegang saham melalui Akta Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, Nomor 01 Tanggal 3 November 2022 diduga dilakukan tanpa adanya persetujuan Menteri ESDM dan melanggar Ketentuan Pasal 93A UU Nomor 3 Tahun 2020.

Untuk itu, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM akan melakukan penelaahan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Zainal Abidin Siregar, apabila telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.(*)

Categories
Polhukam

Menkopolhukam Mahfud Minta Polri dan BP2MI Perkuat Kerjasama Tekan Kasus TPPO 

Koran Jurnal, Jakarta – Tekan meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta kepolisian perkuat kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Hal ini ditegaskan Mahfud saat memimpin rapat lintas lembaga di kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022) kemarin.

Menurut Mahfud, kasus TPPO sudah sejak lama terjadi dan dalam praktiknya melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, imigrasi, hingga permainan di tingkat daerah.

“Ini bukan soal polisi saja, tapi ada soal keimigrasian terutama, pengadilan, kejaksaan, ada catatan sipil, ada pemerintah daerah, ada bekingan oknum, kemudian banyak lagi masalah, seperti kemiskinan dan ketidaktahuan,” ujar Mahfud sembari menekankan keseriusan pemerintah menumpas tuntas kasus TPPO.

Mahfud menjelaskan, kasus TPPO telah menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah, bahkan sejak tahun lalu. Untuk itu, Mahfud meminta agar aparat kepolisian dapat memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak.

“Saya tahu banyak masalahnya, jadi memang tidak mudah bagi BP2MI, maupun bagi Bareskrim. Itu bukan soal teknis hukum, tapi soal politis juga, dan macem macem. Nah itu yang harus kita urai satu-satu. Terutama mafianya, pengerah tenaga kerjanya, ditindak saja dulu. Lalu kita umumkan jangan main main. Ini masalah manusia, dan sudah menjadi perhatian nasional,” tegas Mahfud dalam rapat.

Dalam rapat tersebut, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan, modus TPPO masih menggunakan cara lama, yaitu perekrutan dengan iming-iming gaji besar, sehingga masyarakat yang umumnya direkrut dari kalangan ekonomi bawah mudah terpengaruh.

“Modusnya adalah modus konvensional umum, calo turun ke masyarakat menawarkan pekerjaan, gaji besar cepat berangkat, dan semua biaya ditanggung. Kemudian, dilakukan pemalsuan dokumen, awal di tingkat desa kelurahan. Mungkin penting untuk kita kerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian, calo memberikan uang santunan kepada keluarga, 5 -10 juta. Bagaimana tidak tertarik secara ekonomi mereka lemah,” jelas Benny Rhamdani.

Sementara itu, kepada Menko Polhukam, Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, menyampaikan kesiapannya bekerjasama dengan BP2MI untuk mengusut kasus TPPO.

“Prinsipnya kami siap, kami punya pengalaman untuk menangani masalah ini. Kami yakin dengan pengalaman kami, kalau kita bersatu, saya yakin upaya untuk menyelamatkan pekerja Indonesia bisa dilakukan,” papar Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Usai melakukan rapat lintas Lembaga, Menko Polhukam Mahfud MD lanjut menerima audiensi dari DIAN/Interfidei, yang tergabung dalam jaringan Zero Human Trafficking Network (ZTN).

Kepada Menko Polhukam, Direktur Institut Dian, Elga Sarapung menyampaikan harapan agar kasus trafficking di Indonesia bisa segera diatasi.

“Kami menyambut respon positif, dukungan dan ajakan juga dari Menko Polhukam untuk benar-benar bisa bekerjasama. Kami sangat optimis dan punya harapan baik dari pencegahan penanganan sampai rehabilitasi terhadap kasus ini,” ujar Elga usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD. (*)

Categories
Daerah Polhukam TNI

Pangdam Cenderawasih Dampingi Kunker Menkopolhukam RI Cek Kesiapan PON XX

Koran Jurnal, Jayapura – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A mendampingi kunjungan kerja Menkopolhukam RI Prof. Mahfud MD, S.H., S.U, M.I.P beserta Mendagri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian M.A., Ph.D dalam rangka meninjau kesiapan Venue PON XX  dan akomodasi atlet di Prov. Papua, Sabtu (11/09/2021).

Saat dikonfirmasi, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria menjelaskan bahwa kunjungan kerja Menkopolhukam RI dan rombongan untuk mengecek secara langsung kesiapan Venue PON XX yang berada di wilayah Jayapura dan Merauke.

Di awal kunjungan, Menkopolhukam RI beserta rombongan meninjau venue cabang olahraga (cabor) Selam Laut dan Renang Perairan Terbuka di depan Kantor Gubernur, Wisma Atlet dan Stadion Mandala serta venue cabor Tinju di GOR Cenderawasih.

Selanjutnya rombongan melanjutkan peninjauan cabor Pencak Silat di GOR Toware, cabor Hockey Indoor, Outdoor dan Kriket di GOR Doyo Baru Kampung Bambar dan Stadion Barnabas Youwe Kab. Jayapura.

“Selain meninjau Venue PON XX, Menkopolhukam RI juga meninjau barak yang disiapkan sebagai wisma atlet di Rindam XVII/Cenderawasih,” jelas Kapendam.

Saat peninjauan wisma atlet di Rindam XVII/Cenderawasih, Menkopolhukam RI didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih berkesempatan untuk meninjau Tugu MacArthur.

“Usai melaksanakan kunjungan di Rindam XVII/Cenderawasih, Menkopolhukam RI beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kab. Merauke untuk meninjau Venue PON XX yang berada di sana,” tambah Kolonel Reza.

Kapendam juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PON XX, Kodam XVII/Cenderawasih selain bertugas di bidang pengamanan, namun juga ikut membantu dalam dukungan lainnya seperti dukungan transportasi, kesehatan dalam hal ini vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang berada di sekitar venue dan juga akomodasi berupa barak, rumah dan wisma di satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih yang disiapkan sebagai tempat tinggal atlet.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pangkogabwilhan III Letjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, M. Han, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc dan Danlatamal X Jayapura Brigjen TNI Mar Feryanto Pardamean Marpaung.(pen/red)

Categories
Daerah Polhukam TNI

Pangdam XVII/Cenderawasih Sambut Kunker Menkopolhukam RI di Jayapura

Koran Jurnal, Jayapura – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K menyambut kunjungan kerja Menkopolhukam RI Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U, M.I.P beserta Mendagri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian M.A., Ph.D di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Jayapura, Jum’at (10/09/2021).

Setibanya di Lanud Silas Papare, Menkopolhukam RI beserta rombongan meninjau kesiapan Venue PON XX cabang olahraga Softball, Baseball dan Lapangan Tembak di Lanud Silas Papare Sentani. Selanjutnya Menkopolhukam RI beserta Mendagri RI yang didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A meninjau Stadion Utama Lukas Enembe dan Arena Aquatic.

Di sela-sela kegiatan, Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa penyelenggaraan PON XX 2021 di Papua bertujuan untuk memajukan masyarakat Papua agar dapat bersaing dengan wilayah lainnya di Indonesia.

“Penyelenggaraan PON XX harus dapat dilaksanakan dalam keadaan aman dan terutama bebas dari Covid-19. Demikian juga dengan masyarakat Papua diharapkan dapat turut mensukseskan PON XX tahun 2021,” ucap Menkopolhukam RI.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pangkogabwilhan III Letjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan, M. Han, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc dan Danlatamal X Jayapura Brigjen TNI Mar Feryanto Pardamean Marpaung.(pen/red)

Categories
Polhukam

Pemerintah Kutuk Keras dan Buru Pelaku Pembantaian Satu Keluarga di Sigi 

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk keras dan mengejar pelaku pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah juga menyatakan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya atas kejadian tersebut.

“Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melaui Tim atau Satgas Operasi Tinombala terhadap para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap suatu kelurga yang menyebabkan terbunuhnya 4 orang di Sigi. Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya, Minggu (29/11/2020).

Menurut Mahfud, pemerintah sesuai perintah presiden telah melakukan langkah-langkah, melakukan pengejaran serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan para pelaku.

“Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengejaran, tadi tim Tinombala sudah menyampaikan tahap tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi serta pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku,” lanjut Mahfud MD.

Adapun pelaku pembantaian tersebut, menurut pemerintah adalah sisa-sisa kelompok Santoso atau biasa dikenal Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Memang pelakunya adalah Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang sekarang masih tersisa beberapa orang lagi, dan operasi Tinombala, atau Satgas Tinombala sedang mengejar sekarang,” kata Mahfud.

Atas peristiwa ini, pemerintah berharap, para pimpinan umat beragama khususnya di Sulawesi Tengah, tetap jalin silaturrahim agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu sara. Menko Mahfud juga menegaskan, sejatinya agama apapun hadir untuk membangun perdamaian.

“Diharapkan oleh Pemerintah kepada seluruh pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah terutama, terus melakukan silaturahim, untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu sara. Karena sebenarnya yang terjadi bukan disebuah gereja, tetapi memang di sebuah tempat yang selama ini secara tidak rutin menjadi tempat pelayanan umat. Tetapi pelakunya memang Mujahidin Indonesia Timur. Demikian sikap pemerintah, nanti setiap perkembangannya akan diinformasikan,” pungkasnya.

Categories
Polhukam

Menko Mahfud MD Ajak Semua Pihak Konsisten Jaga Pancasila dan NKRI

Koran Jurnal, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan dan berkomitmen menjaga Indonesia dari rongrongan kelompok radikal yang mengganggu keutuhan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Seiring dengan perjalanan bangsa, tentu saja kita semua menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI, di antaranya ancaman radikalisme, menguatnya politik identitas, berkembangnya ujaran kebencian dan hoaks, serta ancaman-ancaman lain yang apabila tidak ditangani akan dapat mengancam keutuhan NKRI,” kata Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penanganan Ormas Radikal yang diselenggarakan oleh Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (29/09/2020).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Umar Effendi, Cendekiawan Muslim dan Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra, dan Guru Besar UI, Prof Topo Santoso.

Menurut Mahfud, selama ini Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia telah memberikan bukti konkret betapa Indonesia tetap Bersatu, dengan berbagai dinamika dan perbedaan latar belakang bangsanya.

“Pancasila sebagai Ideologi Negara telah terbukti mampu menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang dapat merajut Ke-Bhinneka-an di tengah berbagai tantangan bangsa,” ujarnya.

Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus tetap menjaga Pancasila tersebut agar tetap eksis. Apalagi upaya tersebut dikatakan Mahfud tidak mudah, mengingat kompleksitas situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.

“Tugas menjaga keutuhan bangsa adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi apalagi dihadapkan dengan tidak adanya kepastian tindakan hukum oleh aparat keamanan bagi Individu atau Ormas yang menyebarkan paham-paham Radikalisme,” paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sekali lagi mengajak semua pihak untuk aktif dalam upaya merawat dan menjaga keutuhan Indonesia dengan Pancasila dan NKRI-nya.

“Saya mengajak saudara-saudara yang hadir dalam acara FGD ini untuk lebih aktif dan lebih giat lagi dalam mengabdi bagi tegaknya NKRI dengan mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum guna mendukung pembangunan Indonesia yang semakin berkualitas ke depan,” sambungnya.

Mahfud yakin bahwa dengan kerjasama yang baik dan sinergitas yang berkelanjutan dapat menuai hasil yang positif sesuai dengan keinginan bersama, yakni merawat Indonesia tetap eksis.

“Saya yakin melalui semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, serta saling bersinergi didukung dengan kerja keras, kita semua akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” pungkasnya. (hum/red)

Categories
Militer Polhukam

Menko Polhukam: Pentingnya Koordinasi Lintas Lembaga Dalam Penanganan Pesawat yang di-Force Down

Koran Jurnal, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian dan Lembaga dalam penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat (force down). Karena itu, Kemenko Polhukam menginisiasi pembuatan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down).

“Force down yang dilakukan TNI AU kepada Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 yang lalu, telah memberikan peringatan kepada kita semua, terhadap pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga, khususnya dalam penanganan pesawat udara yang telah di force down,’’ ujar Menko.

Demikian disampaikan Menko Polhukam dalam sambutannya pada kegiatan Latihan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down) yang digelar Jum’at (04/09/2020).

Acara Latihan Bersama ini adalah kerjasama Kemenko Polhukam, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum LPPNPI, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Latihan Bersama ini sendiri, adalah tindaklanjut dari kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 yang lalu.

Menko berpesan, ”Dengan latihan bersama tadi, dapat kita lihat adanya koordinasi antar unit kerja kementerian lembaga di lapangan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga bukan hanya sebatas aturan dan tata cara tertulis, tetapi bisa dimanfaatkan maksimal dan sebagai uji fungsi, pemahaman pada prakteknya di lapangan.”

Kesepakatan 10 lembaga tentang mekanisme pemaksaan pendaratan ini, dipicu insiden pesawat Ethiopian Airlines, maskapai nasional Ethiopia pada 14 Januari 2019 lalu. Saat itu, dua jet tempur F16 TNI AU memaksa turun (force down) pesawat itu, karena tak punya izin melintasi wilayah udara Indonesia.

Namun penanganan pesawat Ethiopia itu berlangsung lama dan maskapai tersebut mengajukan keberatan dan gugatan karena tidak ditangani secara cepat dan merugikan maskapai tersebut.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Menkopolhukam Mahfud MD Kunjungi Puskodal Bakamla RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengunjungi kantor Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, di Markas Besar Bakamla, Jl. Proklamasi 56, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (06/03/2020).

Menko Polhukam disambut hangat Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, S.E., M.M., serta para pejabat utama Bakamla RI.

“Hari ini saya ke Puskodal Bakamla karena kita sedang menggarap satu instrumen hukum. Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut yang bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasi terpusat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurutnya, untuk memaksimalkan peraturan omnibus law keamanan laut, dirinya ingin meninjau langsung ke Puskodal Bakamla yang memiliki fungsi dan kemampuan memonitoring situasi maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia secara real time. “Saya melihat kesiapannya di sini dari segi teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Dan Insya Allah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani Bakamla,” tandas Mahfud M.D.

Dalam kunjungannya di Puskodal Bakamla, Menkopolhukam berkesempatan menerima penjelasan Kepala Puskodal Bakamla Kolonel Bakamla Rio Herimuko tentang pencarian anomali kapal-kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di laut.

Seusai mengunjungi Puskodal Bakamla RI Menkopolhukam bergegas menuju kantor Kemenkumham di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, bersama Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi para pejabat utama Bakamla RI untuk melaksanakan pertemuan.(hum/red)