Tag: BBM

Categories
Ekonomi

Skema Pemberian BLT Upaya Mitigasi Penyesuaian Harga BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan Rp. 24,17 triliun sebagai dana bantalan sosial. Langkah mitigasi tersebut mendapat apresiasi banyak pihak sebagai bentuk kesiapan pemerintah hadapi dampak penyesuaian harga.

Pengamat isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa pemerintah juga telah menargetkan sekitar 20,6 juta masyarakat kelas bawah, termasuk juga ada sekitar 16 juta pekerja. Selain itu, sebagian dana bantalan sosial juga digunakan untuk memberikan subsidi pada sektor transportasi.

“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” ujarnya dalam diskusi di salah satu stasiun televisi, Sabtu (3/9).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa pengalihan dana tersebut merupakan upaya penajaman APBN yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” tambahnya.

Bukan hanya itu, pada kesempatan yang sama, beliau juga menyampaikan bagaimana pendapat dari Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro mengenai formula The Golden Mid-way, yakni sangat pentingnya ada pemberian bantalan sosial untuk masyarakat sembari terjadi penyesuaian harga BBM.

Pemberian bantalan sosial juga merupakan upaya Pemerintah dalam mengatasi potensi dampak penyesuaian harga BBM terkait daya beli di masyarakat.

“Saya yakin Pemerintah sudah memikirkan secara detail bagaimana mengatasi lonjakan-lonjakan harga akibat potensi penyesuaian harga BBM terhadap harga-harga komoditas pokok Indonesia yang mempengaruhi inflasi,” jelas Prof Imron Cotan.

Pada kesempatan lain, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto menambahkan bahwa Pemerintah sendiri juga sudah sangat berpengalaman dalam memberikan subsidi pada masyarakat sehingga kesiapannya cukup baik.

“Saya rasa Pemerintah dengan pengalamannya yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial, saya rasa Pemerintah cukup siap dengan itu berdasarkan pengalaman. Dan juga patut diingat, waktu COVID-19 kemarin kan pemerintah banyak bantuan sosial ya, itu kan bagaimana mitigasi dampak COVID-19,” katanya dalam diskusi di stasiun televisi, Senin (5/9).

Sehingga memang keputusan untuk memberikan bantalan sosial ini merupakan hal yang sangatlah tepat untuk dilakukan.

Namun dirinya mengimbau supaya Pemerintah benar-benar mampu memperhatikan siapa penerima bansos tersebut sehingga bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pria yang juga merupakan peneliti tersebut menuturkan bahwa supaya realisasi dari bantalan sosial bisa benar-benar cepat tersalurkan.

“Bagaimana kita agar Bantuan Langsung Tunai atau Bansos segera terealisasi, itu adalah langkah penting. Kalau ini sampai delay seminggu dua minggu ya itu yang bahaya, ini yang penting cepat. Saya rasa Kementerian Sosial sudah siap untuk hal ini,” tegasnya.

Selanjutya, Teguh Dartanto juga sempat memberikan apresiasi kebijakan penyaluran bansos Pemerintah ketika terjadi COVID-19 kemarin karena diperlebar sehingga tidak menyasar ke masyarakat kelompok miskin saja.

Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubdi telah ditetapkan Pemerintah sejak Sabtu (3/9) sebagai respon bengkaknya subsidi BBM. Namun pada saat yang sama, Pemerintah segera menyalurkan dana subsidi tersebut untuk masyarakat kelas bawah.(**)

Categories
Ekonomi Opini

Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, Ph.D memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil. Hal ini dikarenakan, negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang sangat melonjak tinggi agar APBN tidak mengalami defisit.

“Banyak orang berpikir bahwa kenaikan BBM hanya terjadi di masa sekarang saja, padahal tidak. Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM, Presiden Soekarno 3 Kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda,” ujar Teguh dalam program Speak After Lunch iNews TV (5/9/2022).

Ia juga menilai bahwa posisi Indonesia saat ini yang sebagai net importir BBM, menyebabkan pembelian menggunakan ketentuan harga minyak dunia dan saat akan dijual memakai harga domestik. Sehingga terdapat selisih besar yang ditanggung APBN dan akan berpotensi defisit di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Disisi lain, teguh juga menilai bahwa pemerintah sudah mengantisipasi dampak penyesuaian BBM.

“Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makroekonomi. Tetapi yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar,” ujarnya.

Terkait dampak lainnya, ia memandang bahwa dampak dari kenaikan BBM saat ini tidak sebesar dampak Covid-19. Oleh sebab itu, penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat. Teguh juga meyakini bahwa Kemensos telah menyiapkan data untuk menyalurkan bantuan agar dapat didistribusikan kepada pihak masyarakat yang berhak.

“Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19,” imbuhnya.

Teguh juga berpendapat bahwa Pemerintah diharapkan mampu mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, seperti insentif penggunaan solar panel di rumah tangga, untuk mendorong pengembangan indsustri-industri yang ramah lingkungan.

Terkait respons masyarakat, ia menilai bahwa sebagai negara demokrasi, demo merupakan hal yang wajar manun harus menghindari anarkisme.

“Dalam hal ini, yang seharusnya dapat disuarakan adalah bukan terkait penurunan BBM, tetapi memastikan Pemerintah agar bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik,” ujar teguh.

Ia mengatakan bahwa Kenaikan harga BBM ini harus dilihat sebagai sebuah kesempatan melakukan reformasi kebijakan energi nasional.

“Ini menjadi kesempatan Pemerintah untuk fokus melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable,” pungkasnya.(rls)

Categories
Ekonomi

Penyesuaian Harga BBM oleh Pemerintah Dinilai Sudah Tepat

Koran Jurnal, Jakarta – Langkah pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM merupakan salah satu bentuk mitigasi resiko yang dilakukan untuk mencegah Indonesia terkena dampak resesi. Ini merupakan bentuk mitigasi resiko yang diambil pemerintah sebagai akibat dari situasi global yang penuh dengan ketidakpastian, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak dunia, serta berdampak langsung terhadap beban APBN Indonesia pada anggaran subsidi dan kompensasi.

Berly Martawardaya, selaku Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa tren harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga masuk di semester kedua menyentuh pada nilai USD 105 / barel. Hal tersebut tentu memberikan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dianggarkan pemerintah.

Pada awal tahun 2022, pemerintah melalui APBN mengalokasikan 152,5 Triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi dengan asumsi dasar harga minyak dunia masih berkisar USD 60. Kenaikan harga minyak dunia yang terus signifikan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran subsidi kompensasi sebesar 502,4 Triliun yang tertuang melalui perpres 98/2022.

Berly menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penyesuaian harga BBM dinilai merupakan langkah yang tepat. Selain oleh karena keterbatasan APBN negara terhadap situasi ekonomi global saat ini, yang apabila alokasi APBN ditengah ketidakpastian global terus dilanjutkan justru akan menimbulkan potensi krisis ekonomi berkepanjangan. Senada dengan pandangan tersebut, Prof. Imron Cotan, pemerhati isu – isu strategis juga berpendapat bahwa adanya penyesuaian harga BBM merupakan upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN bagi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus untuk menghadirkan keadilan untuk masyarakat.

Prof Imron dalam sebuah acara diskusi di stasiun televisi, memandang bahwa program subsidi BBM yang telah diberikan Pemerintah masih belum tepat sasaran. Ini serupa dengan pandangan Berly dalam paparannya (INDEF, bahwa penggunaan solar 89% dinikmati oleh dunia usaha dan hanya 11% dinikmati oleh konsumsi rumah tangga. Untuk Pertalite sendiri dari 86% untuk konsumsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu sedangkan hanya senilai 20% dinikmati oleh kalangan yang tidak mampu.

Terkait penanganan dampak dari kenaikan BBM, pemerintah sendiri tidak semata-mata mengurangi subsidi terhadap rakyat, namun mengalokasikan subsidi tersebut kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan, yaitu skema perlindungan sosial. Hal ini serupa dengan pandangan prof Imron, menurutnya Pemerintah sudah memiliki rancangan untuk memberikan bantalan sosial kepada beberapa kelompok masyarakat rentan, yaitu menargetkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga keadilan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat.

Pendapat tersebut juga ditambahkan oleh Berly, bahwa Pemerintah perlu juga melakukan persiapan untuk skema perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, melihat ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.(rls)

Categories
Ekonomi Ragam

Penyesuaian Harga BBM Momentum Keadilan Bagi Masyarakat Lewat Bantalan Sosial dan Maksimalkan EBT

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya penyesuaian harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah momentum terbaik untuk bisa mengalihkan APBN dan memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini Pemerintah tengah berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan EBT.

Maka dari itu efisiensi akan APBN harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin.

Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.

Pasalnya, Pengamat Isu-Isu Strategis, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa selama ini terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.

“Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi, dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” katanya.

Maka dari itu harus segera dilakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan, yang mana beliau menambahkan bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis di bulan September ini.

“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkap Prof Imron pada Sabtu (3/9/2022) dalam dialog di stasiun televisi.

Bukan hanya itu, sejatinya penggunaan minyak dengan berbahan fosil di lain sisi juga memiliki banyak dampak buruk.

Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia tersebut menambahkan bahwa grafik harga minyak dunia sendiri terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.

Di sisi lain, keberadaan akan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbondioksida yang meracuni.

Dirinya memaparkan bahwa Pemerintah RI memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM.

“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” tutur Prof Imron.

Menurutnya Indonesia sendiri sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT melimpah sehingga memang sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

“Indonesia bisa sekali, karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun, kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan SDM juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” terangnya.

Prof Imron Cotan juga mengaku bahwa upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi akan kebijakan tersebut dan mendukung sepenuhnya.

“Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan Bangsa karena tujuan dari Pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (rls)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Harga BBM Pertalite per Liter Naik dari Rp.7.650 Menjadi Rp.10.000

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Arifin Tasrif menerangkan, harga BBM Pertalite tersebut mulai diberlakukan hari ini pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin Tasrif saat mengikuti konferensi pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri terkait pengalihan subsidi BBM.

Selain BBM Pertalite, Arifin Tasrif juga umumkan kenaikan BBM jenis Pertamax dan Solar.

Berikut rincian lengkap kenaikan harga masing-masing jenis BBM, yakni

1. Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter.
2. Pertamax non subsidi dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter
3. Solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Dia pun mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir pemerintah.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Categories
Bisnis Ekonomi

Siasati Bengkaknya APBN, Prof Imron Cotan: Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran Bansos Perlu Dilaksanakan Beriringan

Koran Jurnal, Jakarta – Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan Pemerintah saat ini bernilai fantastis. Jumlah subsidi BBM tersebut saat ini sudah mencapai Rp. 502 triliun dari yang awalnya sekitar Rp. 170 triliun.

Besarnya dana subsidi BBM membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin berat dan cenderung tidak stabil. Padahal diperlukan stabilitas perekonomian agar berbagai program pemerintah dapat terus berjalan.

Stabilitas perekonomian nasional menurut pengamat akan bisa tercapai apabila penyesuaian harga BBM segera dilakukan beserta adanya program bantalan sosial yang tepat sasaran dan telah ditakar dengan baik.

Pasalnya pergerakan roda perekonomian Indonesia perlahan mulai berjalan, dengan ditandainya banyak aktivitas publik termasuk juga di bidang ekonomi. Hal tersebut membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi langsung melonjak tinggi belakangan ini.

Salah seorang Diplomat, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa konsumsi BBM yang meningkat di masyarakat tersebut sayangnya justru tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak lantaran sedang terjadi ketegangan geopolitik dunia.

Maka dari itu, menurutnya Pemerintah harus benar-benar secara bijaksana merespons seluruh ketidakpastian itu.

“Tapi disisi lain ada konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply minyak terganggu dan saat ini terjadi situasi anomali yang harus dihadapi secara prudent,” katanya dalam sebuah wawancara, Kamis (1/9/2022).

Pemerhati Isu-Isu Strategis tersebut juga menambahkan bahwa dalam upaya sikap bijaksana yang dilakukan oleh Pemerintah, maka bisa dengan terus menjaga ketersediaan, namun di sisi lain hal itu pasti akan memberatkan dan mengganggu anggaran negara.

“Pemerintah harus menyiapkan stockage (persediaan) dan itu memang penting sekali. Dari segi supply, Indonesia masih aman namun dari segi harga akan berat sekali mengganggu APBN,” tambahnya.

Padahal, APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga tidak bisa jika hanya difokuskan untuk melakukan subsidi saja.

Mirisnya, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen subsidi BBM yang sudah ditanggung oleh negara justru malah dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Tentunya, menurut Prof. Imron, fakta lapangan tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan.

“Dan ini bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga pemerintah menciptakan bantalan sosial yang terdiri dari tiga elemen Bantuan Tunai Langsung, sekitar Rp. 600 ribu, Subsidi Upah Rp.600.00 perbulan, dan subsidi 2% dari Dana Transfer umum untuk sektor transportasi termasuk ojek,” ungkapnya.

Opsi terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah saat ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menurut beliau adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi beserta memberikan bantalan sosial pada masyarakat yang rentan.

“Ada dua track yang harus berjalan beriringan yakni mencoba menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan pada sisi lain bantalan sosial juga dijalankan, sehingga akan menciptakan stabilitas,” jelas pria berusia 67 tahun tersebut.

Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok periode 2010-2013 itu mengatakan bahwa bukan hal yang bijak apabila Pemerintah tidak sesegera mungkin melakukan penyesuaian harga BBM.

Bahkan dirinya juga sempat menyinggung usulan dari Rektor UI mengenai konsep The Golden Mid-way dengan perkiraan penyesuaian harga sekitar 30 hingga 40 persen.

“Kemarin, Rektor UI juga sudah mengenalkan konsep the Golden Mid-way yakni menyesuaikan harga 30-40 persen dan memperkuat bantalan sosial dengan menyasar kelompok yang terpapar kebijakan kenaikan harga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai bantalan sosial sendiri, Pemerintah juga sudah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20,6 juta masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR dan telah menyisihkan dana hingga Rp 24,17 triliun sehingga daya beli masyarakat diharapkan tidak akan terlalu menurun.(rls)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Kerjasama dengan Kejagung, Perkuat PPNS untuk Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan Audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar BBM subsidi tepat sasaran. Rombongan dipimpin oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dan diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH.

“Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dalam siaran pers, Selasa (5/7/2022).

Lebih lanjut Erika menjelaskan beberapa rencana kegiatan kerja sama dengan kejaksaan, antara lain : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas PPNS BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar serta melakukan
konsultasi/pendampingan dalam asistensi perkara dan serta memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH menyambut baik audiensi ini, hal ini sebagai langkah kolaborasi kedua instusi untuk mengawasi penyaluran distribusi bbm subsidi tepat sasaran.

“Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif, diantaranya melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, rapat-rapat koordinasi, kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah” jelas Fadli.

Pihak Kejaksaan Agung juga mengusulkan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat, perlu untuk segera dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta Lintas Kementerian/Lembaga terkait lainnya

Tindak lanjut dari audiensi ini, BPH Migas dan Kejaksaan Agung segera melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.(hum)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Posko Nasional ESDM Berakhir, BPH Migas: Penyaluran BBM, Gas dan Kondisi Kelistrikan Sepanjang Libur Nataru 2020 Berjalan Lancar

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan normal sepanjang masa Natal dan Tahun Baru 2020.

Komite BPH Migas Henry Achmad mengatakan secara garis besar sudah berjalan dengan baik, meski ada beberapa kendala yang terjadi saat pihaknya melakukan pengawasan tahun baru.

“Secara umum, pendistribusian, tidak ada kelangkaan [BBM]. Hanya saja, memang sedikit keterlambatan, tapi tidak mengganggu aktivitas. Demikian juga LPG, alhamdulilah juga LPG tidak ada masalah,” kata Achmad, dalam konferensi pers Evaluasi Posko Nasional Sektor ESDM Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (08/01/2020).

Adapun hasil pelaksanaan Posko Nasional Nataru 2020 di bidang migas, yakni coverage days BBM rata-rata selama masa posko. Untuk bensin RON 88 selama 20 hari, RON 90 selama 18 hari, RON 92 selama 18 hari, dan RON 95 selama 35 hari.

Sementara itu, untuk solar CN 48 selama 15 hari, solar CN 51 selama 36 hari, dan solar CN 53 selama 15 hari. Khusus avtur, rata-rata ketahanan produk selama 17 hari dan minyak tanah selama 64 hari.

Di bidang gas, selama posko nasional, Henry juga mengaku tidak mengalami kendala. Untuk LPG, lanjutnya, rata-rata kenaikan penyaluran sebesar 22,09% atau sebanyak 4.801 metrik ton dibandingkan dengan daily objective throughput (DOT).

“Puncak realisasi LPG terjadi pada 24 Desember dari depot ke SPPBE dan 30 Desember dari SPPBE ke agen LPG,” tambahnya.

Untuk bahan bakar gas, rata-rata stok per hari sebanyak 169.500 meter kubik, dengan pemakaian perhari rerata 17% dari stok yang ada.

Selain menghadapi Natal dan tahun baru, banjir di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, juga memberi dampak terhadap pendistribusian BBM dan LPG.

“Dampak yang kami lihat, ada beberapa penyalur BBM, ada 18 SPBU terdampak banjir, tapi syukur sekarang hanya satu yang belum beroperasi,” katanya.

Selain BBM dan LPG, Achmad juga memaparkan kondisi kelistrikan nasional selama Nataru 2020. Beban puncak nasional wilayah pengusahaan PLN mengalami penurunan pada Natal sebesar 15,92% dan Tahun Baru 2020 sebesar 32,67%.

Untuk sistem Jawa-Bali, lanjut Achmad,
konsumsi energi listrik pada Natal 2019 sebesar 480 GWh atau meningkat 9,5% dibandingkan dengan Natal 2018 sebesar 438 GWh. Sementara itu, konsumsi energi listrik pada Tahun Baru 2020 sebesar 387 GWh atau meningkat 2,1% dibandingkan dengan Tahun Baru 2019.(bis/red)

Categories
Daerah Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Hadirkan BBM Satu Harga di Kampung Sawa Kab Asmat Provinsi Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan BBM satu Harga di Kampung Sawa Distrik Sawa Erma Kab Asmat Provinsi Papua pada Selasa 16 Juli 2019.

Salah satu SPBU yang mulai beroperasi BBM satu harga yakni terletak di SBPU Kompak dengan Nomor 86.997.10 yang berlokasi di Kampung Sawa Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat dengan koordinat Long – 5.1441;Lat 138.2201. SBPU tersebut baru diresmikan oleh M Lobo Balia Komite BPH Migas pada Selasa 16 Juli 2019 yang didampingi oleh GM MOR VIII PT Pertamina Persero Gema Iriandus Pahalawan, Assisten 3 Pemkab Asmat Prop Papua Syamsul Agas.

“SPBU Kompak ini mendapatkan Supply Point dari TBBM Merauke yang memakan waktu 3 hari perjalanan melalui sungai.
Pemerintah hadir dan wajib menyediakan Energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata M.Lobo Balia, dalam keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Dalam sambutannya, Lobo Balia menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus menyediakan kebutuhan BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan Keadilan Energi bagi seluruh masyarakat NKRI

“Dengan adanya BBM satu Harga di Kampung Sawap Distrik Sawaerma ini, masyarakat bisa mendapatkan Premium dengan Rp 6.450 dan Biop Solar Rp 5.150. Kalo sebelumnya masyarakat membeli Premium dengan harga Rp 20.000 – Rp 30.000/liter,” jelas Lobo Balia.

Senyum lebar pun, lanjut Lobo Belia, tampak menghiasi bapak Markus yang sangat gembira dengan adanya BBM Satu Harga. Karena dengan adanya BBM Satu Harga di Kampung Sawa, Bapak Markus lebih menghemat pembelian BBM untuk perahu kecilnya yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai bahkan di laut.

Dia juga menyampaikan bahwa BPH Migas akan terus mengawal pelaksanaan BBM Satu Harga, dan meminta dukungan pihak Kepolisian untuk ikut mengawasi distribusi BBM. “Masyarakat juga diminta kerjasamanya dalam menjaga lokasi BBM 1 Harga ini,” tukasnya.(hum/red)