Tag: Subsidi

Categories
Ekonomi

Subsidi BBM Dinilai Mengangkat Konsumsi Masyarakat Kelas Bawah

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM), Muhamad Ikram memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Ikram menilai bahwa subsidi BBM yang selama ini dilakukan, kurang tepat sasaran. Pasalnya, penggunaan BBM bersubsidi selama ini justru di dominasi oleh masyarakat mampu.

“Di waktu lalu ketika pemerintah menaikkan harga Pertamax, pengguna Pertamax memakai BBM Pertalite. Disinilah kami lihat bahwa ada upaya mengambil hak ekonomi masyarakat kelas bawah dan kami nilai tidak tepat sasaran,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia pun mengemukakan bahwa lebih tepat subsidi diberikan terhadap manusianya dan bukan komoditinya. “Kalau misalkan yang di subsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat,” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan APBN untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, UMKM dan lain sebagainya.

Di tempat terpisah, penilaian serupa juga datang dari Ekonom Senior, Fasial Basri. Ia menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini di dominasi oleh mobil pribadi yang merupakan masyarakat mampu.

Faisal pun menambahkan bahwa pengguna BBM bersubsidi kategori kendaraan roda 4, sebanyak 98,7 % adalah mobil pribadi. “Masa orang miskin yang punya mobil pribadi?,” tegasnya, dalam diskusi di Jakarta.

Ia juga menilai bahwa pemberian subsidi lebih tepat bila diberikan langsung ke masyarakat yang berhak menerima. “Lebih baik dikasih ke orangnya daripada ke komoditinya,” ujarnya

Terkait mekanismenya, Faisal juga memandang bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya mengalihkan subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. “Tunai. Langsung ke orangnya. 100 persen dinikmati oleh pesertanya,” tegasnya.

Ia pun mendukung agar bantuan kompensasi diberikan kepada sektor transportasi umum, sebagai langkah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap penyesuaian harga BBM.

“Insya Allah, ini jauh lebih bagus ya. Mengangkat konsumsi masyarakat kelas bawah,” tutup Faisal Basri.(**)

Categories
Bisnis Ekonomi

Siasati Bengkaknya APBN, Prof Imron Cotan: Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran Bansos Perlu Dilaksanakan Beriringan

Koran Jurnal, Jakarta – Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan Pemerintah saat ini bernilai fantastis. Jumlah subsidi BBM tersebut saat ini sudah mencapai Rp. 502 triliun dari yang awalnya sekitar Rp. 170 triliun.

Besarnya dana subsidi BBM membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin berat dan cenderung tidak stabil. Padahal diperlukan stabilitas perekonomian agar berbagai program pemerintah dapat terus berjalan.

Stabilitas perekonomian nasional menurut pengamat akan bisa tercapai apabila penyesuaian harga BBM segera dilakukan beserta adanya program bantalan sosial yang tepat sasaran dan telah ditakar dengan baik.

Pasalnya pergerakan roda perekonomian Indonesia perlahan mulai berjalan, dengan ditandainya banyak aktivitas publik termasuk juga di bidang ekonomi. Hal tersebut membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi langsung melonjak tinggi belakangan ini.

Salah seorang Diplomat, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa konsumsi BBM yang meningkat di masyarakat tersebut sayangnya justru tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak lantaran sedang terjadi ketegangan geopolitik dunia.

Maka dari itu, menurutnya Pemerintah harus benar-benar secara bijaksana merespons seluruh ketidakpastian itu.

“Tapi disisi lain ada konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply minyak terganggu dan saat ini terjadi situasi anomali yang harus dihadapi secara prudent,” katanya dalam sebuah wawancara, Kamis (1/9/2022).

Pemerhati Isu-Isu Strategis tersebut juga menambahkan bahwa dalam upaya sikap bijaksana yang dilakukan oleh Pemerintah, maka bisa dengan terus menjaga ketersediaan, namun di sisi lain hal itu pasti akan memberatkan dan mengganggu anggaran negara.

“Pemerintah harus menyiapkan stockage (persediaan) dan itu memang penting sekali. Dari segi supply, Indonesia masih aman namun dari segi harga akan berat sekali mengganggu APBN,” tambahnya.

Padahal, APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga tidak bisa jika hanya difokuskan untuk melakukan subsidi saja.

Mirisnya, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen subsidi BBM yang sudah ditanggung oleh negara justru malah dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Tentunya, menurut Prof. Imron, fakta lapangan tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan.

“Dan ini bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga pemerintah menciptakan bantalan sosial yang terdiri dari tiga elemen Bantuan Tunai Langsung, sekitar Rp. 600 ribu, Subsidi Upah Rp.600.00 perbulan, dan subsidi 2% dari Dana Transfer umum untuk sektor transportasi termasuk ojek,” ungkapnya.

Opsi terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah saat ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menurut beliau adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi beserta memberikan bantalan sosial pada masyarakat yang rentan.

“Ada dua track yang harus berjalan beriringan yakni mencoba menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan pada sisi lain bantalan sosial juga dijalankan, sehingga akan menciptakan stabilitas,” jelas pria berusia 67 tahun tersebut.

Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok periode 2010-2013 itu mengatakan bahwa bukan hal yang bijak apabila Pemerintah tidak sesegera mungkin melakukan penyesuaian harga BBM.

Bahkan dirinya juga sempat menyinggung usulan dari Rektor UI mengenai konsep The Golden Mid-way dengan perkiraan penyesuaian harga sekitar 30 hingga 40 persen.

“Kemarin, Rektor UI juga sudah mengenalkan konsep the Golden Mid-way yakni menyesuaikan harga 30-40 persen dan memperkuat bantalan sosial dengan menyasar kelompok yang terpapar kebijakan kenaikan harga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai bantalan sosial sendiri, Pemerintah juga sudah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20,6 juta masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR dan telah menyisihkan dana hingga Rp 24,17 triliun sehingga daya beli masyarakat diharapkan tidak akan terlalu menurun.(rls)

Categories
Ekonomi Industri

Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.

“Sebab itu kami menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Ema dalam siaran persnya yang diterima pewarta, Selasa (19/1).

Ema menyoroti beberapa faktor penyebab utama pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah itu yang dinilai lemah.

“Beberapa faktor yaitu ketidak cocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error,” bebernya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (18/1).

Untuk itu, lanjut Ema, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pendistribusian pupuk subsidi efesien dan tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” paparnya.

Dikatakan Ema, dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara itu telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK.

Lebih lanjut, Ema menyebut, data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetaknamun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

“Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani. Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” tukas anggota DPR dapil Jawa Timur ini.(rls/ton)

Categories
Ekonomi

Kementan Kumpulkan Distributor untuk Permudah Petani Akses Pupuk Subsidi

Koran Jurnal, Makassar – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya keras menjamin kelancaran distribusi dan kemudahan petani guna mengakses pupuk subsidi dengan mengambil langkah tegas. Selain menambah alokasi, Kementan mengumpulkan para distributor untuk memberikan kemudahan kepada petani guna mengakses pupuk bersubsidi yang sudah tersuplai di tingkat kios, walau belum memiliki kartu tani.

“Rapat koordinasi pupuk ini dalam rangka mengecek distribusi serta ketersediaan pupuk yang kita miliki yakni pupuk yang bersubsidi di semua lini di kawasan Indonesia Timur. Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi covid 19 ini,” ujar Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) saat diwawancarai usai membuka rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi TA.2020 di Hotel Claro, Makassar, Selasa (20/10/2020).

SYL menegaskan pemerintah tidak main-main memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani, karena itu Presiden Jokowi telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi dengan volume 1 juta ton, atau senilai Rp 3,14 triliun. Hal ini mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan rakyat di saat pandemi covid 19.

“Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pada kuartal II 2020 ini capaian 16,24% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ekspor pertanian September 2020 naik 20,84 persen dibanding bulan sebelumnya. NTP periode Januari-September 2020 sebesar 101,66 atau naik 0,99 persen dan NTUP periode ini naik 0,90 persen,” tegasnya.

Oleh karena itu, SYL mengajak para distributor mendeteksi distribusi pupuk bersubsidi mulai dari area Lini I, distribusi pada agen pupuk dan hingga tingkat kios. Bahkan distributor juga akan mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan, RDKK yang sudah ditetapkan sehingga tepat sasaran serta pembelian bisa dilakukan dengan KTP.

“Untuk saat ini kartu tani tidak diwajibkan bagi petani yang belum memilikinya, namun tahun depan kartu tani ini sudah bisa diakses. Saat ini kebutuhan pupuk dalam 3 bulan kedepan harus dipenuhi,” ucapnya.

Dikesempatan yang sama, Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian, Sarwo Eddy mengatakan dalam rangka memperbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Kementan bersama PT. Pupuk Indonesia, seluruh dinas pertanian provinsi dan kabupaten dan para distributor menyelenggarakan ralat monitoring dan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Adapun tambahan pupuk bersubsidi 1 juta ton sudah dialokasikan ke semua provinsi.

“Dengan tambahan ini kita harapkan tidak ada masalah. Pupuk yang sudah berjumlah 8,9 juta ton itu kita harapkan segera didistribusikan ke lini III distributor dan ke kios, sehingga pupuk untuk musim tanam II bisa terpenuhi,” jelasnyan

“Berdasarkan kesepakatan KPK, DPR RI dan Kementan, petani yang belum pemegang kartu tani tetap harus dilayani mendapat pupuk bersubsidi dengan pencatatan khusus hingga akhir Desember 2020,” pinta Sarwo.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal PSP Kementan, Muhammad Hatta menambahkan pemerintah mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi yang didasarkan pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kolektif Elektronik atau eRDKK dari Kelompok Petani. Penyusunan eRDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.

“Kita membuat aturan ketat agar pupuk yang didistribusikan menjadi tepat guna. Kita tekankan agar para distributor benar-benar membuka akses kemudahan petani yang berkartu tani memperoleh pupuk subsudi,” tutur Hatta.

Lebih lanjut Hatta menegaskan disributor maupun kios-kios agar tidak mempersulit petani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Pasalnya, Kementan telah melakukan relaksasi terkait penebusan pupuk subsidi agar petani bisa menebus pupuk subsidinya meskipun tanpa kartu tani.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” tegasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Pastikan Atur Ulang Soal Subsidi Gas 3Kg Masih Tahap Kajian

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana Pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada audiens yang hadir pada acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Gedung The Tribrata Jakarta, Jum’at (17/01/2020).

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran.

Pemerintah, sambung Menteri ESDM, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” jelas Arifin.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp135 triliun dengan rincian Rp85,7 triliun berasal dari BBM/LPG.

Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp153,5 triliun dengan rincian Rp97 triliun untuk BBM/LPG.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

DPR RI Terima Usulan Subsidi Sektor Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima usulan perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 pada lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, DPR juga menerima penjelasan usulan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar 7,94 juta ton.

“Menerima usulan subsidi pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 3, 27 juta ton atau setara dengan Rp11, 34 triliun. kemudian SP-36 sebanyak 500 ribu ton atau setara dengan Rp1, 65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton atau setara dengan Rp1,34 triliun,” ujar Ketua Komisi IV, Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian, kemarin Senin malam (18/11/2019).

Sudin menjelaskan, subsidi itu juga meliputi pupuk buatan NPK sebanyak 2,70 juta ton atau setara dengan Rp 11,12 triliun, serta pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu yang jumlahnya setara dengan Rp1,14 triliun.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku akan melakukan kajian yang mendalam terkait semua usulan dan masukan dari DPR.

“Secara teknis tentu saya coba mengkaji apa yang menjadi berbagai masukan dari forum rapat kerja in, termasuk masalah pupuk” katanya.

Menurut Syahrul, Kementan juga akan memperkuat produksi pangan melalui konsolidasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lain, serta melakukan kajiannya secara komprehensif.

“Semuanya akan saya siapkan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kami di Kementan namun juga barangkali dari pakar perguruan tinggi secara bersama mementingkan kepentingan rakyat,” katanya.

Untuk diketahu, Kementan sendiri sudah menetapkan target produksi Padi sebanyak 59,15 juta ton. Kemudian produksi jagung sebanyak 30,35 juta ton, kedelai 1,12 juta ton, bawang merah 1,52 juta ton dan cabai 2,57 juta ton.

Di samping itu, ada juga target meningkatkan bawang putih 0,08 juta ton, daging sapi atau kerbau 0,45 juta ton, tebu 2,46 juta ton, kelapa 2,91 juta ton, kakao 0,65 juta ton, kopi 0,76 juta ton dan target karet sebanyak 3,59 juta ton.

“Kami juga sudah menyiapkan benih, saprodi, alsintan dan peralatan lain untuk mengantisipasi El-Nino tahun 2020. Kemudian meningkatkan bio diesel dari B20 ke B30, selanjutnya melakukan sosialisasi dan bantuan benih, juga membentuk kelompok petani peduli api,” tukasnya.(hum/red)