Categories
Ekonomi Kesehatan

Kapolri Minta Perusahaan dan Pekerja Patuhi Aturan PPKM Darurat

Koran Jurnal, Bandung – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat, pekerja termasuk perusahaan mematuhi peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan pemerintah mulai tanggal 3-20 Juli mendatang.

Kapolri menegaskan dalam PPKM Darurat telah mengatur pembagian sektor-sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan tetap beraktivitas dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di luar sektor tersebut, diwajibkan untuk bekerja dari rumah alias Work From Home (WFW).

“Tentunya kegiatan tersebut esensinya adalah mencegah interaksi masyarakat dengan menjaga mobilitas. Semoga pembagian ini dipahami masyarakat mana yang termasuk sektor esensial dan kritikal,” kata Sigit saat meninjau pelaksanaan vaksinasi masaal di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (08/07/2021).

Turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito.

Sigit juga mengajak elemen masyarakat baik itu Organisasi Masyarakat, kelompok sosial masyarakat hingga civitas akademik di seluruh perguruan tinggi untuk turut serta berkolaborasi dengan TNI-Polri dalam rangka mempercepat akselerasi proses vaksinasi, dengan tujuan segera terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Semoga akhir Juli atau Agustus vaksinasi kita bisa tembus dari 1 juta jadi 2 juta dosis perhari dan akan bertambah terus selanjutnya. Agar percepatan herd immunity dapat segera terlaksana,” harap jenderal bintang empat itu.

Vaksinasi di GOR Arcamanik Bandung ini diselenggarakan oleh TNI-Polri dan Pemprov Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan mulai tanggal 8 sampai 9 Juli 2021 dengan total target vaksinasi sebanyak 4.500 orang dari masyarakat umum yang sudah menerima dosis 1.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 4.500 dosis jenis Sinovac milik Pemprov Jawa Barat dengan petugas vaksinator yang dilibatkan sebanyak 235 orang.

Usia meninjau vaksinasi, Panglima TNI, Kapolri beserta rombongan meninjau Pos PPKM Mikro RW 18, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang terdiri dari 7 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1.408 jiwa.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan soal percepatan hasil test Swab melalui RT-PCR. Mantan Kabareskrim Polri ini berharap empat pilar menggalakan soal testing.

Kapolri menyebut, harus ada jaringan komunikasi antara masyarakat dengan elemen empat pilar. Misalnya, melalui Grup WhatsApp. “Kecepatan tes RT-PCR harus kurang dari satu hari. Megiatan tracing juga harus diperkuat. Group WA harus lengkap selain berisi masyarakat harus ada nakes, tracer, puskesmas, TNI-Polri. Hal ini dimaksudkan supaya penanganan jika terjadi apapun bisa cepat,” tutup mantan Kapolda Banten ini.(hum/red)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Instruksikan Jajarannya Gandeng Warga NU se Indonesia untuk Percepat Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Umum dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj melakukan tinjauan langsung ke kegiatan vaksinasi massal di Yayasan Al-Mahbubiyah.

Vaksinasi massal untuk mempercepat terciptanya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona itu diselenggarakan berkat kerjasama dengan TNI, Polri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (07/07/2021).

“Yang kami hormati Ketum PBNU Pak Said Aqil terima kasih Pak kami bersama Panglima lanjutkan rencana akselerasi percepatan vaksinasi dan alhamdulillah hari ini kami bisa laksanakan kerjasama dengan NU,” kata Sigit usai meninjau kegiatan tersebut.

Untuk semakin mempercepat akselerasi Herd Immunity yang ditargetkan Pemerintah, Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, untuk menggandeng seluruh warga NU di Indonesia menggelar vaksinasi massal.

“Jadi kerjasama ini tidak hanya berbatas hanya di pusat pak, tapi di seluruh wilayah Indonesia dimana NU berada. kami sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kami untuk bisa kerjasama,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Dengan adanya kerjasama dengan NU se-Indonesia, Sigit optimis bahwa, target Pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok dapat berjalan dengan sebagaimana telah ditargetkan.

“Sehingga akselerasi percepatan pun untuk mencapai target pemerintah di akhir Juli ini diharapkan bisa masuk, kalau kemarin di awal Juli 1 juta, mungkin di akhir Juli dan Agustus bisa masuk jadi 2 juta. Kemudian selanjutnya Oktober dan November juga bisa dilaksanakan 3 juta sehari,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Senada, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada NU karena mau terlibat aktif dalam program vaksinasi massal guna mempercepat terwujudnya Herd Immunity.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan program Pemerintah yaitu vaksinasi nasional yang dilaksanakan secara serentak,” ujar Hadi.

Sementara, Ketum PBNU Said Aqil mengapresiasi kerja keras dari jajaran TNI-Polri, yang melakukan akselerasi Herd Immunity untuk warga Indonesia dalam menghadapi virus corona.

Ia menyatakan siap dan bakal selalu mendukung vaksinasi massal. Hal ini, menurutnya sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.

“Kerja kerja kita lillahi ta’ala sebagai Ormas Keagamaan, kemasyarakatan tanpa pamrih, betul-betul pengabdian bagi bangsa dan negara. Terutama bekerjasama dengan pihak terkait, dalam rangka bertanggungjawab kepedulian bersama,” tutup Said Aqil.(rls/red)

Categories
Uncategorized

Satgas Covid-19: Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal. Saat ini vaksin tersebut sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinasi. Meski demikian masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut, karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5 persen di Indonesia, dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal itu disampaikan dalam agenda International Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/01/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima. Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Wiku.

Pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin. Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia.

Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Dan pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi. Dan dalam prosesnya, pemerintah juga bersikap transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin Covid-19.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Gugus Tugas Nasional: Tak Ada Penerapan Herd Immunity di Masa Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Beredar luas di jejaring sosial wacana herd immunity  di masa pandemi, melalui pemulihan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman Covid. Opini yang dibangun merujuk pada langkah penanganan menuju herd immunity. Pemerintah melalui Gugus Tugas Nasional secara tegas meluruskan bahwa tidak ada rencana untuk menerapkan konsep herd immunity.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa istilah herd immunity muncul dari bahasa asing. Istilah ini bermakna kekebalan dalam suatu kelompok atau kawanan. Dari satu orang yang terinfeksi, menjadi dua, tiga, empat orang, hingga mayoritas atau bahkan seluruh anggota kelompok tersebut memiliki imunitas, itulah herd immunity. Herd immunity membutuhkan minimal 70% dari populasi untuk terinfeksi, dan akhirnya kebal terhadap virus tersebut.

Prof. Wiku mengatakan bahwa herd immunity tidak mungkin terjadi dalam konteks Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar. Populasi yang ada juga menghuni pulau, yang terpisah laut maupun daratan. Sehingga transmisi virus pun akan terhambat.

“Jadi kalau kita bicara herd immunity, seandainya sampai terjadi, mari kita berpikir logika gimana caranya ya antar pulau saling bisa menulari kalau mobilitas antar pulaunya tidak tinggi, lalu interaksinya juga tidak tinggi,” ujar Prof. Wiku saat berdialog di Media Center Gugus Tugas, Jakarta, Selasa (02/06/2020).

Langkah yang dilakukan pemerintah bukan dengan penerapan kekebalan dalam sekelompok populasi. Hal ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Justru sebaliknya, pemerintah berusaha untuk memutus rantai di awal, dengan mencegah terjangkitnya COVID pada populasi dengan upaya preventif, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun.

“Kita cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau ada virusnya di tangan kita, di baju kita, selama tidak masuk ke dalam mukosa, berarti sebenarnya tidak bisa,” tambah Wiku.

Ia juga mengilustrasikan, “herd immunity itu bisa muncul, kalau kita semua berdampingan, kita senggol-senggolan, tapi semuanya tertutup seperti ini, tidak akan terbentuk penularan sehingga imunitasnya tidak terbentuk. Nah bayangkan kalau semuanya sudah melakukan seperti itu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, terus kita beraktivitas, kapan terbentuk herd immunity tadi?”

Secara sederhana Prof. Wiku mengatakan bahwa selama virus tidak masuk ke mukosa (mata, hidung dan mulut), secara tidak langsung imunitas atau proteksi masyarakatnya tidak akan terbentuk.

Gelombang Kedua Dapat Dicegah

Sementara itu, ada kekhawatiran adanya gelombang kedua yang mungkin dipicu oleh arus balik maupun kedatangan anak buah kapal (ABK), pekerja migran, maupun mereka yang pulang dari luar negeri.

Menyikapi kekhawatiran itu, Ketua Laboratorium Mikrobiologi FKUI Prof. Pratiwi Sudarmono menyampaikan bahwa ketakutan sebagian masyarakat tidak diikuti perilaku yang tepat.

“Takut gelombang kedua, tapi sekarang kayaknya mereka [masyarakat] merasa lebih leluasa untuk pergi ke sana kemari. Ada yang pergi tanpa masker, pergi ke tempat berkerumun, mulai coba minum kopi, pergi ke restoran, dan seterusnya. Jadi ketakutannya iya tetapi perilakunya tidak,” ujar Pratiwi.

Pratiwi mengatakan virus ini dari waktu ke waktu melakukan perubahan pada dirinya. Mutasi secara kontinu ini sangat mudah terjadi mengingat sifat virus ini sebagai virus RNA. Oleh karena itu, menurutnya perlu sikap yang tepat untuk menghadapi potensi penularan.
Panduan kesehatan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak merupakan panduan penting untuk melindungi diri dari penyakit ini. Dengan perubahan perilaku, gelombang kedua penyebaran virus SARS-CoV-2 dapat senantiasa dicegah.(pus/red)