Tag: Presiden RI

Categories
Bisnis Ekonomi Nasional

Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN Daya 450 VA dan Potongan 50 Persen untuk 900 VA Selama 3 Bulan

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menggratiskan tarif listrik pelanggan PLN (Perusahaan Listrik Negara) daya 450 VA (Volt Ampere) dan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN daya 900 VA selama 3 bulan terhitung April, Mei dan Juni 2020. Kebijakan itu diambil pemerintah untuk membantu golongan rakyat tidak mampu akibat terkena dampak kebijakan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau covid-19.

Jokowi menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku selama 3 bulan ke depan, mulai bulan April hingga Juni 2020.

“Tarif listrik perlu saya sampaikan, untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” kata Jokowi melalui video konferens di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (31/03/2020).

Kemudian untuk pelanggan dengan tagihan listrik daya 900 VA akan mendapat diskon 50 persen.

Para pelanggan hanya akan membayar separuh harga dan berlaku selama tiga bulan ke depan.

Jokowi mengatakan untuk warga yang menggunakan listrik 900 VA ada sekitar 7 juta di seluruh Indonesia.

“Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan di diskon 50 persen. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April Mei dan Juni 2020,” jelasnya.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Ikuti KTT LB G20 secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/03/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19.

KTT Luar Biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. KTT ini diawali dengan sambutan pembukaan dari Raja Salman bin Abdulaziz AL Saud pada pukul 15.00 waktu Arab Saudi atau pukul 19.00 WIB.

20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT Luar Biasa G20 ini.

Melansir siaran pers Kementerian Luar Negeri, pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo akan berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan organisasi internasional terkait diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia dan IMF.

“Dengan tujuan untuk membahas tidak saja penanganan krisis pandemik, tetapi juga dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada global supply-chain,” dikutip dari rilis tersebut.

Para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang mengikuti KTT Luar Biasa G20 ini adalah Presiden Joko Widodo, Presiden Argentina Alberto Fernández, Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison, Presiden Brazil Jair Bolsonaro, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri India Narendra Modi, PM Italia Giuseppe Conte, PM Jepang Shinzō Abe, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, Presiden Rusia Vladimir Putin, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, PM Inggris Boris Johnson, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Uni Eropa Charles Michel.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam mengikuti KTT ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Minta Pertanian Terus Berproduksi Selama Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengintruksikan semua Kementerian dan lembaga negara untuk memprioritaskan kebutuhan bahan pokok sebagai pasokan masyarakat selama proses pengendalian penyebaran Covid 19 di Indonesia.

“Kita harus bantu para petani, para pekerja harian, buruh, nelayan dan pelaku UMKM agar daya belinya tetap terjaga serta terus beraktivitas dan berproduksi,” ujar Jokowi dalam keterangan pers terkait penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Dalam kesempatan ini, kepala negara juga meminta agar semua pihak melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kata Presiden, langkah ini sudah ada landasan hukum yang ditandatangani berupa Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

“Selain memerintahkan refocusing dan realokasi, inpres ini memerintahkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa stok pangan Indonesia sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, dia berharap agar masyarakat tidak perlu panik, terlebih saat menghadapi pandemi virus corona.

“Saya kemarin sudah cek di Bulog, saya melihat stok kita lebih dari cukup. Apalagi bulan April ini masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga harus diatur,” katanya.

Meski cukup, namun Presiden tetap meminta agar jajarannya terus memberi kepastian ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok lain yang diperlukan masyarakat.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan juga meminta agar produksi pertanian tetap berjalan bahkan digenjot hingga berlipat-lipat.

Apalagi, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan ekonomi nasional.

“Adanya musibah wabah virus Covid-19 ini tidak boleh membuat aktivitas pertanian berhenti. Kementan akan terus optimalkan SDM Pertanian untuk menggenjot produksi dan produktivitas bahkan ekspor,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Minta Seluruh Instansi Lakukan Rapid Test dengan Cakupan Lebih Luas untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua instansi dan lembaga untuk segera melakukan ‘rapid test’ cepat dengan cakupan (area) yang lebih besar, agar sedini mungkin mendeteksi indikasi awal seorang terpapar virus corona (Covid-19) dan sekaligus memutus mata rantai penularan covid-19.

“Saya minta alat-alat rapid tes terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Ratas melalui daring membahas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/03/2020).

Presiden juga menyarankan agar penyiapan protokol kesehatan alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.

“Hal ini penting sekali, terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self isolation) ataupun memerlukan layanan rumah sakit dengan protokol kesehatan dapat dijelaskan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengatakan, supaya disiapkan rencana kontijensi kesiapan pelayanan rumah sakit baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI-POLRI, rumah sakit swasta dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.

“Dan jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran. Ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan rencana kontijensi lain yang harus disiapkan sampai di daerah.

“Termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang di Kepulauan Riau,” tukasnya.(sek/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi: Penerima Insentif Gas Industri Harus Mampu Berikan Nilai Tambah Bagi Perekonomian

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas soal penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Melalui rapat yang digelar dengan telekonferensi tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya untuk menghitung tiga opsi yang dibicarakan dalam ratas sebelumnya pada 6 Januari 2020 lalu.

“Opsi yang pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah. Opsi kedua pemberlakuan _domestic market obligation_ (DMO). Opsi ketiga bebas impor gas untuk industri. Saya minta ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan, kalkulasinya seperti apa,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/03/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Dengan demikian, pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Kepala Negara, industri yang diberi insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan investasi barunya. Mereka juga harus mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya sehingga produknya menjadi lebih kompetitif, serta harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Untuk itu saya minta evaluasi dan _monitoring_ secara berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada _punishment_, jika industri tidak memiliki _performance_ sesuai yang kita inginkan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan harga BBM, Presiden meminta jajarannya menghitung dampak dari penurunan harga minyak dunia yang jatuh ke level kurang lebih US$30 per barel.

“Saya minta dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita, terutama BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM nonsubsidi. Juga dihitung berapa lama kira-kira penurunan ini akan terjadi. Kemudian perkiraan harga ke depan,” ujarnya.

“Kita harus merespons dengan kebijakan yang tepat, dan kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang dari penurunan minyak ini untuk perekonomian negara kita,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Daerah Nasional Polhukam

Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden Jokowi: Mari Bersama Hadapi Tantangan Bangsa

Koran Jurnal, Aceh – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Acara yang hendak membangun semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan dalam satu bagian tak terpisahkan tersebut digelar di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/022020).

Kepala Negara yang berkesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut sangat mengapresiasi inisiatif digelarnya acara Kenduri Kebangsaan ini. Presiden sendiri memandang Aceh sebagai daerah berbudaya dinamis, penuh toleransi, menjunjung nilai-nilai keislaman, dan memiliki sejarah kemaritiman yang kuat.

“Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 lalu, tarian yang membuat seluruh negara berdecak kagum dan memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh, yaitu tari Ratoh Jaroe. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh: dinamis, toleran, keislaman, dan kemaritiman. Itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu,” ujarnya.

Aceh juga disebutnya memiliki potensi besar dan merupakan daerah modal selain karena alasan historis perjuangan kemerdekaan Indonesia, juga karena kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusianya. Maka itu, Kepala Negara mengajak masyarakat Aceh untuk bersama membangun Aceh juga bangsa Indonesia.

“Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Aceh memiliki kekuatan dan potensi karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam dan modal sumber daya manusia yang saya tahu karena saya tahun 86 hingga 88 itu berada di Lhokseumawe dan di Bener Meriah,” tutur Presiden.

Selain itu, untuk membangun dan mendorong perekonomian Bumi Serambi Mekkah tersebut Presiden juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk bekerja dan duduk bersama dalam menyelesaikan tantangan pembangunan di provinsi itu.

“Mari kita bersama-sama bersatu. Masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di Bumi Aceh ini. Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh, serta sejumlah ulama dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI asal Aceh.(DBPers/red)

Categories
Featured Nasional

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

Koran Jurnal, Wonogiri – Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat dalam kunjungan kerja ke Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/02/2020).

Desa yang dikunjungi oleh Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Keduang yang cukup berandil besar atas sedimentasi ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Sedimentasi tersebut pada akhirnya dapat memperpendek usia waduk dari yang diperkirakan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi di sekitar wilayah tersebut melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini ada waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Tetapi setiap tahun 3,2 juta meter kubik sedimen yang masuk ke waduk. Kenapa itu ada? Setiap tahun dikeruk muncul lagi. Karena hulunya enggak pernah diurus. Ini yang mau kita urus,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak masyarakat setempat untuk bersahabat dengan alam dan sekaligus melakukan rehabilitasi lahan dengan cara melakukan penanaman pohon dengan skema agroforestri yang memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

“Tapi yang paling penting barang ini, vetiver. Kombinasi antara sengon, vetiver, dan lainnya. Ini di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang mudah longsor, di tempat-tempat hulu yang fungsi mengikat tanahnya itu penting, ini yang harus ditanam,” kata Presiden.

Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah dan pada saat bersamaan menahan partikel tanah dengan akar serabutnya. Hal tersebut dapat mencegah erosi oleh angin dan air sehingga penanaman tanaman tersebut tengah digalakkan pemerintah beberapa waktu belakangan di daerah-daerah yang rawan mengalami longsor.

Di sekitar lokasi penanaman vetiver, juga ditanam tanaman-tanaman produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti sengon, kelengkeng, durian, alpukat, petai, sirsak, dan lain sebagainya yang juga diikuti dengan pembangunan teras tangga pada lahan dan dam penahan erosi.

Kepala Negara mengatakan, pola penanaman serupa ini nantinya akan diterapkan di daerah-daerah lain yang masuk ke daerah aliran sungai, utamanya untuk menangani erosi dan sedimentasi ke waduk-waduk yang berada di sekitarnya.

“Tidak hanya Waduk Gajah Mungkur saja, semua waduk yang sedimennya tinggi diselesaikan dengan cara penanaman tanaman ini. Sengon, tanaman buah-buahan, petai, jengkol, durian, sirsak, semuanya. Tapi jangan lupa sekali lagi yang namanya vetiver. Karena nanti tiga sampai empat tahun akarnya bisa sampai tiga sampai empat meter dan mengikat tanah. Ini yang penting,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan penanaman pohon bersama, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga sekaligus meninjau pembangunan dam penahan erosi di sekitar lokasi penanaman serta melihat kebun bibit desa yang menyediakan aneka jenis bibit tanaman produktif dan vetiver yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.(DBPers/red)

Categories
Militer Nasional

Ini Harapan Presiden Jokowi Usai Lantik Kabakamla Baru Laksdya TNI Aan Kurnia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla.

”Jadi Bakamla itu kayak (seperti) Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Sementara itu, Kepala Bakamla yang baru dilantik, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya diperairan Indonesia ini merupakan tantangan dan ini yang harus dijawab.

”Yang kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi Pak Jokowi juga sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut,” ujarnya.

Menurut Kepala Bakamla, untuk menjawab tantangan masalah maritim yang sekarang masih hangat khususnya di Natuna akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla.

”Karena perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sources-nya atau masukannya beda-beda. Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya,” tambahnya.

Untuk itu, Kepala Bakamla ingin membuat standardisasi sehingga begitu dia masuk Bakamla mereka pengetahuannya, contoh tentang hukum laut, hukum internasional, dan penegakan hukumnya harus sama semua. Terakhir, Kepala Bakamla akan meningkatkan peralatan dan tentunya masalah alutsista.

”Kalau ditanya kurang, iya kurang. Tapi saya selaku KaBakamla tidak langsung angkat tangan, justru ini tantangan bagi saya bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara,” pungkas Kepala Bakamla seraya mengajak wartawan untuk ikut ke Natuna.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Riset dan Inovasi Produk Unggulan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah produk unggulan yang memanfaatkan teknologi terkini ternyata mampu dihasilkan oleh industri kita. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melihat sendiri rancangan produk-produk unggulan tersebut yang menurutnya perlu dukungan lebih lanjut.

“Industri nasional kita ternyata telah mampu membuat berbagai produk dengan teknologi unggulan. Semuanya dari dalam negeri di antaranya drone MALE Elang Hitam, ini kolaborasi antara BPPT, BUMN, TNI, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian katalis Merah Putih, ini bahan konversi CPO ke bahan bakar nabati yang dikembangkan ITB dan Pertamina yang juga sudah saya lihat,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (06/02/2020).

Presiden mengatakan, produksi produk-produk unggulan tersebut tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Nyatanya, pengembangan teknologi tersebut memerlukan dukungan pendanaan riset yang memadai agar dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas unggul.

“Hal ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta,” ucapnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa pihaknya harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai tahapan riset hingga produksi massal untuk mendukung penelitian terhadap produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tugas pemerintah bukan hanya melakukan hilirisasi industri saja, melainkan turut melakukan hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dan inovasi dalam negeri.

“Hasil riset yang dihasilkan di lembaga-lembaga riset dan universitas harus tersambung dengan dunia industri sehingga bisa diproduksi secara massal dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya perbaikan besar-besaran dalam ekosistem hilirisasi hasil riset dan inovasi tersebut. Tidak boleh lagi ditemukan adanya hambatan birokrasi terhadap implementasi hasil-hasil riset dan inovasi anak bangsa.

“Begitu pula hambatan investasi dalam pengembangan industri produk-produk teknologi unggulan dalam negeri yang harus dipangkas, dibuka lebar, jangan justru dipersulit,” tuturnya.

Selain itu, pengembangan industri produk unggulan sebagai hasil dari riset dan inovasi tersebut juga harus diarahkan agar terintegrasi dengan rantai pasok nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan strategi bisnis dalam industri nasional kita yang mampu menghubungkan mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya.

“Misalnya tujuh jenis katalis yang saat ini dikembangkan ITB bersama Pertamina harus disambung dengan industri hilirnya seperti oleochemical, industri pupuk, maupun industri pengolahan bahan bakar nabati. Semua harus disambungkan dengan industri hilirnya sehingga produk industri itu menjadi kompetitif,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Hadiri Rakornas PB 2020, Presiden Jokowi Sebut 5 Poin Solusi Penanggulangan Bencana Agar Lebih Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kejadian bencana yang semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Selasa (04/02/2020).

Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden Jokowi :

Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Kedua, Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah;

Pada satu hari sebelumnya (3/1) seminar nasional diselenggarakan dari enam panel tersebut. Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(hum/red)