Tag: Presiden RI

Categories
Uncategorized

Pangdam III/Siliwangi Bersama Gubernur dan Kapolda Jabar Sambut Kedatangan Presiden RI

Koran Jurnal, Bandung – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., bersama Gubernur H.M. Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi sambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Husein Sanstranegara Kota Bandung, Rabu (29/01/2020).

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo didampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju ke wilayah Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja sekaligus peresmian Curug Jompong di Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pangdam III/Siliwangi bersama Forkopimda Provinsi Jabar juga mendampingi Presiden RI mengunjungi Techno Park Cimahi dalam rangka meresmikan gerakan eleminasi TBC 2030 di Kota Cimahi.

Setelah itu Presiden RI dan rombongan mengunjungi Puskesmas Kecamatan Cimahi Selatan dalam rangka meninjau stanting.

Usai dari Puskesmas, Presiden RI dan rombongan juga Pangdam III/Siliwangi serta Forkopimda Provinsi Jabar menuju Lapangan Rajawali Kota Cimahi menghadiri acara penyerahan Program Keluarga Harapan Tahap I yang diberikan kepada 2500 orang ibu-ibu berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo berpesan bahwa, dana yang diberikan agar dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang benar, diantaranya untuk perlengkapan atau kebutuhan anak sekolah bukan untuk beli pulsa.

Apabila gizi anak diperhatikan akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak dan akan menjadi pintar.

Tak kalah pentingnya, perhatikan gizi bagi ibu yang sedang hamil agar ibu dan anak dikandungan jadi sehat selain itu untuk menghindari anak lahir stanting atau tumbuh kerdil.

Usai dari rangkaian kegiatan tersebut, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., MM., Q.I.A., Gubernur dan Kapolda Jabar mengantar Presiden RI Joko Widodo dan rombongan untuk bertolak kembali ke Jakarta di Bandara Husein Sastranegara. (Pendam III/Siliwangi).(pen/red)

Categories
Infrastruktur Megapolitan

Presiden Jokowi Resmikan Landasan Pacu 3 Bandara Internasional Soetta

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan landasan pacu (runway) 3 dan East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (23/01/2020).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, pada sore hari ini saya resmikan runway 3, East Connection Taxiway (ECT), terminal 3 dan gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta,” kata Presiden Jokowi saat peresmian di Bandara Soetta Tangerang, Banten.

Pada peresmian ini, Kepala Negara tiba di Bandara Soetta pada pukul 18.00 WIB didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Angkasa Pura II (Persero) telah mengoperasikan penuh runway 3 Bandara Soetta sejak 20 Desember 2019. Dimensi runway baru itu mencapai 3.000 x 60 meter dari sebelumnya saat diuji coba sejak Agustus 2019 dengan dimensi 2.500 x 45 meter.

Bandara Soetta sebelumnya mempunyai dua runway, yaitu Runway 1 di utara dan runway 2 di selatan. Kehadiran runway 3 yang berlokasi di selatan akan membuat lebih banyak pesawat bisa mendarat (landing) dan lepas landas (take off).

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan,adanya runway 3 membuat kapasitas pesawat yang bisa mendarat di bandara mencapai 100 pesawat per jam dari sebelumnya dua runway, sebanyak 82 pesawat per jam.

Dengan kehadiran runway 3, tambah Budi, pesawat tak perlu lagi berlama-lama di udara (airborne holding) untuk mengantre pendaratan.(ant/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Harus Ada Penguatan Penguasaan Teknologi Pertahanan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa harus ada penguatan terhadap penguasaan teknologi pertahanan. Ada 3 (tiga) hal yang perlu dicermati, menurut Presiden yakni teknologi otomatisasi, sensor, dan teknologi informasi (TI).

”Yang pertama, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom, sekali lagi, teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Ke depan ini akan berkembang dengan sangat pesat”,” ujar Presiden saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Provinsi Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Menurut Presiden, teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh. “Ini beberapa kali juga kita gunakan dalam operasi-operasi. Yang ketiga, teknologi IT, seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber. Semuanya nanti pasti akan ke sana,” tambah Presiden.

Semua ini, lanjut Presiden, membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat terutama menilik kegunaannya untuk 20, 30, sampai 50 tahun yang akan datang.

”Harus dihitung, harus dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga bercerita bahwa dirinya belum lama ini berbicara dengan Menteri Pertahanan (Menhan) bagaimana menghidupkan rencana atau plan ke depan untuk industri strategis agar betul-betul semuanya bergerak.

”Kemandirian kita dalam membangun ini harus serius kita mulai. Yang saya lihat di negara-negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan/order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya itu menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas. Enggak bisa lagi kita tiap tahun, enggak bisa,” sambung Kepala Negara.

Undang-Undang Industri Pertahanan, menurut Presiden, juga mengharuskan adanya transfer tekonologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar bisa satu, inline.

“Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien. Dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sebesar 127 triliun rupiah, hati-hati penggunaan mengenai ini,” ujar Kepala Negara.

Terkait anggaran, Presiden meyakini bahwa Menhan kalau urusan anggaran ini itu detail, karena berkali-kali berdiskusi dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, di sini Pak, sudah. Saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ujar Presiden.

Soal kerja sama alutsista, Presiden menyampaikan bahwa beberapa sudah dijajaki oleh Menhan.

”Baik yang dengan Perancis, baik yang dengan Korea Selatan, baik yang dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan, dan minggu depan kita akan Rapat Terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya,” ujar Presiden menjawab wartawan usai acara.

Di akhir pengantar, Presiden menyampaikan untuk juga menyusun Rencana Strategis bagi kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, kesehatan, dan tunjangan kinerja.

“Dan saya sangat mengapresiasi untuk prajurit-prajurit kita yang bertugas di lokasi-lokasi tersulit. Yang saya lihat kemarin misalnya di Natuna, ada markas baru marinir, ada markas TNI komposit di sana juga ada dengan komplek yang saya kira besar,” tutur Presiden.

Pemerintah, tambah Presiden, akan terus berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kesejahteraan prajurit dan pensiunan TNI.

”Kita juga telah melakukan perubahan struktur organisasi TNI sehingga bisa menambah posisi sebagai perwira tinggi dan turunannya ke bawah. Kita juga akan mengajukan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama yang selama ini usianya usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun,” sambung Presiden.

Ibu Kota Negara

Sementara itu, Presiden juga menyampaikan tentang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

”Sekali lagi ingin saya sampaikan, ini bukan pindah gedung, ini bukan hanya pindah lokasi. Tapi yang kita inginkan ke sana ini adalah nanti berubahnya pola pikir, pindahnya sistem kerja, pindahnya pola kerja,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden menyampaikan semua sistem yang ada di-install terlebih dahulu, sehingga saat pindah ke Kalimantan Timur barang-barang itu sudah siap untuk digunakan dalam rangka sebuah kultur baru cara bekerja dan sistem kepemerintahan sehingga kecepatan itu ada. Berkali-kali Presiden menyebutkan bahwa ke depan yang namanya negara itu tidak yang besar mengalahkan yang kecil atau kaya mengalahkan yang miskin, tidak.

”Tetapi, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Kuncinya ada di situ. Negara tidak besar, tidak kaya tapi kalau kaya, besar, lambat pasti akan ditinggal oleh yang cepat, saya pastikan ke depan,” pungkas Presiden seraya menegaskan kembali bahwa perpindahan ibu kota karena perpindahan budaya dan sistem kerja bukan hanya pindah lokasi saja.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji.(DBPers/red)

Categories
Nasional Olahraga

Arahan Presiden Jokowi Jelang Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 di Indonesia tahun 2021 mendatang. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jum’at (17/01/2020).

Dalam pengantarnya, Kepala Negara menyampaikan sedikitnya empat arahan terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20. Pertama, berkaitan dengan tempat dan stadion untuk menggelar pertandingan. Dari laporan yang diterimanya, Presiden mengatakan, ada 10 stadion yang disiapkan, terdiri atas 6 stadion utama dan 4 stadion cadangan.

“Saya minta betul-betul ini dicek ke lapangan, harus betul-betul representatif untuk pertandingan kelas dunia, dimulai dari lingkungan, lapangannya, tempat duduknya, ruang gantinya, toiletnya, sampai ruang media persnya, yang betul-betul representatif. Kalau ada memang kekurangan dan perlu direnovasi, perlu disempurnakan, agar segera betul-betul disiapkan agar siap digunakan di tahun 2021,” jelasnya.

Kedua, Presiden meminta jajarannya untuk memperhatikan soal konektivitas antara stadion dengan sarana transportasi dan akomodasi para peserta kompetisi Piala Dunia FIFA U20. Presiden mengingatkan agar isu konektivitas tidak menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan ajang kompetisi sepak bola dua tahunan tersebut.

“Jangan sampai misalnya pertandingan terlambat gara-gara persoalan konektivitas. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana akomodasi juga harus memiliki pelayanan yang kelas dunia,” ujarnya.

Ketiga, Presiden ingin agar penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 dimanfaatkan sebagai ajang promosi Indonesia kepada dunia. Kepala Negara mengingatkan bahwa ajang ini akan diikuti oleh 24 negara peserta dari 5 benua.

“Ini momen penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara maju, bangsa besar dan negara maju yang mampu melaksanakan event internasional dengan sangat baik,” imbuhya.

“Terakhir, saya minta pengalaman dan kesuksesan kita dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames di 2018 dapat dijadikan acuan, dijadikan standar dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021 yang akan datang,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Daerah Militer Ragam TNI

Pangdam III/Siliwangi Sambut Kedatangan Presiden Jokowi Meninjau Korban Banjir Bandang Lebak Banten

Koran Jurnal, Lebak – Pangdam III/Slw Mayjen TNI Nugraha Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., menyambut kehadiran Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di Ponpes Latansa

Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Banten, Selasa (0701/2020).

Selain Pangdam III/Slw, Gurbenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes Latansa Lebak Banten turut menyambut Kehadiran Presiden RI Ir.Joko Widodo.

Kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerjanya untuk meninjau secara langsung warga korban pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Juga untuk memastikan penanganan bagi para warga yang terdampak banjir dan longsor berjalan dengan baik.

Sebelumnya Persiden Jokowi sempat meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
“Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak,” kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.

Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi rombongan. Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.

Presiden mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

“Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh kurang lebih 2 kilometer dari situ.

“Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. (Pen/red)

Categories
Nasional Polhukam

Arahan Presiden Soal China Langgar Batas ZEE Indonesia: Pemerintah Tegas dan Prioritaskan Diplomatik Damai

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natuna, yakni telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden  @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.

“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!”, kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, melalui akun twitternya @fadjroel yang diunggahnya Sabtu (04/01/2020) malam.

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Tidak Punya Hak Klaim

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Menkopolhukam Mahfud MD kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jum’at (03/01/2020).

Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud MD.

Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. “Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” jelas Mahfud MD.(hum/red)

Categories
Megapolitan

Jabodetabek Banjir, Presiden Jokowi Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Bekerjasama Utamakan Keselamatan Warga

Koran Jurnal, Yogyakarta – Terkait bencana banjir yang melanda sejumlah daerah, khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama sama bahu membahu membantu warga masyarakat yang terdampak banjir dan agar lebih mengutamakan keselamatan warga.

“Jadi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), pemerintah provinsi, Basarnas, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir. Itu yang pertama,” tegas Presiden Jokowi, di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (01/01/2020).

Yang kedua, lanjut Presiden Jokowi, berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum agar segera mungkin dilakukan.

“Karena ini sudah masuk, di Jakarta sudah masuk ke (Bandara) Halim (Perdanakusuma), beberapa sudah masuk ke Tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital. Ini harus segera di normalisasi sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal,” pintanya.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pentingnya sinergitas antara instansi pemerintah baik pusat dan daerah serta lembaga untuk menanggulangi banjir di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

“Dan yang ketiga, yang paling penting, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir,” lugas Presiden.

“Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi mungkin baru tahun depan selesai tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan. Saya tadi sudah memerintahkan Menteri PU untuk cek lapangan,” sambungnya.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dalam menghadapi datangnya musim hujan yang berpotensi banjir di sejumlah daerah.

Sebagaimana diketahui akibat hujan yang terus turun sejak Rabu (01/01) dinihari hingga pagi hari, sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang dilanda banjir. Bahkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, tidak beroperasi karena landasannya tergenang air dengan ketinggian sekitar 15 cm.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Presiden Jokowi Targetkan Implementasi B40 Tahun Depan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun depan akan masuk ke B40, dan tahun 2021 masuk ke B50.

“Nantinya kita harapkan, ini kita step by step. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50, targetnya kira-kira itu. Nggak usah terlalu ke B100, B40 dan B50 itu sudah saya kira, kalau step-step ini bisa kita raih, saya kira devisa akan semakin besar kita peroleh,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan implementasi B30, di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jalan MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa implementasi B30 yang dimulai pada hari ini akan bisa menghemat devisa Rp63 triliun. Mengenai kesulitan transportasi logistik memasukkan CPO ke kilang untuk dijadikan B30, Presiden Jokowi mengakui adanya keruwetan masalah tersebut. Namun Presiden menyampaikan, bahwa ilang Pertamina juga mencukupi sehingga tidak harus membangun kilang baru dalam rangka B30, B40, dan nanti B50.

Yang pasti, lanjut Presiden, jika nanti masuk B40 dan B50 tentu saja penghematan devisanya akan lebih banyak lagi.

“Inilah yang sering saya sampaikan memperbaiki current account deficit dengan memperbanyak substitusi impor, produk-produk substitusi impor. Bukan hanya ini saja, nanti kalau petrokimia-nya juga bisa selesai, TPPI itu juga akan menghemat banyak sekali karena kita impor petrokimia juga sangat tinggi,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan, bahwa implementasi Biodiesel akan menjadikan kita lebih mandiri. Tidak tergantung pada pasar-pasar ekspor. Tidak tergantung pada negara-negara lain yang ingin beli CPO kita.

“Kamu nggak beli, nggak apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu tidak beli, nggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Inilah daya tawar kita menjadi lebih kuat. Ngapain kita tergantung pada negara lain, kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakai. Apalagi ini energi bersih,” tegas Presiden.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Pulau Kalimantan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa tiga seksi sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari lima seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun dua seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.

“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020,” kata Presiden.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.

“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.

“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit,” imbuhnya.

Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.

Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020 akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda _airport_ Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.(DBPers/red)

Categories
Olahraga

Presiden Jokowi Ingin PSSI Bersiap untuk Piala Dunia U20

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi ingin agar PSSI bersiap untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2021 nanti.

“Saya enggak akan mengomentari mengenai sepak bola kita kemarin di SEA Games, tapi saya ingin melihat ke depan saja bahwa nanti di 2021 kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta seluruh jajaran PSSI untuk mempersiapkan berbagai aspek terkait ajang kompetisi sepak bola dua tahunan tersebut. Terlebih mengingat terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bukan merupakan hal yang gampang.

“Ini betul-betul saya minta segala sesuatu dipersiapkan, mulai dari promosi acara, mulai melihat lagi transportasi, akomodasi, stadion, semuanya, karena ini event yang juga tidak mudah kita dapatkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran PSSI agar mulai berbenah diri, terutama terkait perbaikan kompetisi.

“Mulai harus berani berubah. Oleh sebab itu dari dulu saya sampaikan sistem dan proses kompetisi itu harus diperbaiki besar-besaran karena dari situlah akan muncul bibit-bibit yang baik dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini,” ungkapnya.

Di awal pertemuan, Presiden juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Untuk diketahui, Iriawan terpilih sebagai ketua umum dalam gelaran Kongres Luar Biasa PSSI yang dihelat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019 lalu.

“Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu atas terpilihnya Bapak Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan pengurus PSSI, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(DBPers/red)