Tag: Presiden RI

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Pemilihan Pimpinan KPK yang Baru adalah Kewenangan DPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, merupakan kewenangan DPR RI. Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

“Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konferensi pers terkait Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/09/2019) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/09) malam.

Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI yakni: 1. Firli Bahuri (Ketua); 2. Alexander Marwata (wakil ketua); 3. Nurul Ghufron (wakil ketua); 4. Nawawi Pamolangi (wakil ketua); dan 5. Lili Pintauli Siregar (wakil ketua).

Hak Pribadi

Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

“Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menampik terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya.

“Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Presiden Jokowi.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Bakal Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali ini, menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Kabar Papua, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas Mengenai Penanganan Situasi Terkini di Papua. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (30/08/2019).

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi kembali menegaskan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban dirinya harus memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar hukum, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas publik.

“Juga tidak ada toleransi kepada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkis,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden kembali mengulang perintahnya kepada aparat keamanan agar bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.

“Saya sudah mendapatkan laporan tindakan hukum sudah dilakukan, baik proses hukum kepada oknum sipil maupun oknum militer yang melakukan tindakan itu, sudah dikerjakan tanpa kecuali,” ungkap Presden.

Presiden juga memerintahkan agar situasi kemanan, ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera secepat-cepatnya dipulihkan.

“Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” tegas Presiden.

Kerusakan fasilitas umum, lanjut Presiden, juga segera diperbaiki sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, pelayanan kepada publik, aktivitas pemerintahan bisa dikembalikan normal kembali.

“Saya percaya bahwa warga di Papua, warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” kata Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Ini Jadi Lokasi Ibukota Negara yang Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di HUT RI ke-74

Koran Jurnal, Jakarta – Mengenakan pakaian adat Klungkung Bali, Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur memimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/08/2019).

Yang berbeda pada upacara kali ini, tepat pukul 10.00 WIB Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Mufidah Jusuf Kalla memasuki lapangan upacara dengan menaiki mobil Kepresidenan Indonesia-1.

Upacara dimulai dengan dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Strategi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) bertindak sebagai komandan upacara.

Sementara itu, Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas untuk mengibarkan bendera Merah Putih adalah Tim Merah. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi yang merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih.

Yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Rafi Ahmad Falah sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Banten, Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi DKI Jakarta, dan Rangga Wirabrata Mahardika sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat.

Paskibraka 2019 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 Agustus 2019, di Istana Negara. Sebanyak 68 pemuda telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan siap untuk menjalankan tugasnya pagi ini.

Upacara peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia ini dihadiri pula oleh Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja lainnya. (DBPers/red)

Categories
Nasional

Jelang Upacara Peringatan HUT RI ke 74, Presiden Jokowi Kukuhkan 68 Anggota Paskibraka

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi yang akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

Prosesi pengukuhan anggota paskibraka yang akan mengemban tugas mengibarkan sang saka Merah Putih diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengantar pengukuhan calon anggota Paskibraka oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni’am Sholeh.

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan ikrar. Di hadapan sang Merah Putih dan Presiden Republik Indonesia, seluruh calon anggota paskibraka menyatakan kesediaannya dikukuhkan.

Ikrar yang diucapkan, adalah sebagai berikut:

Kami pemuda Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Kami pemuda Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia,

Kami pemuda Indonesia berbangsa satu , bangsa Indonesia,

Kami pemuda Indonesia bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kami pemuda Indonesia menjaga ideologi negara, ideologi Pancasila,

Kami pemuda Indonesia selalu taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,

Kami pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia,

Kami pemuda Indonesia bersatu dalam perbedaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Eka,

Kami pemuda Indonesia berkomitmen mewujudkan masyarakat adil dan makmur dibawah rida dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan Saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Presiden Jokowi dalam pernyataan pengukuhan.

Upacara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan diikuti oleh tamu undangan lain.

Hadir dalam upacara pengukuhan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian.

Berikut daftar nama-nama Paskibraka secara lengkap, yang dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka 2019:

1. M. Faris Abqari (Aceh)
2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)
3. Arya Juna Fathan (Sumatra Utara)
4. Sylvia Kartika Putri (Sumatra Utara)
5. Roni Kurniawan (Sumatra Barat)
6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatra Barat)
7. Muhamat Asraf (Riau)
8. Tri Setya Negara Putri (Riau)
9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)
10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)
11. Gusnadi (Jambi)
12. Suci Ayuni (Jambi)
13. Dimas Triyono Putra (Sumatra Selatan)
14. Dini Damayanti (Sumatra Selatan)
15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)
16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)
17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)
18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)
19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)
20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)
21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)
22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)
23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)
24. Fara El Diba (Jawa Barat)
25. Rafi Ahmad Falah (Banten)
26. Adilah Hana Khotimah (Banten)
27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)
28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)
29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)
30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)
31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)
32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)
33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)
34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)
35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)
36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)
37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)
38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)
39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)
40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)
41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)
42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)
43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)
44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)
45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)
46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)
47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)
48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)
49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)
50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)
51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)
52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)
53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)
54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)
55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)
56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)
57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)
58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)
59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)
60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)
61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)
62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)
63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)
64. Welna Lahengko (Maluku Utara)
65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)
66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)
67. Carolus Keagop Kateyau (Papua)
68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua).
(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Masyarakat Singapura Sambut Hangat Kehadiran Presiden Jokowi di Parade Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden  Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Singapura saat menghadiri acara Parade Nasional Singapura yang berlangsung di Galeri Nasional Singapura, di St Andres, Jum’at (09/08/2019) malam.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Singapura yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus.

Presiden Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja putih berbalut jaket merah bertuliskan Indonesia. Sedangkan Ibu Negara Iriana mengenakan kebaya berwarna putih. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut hangat oleh masyarakat yang sudah memenuhi Galeri Nasional itu. Mereka langsung bertepuk tangan saat diumumkan Presiden dan Ibu Iriana.

Sebelum menuju podium di area Galeri Nasional Singapura, Presiden dan Ibu Negara sempat beramah-tamah dengan bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong beserta istri, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad beserta istri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang juga didampingi oleh istri.

Kembali ke Tanah Air

Selepas menghadiri acara tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana langsung menuju Bandara Internasional Changi untuk kembali ke tanah air, dan tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 22.24 WIB.

Kedatangan Kepala Negara dan Ibu Negara disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny Harjono.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam maupun luar Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (07/08/2019) sekira pukul 09.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara 2 orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun keduabelas duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo ialah:
1. Mahmut Erol Kiliç, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia;

2. Jonathan Edward Austin, Duta Besar LBBP Selandia Baru untuk Republik Indonesia;

3. Nebojša Koharović, Duta Besar LBBP Republik Kroasia untuk Republik Indonesia;

4. Zainal Abidin bin Bakar, Duta Besar LBBP Malaysia untuk Republik Indonesia;

5. Owen John Jenkins, Duta Besar LBBP Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Republik Indonesia;

6. Yasoja Gunasakera, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

7. Petar Dimitrov Andonov, Duta Besar LBBP Republik Bulgaria untuk Republik Indonesia;

8. Daniyar Sarekenov, Duta Besar LBBP Republik Kazakhstan untuk Republik Indonesia;

9. Faizullah Zaki, Duta Besar LBBP Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia;

10. Belmiro José Malate, Duta Besar LBBP Republik Mozambique untuk Republik Indonesia;

11. Mlondi Solomon Dlamini, Duta Besar LBBP Kerajaan Eswatini, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;

12. Kasse, Duta Besar LBBP Republik Mali, berkedudukan di New Delhi, India.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan veranda talk antara Presiden Jokowi dan para duta besar tersebut. Veranda talk yang dilakukan bersama dengan duta besar negara sahabat tersebut menandakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin persahabatan antara kedua negara.

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Cegah Karhutla, Presiden Jokowi: Pemadaman Api Harus Sedini dan Sesegera Mungkin

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam acara Rakornas Pengendalian Karhutla 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.

Presiden menyampaikan bahya upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering. Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.

Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.

Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan (karthula) menyebabkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta ha.

“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!,” seru Kepala Negara.

Jokowi juga meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya naik.

Presiden berpesan apabilata tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.

Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini (6/8) pada luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini (6/8) berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).

Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga memberikan atensi bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait pencopotan apabila pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Setuju Ubah ‘Mindset’ Petani Agar Beralih ke Pola Pertanian Modern

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan usulan sebagian dari mereka agar dilakukan sosialisasi untuk memodernisasi para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.

“Memang kita harus berani mengalihkan pola-pola pertanian tradisional menuju ke pola-pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019),

Menurut Presiden, dalam 5 (lima) tahun ini, Kementerian Pertanian sudah membagi yang namanya traktor, excavator, dan bulldozer untuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).

“Saya juga kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada yang saya lihat itu bantuan dari Menteri Pertanian,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian setiap tahun bantuannya banyak,untuk alat-alat seperti itu.

“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing  dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.

“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing-clearing hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujarnya.

Terkait permintaan drone sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa drone itu murah masa tidak mampu beli?

Menurut Presiden, harga drone itu berkisar Rp25 Juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta udah agak gede udah dapat. Kalau APBD Provinsi tidak mencukup, Presiden Jokowi berjanji akan membelikannya karena drone itu penting sekali untuk melihat begitu asap kecil langsung ketahuan.

“Benar saya setuju Pak Wagub, tetapi provinsi bisa lah beli, titiknya yang rawan tidak semua titik kan berapa Kabupaten yang kira-kira kita kan sudah tahu lagunya ada berpuluh-puluh tahun lagunya opo kabupaten ya di situ, kalau provinsi ya disini, memang harus pake drone kalau benar-benar enggak sanggup saya belikan kalau benar  enggak sanggup, memang harus pakai itu,” kata Presiden Jokowi.(DBPers/red)