Tag: Presiden RI

Categories
Polhukam

Hadiri HUT ke-55, Ini Kata Presiden Jokowi Soal Guncangan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Partai Golongan Karya (Golkar) sudah menjadi tulang punggungnya kekuatan pemerintah saat ini. Karena itu, misalnya (jika) ada keguncangan di Golkar sedikit, pemerintah kita juga ikut.

“Golkar guncang sedikit pemerintah juga ikut tergoncang sedikit juga,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Resepsi Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, bahwa kesolidan dan komitmen harus dijaga bersama-sama.

Kepercayaan Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Partai Golkar yang sukses pada pemilu 2019 yang lalu. dan sukses dalam mendukung pemilihan presiden, serta sukses memperoleh kepercayaan besar di lembaga-lembaga strategis di kabinet, baik sebagai Menko Perekonomian, sebagai Menteri Perindustrian, sebagai Menteri Olahraga, sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan juga menjadi Ketua MPR.

Pada usianya yang ke-55 tahun, Presiden menilai, Partai Golkar semakin matang. Ia pun meyakini Partai Golkar ke depan akan terus melejit karena ketuanya top.

“Ya memang top, beliau kan Menko, Menko Perekonomian lho. Jabatan yang sangat strategis saat ini karena apapun. Sekarang ini guncangan ekonomi dunia, guncangan eksternal ekonomi bukan barang yang mudah untuk diatasi dan saya meyakini beliau mampu membawa amanah itu,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mengajak Partai Golkar menjadi partai yang modern. Presiden juga meyakini dengan generasi muda yang ada, Partai Golkar akan menjadi partai pionir partai yang memanfaatkan teknologi.

“Simbol-simbol tadi yang sudah dipaparkan di dalam panggung ini kelihatan sekali bahwa Partai Golkar mampu merespon perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini sangat cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional Polhukam

Soal Kenaikan Tarif BPJS dan Revisi UU Naker, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Komunikasi dengan Semua Pihak

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa, kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jangan sampai, lanjut Presiden, misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Presiden, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” terang Presiden seraya mengingatkan, itu angka yang besar sekali.

Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin. “Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.(hum/red)

Categories
Daerah Infrastruktur

Presiden Jokowi Ingin Infrastruktur Jalan untuk Angkut Produk Pertanian di Pegunungan Arfak Papua Barat Memadai

Koran Jurnal, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dirinya mendengarkan masukkan Bupati dan Gubernur terkait pembangunan utamanya infrastruktur jalan untuk mempermudah akses perdagangan produk-produk pertanian di wilayah pegunungan Arfak, Papua Barat.

“Produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak, bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena di sini, memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali,” ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Pasar Irai, Kabupaten, Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019).

Untuk menjual hasil pertanian, lanjut Presiden, seperti kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, agar bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain, dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai.

“Dan tadi sudah saya sampaikan, ada 139 kilometer jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Yang kedua juga airport, yang dalam dua tahun ini akan kita selesaikan,” tutur Presiden.

Pembangunan lainnya, sambung Presiden, termasuk di dalamnya pasar juga akan diselesaikan.

“Tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Pertama Presiden Jokowi Periode 2019-2024

Pada kesempatan tersebut, Presiden akui bahwa ini pertama kali kunjungan ke Pegunungan Arfak.

“Saya kaget sekali, dari tadi sangat indah, sangat cantik, danaunya, dan juga alamnya,” tambahnya.

Untuk pengembangan destinasi pariwisata, Presiden sampaikan nanti akan dilihat oleh Menteri Pariwisata.

“Yang jelas, kalau kita lihat dari atas, keindahannya sangat, sangat bagus sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Begitupun halnya mengenai usulan pemekaran, Kepala Negara menyampaikan akan menunggu usulan dari bawah seperti apa baru nanti akan diputuskan. Di akhir penjelasan, Presiden menegaskan bahwa ini adalah kunjungan kerja pertamanya pada periode kali ini.

“Ya, ini adalah kunjungan pertama saya sejak dilantik, adalah tanah Papua. Papua Barat dan besok ke Papua,” tutur Presiden.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Visi Misi Menteri, Hanya Ada Visi Misi Presiden dan Wapres

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang ini merupakan sidang paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara memberikan arahan berkenaan dengan hal-hal besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Pertama, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi Presiden dan Wapres.

“Ini tolong dicatat, karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini,” kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden secara khusus menyebut bahwa hal-hal yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal harus dijalankan bersama dengan segala konsekuensinya. Presiden juga akan mendengarkan masukan dan pendapat dari jajarannya.

“Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas,” tegasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan tidak bekerja secara sektoral semata. Kerja para menteri tersebut akan dikoordinasikan oleh para Menteri Koordinator (Menko). Untuk itu, Presiden tidak ingin bila ada menteri yang tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko.

“Bagaimana kita bisa mengonsolidasi, mengoordinasi, (jika) diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir. Hal-hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim,” tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara berpandangan bahwa terlalu banyak regulasi dan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk melihat dan mengumpulkan berbagai peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

“Tolong ini dilihat di setiap kementerian. Yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera saya rapatkan dalam dua minggu. Dua minggu lagi setelah itu, hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat,” paparnya.

Keempat, Presiden ingin agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jajarannya mencapai suatu tujuan besar, yaitu menciptakan lapangan kerja. Presiden Jokowi berpandangan, hal tersebut yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Goal besar dari setiap pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini,” imbuhnya.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Kasus Penusukan terhadap Wiranto

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri, Kepala BIN, dan didukung TNI agar mengusut tuntas kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, yang terjadi di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang.

“Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10) sore.

Wiranto sendiri, menurut Presiden Jokowi, saat ini dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi bedah.

“Saat ini beliau, bapak Wiratno, masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga meminta do’a restu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia agar Menko Polhukam Wiranto segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih.

Perangi Radikalisme

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di tanah air.

“Kepada seluruh masyarakat, kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di Tanah Air kita, hanya dengan upaya kita bersama-sama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita berantas dari negara yang kita cintai,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan upaya pengamanan yang lebih baik kepada pejabat negara.

Saat menjenguk Wiranto, tampak Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto kemudian diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.(hum/red)

Categories
Infrastruktur

Pemerintah Segera Rehab Kantor dan Fasilitas Publik Akibat Kerusuhan di Wamena Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merehabilitasi kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu. Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sebagaimana dalam penanganan bencana, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dalam menangani hal itu, agar bisa lebih cepat karena ini kerusakannya cukup masif

“Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Sekretariat daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan. Itu yang rusak berat,” kata Budi kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/10/2019)

Kemudian yang rusak ringan, menurut Menteri PUPR, ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan. Sehingga total untuk kantor-kantor ada 44. Kemudian untuk ruko atau tempat usaha ada 450 ruko yang rusak terbakar, kemudian rumah ada 165 rumah.

“Itu semua perintah bapak presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR kemudian pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya juga dibantu oleh TNI,” ungkap Basuki.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom, sekarang ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Dirjen dari PUPR dan beberapa menteri juga ada di Wamena untuk menindaklanjuti perintah Presiden ini.

“Ini yang kami laporkan tadi sudah mulai ditangani, mudah-mudahan akan lebih cepat,” ucap Basuki seraya menambahkan, kerusakannya ternyata kebanyakan kalau menurut laporan itu di atap-atapnya saja.

“Konstruksinya masih bisa di, ini bisa dilihat. Menurut saya karena kami juga mengirim tim badan litbang untuk mengaudit konstruksinya. Jadi kebanyakan atap-atapnya sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat,” jelas Basuki.(sek/red)

Categories
Nasional Polhukam TNI

Amanat Presiden Jokowi Saat Memimpin Upacara Peringatan HUT ke-74 TNI Tahun 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Tentara Nasional (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (05/10/2019). Peringatan HUT kali ini mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”.

Presiden dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada TNI. Kepala Negara juga mengapresiasi sekaligus berpesan agar TNI terus menjadi tentara profesional dan kebanggan rakyat.

”Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi,” kata Jokowi, Sabtu (05/10/2019).

Peringatan HUT ke-74 TNI selain dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, turut hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara dan para tamu undangan.

Berikut Amanat Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!…dst

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi.

Bangsa Indonesia menyampaikan penghargaan khusus kepada para prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semua, kepada TNI, yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional, serta yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI, yang selalu sigap membantu rakyat di wilayah yang terdampak bencana termasuk kebakaran hutan. TNI yang selalu aktif menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu serentak tahun 2019.

TNI yang selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI yang selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI yang selalu manunggal dengan rakyat

Saya menyampaikan selamat dan sangat berbangga atas keberhasilan saudara-saudara, yang telah berhasil menjadi juara pada lomba menembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-28 tahun 2018 di Malaysia. Serta kesuksesan pada lomba menembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yang dengan senjata buatan Pindad telah berhasil menjadi juara 12 kali berturut-turut.

Oleh karena itu, atas nama bangsa Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada institusi TNI dan seluruh prajurit serta purnawirawan TNI.

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam setahun terakhir ini, TNI juga telah menorehkan sejarah baru. Pada bulan Desember 2018, telah diresmikan pangkalan militer terpadu di Natuna yang akan disusul dengan empat pangkalan serupa di Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki. Pada tanggal 30 Juli 2019, telah dibentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme.

Latihan gabungan Dharma Yudha juga telah sukses dilaksanakan di awal bulan September 2019, yang melibatkan 12.500 prajurit dari tiga matra dan menjadi ajang unjuk teknologi baru. Kemudian pada tanggal 27 September 2019, telah dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak. Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita.

Semua ini menandai pergeseran budaya militer di TNI kita, yang tadinya terpilah-pilah di masing-masing matra, kemudian menjadi terpadu dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia dan semakin didukung oleh profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk memenuhi target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap II.

Peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional juga terus diusahakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2012. Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020. Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020.

Hadirin yang saya muliakan, para prajurit TNI yang saya cintai,
Cita-cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat. Oleh karena itu, belanja pertahanan kita arahkan menjadi investasi pertahanan. Pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar lagi.

Rencana strategis Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap III periode 2019-2024 harus segera dituntaskan. Demikian pula rencana jangka panjang hingga 100 tahun Indonesia merdeka harus kita wujudkan.

Di dalam era yang penuh dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan TNI harus semakin maju. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) TNI juga harus semakin tangguh, semakin adaptif dan memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar pertama, prajurit TNI di masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.

Kedua, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, BNPT, BNPB, dan Bakamla. Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui Operasi Bhakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat-pejabat dan perwira tinggi utama yang telah membantu periode kepemimpinan Presiden tahun 2014-2019.

Terima kasih kepada Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla; kepada Menkopolhukam Bapak Tedjo Edhy Purdijatno, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bapak Wiranto; kepada Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu; kepada Panglima TNI Bapak Moeldoko, Bapak Gatot Nurmantyo, dan Bapak Hadi Tjahjanto; kepada KASAD Bapak Mulyono dan Bapak Andika Perkasa; kepada KASAL Bapak Ade Supandi dan Bapak Siwi Sukma Aji; serta kepada KASAU Bapak Ida Bagus Putu Dunia, Bapak Agus Supriatna, dan Bapak Yuyu Sutisna.

Kontribusi Bapak-bapak beserta semua jajaran prajurit TNI, sungguh sangat berarti bagi perjalanan negeri ini. Telah menjadi bhayangkari bangsa dan negara dalam menegakkan NKRI serta mengawal kemajuan Indonesia tercinta.

Dirgahayu TNI!
Teruslah menjadi tentara profesional!
Dan teruslah menjadi kebanggaan rakyat!

Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.(ins/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Undang Tokoh Lintas Agama Bahas Situasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah  tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safe house, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

“Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” jelasnya.

“Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi menerima IHPS dan LHP Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09/2019).

“Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)-nya sangat meningkat sekali. Pemerintah Daerah tadi di provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sudah sama,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09).

Peningkatan-peningkatan seperti itulah, lanjut Presiden, yang diinginkan pemerintah agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa silakukan.

“Saya kira arahnya ke arah sana,” tegasnya.

Sebelumnya saat menyampikan pengantar dalam pertemuan dengan pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada Ketua dan seluruh pimpinan BPK yang selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pada hari ini akan ada penyampaian IHPS semester 1 2019 dan penyampaian LHP semester 1 2019. Saya melihat ini adalah laporan capaian kinerja yang terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019,” ucap Presiden Jokowi.

WDP dan ‘Disclaimer‘

Menjawal wartawan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada 4 (empat) kementerian/lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), belum WTP. Keempat K/L itu adalah: Kementerian PUPR, Kemenpora, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang disclaimer itu ada Bakamla.

“Itu sama dengan waktu kami menyampaikan laporan kemarin. Kalau pemerintah daerah di itu tinggal 2. Kabupaten/kota juga naik semua,” terang Moemahadi.

Menurut Moermahadi, pimpinan BPK periode 2014-2019 akan berakhir masi baktinya pada 19 Oktober mendatang. Karena itu, kesempatan ini beberapa anggota pimpinan, termasuk dirinya pamit kepada Presiden. Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pamono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (DBPers/red)

Categories
Nasional Ragam

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan” di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu (18/09/2019).

“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi,” kata Presiden.

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

“Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang,” ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.(DBPers/erl/red)