Tag: Presiden RI

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Saksikan Sumpah Hakim MK dan Lantik Dubes RI untuk Nigeria

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan oleh Aswanto dan Wahiduddin Adams yang resmi menjabat sebagai Hakim Konstitusi untuk periode 2019 hingga 2024. Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi dilakukan di hadapan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/03/2019).

Pengangkatan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 32/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Keduanya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di DPR RI dan ditetapkan dalam rapat paripurna tengah masa persidangan IV DPR Tahun 2018-2019 di Gedung DPR pada Selasa, 19 Maret 2019. Pengangkatan ini menjadi periode kedua bagi keduanya untuk menjabat setelah pertama kali diambil sumpahnya pada 21 Maret 2014 lalu.

Setelah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi, Presiden Joko Widodo melantik calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Federal Nigeria, Usra Hendra Harahap.

Pengangkatan Usra tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Selepas prosesi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada kedua hakim MK dan Duta Besar yang baru saja dilantik untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.(ist/red)

Categories
Nasional

HPN 2019, Presiden Jokowi dan Puluhan Pejabat Negara Terima Penghargaan Pers

Koran Jurnal, Surabaya – Presiden Jokowi menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, pada acara puncak Hari Pers Nasional, HPN 2019 di Grand City, Surabaya, Jawa Timur. Sabtu (09/02/2019)

Penanggung jawab pelaksanaan HPN 2019 Margiono menjelaskan, penghargaan Kemerdekaan Pers diberikan karena sebagai pemimpin negara, Presiden Jokowi dianggap sudah menjamin kebebasan pers.

“Biarkan ini keinginan dari kami untuk memberikan apresiasi kepada pejabat tertinggi negara, karena tidak pernah mencederai kehidupan pers dan selalu mendukung kemerdekaan pers,” kata Margiono.

Selain Presiden Jokowi, beberapa pejabat negara dan tokoh juga mendapatkan penghargaan dalam acara puncak Hari Pers Nasional ini, diantaranya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendapatkan Anugerah Kepedulian Pers kategori instansi pemerintah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendapatkan Anugerah Perintis Pers.

Tak hanya pejabat pemerintah, pejabat parlemen pun tak luput diberikan penghargaan pada momen HPN 2019, yakni Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) yang menerima penghargaan Warta Bakti Utama.

Selanjutnya penghargaan pers Adinegoro yang diwakili anugerah Lifetime Achievement Award diberikan untuk Syafik Munir (wartawan Harian Pikiran Rakyat), Penghargaan Kepeloporan Bidang Media untuk Radio Elshinta dan Kategori Jurnalistik Televisi untuk Anton Bachtiar Rifai (wartawan Liputan 6 SCTV), serta penghargaan Pers Card Number One (PCNO) diberikan kepada Akhmad Munir.

Peringatan HPN 2019 mengambil tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Acara dibuka dengan penampilan tarian nusantara.

Turut hadir dalam HUT HPN 2019, Duta Besar dari berbagai negara, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Bawaslu Abhan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Waka Polri Komjen Ari Dono, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan dan Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja.(red)

Categories
Nasional Pendidikan Ragam

Presiden Jokowi Lantik Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka melantik Komjen Pol (Purn) Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka untuk masa bakti tahun 2018-2023. Pelantikan berlangsung di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Selain melantik Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Presiden juga sekaligus melantik anggota dan pengurus Kwarnas untuk periode 2018-2023, yakni H. Suriyadi dengan anggotanya Pontianus Rushandono, H. AS. Budianto, H.A. Madjid Husen, dan Haris Yasin Limpo selaku sekretaris.

Pelantikan tersebut disaksikan serta dihadiri 11 wakil ketua atau ketua komisi Kwarnas diantaranya, Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Jana T. Anggadiredja, Ketua Komisi Pembinaan Anggota Muda Supriyadi, Ketua Komisi Pembinaan Anggota Dewasa Suyatno, Ketua Komisi Organisasi dan Hukum Chairul Huda, dan Ketua Komisi Aset dan Usaha Yulius.

Turut hadir pula Ketua Komisi Kerja Sama Dalam Negeri Dede Yusuf M. Effendi, Ketua Komisi Kerja Sama Luar Negeri Ahmad Rusdi, Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika Berthold DH. Sinaulan, Ketua Komisi Pengabdian Masyarakat GKR Mangkubumi, Ketua Komisi Saka, Sako, dan Gusdarma Laksamana Muda TNI (Purn.) Kingkin Suroso, dan Ketua Komisi Bela Negara Brigjen TNI Hasto Pratisto Yuwono.

Budi Waseso sebelumnya terpilih menjadi Ketua Kwarnas masa bakti 2018-2023 melalui Musyawarah Nasional (Munas) X Gerakan Pramuka yang berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jum’at (28/09).

Dirinya dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2018 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2018-2023.(red/DBPers)

Categories
Nasional

Presiden Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah Kepada Warga Bogor dan Sukabumi

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo memberikan target kepada jajarannya agar pada tahun 2024 mendatang seluruh bidang tanah yang ada di Jawa Barat telah memiliki sertifikat. Adapun untuk tahun 2019 mendatang, ia juga menginstruksikan agar sebanyak sembilan juta sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

Hal itu disampaikan Presiden saat menyerahkan 4.000 sertifikat kepada masyarakat di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 26 Desember 2018.

“Kita harapkan nanti di Jawa Barat hitungannya 2024 semuanya bersertifikat. Targetnya seperti itu,” ucapnya.

4.000 sertifikat itu diperuntukan untuk 4 wilayah yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang semestinya memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Namun, hingga 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat, kurang dari separuhnya yang baru memiliki sertifikat. Padahal, ketiadaan bukti kepemilikan yang berupa sertifikat tersebut sering memunculkan sengketa.

“Sertifikat ini diberikan kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian agar tidak lagi ada yang namanya sengketa,” tutur Presiden.

Badan Pertanahan Nasional biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500.000 sertifikat setiap tahunnya. Namun, sejak beberapa tahun ke belakang, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras agar dapat menerbitkan jutaan sertifikat tiap tahun.

“Tahun yang lalu target kita seluruh Indonesia 5 juta. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta harus keluar,” ucapnya.

Target percepatan penerbitan sertifikat tersebut tertuang dalam program yang bernama Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional. Untuk pertama kalinya di Indonesia, PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam satu wilayah.

Program ini akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah yang mereka miliki.

Dalam acara penyerahan kali ini, turut hadir di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti.(red/DBPers)

Categories
Nasional

Presiden Perintahkan Segenap Jajaran Pemerintah untuk Segera Tangani Bencana Tsunami Selat Sunda

Koran Jurnal, Tana Toraja – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukacita bagi para korban bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu malam, 22 Desember 2018, kemarin. Sejumlah elemen pemerintah saat ini telah bergerak untuk melakukan penanganan bencana.

“Saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam kepada korban di Provinsi Banten, Serang dan Pandeglang. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu (23/12/2018).

Pagi tadi, Kepala Negara juga sudah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Panglima TNI dan jajaran terkait lainnya untuk bersegera melakukan penanganan darurat sekaligus mendata kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan.

“Tadi saya mendapat laporan ada beberapa yang meninggal karena tsunami ini. Tetapi memang datanya masih dalam proses berkembang. Kemudian tadi siang saya telepon lagi sudah tambah sehingga kita tunggu saja nanti laporan dari Banten,” ucapnya.

Mengutip siaran pers Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, bencana tsunami terjadi di wilayah pantai Selat Sunda, diantaranya pantai di Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Tsunami terjadi pada Sabtu Malam, 22 Desember 2018, sekitar pukul 21:27 WIB.

Hingga pukul 07:00 WIB hari ini, Minggu, 23 Desember 2018, jumlah korban dari bencana tsunami di Selat Sunda tercatat sebanyak 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 2 orang hilang. Sementara Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan puluhan lainnya mengalami kerusakan.

“Penanganan darurat terus dilakukan. Status tanggap darurat dan struktur organisasi tanggap darurat, pendirian posko, dapur umum, dan lainnya masih disiapkan. Alat berat juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan perbaikan darurat,” tulis Sutopo.(red/DBPers)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Besarnya Peran Ibu dalam Menjaga Persatuan Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para Ibu dan perempuan di seluruh Tanah Air. Peringatan Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember tiap tahunnya.

“Untuk para ibu dan perempuan yang luar biasa yang telah berjuang membangkitkan semangat nasionalisme, memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan bangsa,” ucap Presiden dalam siaran persnya, Sabtu (22/12/2018).

Presiden Jokowi dalam ucapannya juga mengingatkan peran yang telah dijalankan para Ibu dan perempuan Indonesia dalam menjaga persatuan dan kebinekaan bangsa.

“Yang terus menerus mengingatkan persatuan dan kebinekaan Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu, tanggal 22 Desember,” kata Presiden.(red/DBPers)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Empat Ruas Tol Trans Jawa

Koran Jurnal, Jombang – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan empat ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur. Acara peresmian dipusatkan di Km 671 di batas antara ruas Ngawi – Wilangan dan ruas Kertosono – Mojokerto sebelum Simpang Susun Bandar, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/12/2018),

Adapun keempat jalan tol yang diresmikan Presiden adalah jalan tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono sepanjang 37,9 kilometer, jalan tol Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono sepanjang 0,9 kilometer, jalan tol Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati sepanjang 13,65 kilometer, dan jalan tol Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong sepanjang 6,3 kilometer.

Dalam sambutannya Kepala Negara menjelaskan dengan dibukanya jalan tol di Jawa Timur dan Jawa Tengah nantinya, maka Jakarta-Surabaya sudah tersambung dan bisa dilalui kendaraan.

Presiden berharap dengan selesainya pembangunan tol ini dan tersambungnya Jakarta-Surabaya sepanjang 760 kilometer, bisa memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Selain mempermudah konektivitas, juga sebagai jalur alternatif bagi masyarakat.

Kita ingin infrastruktur ini memiliki manfaat, lebih memudahkan, lebih murah, lebih cepat, dan masyarakat memiliki alternatif. Silakan mau pakai jalan tol, silakan mau pakai jalan yang lama antar provinsi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, rampungnya jalan tol ini juga diharapkan memiliki efek terhadap perekonomian, terutama untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Menurut Presiden, integrasi antara jalan tol dengan kawasan-kawasan tersebut sangat penting.

“Ini memang arahnya ke sana dan kalau ada investasi artinya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sehingga integrasi antara jalan tol ini dengan kawasan ekonomi khusus, dengan kawasan industri sangat penting sekali, menjadi sangat efisien sekali, produk-produk akan sangat efisien,” tuturnya kepada jurnalis selepas acara peresmian.

Dengan menggunakan Bus Damri, Presiden dan Ibu Iriana menguji coba jalan tol sepanjang kurang lebih 370 kilometer dari Surabaya menuju Jembatan Kalikuto di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Seusai memberikan sambutan, Presiden kemudian menandatangani empat prasasti untuk setiap jalan tol yang diresmikan. Selanjutnya secara simbolis Presiden dan Ibu Iriana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menekan sirine bersama-sama.(red/DBPers)

Categories
Militer Nasional TNI

Presiden Jokowi Beri Arahan kepada 3.316 Babinsa se Sumatera

Koran Jurnal, Jambi – Sebanyak 3.316 personel Babinsa (Bintara Pembina Desa) se-Sumatera, menerima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bertempat di Balairung Pinang Masak, Universitas Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (16/12/2018).

Dalam sambutan dan arahannya, Presiden memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Babinsa baik yang berada dipenjuru tanah air atas pengabdian, atas dedikasi, atas kerja keras bersama-sama dengan Polri menjalankan tugas Negara menjaga keamanan dan menjaga ketertiban selama melaksanakan tugas dilapangan.

Sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden Jokowi memberikan perhatian yang sangat besar atas peningkatan profesionalisme, yang terutama berkaitan dengan kesejahteraan Babinsa.

Tahun lalu (2017) saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan untuk siapkan anggaran bagi peningkatan tunjangan kinerja Babinsa dan mulai Juli kenaikan tunjangan Babinsa sudah diterima.

Adapun rincian kenaikan tunjangan Babinsa tersebut, yakni untuk Babinsa Tipe A dari Rp. 104.000/bulan, menjadi Rp.900.000/bulan sedangkan untuk Babinsa Tipe B dari Rp.440.000/bulan menjadi Rp.1.200.000/bulan.

Tujuan dinaikkannya tunjangan kinerja Babinsa, kata Presiden, “karena saya tau Babinsa adalah berada pada posisi barisan terdepan dalam menjaga keamanan, dalam menjaga kedaulatan, ikut dalam menjaga ketertiban yang ada di desa-desa dan kalau kita sadar dan tau bahwa Negara kita adalah Negara yang sangat besar”.

“Kita memiliki 74 ribu Desa, memiliki 60 ribu Babinsa seluruh tanah air dan Indonesia memiliki 17 ribu pulau serta Negara kita banyak memiliki perbedaan yang majemuk,” ujar Presiden.

“Kita juga memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah/lokal, 514 Kabupaten dan Kota serta 34 Provinsi betapa Negara kita Negara yang sangat besar. Akhirnya pada kesempatan ini saya mau titipkan pada seluruh anggota Babinsa yang pagi hari ini hadir dan apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Sebagian tugas-tugas yang saudara kerjakan dilapangan, lanjut Presiden, mempunyai tantangan yang dihadapi kedepan yang semakin hari bukan semakin mudah tetapi semakin besar dan semakin sulit.

“Babinsa harus memiliki kemampuan dan komunikasi sosial bergaul dengan komponen masyarakat, bergaul dengan sesama TNI dan Polri”, ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi tiba di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi pada pukul 08.30 WIB, didampingi Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis, dan Forkopinda Provinsi Jambi.(red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Koran Jurnal, Jambi – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

“Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

“Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

“Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.

“Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.

Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.

“Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik.

“Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry.

“Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial.

“Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komuditi,” lanjut Darmin.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan

Koran Jurnal, Aceh – Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh.

“Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung,” kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jum’at (14/12/2018).

Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu.

“Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat,” tegasnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Menurut Presiden, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, di mana 60 persennya beredar di Jakarta.

“Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu. Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta,” tuturnya.

Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur, antara lain jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Artinya dana desa betul-betul merubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung. Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa,” ucapnya.

Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(red/DBPers)