Categories
Kesehatan Nasional

Perserikatan Bangsa Bangsa Apresiasi Penanganan Covid-19 di Indonesia

Koran Jurnal, Bali – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu kemarin (25/5/2022).

“Kami semua sangat senang melihat Bali, berkumpul acara tatap muka hari ini dalam skala besar. Saya telah diberitahu bahwa sekitar tujuh ribu peserta telah mendaftar untuk pertemuan hari ini. Ini merupakan bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan negara ke jalur pemulihan,” ujar Abdulla Shahid.

Lebih lanjut, Abdulla Shahid juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah GDPRR 2022 di tengah pemulihan global dari Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah platform global pengurangan risiko bencana serta memberikan pujian, baik Indonesia, maupun UNDDR atas usaha bersama ini,” ucapnya.

Hal senada juga datang dari Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina Jane Mohammed, yang mengapresiasi sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air sehingga konferensi GPDRR 2022 dapat digelar secara tatap muka dan aman. Ia juga mengapresiasi pencapaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

“Memvaksinasi populasi 270 juta adalah prestasi besar, dan kami memuji kepemimpinan Indonesia atas program vaksinnya untuk menjaga semua orang aman,” ujar Amina.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa hingga 6,3 juta orang. Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi.

“Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan ‘gas dan rem’ untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi dan terbukti telah memberikan dampak baik,” ungkap Presiden.

Di hadapan para delegasi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan telah berhasil menyuntikkan sedikitnya 411,5 juta dosis vaksin. Dampaknya, kasus harian menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga baik.

“Kasus harian turun tajam dari 64,7 ribu saat puncak menjadi 345 kasus. Pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen dan inflasi di level aman 3,5 persen,” jelasnya.(sekb)

Categories
Kesehatan Nasional

Ketua Satgas Memberikan Penghargaan kepada Pejuang Kemanusiaan Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito memberikan penghargaan bagi para pejuang kemanusiaan penanganan Covid-19. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di Graha BNPB, Aula Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (17/08/2021).

Penghargaan ini ditujukan untuk segenap komponen pelaksana penanganan Covid-19, terutama para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, termasuk Petugas Radiologi, Apoteker dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Tidak ketinggalan, penghargaan yang sama juga ditujukan kepada personil TNI-POLRI serta seluruh relawan yang selama ini sudah berjibaku dalam upaya penanggulangan Covid-19. Dalam kesempatan ini, penerima penghargaan diwakili oleh tenaga kesehatan yakni dr Fathiyah Isbaniah SpP, dr Mariya Mubarika (Dokter), Ilona Veronika Munte dan Suwandi (Perawat), Firdha Adila Syuhada dan Rizky Kahar (Radiologi), Agung Prasetyo dan Mujitahid Muhadli (ATLM), serta Sevty Sera & Gina Arifah (Apoteker).

Dalam sambutannya Ganip menyampaikan bahwa bertepatan dengan peringatan HUT RI ke 76, semangat persatuan dan perjuangan menghadapi penjajah yang dulu dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan harus kembali kita gelorakan dalam upaya untuk segera keluar dari pandemi Covid-19.

“Dulu para pejuang kemerdekaan bersatu menghadapi serangan penjajah secara nyata secara fisik. Saat ini, semangat perjuangan dan persatuan yang sama juga harus kita gelorakan dalam peperangan menghadapi musuh yang tidak nyata terlihat secara fisik, tetapi nyata dampaknya bagi jiwa rakyat dan ekonomi bangsa secara keseluruhan, yaitu Covid-19,” ujar Ganip

Kepada para pejuang kemanusiaan dalam penanganan Covid-19, Ganip menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi atas daya dan upaya yang diberikan.

“Penghargaan ini mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi ini adalah simbol dari upaya kita bersama dalam mengatasi Pandemi Covid-19,” tukasnya.

Selanjutnya, Kepala BNPB ini juga menyampaikan empati yang mendalam diiringi dengan penghargaan tertinggi dan doa yang terbaik agar para pahlawan kemanusiaan yang telah gugur diterima di sisi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Sebagai penutup, Ganip berpesan bahwa perjuangan dalam menangani pandemi Covid-19 belum usai. Ajakan untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

“Mari kita semua menjaga diri sendiri untuk bisa menjaga keluarga, menjaga saudara, menjaga masyarakat dan Bangsa Indonesia,” tutup Ganip.(Pus/red)

Categories
Bencana TNI

TNI AU Berkontribusi Nyata terhadap Pemulihan di Provinsi Kalsel dan Sulbar

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Udara berkontribusi nyata dalam pemulihan bencana banjir di Banjarmasin Kalimantan Selatan serta gempa bumi di wilayah Mamuju, Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (23/01/2021).

Hal ini ditunjukkan oleh Prajurit Satgas Paskhas yang bertugas di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dipimpin Mayor Pas Raden Ruli Rusliana mulai membantu mendistribusikan bantuan berupa sembako dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir.

Mayor Pas R. Ruli R menjelaskan, pada hari ini selain memberikan sembako Satgas Paskhas, juga melaksanakan evakuasi korban jiwa, yang ada di tiga desa yaitu di Kecamatan Sungai Tabuk, wilayah Martapura, dan wilayah Marahaban.

Lebih lanjut, Mayor Pas Ruli menjelaskan di Kecamatan Sungai Tabuk kita mendistribusikan logistik, obat-obatan, serta membantu tenaga medis puskesmas, selanjutnya, di wilayah Martapura mendistribusikan logistik, kemudian wilayah Marabahan untuk Satgas Paskhas melaksanakan evakuasi dan distribusi logistik.

Di lokasi yang berbeda, Prajurit Batalyon Kesehatan (Yonkes) Denma Mabesau yang dipimpin oleh Kapten Kes Lim Friendly Suman Sitorus, S. Farm., menyampaikan, pada hari ini Yonkes Denma Mabesau dibantu relawan tenaga medis telah merawat sebanyak 193 pasien yang berada di beberapa tempat yaitu di Base, Katandean, dan Ulumanda , selain itu di wilayah Taan kita juga bekerjasama dengan Pertamina wilayah Sulawesi Barat, melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

“Medan yang kita lewati sangat rusak dan tidak dapat dijangkau oleh kendaraan biasa, hanya dapat dijangkau oleh mobil off-road, namun kendala tersebut tidak menghambat kinerja kami untuk melayani korban yang terdampak gempa,” ujar Kapten Kes Lim Friendly Sitorus.

Adapun pelayanan kesehatan tetap menerapkan protokol kesehatan.(disp/red)

Categories
Ragam TNI

TNI Kirim Prajurit dan Alutsista Bantu Korban Gempa Majene dan Mamuju

Koran Jurnal, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan sejumlah prajurit dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam rangka membantu korban bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat (15/1/2021) dini hari, dengan kekuatan Magnitudo (M) 6,2.

Bantuan terhadap bencana tersebut, merupakan bentuk kepedulian TNI dalam misi kemanusiaan dan juga merupakan bagian dari tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat 2, diantaranya melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Saat ini, TNI telah memberangkatkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 721/Makkasau dan Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 8 dari Kodam XIV/Hasanudin. Sedangkan peralatan yang sudah dikirim diantaranya, tenda lapangan sebagai Posko kesehatan, dapur lapangan, tenda pengungsi, genset, alat perhubungan, repeater, alat berat exavator dan mobil tangki air serta 1500 paket sembako.

Alutsista TNI yang dikirim yaitu kapal rumah sakit apung KRI dr. Soeharso 990 dan KRI Teluk Ende 517, Cassa NC 212-200 dan Aviocar U-6207 berada di Mamuju, 1 pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara 5 Lanud Hasanuddin, 2 pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 33 Lanud Hasanuddin dan Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, 1 pesawat CN 295 dari Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma serta 1 Helikopter Super Puma Nas-332 dari Skadron Udara 6 Lanud Atang Sandjaja.

Selain Alutsista, TNI AL juga telah menyiapkan Batalyon Kesehatan (Yonkes) 1 dan 2 Marinir, Batalyon Zeni 1 Marinir yang akan memmbantu membersihkan daerah terdampak gempa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, Lantamal VI Makassar sejumlah 97 personel untuk mendukung kegiatan SAR dan kesehatan serta ratusan ton logistik berupa beras, mie instan, air mineral, biskuit karton, sarden, telur, biskuit kabin, konserven, gular pasir, handuk, alat mandi, velbet, tenda lapangan, genset, motor trail, bensin, tempat makan, alat kesehatan dan obat-obatan serta alat komunikasi

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidarus, S.E. mengantar Mensos RI Tri Rismaharini bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo menuju Kabupaten Majene, Sulbar, dalam rangka meninjau lokasi gempa dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jum’at (15/01/2021).

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,2 di Majene dan Mamuju, Sulbar, mengakibatkan jaringan listrik padam dan komunikasi seluler terputus, kantor Gubernur Sulbar, RSUD Mamuju, kantor Danramil Malunda dan Hotel The Maleo dan ratusan rumah warga mengalami rusak berat.(Pusp/red)

Categories
Militer TNI

Pesawat TNI AU Angkut Personel dan Bantuan Logistik ke Mamuju Sulbar

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Udara kembali menerbangkan pesawat angkutnya ke Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Sebanyak tiga pesawat diberangkatkan untuk mengangkut bantuan logistik dan pasukan untuk menanggulangi bencana alam di Mamuju dan Majene Sulbar. Dua pesawat angkut C-130 Hercules lepas landas melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jum’at (15/01/2021).

Adapun dua pesawat yaitu, C-130 Hercules A-1314 dipiloti oleh Letkol Pnb Marvien mengangkut 24 personel meliputi KA BNPB, Kemensos RI, dan Pangkogabwilhan II serta para perangkatnya.

Kemudian pesawat C-130 Hercules A-1321 dipiloti Oleh Mayor Pnb Putut mengangkut 28 personel kesehatan TNI, Satkomlek Mabes TNI, dan staf BNPB serta mengangkut barang bantuan logistik sebanyak 10.300 Kg.

Pesawat Boeing- 737 dengan Tail Number A- 7302 dipiloti Kapt Pnb Panji di berangkatkan dari Lanud Hasanuddin Makassar mengangkut 800 kg sembako dan 27 personel Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

Ketiga pesawat tersebut mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Sulbar. Selanjutnya bantuan akan diserahkan untuk membantu penanganan bencana alam di Mamuju dan Majene Sulawesi Barat.(disp/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan Nasional

Satgas Penanganan Covid-19: Tower 8 Wisma Atlet Akan Tampung Pasien OTG dan Gejala Ringan

Koran Jurnal, Bintan – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Kemayoran, sebagai flat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan tidak memiliki tempat isolasi yang layak sesuai protokol kesehatan.

Adapun rencananya, pembukaan Tower 8 tersebut akan ditujukan bagi penderita Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan, seperti tower 4 dan 5 yang sebelumnya telah dibuka sepekan lalu.

“Sedang kita siapkan lagi untuk menerima pasien OTG,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jum’at (25/09/2020).

Menurut Doni, langkah tersebut sekaligus mendukung upaya Tracing, Testing, Treatment untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, hal itu juga sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo setelah ditemukan sebanyak tujuh persen kasus baru masyarakat yang terinfeksi virus adalah mereka yang tidak pernah keluar rumah.

Artinya, klaster keluarga juga harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama, terutama bagi perawatan anggota keluarga yang tidak memiliki tempat isolasi sesuai standar protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Doni Monardo juga melaporkan bahwa hampir 100 persen pasien COVID-19 bergejala ringan maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sembuh total.

Hasil pencapaian tersebut tentunya tak lepas dari adanya peran serta antara Kementerian/Lembaga terkait yang didukung oleh TNI/Polri dan instansi serta organisasi terkait lainnya.

“Hampir 100 persen pasien-pasien yang bergejala ringan itu sembuh total. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian kesehatan dan didukung oleh TNI dan lembaga lainnya termasuk organisasi profesi ini satu hal yang bagus sekali,” jelas Doni.

Selain itu, berdasarkan laporan data yang diterima Doni Monardo, jumlah pasien yang masuk di ruang ICU di seluruh Rumah Sakit (RS) di Jakarta termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan hingga 70 persen.

“Mengalami penurunan. Hari ini berada pada posisi 70 persen,” terang Doni.

Sebagai informasi, menurut data per Jumat (25/9), jumlah tempat tidur yang telah terisi di Tower 4 Wisma Atlet adalah sebanyak 1.004 atau 64,94 persen dari total kapasitas 1.546.

Kemudian untuk Tower 5 telah terisi sebanyak 1.118 pasien atau 71,2 persen dari jumlah total kapasitas sebanyak 1.570 tempat tidur.

Sedangkan untuk pembukaan Tower 8 akan memiliki kapasitas sebanyak 1.548 tempat tidur untuk isolasi mandiri.(hum/red)

Categories
Nasional Polisi TNI

Peran Polri dan TNI Implementasikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di tengah masyarakat. Penyebaran COVID-19 yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Kepatuhan dan kedisplinan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan Covid-19.

Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Ini merupakan langkah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin dan patuh oleh semua pihak. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Awi Setiyono menyampaikan hal tersebut di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Ia menyampaikan bahwa dalam Inpres tersebut memuat empat poin yang diarahkan khusus kepada Polri.

“Pertama, Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk turut mendukung dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan,” ujar Awi.

Kedua, Polri diminta bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan patroli.

“Lalu yang ketiga, Polri diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia,” lanjut Awi.

Kemudian yang keempat adalah efektivitas penegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Awi juga mengatakan bahwa Polri telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan membuat program Kampung Tangguh di berbagai daerah. Dalam program Kampung Tangguh, masyarakat diminta memindai, menganalisis, serta mengambil tindakan pemecahan masalah yang sedang terjadi.

“Di situ nanti ada tim medisnya sendiri, penguatan terkait dengan ketahanan pangan, bahkan sampai ada tim pemulasaraan, tim edukasi terkait dengan 3M,” imbuhnya.

Langkah 3M merupakan protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah, sebagai penyingkatan dari memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Mengenai penegakkan hukum yang sifatnya denda, Awi mengatakan bahwa hal tersebut adalah pilihan terakhir. Penegakkan hukum pun dilakukan sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemda masing-masing. Selagi masih dapat dilakukan pembinaan dalam upaya mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, Polri akan mengedepankan hal tersebut.

Lebih lanjut, Awi mengajak masyarakat untuk disiplin diri dalam mematuhi protokol kesehatan dan tidak menganggap pandemi Covid-19 ini sebagai konspirasi belaka.

Pada kesempatan yang sama, Subbid Pam dan Gakkum Satgas Penanganan COVID-19, Aloysius Agung menjabarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh TNI sebelum COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Kegiatan tersebut di antaranya adalah penjemputan Warga Negara Indonesia (WNI) ke Wuhan, Cina dan penyiapan kegiatan karantina di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

”Setelah Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi, dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang mana TNI juga termasuk di dalamnya,” ungkap Aloysius.

Selanjutnya, mengenai peran TNI terhadap Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini, Aloysius mengatakan bahwa TNI mendukung dengan bersinergi dengan Polri seperti yang sudah disampaikan oleh Awi Setiyono.

“Dalam hal ini TNI tidak melibatkan unsur-unsur yang (menyangkut kegiatan) bertempur. Jangan bayangkan bahwa begitu TNI turun, maka yang diturunkan Alutsistanya, sama sekali tidak. Kita bicara tentang protokol kesehatan,” imbuh Aloysius.

Kemudian Aloysius menegaskan bahwa peran personel TNI yang dilibatkan dalam pendisiplinan protokol kesehatan disesuaikan dengan rancangan operasi yang dibuat oleh Pemda masing-masing, contoh di Madiun terbentuk Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Agar Warga Sehat (Pendekar Waras) yang mana melibatkan TNI.

“Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat desa, Panglima TNI telah mengarahkan tugas tersebut kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa). Hal ini dilakukan guna membuat masyarakat terbiasa dengan pematuhan protokol kesehatan,” ujar Aloysius.

Selanjutnya, Aloysius mengatakan bahwa Ia sangat mendukung sanksi sosial yang diberlakukan oleh Pemda dalam penegakkan protokol kesehatan pada masyarakat.

“Kadang-kadang sanksi sosial yang diberlakukan oleh Pemda itu malah lebih disegani dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat,” ucapnya.

Menutup perbincangan, Aloy mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan 3M, dengan menggunakan bahasa daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Poro sedoyo, babaturan, tong hilap nya, ojo lali 3M. Cuci tangan, pasang masker, jaga jarak. Matur suwun,” tuturnya.(pus/red)

Berikut Video Dialog “Penegakkan Inpres No 6 Tahun 2020: Ada Hukuman Tidak Pakai Masker?” : https://youtu.be/anczzDWxTmg

 

Categories
Kesehatan

Satgas: Data Minggu 26 Juli 2020, Ada Lima Wilayah DKI Jakarta Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyoroti perkembangan dua wilayah administrasi, salah satunya DKI Jakarta. Lima kota administratif di daerah khusus ini berada pada zona risiko tinggi atau merah, sedangkan satu kabupaten pada zona risiko sedang.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyampaikan situasi di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi wilayah secara serius.

“Terlihat bahwa pada minggu lalu, 19 Juli, ada 33 persen atau dua wilayah, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, dengan risiko tinggi yaitu merah. Dan pada Minggu, 26 Juli, ada lima kota di Jakarta yang risiko tinggi. Ini harus kita cermati bersama. Bahkan pada Minggu, 21 Juni, ada satu daerah yang zona tidak terdampak yaitu Kepulauan Seribu sekarang sudah menjadi risiko sedang,” kata Prof. Wiku saat melakukan konferensi pers di Media Center Satgas Nasional, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/07/2020).

Ia mengajak untuk melihat lebih detail kondisi DKI Jakarta. Wiku mengatakan, dalam minggu terakhir kasusnya meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya adalah 1.880 kasus menjadi 2.679.

“Ini adalah peningkatan yang cukup pesat. Di sebelah kiri bawah, kita bisa melihat gambaran distribusi kelompok umur dari COVID-19. Terlihat pada usia 18 sampai dengan 59 tahun jumlahnya yang positif adalah 80 persen,” tambahnya.

Menurutnya, ini adalah kontribusi kasus positif pada kelompok umur dari 18 sampai 59, sedangkan kalau dilihat dari yang meninggal sisi usia, ternyata di atas 45 tahun jumlah cukup besar yaitu 80 persen.

“Artinya, penularan bisa terjadi di kelompok usia relatif produktif dan korban meninggal justru pada usia lanjut,” ucapnya.

Selanjutnya, dari sisi kelamin, ia menyampaikan, kasus positifnya relatif hampir sama pada kelompok laki-laki 52,3 persen, sedang kelompok perempuan adalah 47,87 persen. Namun, kalau dilihat dari jumlah yang meninggal jenis kelaminnya adalah laki-laki 61,26 persen, sedangkan pada perempuan 38,74 persen.

Ini menunjukkan bahwa semua pihak harus menjaga kelompok rentan terutama pada usia lanjut, dan juga pada kelompok jenis kelamin laki-laki.

“DKI Jakarta telah melampaui standar WHO dalam melakukan pengujian sehingga jumlah kasus yang tergambarkan juga cukup besar. Untuk itu, pihaknya berharap daerah-daerah lain di Indonesia harus mengikuti tren dari Jakarta yang melakukan tes yang begitu banyak dan bisa menggambarkan kondisinya lebih baik,” pesannya.

Selanjutnya, Prof. Wiku menyoroti kondisi penularan di wilayah Provinsi Gorontalo. Ia melihat bahwa ada tiga wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota di Gorontalo dengan risiko tinggi, dan ada tiga juga dengan risiko sedang.

“Kalau kita lihat perkembangannya, dari sekitar 16,6 persen untuk risiko tinggi pada Minggu, 19 Juli, naik menjadi 50 persen pada Minggu 26 Juli. Jadi ini, kondisi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Gorontalo, khususnya kabupaten/kota Boalemo, Bone Bolango, Kota Gorontalo sebagai risiko tinggi, dan risiko sedangnya adalah Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pahuwato,” ucapnya.

Ia mengatakan, terlihat kenaikan kasus pada minggu terakhir, dari 72 menjadi 369. Ini adalah kenaikannya lebih dari 400 persen, khususnya pada minggu 16 sampai 26 Juli.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan kalau kita lihat pada kelompok usia, ternyata yang positif kontribusinya pada usia 18 sampai 30 tahun sebesar 40,54 persen. Ini adalah angka yang cukup tinggi pada usia produktif 18 sampai 30 tahun; dan yang meninggal usia 45 tahun ke atas kontribusinya adalah 82 persen,” kata Wiku.

Ini menunjukkan upaya bersama untuk mampu melindungi masyarakat rentan, khususnya pada usia lanjut.

“Mohon agar masyarakat usia produktif untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatannya agar tidak menjadi positif atau tertular. Karena, ini membahayakan kelompok-kelompok rentan,” ucapnya.

Terkait dengan peta sebaran berdasarkan tingkat risiko penularan melalui zonasi dapat dilihat pada tautan https://covid19.go.id/peta-sebaran .(pus/red)

Categories
Polhukam

Komisi VIII DPR RI Dukung Kolaborasi BNPB dan Kemensos dalam Penanganan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI dan meminta agar selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di Senayan, Selasa (14/01/2020).

“Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan,” kata Ace.

Menurut Ace, apa yang dilakukan BNPB dalam menjalankan marwah nya sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana sudah sangat baik. Ace mengambil contoh saat BNPB segera turun merespon atas bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di awal tahun 2020. Atas kehadiran BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain di tengah-tengah bencana tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Selain itu, Komisi VIII yang diketuai oleh Yandri Susanto itu juga meminta agar BNPB selalu memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana agar ke depannya masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah mereka saat dilanda kesulitan.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum tak lain adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin baik lagi. Selain itu, melalui forum tersebut apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan, terutama dalam kaitan penanggulangan bencana dapat segera diatasi.

“Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih maksimal demi keselamatan warga terdampak bencana.

Lebih lanjut BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2020 dapat dipercepat sesuai dengan instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2020.

Anggaran BNPB dan Kemensos Perlu Ditingkatkan

Mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal. Yandri menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri.

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Perintahkan Segenap Jajaran Pemerintah untuk Segera Tangani Bencana Tsunami Selat Sunda

Koran Jurnal, Tana Toraja – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukacita bagi para korban bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada Sabtu malam, 22 Desember 2018, kemarin. Sejumlah elemen pemerintah saat ini telah bergerak untuk melakukan penanganan bencana.

“Saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam kepada korban di Provinsi Banten, Serang dan Pandeglang. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu (23/12/2018).

Pagi tadi, Kepala Negara juga sudah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Panglima TNI dan jajaran terkait lainnya untuk bersegera melakukan penanganan darurat sekaligus mendata kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan.

“Tadi saya mendapat laporan ada beberapa yang meninggal karena tsunami ini. Tetapi memang datanya masih dalam proses berkembang. Kemudian tadi siang saya telepon lagi sudah tambah sehingga kita tunggu saja nanti laporan dari Banten,” ucapnya.

Mengutip siaran pers Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, bencana tsunami terjadi di wilayah pantai Selat Sunda, diantaranya pantai di Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Tsunami terjadi pada Sabtu Malam, 22 Desember 2018, sekitar pukul 21:27 WIB.

Hingga pukul 07:00 WIB hari ini, Minggu, 23 Desember 2018, jumlah korban dari bencana tsunami di Selat Sunda tercatat sebanyak 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 2 orang hilang. Sementara Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan puluhan lainnya mengalami kerusakan.

“Penanganan darurat terus dilakukan. Status tanggap darurat dan struktur organisasi tanggap darurat, pendirian posko, dapur umum, dan lainnya masih disiapkan. Alat berat juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan perbaikan darurat,” tulis Sutopo.(red/DBPers)