Category: Industri

Categories
Energi SDA Industri

Platform Digitalisasi SPBU Mudahkan Sistem Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Pasokan BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama dengan PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia meluncurkan platform digitalisasi SPBU guna memonitor dan mengawasi distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT).

Komite Pengawas BPH Migas Lobo Balia mengatakan, program ini menggenerate informasi dan data penyaluran JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sehingga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan oleh BPH Migas.

“Yang sama-sama harus diketahui, penyelenggaraan pendistribusian JBT ini harus kita amati dan awasi. Jadi program ini dapat membantu dengan melaksanakan otomatisasi pencatatan dan pelaporan dengan teknologi informasi,” ujar Lobo dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Senin (07/12/2020).

Nantinya, lanjut Lobo, program ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali konsumsi JBT khususnya dalam implementasi pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian kepada sektor pengguna kendaraan transportasi jalan yang mengkonsumsi JBT jenis minyak solar.

“Program ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan pasokan BBM, sehingga kelangkaan BBM di tingkat penyalur atau SPBU bisa dicegah,” ujar Lobo.

Menurut Lobo, soft launching program ini dinilai menjadi langkah nyata BPH Migas untuk menerapkan transparansi dalam pengawasan terhadap pendistribusian JBT agar tepat sasaran dan tepat volume.

“Kita juga apresiasi PT Pertamina dan PT Telkom yang telah membantu membangun program ini. Ini artinya, kita semua sudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan,” tandasnya.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga Jumali menambahkan, sebelum adanya program ini, Pertamina belum memiliki data akurat mengenai informasi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

“Dengan digitalisasi ini, Pertamina dan BPH Migas bisa melakukan profiling customer, siapa yang beli JBT, beli berapa, dimana, jumlahnya berapa kali, itu bisa ditrace,” jelas Patra.(lp/ant/red)

Categories
Bisnis Industri

Garuda Indonesia Dinobatkan sebagai Maskapai Penerbangan dengan Standar Protokol Kesehatan dan Keamanan Terbaik

Koran Jurnal, Jakarta – Maskapai nasional Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan dunia dengan standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan terbaik di masa pandemi versi Safe Travel Barometer – lembaga audit independen yang menilai aspek standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan maskapai penerbangan global dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil audit tersebut, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai penerbangan asal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran 20 besar dunia bersama dengan beberapa maskapai global lainnya. Pemeringkatan tersebut didasari oleh penilaian komprehensif atas implementasi standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan layanan penerbangan, di mana Garuda Indonesia memperoleh rating 4 dari skala rating tertinggi 5.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, “Pencapaian ini tentunya memiliki arti tersendiri bagi upaya berkelanjutan dan konsistensi kami untuk selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara optimal pada seluruh lini operasional penerbangan, guna memastikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama penerbangan berjalan dengan maksimal”.

Peningkatan standar higienitas dalam layanan penerbangan tentunya menjadi fokus utama pada masa pandemi ini. Untuk itu, kami senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada penumpang melalui konsistensi penerapan protokol kesehatan serta standar pelayanan yang mendepankan kualitas dan keamanan layanan, termasuk menerapkan prosedur physical distancing selama penerbangan.

Safe Travel Barometer melakukan penilaian terhadap standar kesehatan dan keselamatan yang diinginkan konsumen, termasuk dari aspek kenyamanan penumpang, pelayanan, dan pengalaman penumpang secara keseluruhan kepada lebih dari 200 maskapai penerbangan dunia. Adapun sejumlah indikator utamanya diantaranya meliputi ketentuan penggunaan masker oleh petugas pelayanan penerbangan, prosedur disinfeksi armada secara rutin, thermal screening hingga ketentuan health declaration form. Informasi selengkapnya: https://dashboard.safetravelbarometer.com/airlines.(ccr/red)

Categories
Hiburan Industri

Bunaken Masuk Cagar Biosfir UNESCO, LaNyalla Dorong Pariwisata Sulawesi Utara

Koran Jurnal, Manado – Bunaken Tangkoko Minahasa resmi diakui oleh UNESCO sebagai UNESCO Biosphere Reserves atau Cagar Biosfir UNESCO. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung agar pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) semakin diakui dunia.

“Kita tahu Bunaken saat ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu Cagar Biosfir. Tentunya hal ini menambah nilai jual pariwisata yang ada di Sulawesi Utara,” ujar LaNyalla di Bandara Sam Ratu Langi Manado, Sulut, Minggu (15/11/2020).

LaNyalla pun mendorong pemerintah daerah di Sulut untuk kian menunjang destinasi wisata di daerahnya masing-masing. Apalagi dampak pandemi Corona, pariwisata menjadi salah satu sektor yang terkena imbasnya.

“Sosialisasikan kembali dan optimalkan pariwisata di Sulut, sehingga pada saatnya, setelah Pandemi ini mereda, kita siap bangkit dengan cepat. Karena memang akibat pandemi, pariwisata kita jadi lesu,” tutur LaNyalla.

Meski begitu, LaNyalla mengimbau agar pemda mempersiapkan infrastruktur pariwisata sebaik mungkin. Termasuk semua hal yang diperlukan untuk menunjang protokol kesehatan Covid. “Protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. Pemda harus betul-betul mempersiapkannya,” jelas dia.

Ada banyak sekali destinasi wisata di Sulut. Selain Bunaken, ada Pulau Siladen yang masih berada di Kepulauan Bunaken, pulau-pulau indah di sekitar Manado. Ada juga Air Terjun Kima Atas, dan berbagai pantai yang luar biasa keindahannya,.

Selain destinasi wisata, LaNyalla pun menyebut kuliner di Sulut banyak yang bisa menarik wisatawan. Ia juga mendorong agar kuliner Sulut makin digemari dan dicari. “Pelaku UMKM bisa berinovasi dengan membuat produk makanan khas Sulut kemasan. Bisa dijual hingga ke luar negeri dengan teknologi pangan,” sebut LaNyalla.

“Ada Tinutuan, sambal Roa, Woku Blanga, Dabu-dabu yang semuanya mempunyai cita rasa Indonesia yang kaya rempah. Kita harus dukung agar bisnis kuliner di Sulut semakin berkembang lagi,” kata LaNyalla.

Setiba di Bandara, LaNyalla disambut empat Senator asal Sulut, Maya Rumantir, Stafanus BAN Liow, Cherish Harriette, dan Djafar Alkatiri. Tampak pula Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Forkopimda, Kapolda Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kajati Sulut, Danlantamal serta Danlanudsri.

Tarian khas Minahasa, Kawasara, yang juga disebut Sakalele turut menyambut kedatangan LaNyalla bersama rombongan Senator dari beberapa provinsi yang mengikuti kunjungan kerja kali ini.(hum/red)

Categories
Ekonomi Industri

FINI: Pengusaha Siap Bangun Industri Nikel yang Berdaya Saing

Koran Jurnal, Jakarta – Deklarasi Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) digelar di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (05/08/2020) pagi. Forum ini menghimpun 23 smelter nikel dengan kapasitas terpasang 3.79 juta MT NPI pertahun dan 0.8 juta MT Pertahun sedang dalam pembangunan atau total hampir 90% kapasitas semelter nasional, disamping beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya mulai bergabung.

“Tujuan dibentuknya FINI adalah agar bisa menjadi forum komunikasi dan koordinasi yang terpercaya dan berdayaguna dalam membangun industri nikel Indonesia yang berkelanjutan, berwawasan kebangsaan, memiliki daya saing dan peduli terhadap lingkungan sesuai dengan semangat Undang Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh,” kata DR Alexander Barus Ketua Umum terpilih FINI.

FINI kata Alexander diharapkan bisa maju bersama seluruh pemangku kepentingan mewujudkan tujuan tersebut. Sampai saat ini industri nikel Indonesia menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk pendapatan negara.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif dalam membentuk hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan sektor penambangan dan industri turunan nikel dalam negeri Terutama dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama bisnis antara usaha turunannya,” jelasnya.

“Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi FINI adalah dengan menjadi media komunikasi dan koordinasi bagi kepentingan anggota agar terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kepentingan ini bisa dalam rangka pelaksanaan usaha dan menyebarluaskan serta menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri pengolahan dan pemurnian nikel. Termasuk industri pengguna nikel khususnya yang berhubungan dengan misi dari perkumpulan ini,” ujarnya.

“Sebagai salah satu negara pemilik bijih nikel terbesar di dunia, sudah sepatutnya Indonesia memikirkan berbagai strategi pengolahan bijih nikel yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah lebih besar untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Alex.

Indonesia saat ini adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Data menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan 25% dari kebutuhan nikel dunia.

Makanya, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaan potensi nikel harus diatur oleh negara dengan bijaksana untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dengan tujuan tersebut, melalui Undang-undang No. 4 tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel di awal tahun 2014 yang memang merupakan masa 5 tahun persiapan menuju industri, dengan mewajibkan para penambang untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian. Industri pengolahan dan pemurnian ini guna meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Beberapa pihak telah mulai membangun industri smelter nikel dengan keterbatasan dana dan teknologi. Oleh karena itu, kemudahan investasi menjadi harapan para pengusaha industri nikel untuk dapat membangun dan menjalankan amanah undang-undang tersebut.

Dari keterbatasan tersebut, kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor akan sangat merugikan negara dalam jangka panjang dan investor sebagai pelaku industri. Jaminan terhadap keberlangsungan investasi diragukan. Jika bijih nikel ore tetap diekspor maka akan berpengaruh pada cadangan bahan baku untuk pabrik yang sudah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit.

Tiingginya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah cadangan nikel yang tidak bisa diperbarukan membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus dengan menerapkan kebijakan strategis bukan hanya kepentingan sesaat. Pada kuartal IV tahun 2019 pemerintah menerbitkan kembali larangan ekspor bijih nikel yang efektif diberlakukan pada Januari 2020.

Pelarangan ekspor nikel tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini berdampak sangat positif bagi tumbuhnya hilirisasi industri nikel Indonesia.

“Dalam proses hilirisasi biji nikel diolah hingga menjadi bentuk lanjutan dengan nilai lebih tinggi yang saat ini sudah mencapai produk stainless steel. Sebelumnya kita tidak pernah membayangkan Indonesia mampu memprodiksi stainless steel. Bahkan Indonesia tidak mustahil menjadi produsen katoda Li-batt terbesar dunia yang bersumber dari Ni kadar rendah. Tumbuh kembang industri hilirisasi nikel diharapkan bisa memberi efek domino positif terhadap perekonomian Indonesia khususnya area sekitar Industri dan nasional pada umumnya,” tandas Alex Barus.(red)

Categories
Ekonomi Industri

Erick Thohir dan Menaker Ida Fauziah Teken MoU Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) mengenai pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN.

“Komitmen bapak Presiden Joko Widodo, saya rasa untuk masyarakat yang memerlukan kebutuhan khusus ini tentunya merupakan komitmen yang riil,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/07/2020).

Menurut Erick, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN terus bersinergi untuk memastikan bahwa tidak hanya fasilitas namun juga keberpihakan kepada para tenaga kerja penyandang disabilitas.

“Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan saya rasa komitmen tersebut sudah berjalan di BUMN di mana pada tahun ini kita sudah merekrut 178 (pekerja disabilitas) dan ini bagian dari komitmen dua persen,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Menaker Ida Fauziyah berharap BUMN sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, eksistensinya dibutuhkan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat.

“Kenapa kami mendorong MoU ini dilaksanakan pada hari ini, karena dalam kondisi yang normal saja teman-teman disabilitas mengalami banyak kesulitan apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini,” ujar Ida Fauziyah.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Diaz Hendropriyono, pengurus Forum Human Capital Indonesia serta sejumlah pejabat tinggi terkait dari Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Acara tersebut juga disaksikan oleh 105 BUMN secara daring. Acara penandatangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas atau Linkabilitas di Kementerian Tenaga Kerja.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019 tercatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 9,91 juta orang dan pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 289.407 orang.

Sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, pemerintah menjamin pemenuhan dan kesamaan hak bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan atau keterampilannya.(ant/red)

Categories
Ekonomi Industri

Sidang Gugatan Petani Rumput Laut Indonesia Mulai Disidangkan di Australia

Daniel Sanda, Petani rumput laut di Pulau Rote NTT. Foto: Greg Phelps

Koran Jurnal, Jakarta – Sidang gugatan ‘class action’ atas nama petani rumput laut Indonesia yang menggugat perusahaan minyak asal Australia mulai disidangkan di Sydney, Australia, Senin (17/06/2019).

Gugatan itu terkait dugaan pencemaran lingkungan laut dari sebuah kecelakaan anjungan minyak lepas pantai Montara pada tahun 2009 yang dikelola oleh PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Ptl Ltd (pihak tergugat). Diketahui, akibat kecelakaan anjungan itu, terbakar ribuan barel minyak dan mencemari Laut Timur selama lebih dari 70 hari.

Dalam sidang yang akan berlangsung selama 10 minggu tersebut, petani dari kawasan Nusa Tenggara Timur menggugat ganti rugi sekitar AU$200 juta, atau lebih dari Rp 2 triliun, karena pendapatan mereka berkurang setelah adanya pencemaran tersebut.

Salah seorang wakil dari petani, Daneil Sanda hadir di Pengadilan Federal Australia di Sydney kemarin didampingi oleh tim pengacara dari kantor pengacara Maurice Blackburn yang menangani kasus tersebut.

Daniel Sanda menjadi wakil dari sekitar 15 ribu petani di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya menggantungkan mata pencahariannya pada rumput laut di kawasan tersebut.

Anjungan Montara ini terletak sekitar 250 km arah Barat Daya dari Pantai Australia Barat dan sekitar 700 km dari Darwin.

Sementara jarak ke Pulau Rote adalah sekitar 250 km dari lokasi anjungan.

Sebagai informasi, tanggal 21 Agustus 2009, terjadi kebocoran di anjungan bernama Montara, sehingga 69 pekerja terpaksa diungsikan.

Ketika terjadi kebocoran ribuan barrel minyak, pihak petani di Pulau Rote mengaku kebocoran bergerak ke arah mereka dan akhirnya mencemari laut di sekitar tempat mereka mengambil rumput laut.

Menurut laporan media di Australia, SBS, pengacara yang mewakili penggugat, Julian Sexton, mengatakan selain minyak, bahan kimia yang digunakan untuk menutup kebocoran guna merusak industri rumput laut di kawaasan Pulau Rote selama bertahun-tahun kemudian.

Usaha menutup kebocoran itu dilakukan selama lima kali dan baru pada tanggal 3 November 2009 kebocoran minyak di anjungan tersebut berhasil dihentikan.

Menurut Sexton, tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa jumlah minyak yang mencemari laut, namun sebagai pengelola, PTTEP tidak pernah secara terbuka memberikan penjelasan bahwa yang bocor hanya antara 200 sampai 400 barel per hari.

Karena pencemaran, menurut pihak penggugat, sekitar 90 ribu kilometer laut tercemar dan rumput laut yang dikelola petani mati atau rusak.

Selain matinya rumput laut pada akibat pencemaran, para petani di Pulau Rote ini juga kehilangan pendapatan.(abc/red)

Categories
Ekonomi Industri

Kementan: Petani Sumenep Sambut Baik Instalasi Pengering UV dari Pemerintah

Koran Jurnal, Sumenep – Keberadaan instalasi pengering ultraviolet (UV) di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep disambut antusias para petani sekitar. Sebab, mereka tak lagi khawatir dengan kualitas padi yang dipanen, meski cuaca terus menerus hujan.

“Mesin ini membantu kami untuk mempercepat pengeringan padi hasil panen,” kata Mat Sahri yang merupakan anggota Kelompok Tani Bunga ini saat ditemui disela-sela mengeringkan Padi di Desa Matanair, Minggu (10/03/2019).

Menurut Mat Sahri, biasanya proses penjemuran padi di depan rumah membutuhkan 5 hari. Proses ini bisa bertambah kama jika Matanair diguyur hujan. Namun, dengan adanya instalasi ini, Mat Sahri dan isterinya, Fatimah hanya butuh 2 hari untuk mengeringkan padi.

“Selama ada mesin pengering ini, mau cuaca mendung atau hujan saya tidak khawatir lagi. Sebab padi saya tetap kering dan layak untuk digiling,” katanya.

Di tempat yang sama, anggota kelompok tani lainnya juga sudah mulai menggunakan instalasi pengering ini. Bahkan mereka sudah mempunyai jadwal antrian pemakaian.

“Saya menantang para petani lain yang belum percaya dengan kecanggihan mesin pengering ini. Saya ingin mereka mencoba sendiri. Kalau saya sudah membuktikan, hasilnya bagus,” katanya.

Senada dengan Mat Sahri, Ketua Poktan Campaka, Haji Fadil mengaku optimis dengan hasil panen yang ada bisa meningkatkan produksi padi dan sektor pertanian lainya menjadi berlipat-lipat.

“Keberadaan instalasi ini mampu meningkatkan kualitas bawang merah hasil panen di atas luasan lahan 1000 hektare,” katanya.

Sekedar diketahui, mesin pengering ini dapat digunakan untuk pengeringan gabah, bawang merah dan jagung, yang membuat kualitas produksi mampu bertahan selama 3 bulan. Mesin ini juga bisa menekan kerusakan bawang merah dari 20 persen menjadi 10 persen dan mempertahankan kualitas warna, tektur, dan VRS.

Mengenai hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, mengatakan tahun ini Kementerian Pertanian (Kementan) melalui kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu kembali memberikan bantuan 2 unit instalasi pengering UV.

“Alhamdulilah Kementan benar-benar memikirkan nasib petani di Sumenep. Sentra produksi bawang merah, jagung dan padi akan makin bergairah lagi,” katanya.

Dengan adanya bantuan ini, kata Arif, pihaknya akan segera mendorong dua Kecamatan di Kabupaten Sumenep, yakni Rubaru dan Pasongsongan untuk meningkatkan jumlah produksi.

“Langkah cepat ini perlu dilakukan untuk menggenjot produksi pertanian dari wilayah Sumenep. Sebab disini luasan lahan yang ada mencapai kurang lebih 270 hektar dan 13 kelompok tani. Yang pasti mereka sudah sangat menunggu instalasi ini,” tutupnya.(red/Hum)

Categories
Daerah Industri

Kementan Pantau Pemanfaatan Alsintan di Sumsel

Koran Jurnal, Banyuasi – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya keras agar penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) khususnya excavator yang diberikan untuk optimalisasi lahan rawa lebak dan pasang surut menjadi lahan sawah produktif di Sumatera Selatan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Demikian diungkapkan Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Andi Nur Alam Syah saat melakukan kunjungan kerja pemantauan optimalisasi pemanfaatan Alsintan yakni excavator di Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (09/02/2019).

Direktur termuda lingkup Kementan ini menyebutkan Kementan telah menyalurkan bantuan excavator sebanyak 69 unit di Provinsi Sumsel. Walhasil, berdasarkan pantauan, bantuan tersebut bekerja optimal untuk pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan, pembuatan jalan usaha tani dan optimasi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut.

“Pemantauan ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Alsintan dan Excavator harus bekerja optimal sehingga lahan rawa menjadi lahan sawah produktif,” tegasnya.

“Dengan demikian, produksi pangan khususnya beras nantinya kita berdaulat dan kesejahteraan petani meningkat. Bahkan dari lahan rawa kita bisa mencukupi pangan dunia,” pinta Nur Alam sapaan akrabnya.

Masih dalam kunjungan ini, Kepala Desa Talang Rejo, Kecamatan Muara Talang, Banyuasin, Sumsel, Hendrik Kuswoyo membeberkan pemanfaatan excavator. Menurutnya, adanya excavator memberikan hasil dan nilai tambah yang begitu besar bagi pertanian dan petani itu sendiri.

Hendrik menyebutkan dari 1 unit excavator dapat mengerjakan long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m. Ini dapat mengairi sawah seluas 1.800 hektar dengan indeks pertanaman (IP) 200, yakni menanam padi 2 kali setahun.

“Produktivitas padi yang tadinya 8,5 ton menjadi 13 ton per hektar untuk dua musim tanam. Jadi ada selisih 5 ton per hektar,” beber Hendrik.

Menurut Hendrik, sebanyak 5 ton gabah per hektar tersebut, nilainya mencapai Rp 20 juta. Dengan demikian, dari total lahan 1.800 hektar, menghasilkan tambahan pendapatan bagi petani mencapai Rp 36 miliar.

“Tambahan pendapatan ini untuk dua musim tanam” ujarnya.

Hendrik menjelaskan dalam pengerjaan optimalisasi lahan rawa menjadi lahan sawah produktif ini, pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk biaya BBM dan operator. Total dana desa mencapai Rp 800 juta, namun digunakan untuk membuat long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m hanya Rp 270 juta.

“Namun, dengan adanya bantuan excavator, pengerjaan ini bisa dilakukan hanya butuh waktu 2 bulan saja. Tapi kalau tidak ada excavator bisa 5 tahun,” jelasnya.

Kemudian, sambung Hendrik, jika tidak ada excavator, pengerjaan long storage tersebut juga membutuhkan dana Rp 900 juta untuk sewa alat dan bahan bakar minyak Rp 160 juta. Belum lagi biaya operator, per meternya Rp 3 juta sehingga totalnya biaya operator untuk long storage sepanjang 20 km itu sebanyak Rp 60 juta.

“Jadi, jika tanpa bantuan excavator ini, total biaya yang dibutuhkan untuk sewa excavator dan biaya operasional untuk pembuatan long storage sepanjang 20 km dan lebar 2,5 meter sekitar Rp 3,5 miliar,” pungkasnya.(red/Hum)

Categories
Bisnis Ekonomi Industri Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Ekspor Produk Berkomponen Lokal Tinggi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri acara Pelepasan Ekspor Motor Yamaha Tahun 2018. Acara pelepasan digelar di kawasan Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Senin (03/12/2018).

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengaku senang dapat menghadiri acara-acara pelepasan ekspor serupa ini. Sebab, saat ini yang dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan adalah memperbanyak ekspor.

“Negara kita ini memiliki problem besar, yaitu impor lebih besar dari ekspor. Ini problem besar yang bertahun-tahun ingin kita atasi,” ucapnya.

Yamaha Indonesia pada tahun 2014 lalu, berdasarkan data yang didapat Presiden, mencatatkan ekspor kurang lebih 23 ribu motor. Sementara pada tahun ini ekspor Yamaha Indonesia diperkirakan mencapai 338 ribu unit sepeda motor. Selain itu, pelepasan ekspor kali ini juga bertepatan dengan pencapaian Yamaha Indonesia yang secara keseluruhan telah mencatatkan ekspor lebih dari 1,5 juta unit sepeda motor.

“Ini jumlah yang sangat besar. Pertama ekspornya tinggi, yang kedua investasinya juga besar,” ujar Presiden.

Selain itu, tingkat kandungan lokal yang terdapat dalam unit ekspor tersebut disebut Presiden juga sangat tinggi, yakni mencapai 94 persen. Investasi-investasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia.

“Ini kandungan lokalnya sangat tinggi. Investasi-investasi seperti inilah yang terus kita cari. Karena ekspor tapi bahan bakunya dari impor ini yang juga sering menyebabkan yang namanya defisit neraca perdagangan,” tuturnya.

Dua hal di atas, yaitu industri berorientasi ekspor dan tingkat kandungan lokal yang tinggi sangat diapresiasi Presiden. Dirinya juga ingin segera mengetahui rencana ke depan Yamaha Indonesia dalam mengembangkan industrinya di Tanah Air.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PT Yamaha. Saya ingin nanti mendengar rencana-rencana Yamaha Indonesia ke depan seperti apa,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga meminta Yamaha Indonesia untuk menginformasikan dirinya mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Ia mengatakan bahwa industri apapun yang memiliki orientasi ekspor dan mampu menggerakkan perekonomian lokal harus diberikan ruang untuk terus mengembangkan usahanya.

“Investasi-investasi yang orientasinya ekspor, yang konten lokalnya tinggi, kalau tidak kita berikan ruang yang sebesar-besarnya itu keliru besar. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kalau Menteri tidak memberikan perhatian ya saya akan beri perhatian sendiri,” tandasnya.

Sebelum menghadiri acara tersebut, Presiden menyempatkan diri makan siang bersama karyawan di kantin. Presiden juga memilih sendiri makanan yang akan disantapnya.

Turut hadir mendampingi Kepala Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(red/DBPers)

Categories
Industri

Kementan: Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian Meningkat

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Ketut Kariyasa menegaskan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian kurun waktu 2015 hingga 2017 meningkat. Terbukti, data BPS mencatat pada tahun 2017 produktivitas tenaga kerja sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 9,91% terhadap tahun 2015, yaitu dari Rp 21,76 juta per orang meningkat menjadi Rp 23,92 juta per orang.

“Produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian merupakan rasio antara PDB Sektor Pertanian berdasarkan harga konstan dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertanian. Ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian,” demikian ditegaskan Ketut di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Pada tahun 2015 ada sebanyak 36,31 juta orang yang bekerja pada sektor pertanian, sementara pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 35,37 juta orang dan 35,16 juta orang. Sementara PDB Sektor Pertanian berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp 790,12 Trilun, dan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat masing-masing menjadi Rp 813,58 Triliun dan Rp 840,88 Trilun.

“Dengan memanfaatkan kedua jenis data inilah, rasio antara PDB dengan jumlah tenaga kerja menunjukkan selama periode 2015 hingga 2017 produktivitas tenaga kerja sektor pertanian terus meningkat,” jelas Ketut.

Menurut Ketut, membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan setiap tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertanian mampu menghasilkan output atau nilai tambah yang semakin besar. Ini tentunya tidak terlepas dari upaya yang terus menerus dilakukan Kementan melalui program terobosan yakni Progra Upaya Khusus peningkatan produksi pangan strategis.

“Petani selalu mendorong petani untuk menerapkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi, seperti penggunaan benih varietas unggul baru, perbaikan manajemen pemupukan dan pengairan, termasuk juga mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern,” ujarnya.

“Selama pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini, bantuan mekanisasi pertanian mencapai 423.197 unit, naik 1.526% dari 2013. Dengan mekanisasi produktivitas tenaga meningkat tajam. Misalnya dulu 1 hektar jika tanam manual butuh waktu 25 hari oleh 1 orang, kini hanya butuh waktu 3 jam saja,” imbuh Ketut.(ton/Hum)