Category: Industri

Categories
Ekonomi Industri

Kepala BPH Migas Temui Kapolda Kalbar dan Walikota Pontianak

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus meningkatan sinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Hari ini, Kepala BPH Migas Erika Retnowati beserta jajaran menemui Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto di Markas Polda Kalimantan Barat.

“Audiensi dengan Polda Kalimantan Barat untuk meningkatkan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, kita akan terjun ke lapangan bersama-sama,” terang Erika, Rabu (9/8/2023).

Lebih lanjut, Erika mengungkapkan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan BPH Migas dalam pengawasan BBM adalah penegakan hukum terkait penyalahgunaan pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalimantan Barat.

“BPH Migas mengharapkan dukungan Polda Kalimantan Barat, seperti giat bersama antara Polda Kalimantan Barat dan BPH Migas, serta tindak lanjut atas penyampaian informasi dari BPH Migas terkait dugaan penyalahgunaan BBM,” jelas Erika.

Di tempat yang sama, Irjen Pol. Pipit mengapresiasi kehadiran BPH Migas ke kantornya. Ia juga menjelaskan prinsip kerja Polda Kalimantan Barat, yaitu responsif, partnership, dan solutif.

“Untuk itu, kita membangun kemitraan dengan pola tugas yang nyata, sesuai permasalahan dan kondisi yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada korelasi dengan distribusi BBM. Tentunya dengan kerja sama ini, diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat,” ucapnya.

Kunjungan ke Walikota Pontianak

Usai menemui Kepala Polda Kalimantan Barat, Erika menyambangi kantor Walikota Pontianak untuk bertemu Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Dalam kesempatan ini, Erika menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPH Migas tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM.

“Kami memerlukan banyak bantuan dari berbagai pihak, termasuk juga dari Pemerintah daerah. Untuk pengendalian penyaluran BBM, khususnya BBM yang bersubsidi,” terangnya.

Terkait kunjungan BPH Migas ini, Edi mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas yang telah mengunjungi Pontianak. Sehingga dapat berdiskusi mengenai ketersediaan dan distribusi BBM di wilayahnya.

“Agar subsidi yang diberikan Pemerintah kita harapkan tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang paling penting juga stoknya tersedia,” tutur Edi.

Pemantauan Lapangan

Usai bertemu Kapolda Kalimantan Barat dan Walikota Pontianak, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan lapangan di SPBU Pertamina 63.781.002 yang berlokasi di Jalan 28 Oktober dan SPBKB AKR 20.3.1.001 di jalan Khatulistiwa, Pontianak.

Saat mengunjungi SPBU, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan, pemantauan ini bertujuan untuk melihat bagaimana para penyalur di SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi agar tepat sasaran dan tepat guna.

“Kita mengecek sarana dan fasilitas SPBU, termasuk yang digitalisasi dan mengecek faktor keselamatan dan keamanan. Sehingga semuanya berjalan lancar dan masyarakat tidak ada keluhan, terhadap volume BBM subsidi dan kualitas BBM subsidi,” tukas Halim.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman mengutarakan, pemantauan ini untuk mengecek langsung pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) kepada konsumen pengguna. Pemantauan tersebut juga dilakukan dengan melihat CCTV.

“Mudah-mudahan dengan kita terus melakukan pemantauan ini, terutama kepada penyalur, subsidi tepat sasaran bisa dijalankan dengan optimal,” pungkas pria yang kerap disapa Didit ini.

Tampak hadir mendampingi dalam kegiatan hari ini Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dan Head Commercial AKR Corporindo Johny Sutanto.(hum)

Categories
Ekonomi Industri

BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Pasokan dan Kualitas BBM

Koran Jurnal, Sumatera Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief melakukan kunjungan ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan, Jum’at (26/5/2023) kemarin.

Saat berdiskusi di TBBM Kertapati, Eman mengutarakan badan usaha perlu berkomunikasi dengan intensif dengan BPH Migas.

“Jaga pasokan. Kawal kuota yang ada, seperti JBT (jenis BBM Tertentu) di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan Eman meminta hal tersebut. Pasalnya, adanya kecenderungan konsumsi BBM yang meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2023. “Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat,” tambah Eman.

Ungkapan senada disampaikan Halim, menurutnya hubungan baik perlu terus dibangun dan dijaga bersama.

“Antara BPH Migas dan badan usaha yang di tunjuk Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan BBM,” terangnya.

Badan usaha diminta untuk melaporkan ke BPH Migas, apabila ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM. “Segera dilaporkan ke BPH Migas,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengimbau, apabila ada sinyal untuk penambahan kuota atau terjadi potensi penambahan kuota di kabupaten/kota agar segera disampaikan kepada BPH Migas.

“Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya,” ujar Halim.

Halim juga meminta agar BBM, terutama Biosolar, yang di produksi di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagan Selatan (Sumbagsel) M. Zibali menyambut baik kehadiran BPH Migas dan berharap komunikasi yang sudah terjalin dengan BPH Migas terus di tingkatkan. Ia juga menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berharap dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 Harga di wilayah Sumbagsel.

General Manager Refinery Unit (RU) III Yulianto Triwibowo menyampaikan, RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia. Selain itu, RU III Plaju memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi tanah air.(*)

Categories
Ekonomi Industri

BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM Periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah

Koran Jurnal, Surabaya – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina.

“Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi.(hum)

Categories
Industri TNI

Wakasal Tantang PT. CMS Bangun Kapal Hemat Bahan Bakar

Koran Jurnal, Jakarta – Tingginya kebutuhan bahan bakar kapal perang dalam melaksanakan operasi di tengah situasi ekonomi saat ini, membuat Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menantang Industri Pertahanan Dalam Negeri yaitu PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) untuk dapat menciptakan inovasi dalam membangun kapal perang yang hemat bahan bakar.

Wakasal mengungkapkan sampai dengan saat ini TNI AL hanya mampu menggerakkan 50 kapal, dihitung dari bahan bakar yang disiapkan, dan rata-rata kapal perang dalam melaksanakan operasi membutuhkan sekitar 15-20 ton, sehingga diperkirakan anggaran yang diperlukan cukup besar.

Hal tersebut diungkapkan Wakasal saat pelaksanaan First Steel Cutting dan Keel Laying pembangunan 2 (dua) Kapal Patroli Cepat 60 Meter Multiyears TA. 2022, 2023, dan 2024 di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten, Jumat (09/12).

Pembangunan kedua kapal ini dipercayakan kepada PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten yang akan diselesaikan selama 26 bulan dimana nantinya kedua kapal ini direncanakan akan memperkuat Koarmada III Sorong.

Keberadaan PT. CMS sebagai salah satu industri pertahanan bidang maritim untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.

“Saya kira itu sebuah tantangan demikian juga pesan saya pada teman-teman galangan bahwa, mari sebanyak mungkin kita menggunakan kandungan dalam negeri dalam pembangunan kapal ini mungkin peralatan lainnya seperti peralatan komunikasi, maupun peralatan-peralatan kapal yang bisa dibuat oleh pabrikan-pabrikan di Indonesia,” kata Laksdya Heri.

Sementara itu, Direktur PT. CMS Kriss Pramono menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT. CMS untuk membangun kembali 2 Kapal Patroli Cepat 60 M yang ke 10 dan 11. “Saya juga berharap semoga kedepan PT. CMS diberi kepercayaan untuk membangun kapal Kombatan yang dilengkapi dengan CMS”, harapnya.

Kedua kapal patrol cepat ini memiliki spesifikasi panjang seluruh (LOA) 61.20 meter, lebar 8,50 meter, tinggi 4,95, kecepatan penuh 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, kecepatan ekonomis 15 knot, akomodasi untuk 50 ABK dan 5 cadangan. Kapal patroli cepat ini juga dilengkapi dengan persenjataan Meriam 40 mm, serta dilengkapi Firing Control System dan Meriam kaliber ringan 12,7 mm.(disp)

Categories
Industri TNI

TNI Angkatan Laut Perkuat Alutsista Gunakan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali membangun 2 (dua) Kapal Patroli Cepat 60 Meter Multiyears TA. 2022, 2023 dan 2024 untuk menambah kekuatan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang diawali dengan proses First Steel Cutting (proses pemotongan plat pertama kali) dan Keel Laying (peletakan lunas pertama saat kapal dibangun) bertempat di PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten, Jum’at (09/12/2022).

Pembangunan kedua kapal ini dipercayakan kepada PT. Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten yang akan diselesaikan selama 26 bulan dimana nantinya kedua kapal ini direncanakan akan memperkuat Koarmada III Sorong.

Wakasal dalam sambutannya mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Keberadaan PT. Caputra Mitra Sejati, sebagai salah satu industri pertahanan bidang maritim untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membangun industri pertahanan.

“Untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membangun industri pertahanan, TNI Angkatan Laut akan terus berkomitmen semaksimal mungkin memanfaatkan industri dalam negeri untuk pemenuhan Alutsista” ujar Laksdya Heri.

Menurut Wakasal, TNI AL sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan anjuran pemerintah untuk bagaimana sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri.

“Kita ketahui bersama bahwa kondisi geografi kita yang sangat luas dibandingkan dengan keadaan jumlah kapal yang dimiliki saat ini, disamping itu juga masih belum terpenuhinya program program postur kekuatan dalam hal ini kita perlu mengambil kebijakan untuk bagaimana menutupi capability gap dengan membuat kapal-kapal produksi dalam negeri,” kata Wakasal.

Sementara itu, Direktur PT. CMS Kriss Pramono menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT. CMS untuk membangun kembali 2 Kapal Patroli Cepat 60 M yang ke 10 dan 11. “Saya juga berharap semoga kedepan PT. CMS diberi kepercayaan untuk membangun kapal Kombatan yang dilengkapi dengan CMS”, harapnya.

Kedua kapal patrol cepat ini memiliki spesifikasi panjang seluruh (LOA) 61.20 meter, lebar 8,50 meter, tinggi 4,95, kecepatan penuh 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, kecepatan ekonomis 15 knot, akomodasi untuk 50 ABK dan 5 cadangan. Kapal patroli cepat ini juga dilengkapi dengan persenjataan Meriam 40 mm, serta dilengkapi Firing Control System dan Meriam kaliber ringan 12,7 mm.

Kegiatan First Steel Cutting dan Keel Laying ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemotongan plat pertama kali sekaligus pengelasan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono diiringi lagu Bagimu Negeri dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut (Kadisadal) Laksma TNI Maman Rohman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT. CMS Kriss Pramono disaksikan Wakasal Laksdya Ahmadi Heri Purwono dan Pejabat Utama Mabesal.(disp)

Categories
Industri TNI

TNI AL Ikut Pameran Internasional Inamarine 2022

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) ikut meramaikan Pameran Internasional Inamarine 2022 yang digelar di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO), Hall D-D1 Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (19/10).

Pameran ini merupakan pameran internasional terbesar di Indonesia yang dibuka selama 3 hari dari tanggal 19 hingga 21 Oktober 2022. Pameran ini menampilkan industri maritim (Ship Building, Offshore, Marine Equipment, Machinery) dan Port Services (Port & Terminal facilities, maritime transport, logistics, safety & security, environment protection).

Pameran yang diikuti oleh lebih dari 200 exhibitor dari luar dan dalam negeri dengan menampilkan produk, teknologi, serta layanan terbaru mereka yang berkaitan dengan pembuatan kapal, perbaikan kapal, teknologi kelautan, peralatan lepas pantai, kelautan dan solusi terkait dengan teknologi maritim, offshore, pelabuhan, transportasi laut dan logistik.

Pembukaan pameran dihadiri antara lain Duta besar Polandia, Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub, Ketua (Industri Perkapalan dan Lepas Pantai Indonesia) Perindo dan mayoritas pelaku industri. Pameran ini terdiri dari kelompok besar diantaranya Railwaytech Indonesia, Inamarine, Inagritech, Food dan Food Manufacturing.

Event ini merupakan ajang dalam rangka mempromosikan barang dan jasa para exhibitor termasuk Pushidrosal. Pushidrosal dalam hal ini menampilkan filler video, photo, peralatan, dan hasil giat surta termasuk peta kertas, ENC, serta produk publikasi dan lainnya. Selain itu, Pushidrosal juga menampilkan maket beberapa KRI di jajaran Pushidrosal.(disp)

Categories
Ekonomi Industri Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Industri Baterai Listrik Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa investasi ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.

“Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, battery pack, hingga mobil listrik, masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya kerjakan dalam investasi ini,” ujar Jokowi, dilansir laman resmi sekretariat kabinet (setkab).

Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan semua pihak sehingga pembangunan industri baterai listrik terintegrasi bisa segera dimulai. Dia mengatakan, industri tersebut memiliki nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

“Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit Rp142 triliun. Kalau didolarkan 9,8 miliar Dolar AS. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang, ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini pembukaan lapangan kerja merupakan kunci,” tuturnya.

Presiden juga mengaku senang karena investasi dari hulu sampai hilir tersebut dilakukan secara tersebar di beberapa kawasan di Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

“Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri refinery pemurnian serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di Kawasan Industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Karawang, dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang, tersebar, ini sangat baik,” ujarnya.

Selain itu, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Jokowi berharap Indonesia bisa menjadi produsen pertama dari produk-produk yang berbasis nikel.

“Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti litium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan seperti yang kita rencanakan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap realisasi proyek industri tersebut. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar, Jokowi mengatakan bahwa investasi tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian.

“Negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPh badan, PPh karyawan, PPn-nya, kemudian PNBP-nya semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadir pula Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Presiden LG Energy Solution Bang Soo Lee.

Categories
Industri TNI

KSAU Tinjau PT Dirgantara Indonesia

Koran Jurnal, Bandung – Setelah diangkat sebagai Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) oleh Menteri BUMN RI beberapa waktu lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P melakukan peninjauan sejumlah fasilitas produksi PTDI, Senin (26/07/2021).

Didampingi oleh Wakil Komisaris Utama PTDI, Marsda TNI (Purn) Bonar Halomoan Hutagaol, serta anggota Dewan Komisaris lainnya, Kasau melihat secara langsung program pengembangan pesawat N219, project berjalan pesawat terbang NC212i untuk TNI AU dan MOAC Thailand, serta CN235 untuk TNI AL. Tampak, Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro beserta jajaran Direksi dan manajemen PTDI turut mendampingi Kasau selama peninjauan.

Pada kesempatan tersebut, Kasau menyampaikan rasa optimisnya, PTDI mampu meraih kejayaan seperti masa lampau dan mengajak jajaran direksi untuk bekerja keras dan bekerja ikhlas.

“Saya optimis, PTDI mampu meraih kejayaan seperti di masa lampau, apalagi dengan sudah adanya project N219 ini, mari kita sama-sama kerja keras, ikhlas, demi suksesnya project ini dan PTDI secara keseluruhan,” ujar KSAU saat meninjau Hanggar N219.

Kasau juga menyampaikan, bahwa Presiden RI, Ir. Joko Widodo turut memberikan perhatian besar dalam bidang pertahanan, termasuk inisiasi Kemenhan RI dalam perencanaan pengadaan. Menurut KSAU, hal tersebut merupakan peluang besar bagi PTDI.

“Memang di tengah pandemi ini, negara harus mengalihkan sebagian besar anggarannya, tapi Presiden RI akan tetap memberikan perhatian pada bidang pertahanan, ditambah inisiasi dari Menhan dalam bidang pengadaan, hal ini merupakan peluang besar bagi PTDI,” ujar KSAU.

Peninjauan Kasau ke PTDI ini, turut didampingi oleh sejumlah pejabat utama TNI AU, dimana sebelumnya, KSAU melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud Husein Sastranegara, dalam rangka peninjauan pelaksanaan vaksinasi dan penyerahan 4.000 paket sembako kepada masyarakat serta peninjauan Pabrik Zat Asam (Pazam) 731.(disp/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA Industri

Bahas Penetapan Tarif Angkut Gas Bumi, BPH Migas Adakan Public Hearing dengan Pemangku Kepentingan

Koran Jurnal, Bekasi – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar public hearing atau rapat dengar pendapat untuk meninjau penetapan tarif pengangkutan gas bumi. Tarif yang diatur ialah pengangkutan gas bumi melalui ruas Wunut-Ngoro milik PT Dharma Pratama Sejati, Ruas KP 4,3 – PLN Kanaan, Muara Karang-Muara Tawar dan Belawan-KIM-KEK milik Pertamina Gas.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, public hearing ini digelar untuk mendapatkan masukan penetapan tarif gas yang adil dari berbagai stakeholders.

“Jangan sampai public hearing ini hanya seremonial semata, tapi juga harus benar-benar mendiskusikan penetapan tarif gas bumi yang sesuai,” ujar Ifan, disela-sela publik hearing itu, yang diadakan, di kawasan Bekasi Kota, Kamis (22/04/2021).

Hadir dalam acara tersebut, berbagai pemangku kepentingan mulai dari Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady, Komite BPH Migas, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga perwakilan dari PT Pertamina Gas.

Adapun, metode perhitungan tarif (toll fee) yang dipakai BPH Migas ialah berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.

Setelah public hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan gas bumi.

“Makanya dalam public hearing ini silakan debat, debat saja, kalau bisa jangan 1 jam lah public hearing ini, 1 hari,” saran Ifan.

“Jangan sampai nanti hanya setuju saja, nanti saat di sidang baru protes,” cetus Ifan.(md/red)

Categories
Ekonomi Industri

Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.

“Sebab itu kami menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Ema dalam siaran persnya yang diterima pewarta, Selasa (19/1).

Ema menyoroti beberapa faktor penyebab utama pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah itu yang dinilai lemah.

“Beberapa faktor yaitu ketidak cocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error,” bebernya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (18/1).

Untuk itu, lanjut Ema, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pendistribusian pupuk subsidi efesien dan tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” paparnya.

Dikatakan Ema, dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara itu telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK.

Lebih lanjut, Ema menyebut, data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetaknamun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

“Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani. Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” tukas anggota DPR dapil Jawa Timur ini.(rls/ton)