Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Penyesuaian Harga BBM oleh Pemerintah Dinilai Sudah Tepat

Koran Jurnal, Jakarta – Langkah pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM merupakan salah satu bentuk mitigasi resiko yang dilakukan untuk mencegah Indonesia terkena dampak resesi. Ini merupakan bentuk mitigasi resiko yang diambil pemerintah sebagai akibat dari situasi global yang penuh dengan ketidakpastian, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak dunia, serta berdampak langsung terhadap beban APBN Indonesia pada anggaran subsidi dan kompensasi.

Berly Martawardaya, selaku Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa tren harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga masuk di semester kedua menyentuh pada nilai USD 105 / barel. Hal tersebut tentu memberikan tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dianggarkan pemerintah.

Pada awal tahun 2022, pemerintah melalui APBN mengalokasikan 152,5 Triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi dengan asumsi dasar harga minyak dunia masih berkisar USD 60. Kenaikan harga minyak dunia yang terus signifikan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran subsidi kompensasi sebesar 502,4 Triliun yang tertuang melalui perpres 98/2022.

Berly menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penyesuaian harga BBM dinilai merupakan langkah yang tepat. Selain oleh karena keterbatasan APBN negara terhadap situasi ekonomi global saat ini, yang apabila alokasi APBN ditengah ketidakpastian global terus dilanjutkan justru akan menimbulkan potensi krisis ekonomi berkepanjangan. Senada dengan pandangan tersebut, Prof. Imron Cotan, pemerhati isu – isu strategis juga berpendapat bahwa adanya penyesuaian harga BBM merupakan upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN bagi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus untuk menghadirkan keadilan untuk masyarakat.

Prof Imron dalam sebuah acara diskusi di stasiun televisi, memandang bahwa program subsidi BBM yang telah diberikan Pemerintah masih belum tepat sasaran. Ini serupa dengan pandangan Berly dalam paparannya (INDEF, bahwa penggunaan solar 89% dinikmati oleh dunia usaha dan hanya 11% dinikmati oleh konsumsi rumah tangga. Untuk Pertalite sendiri dari 86% untuk konsumsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu sedangkan hanya senilai 20% dinikmati oleh kalangan yang tidak mampu.

Terkait penanganan dampak dari kenaikan BBM, pemerintah sendiri tidak semata-mata mengurangi subsidi terhadap rakyat, namun mengalokasikan subsidi tersebut kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan, yaitu skema perlindungan sosial. Hal ini serupa dengan pandangan prof Imron, menurutnya Pemerintah sudah memiliki rancangan untuk memberikan bantalan sosial kepada beberapa kelompok masyarakat rentan, yaitu menargetkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga keadilan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat.

Pendapat tersebut juga ditambahkan oleh Berly, bahwa Pemerintah perlu juga melakukan persiapan untuk skema perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, melihat ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.(rls)

Categories
Ekonomi Ragam

Penyesuaian Harga BBM Momentum Keadilan Bagi Masyarakat Lewat Bantalan Sosial dan Maksimalkan EBT

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya penyesuaian harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah momentum terbaik untuk bisa mengalihkan APBN dan memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini Pemerintah tengah berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan EBT.

Maka dari itu efisiensi akan APBN harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin.

Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.

Pasalnya, Pengamat Isu-Isu Strategis, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa selama ini terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.

“Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi, dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” katanya.

Maka dari itu harus segera dilakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan, yang mana beliau menambahkan bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis di bulan September ini.

“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkap Prof Imron pada Sabtu (3/9/2022) dalam dialog di stasiun televisi.

Bukan hanya itu, sejatinya penggunaan minyak dengan berbahan fosil di lain sisi juga memiliki banyak dampak buruk.

Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia tersebut menambahkan bahwa grafik harga minyak dunia sendiri terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.

Di sisi lain, keberadaan akan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbondioksida yang meracuni.

Dirinya memaparkan bahwa Pemerintah RI memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM.

“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” tutur Prof Imron.

Menurutnya Indonesia sendiri sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT melimpah sehingga memang sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

“Indonesia bisa sekali, karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun, kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan SDM juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” terangnya.

Prof Imron Cotan juga mengaku bahwa upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi akan kebijakan tersebut dan mendukung sepenuhnya.

“Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan Bangsa karena tujuan dari Pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (rls)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Harga BBM Pertalite per Liter Naik dari Rp.7.650 Menjadi Rp.10.000

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Arifin Tasrif menerangkan, harga BBM Pertalite tersebut mulai diberlakukan hari ini pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin Tasrif saat mengikuti konferensi pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri terkait pengalihan subsidi BBM.

Selain BBM Pertalite, Arifin Tasrif juga umumkan kenaikan BBM jenis Pertamax dan Solar.

Berikut rincian lengkap kenaikan harga masing-masing jenis BBM, yakni

1. Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter.
2. Pertamax non subsidi dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter
3. Solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Dia pun mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir pemerintah.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Categories
Bisnis Ekonomi

Siasati Bengkaknya APBN, Prof Imron Cotan: Penyesuaian Harga BBM dan Penyaluran Bansos Perlu Dilaksanakan Beriringan

Koran Jurnal, Jakarta – Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan Pemerintah saat ini bernilai fantastis. Jumlah subsidi BBM tersebut saat ini sudah mencapai Rp. 502 triliun dari yang awalnya sekitar Rp. 170 triliun.

Besarnya dana subsidi BBM membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin berat dan cenderung tidak stabil. Padahal diperlukan stabilitas perekonomian agar berbagai program pemerintah dapat terus berjalan.

Stabilitas perekonomian nasional menurut pengamat akan bisa tercapai apabila penyesuaian harga BBM segera dilakukan beserta adanya program bantalan sosial yang tepat sasaran dan telah ditakar dengan baik.

Pasalnya pergerakan roda perekonomian Indonesia perlahan mulai berjalan, dengan ditandainya banyak aktivitas publik termasuk juga di bidang ekonomi. Hal tersebut membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi langsung melonjak tinggi belakangan ini.

Salah seorang Diplomat, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa konsumsi BBM yang meningkat di masyarakat tersebut sayangnya justru tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak lantaran sedang terjadi ketegangan geopolitik dunia.

Maka dari itu, menurutnya Pemerintah harus benar-benar secara bijaksana merespons seluruh ketidakpastian itu.

“Tapi disisi lain ada konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply minyak terganggu dan saat ini terjadi situasi anomali yang harus dihadapi secara prudent,” katanya dalam sebuah wawancara, Kamis (1/9/2022).

Pemerhati Isu-Isu Strategis tersebut juga menambahkan bahwa dalam upaya sikap bijaksana yang dilakukan oleh Pemerintah, maka bisa dengan terus menjaga ketersediaan, namun di sisi lain hal itu pasti akan memberatkan dan mengganggu anggaran negara.

“Pemerintah harus menyiapkan stockage (persediaan) dan itu memang penting sekali. Dari segi supply, Indonesia masih aman namun dari segi harga akan berat sekali mengganggu APBN,” tambahnya.

Padahal, APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional sehingga tidak bisa jika hanya difokuskan untuk melakukan subsidi saja.

Mirisnya, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen subsidi BBM yang sudah ditanggung oleh negara justru malah dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.

Tentunya, menurut Prof. Imron, fakta lapangan tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan.

“Dan ini bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga pemerintah menciptakan bantalan sosial yang terdiri dari tiga elemen Bantuan Tunai Langsung, sekitar Rp. 600 ribu, Subsidi Upah Rp.600.00 perbulan, dan subsidi 2% dari Dana Transfer umum untuk sektor transportasi termasuk ojek,” ungkapnya.

Opsi terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah saat ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menurut beliau adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi beserta memberikan bantalan sosial pada masyarakat yang rentan.

“Ada dua track yang harus berjalan beriringan yakni mencoba menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan pada sisi lain bantalan sosial juga dijalankan, sehingga akan menciptakan stabilitas,” jelas pria berusia 67 tahun tersebut.

Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok periode 2010-2013 itu mengatakan bahwa bukan hal yang bijak apabila Pemerintah tidak sesegera mungkin melakukan penyesuaian harga BBM.

Bahkan dirinya juga sempat menyinggung usulan dari Rektor UI mengenai konsep The Golden Mid-way dengan perkiraan penyesuaian harga sekitar 30 hingga 40 persen.

“Kemarin, Rektor UI juga sudah mengenalkan konsep the Golden Mid-way yakni menyesuaikan harga 30-40 persen dan memperkuat bantalan sosial dengan menyasar kelompok yang terpapar kebijakan kenaikan harga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mengenai bantalan sosial sendiri, Pemerintah juga sudah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20,6 juta masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR dan telah menyisihkan dana hingga Rp 24,17 triliun sehingga daya beli masyarakat diharapkan tidak akan terlalu menurun.(rls)

Categories
Ekonomi

Wujudkan ‘One Village One Product’, Kementan Dorong Pengembangan Olahan Sorgum

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pengembangan olahan sorgum guna mewujudkan One Village One Product (OVOP). OVOP ini suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menjelaskan pada tahun 1970, sorgum sudah mulai banyak dibudidayakan yakni sekitar 15 ribu hektar lahan sorgum yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hampir seluruh bagian tanaman sorgum, seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, mulai menjadi makanan seperti sirup, gula, kerajinan tangan, pati, biomas, bioetanol dan tepung pengganti terigu dan lainnya.

“Daerah penghasil sorgum dengan pola pengusahaan tradisional terdapat di daerah Demak, Grobogan, Pati, Wonogiri, Gunung Kidul, Kulon Progo, Lamongan, Bojonegoro, Tuban dan Probolinggo. Tahun depan sudah kita alokasikan bantuan pengembangan untuk 5 ribu hektar. Ini bukti keseriusan kami mengembangkan sorgum,” kata Suwandi saat memberikan arahan dalam Webinar BTS Propaktani yang mengupas tentang pengembangan olahan sorgum, Jakarta, Kamis (18/8/2022) kemarin.

Penggiat Sorgum Bali, I Nengah Suparna mengatakan saat ini sorgum (Sorghum bicolor L.) adalah tanaman serealia yang potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan, khususnya pada daerah-daerah marginal dan kering di Indonesia. Keunggulan sorgum terletak pada daya adaptasi agroekologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, perlu input lebih sedikit serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibanding tanaman pangan lain.

“Program OVOP ini adalah peluang sorgum sangat tinggi jika dilihat dari permintaan pasar di beberapa Negara dan begitu banyak olahan makanan yang dapat diproduksi dengan baha baku sorgum,” katanya.

Perwakilan KEHATI, Renata Puji menuturkan sorgum dipilih dalam program OVOP karena tanaman ini dapat hidup di lahan marginal dan memiliki gizi yang tinggi. Dalam perjalanan waktu, KEHATI telah melakukan penguatan kelompok perempuan dan anak muda dalam pengolahan sorgum.

“Di NTT sendiri ada beberapa jenis atau varietas yang tersebar seperti, super1, numbu, waiotan, kwali, suri4. Dari kesemuanya sudah terdapat produk turunan yang menjadi primadona pasar,” ungkap Puji.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Gandeng PT Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng PT. Nestle Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah, Rabu (17/08/2022) melalui siaran persnya.

Nasrullah mengungkapkan, kerjasama ini sangat penting, terutama dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian. Ia sampaikan, ternak sapi perah memang lebih rentan terhadap PMK. Hal ini karena menurutnya, yang paling banyak berinteraksi langsung dengan manusia, terutama saat diperah karena manusia dapat menjadi media yang menularkan penyakit.

“Hal ini tentunya tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita menggandeng mitra kerja kita dalam hal ini PT. Nestle Indonesia untuk bekerjasama mendorong peningkatan produksi susu di dalam negeri,” ungkap Nasrullah.

Sebagai informasi, sejak tahun 1975, Nestle telah bermitra dengan peternak sapi perah di Jawa Timur. Setiap harinya Nestle menyerap sekitar 700 ribu liter susu segar dari 26 ribu peternak yang merupakan anggota dari 42 koperasi susu.

“Dalam kerjasama ini kita akan berkolaborasi untuk memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana serta jejaring yang dapat disinergikan dalam pengembangan sapi perah,” ungkap Nasrullah.

Ia sebutkan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang telah ditandatangi oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 Agustus 2022 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian meliputi: (1). Dukungan pembibitan dan budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Pemanfaatan sumber daya; (3). Peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Neslte Indonesia, Ganesan Ampalavanar menyampaikan, Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak sapi merupakan masa terberat bagi para mitra peternak mereka dan mempengaruhi suplai susu untuk produksi di perusahannya.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada sapi perah, PT. Nestle sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

“Adapun ruang lingkup kerja sama antara Nestle dan Kementerian Pertanian yaitu (1). Menginformasikan dukungan kebutuhan pengembangan sapi perah modern, meliputi pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pengembangan sapi perah; dan (3). Meningkatkan akses pemasaran dan pengolahan susu sejalan dengan pertumbuhan pasar.

Ganeshan juga menyampaikan, dalam rangka meningkatkan promosi susu di dalam negeri, pihaknya pun telah berpartisipasi dalam kegiatan Bazar yang beberapa kali diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.

“Kegiatan ini tentunya dimaksudkan untuk mendorong konsumsi susu di dalam negeri”, ungkap Ganeshan menambahkan.

“Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian, diharapkan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dapat terlaksana dengan baik, serta membawa manfaat bagi para mitra peternak sapi perah kami”.(hum)

Categories
Ekonomi

Indonesia Swasembada Beras, Mentan SYL: Kejayaan Terulang

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyerahkan penghargaan pertanian tahun 2022 kepada petani, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta pelaku usaha yang telah mendorong akselerasi perekonomian sehingga sektor pertanian memberikan kontribusi dan capaian yang gemilang.

Dalam kesempatan itu, Mentan SYL memberikan penghargaan kepada Provinsi Kepulauan Riau atas keberhasilannya sebagai provinsi menuju nol kasus PMK dan Kabupaten Sukoharjo atas keberhasilannya dalam pengembangan kelapa genjah terbaik.

Tidak hanya itu saja, Mentan juga memberikan penghargaan kepada petani bawang merah dan cabai. Ikhwan Arif yang berasal dari Brebes dan Sumarna petani dari Garut masing-masing terpilih sebagai petani bawang merah dan cabai terbaik.

Mentan SYL menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para petani dan pemerintah daerah yang terus bekerja sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Bahkan, ia melanjutkan, atas kerja keras semua pihak, hari ini (14/8/2022), Indonesia mendapatkan Certificate of Aknowledgement dari lembaga penelitian padi terpercaya di tingkat internasional, IRRI.

Menurut IRRI, Indonesia dinilai berhasil mencapai swasembada beras karena sukses membangun sistem pertanian dan pangan, serta mengimplementasikan teknologi dan inovasi beras.

“Hari ini, kita, 36 tahun lalu mengulangi kejayaan Indonesia. Pada tahun 1984, Pak Harto mendapatkan penghargaan swasembada beras dari FAO. Dan itu, ini hari di zaman Pak Jokowi kita ulangi kembali,” kata Mentan saat menyampaikan sambutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Minggu 14 Agustus 2022 .

Dijelaskan Mentan, IRRI yang berjejaring dengan lembaga-lembaga dunia lainnya berisikan peneliti-peneliti hebat yang hari ini memberikan justifikasi bahwa ketahanan pangan Indonesia terbaik di dunia.

“Penghargaan ini tentu bukan penghargaan abal-abal. IRRI mengakui kerja keras Bapak Gubernur, Bupati, kepala dinas, petani dan seluruh stakeholder,” imbuhnya.

Swasembada beras yang diganjar IRRI tersebut menurut Mentan SYL terkonfirmasi oleh ketersediaan stok beras nasional berdasarkan Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 yang dilakukan oleh Kementan dan BPS.

“Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras. Pada 30 April 2022 (menjelang lebaran), stok beras nasional meningkat menjadi 10,15 juta ton beras, yang merupakan stok tertinggi dibandingkan periode lainnya,” jelas Mentan.

Selain pemberian penghargaan tersebut, Mentan SYL juga menyerahkan surat keputusan kepada provinsi dan kabupaten dengan produksi padi tertinggi tingkat nasional serta memberikan penghargaan kepada Pemda dengan capaian vaksinasi PMK terbaik.

Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Nsarullah, saat ini pada 5 provinsi penerima penghargaan untuk kasus PMK terkendali menuju zero case yakni Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan kasusnya telah jauh menurun dan tertangani dengan baik.

“Propinsi Jawa Timur dan Aceh, pelaksanaan vaksinasi PMK menunjukan capaian yang sangat menggembirakan dan bisa menjadi contoh pelaksanaan vaksinasi bagi provinsi lainnya,” pungkasnya.(hum)

Categories
Bisnis TNI

Satgas Intel TNI AL dan Lanal Banjarmasin Amankan Kapal Angkut BBM Ilegal

Koran Jurnal, Jakarta – Penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh ulah beberapa orang yang berbuat curang. Hal ini telah diantisipasi oleh TNI Angkatan Laut untuk semakin ketat melakukan pengawasan kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Indonesia.

Sejurus dengan hal tersebut, pada hari Kamis (11/08/2022) pukul 14.30 WIB, Satgas Intel Dispamsanal – Mandau L.22 bekerjasama dengan Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) Banjarmasin telah menangkap dua kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis solar.

Kedua kapal tersebut adalah KM. Berkat Hidayah Putri dan KM. Berkat Usaha di Sungai Kahayan Kelurahan Mambulau Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalteng pada titik koordinat 03º01’53.8″S – 114º23’26.5″ E. Saat dilaksanakan penangkapan, kedua kapal tersebut akan berlayar dari SPBB Hajjah Aisyah Huri menuju Desa Pujon, Kab. Kapuas dengan muatan masing masing 97 drum (+- 19 ton) solar bersubsidi.

Data sementara KM. Berkat Hidayah Putri dengan nahkoda atas nama Muhammad Mansyur usia 28 tahun dengan dua orang ABK dan KM. Berkat Usaha dengan nahkoda atas nama Khairi usia 40 tahun dengan dua ABK.

Kesalahan awal kedua kapal adalah tanda selar tidak ada, tidak memiliki DO dari Pertamina, kapal tidak standar Pertamina untuk angkutan BBM serta tidak memiliki ijin trasportir.

Dugaan BBM subsidi jenis HSD diperjualbelikan di atas ketentuan dan dikirim ke lokasi penambangan liar di wilayah Kecamatan Pujon, Kab. Kapuas Kalteng dengan sarana kapal kayu tanpa ijin resmi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Saat ini kapal dilegokan dan nakoda kapal sedang dalam pemeriksaan untuk pendalaman lanjutan oleh pihak Lanal Banjarmasin.

Kesigapan personel TNI AL dalam melakukan penangkapan penyelundupan BBM ilegal ini tidak terlepas dari perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang berulang kali ditegaskan agar seluruh unsur TNI AL melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.(disp)

Categories
Ekonomi Nasional

Tingkatkan Pendapatan Masyarakat, Presiden Jokowi Resmikan Program Kelapa Genjah 1 Juta Batang

Koran Jurnal, Sukoharjo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan tanam perdana pengembangan kelapa genjah untuk memperkuat sektor pertanian menghadapi krisis pangan global dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penanaman perdana ini menjadi langkah awal pencanangan program pengembangan 1 juta batang kelapa genjah secara nasional yang dilakukan bertahap pada tahun 2022 hingga 2023.

Presiden Jokowi mengatakan saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melakukan optimalisasi lahan pekarangan dan lahan pertanian yang tidak produktif untuk dapat digunakan dalam pengembangan komoditas pertanian sebagai langkah nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pasalnya, upaya penyediaan pangan harus terus dilakukan karena dunia sedang mengalami krisis pangan, terbukti sebanyak 300 juta lebih orang di berbagai negara mengalami kekurangan pangan.

“Tapi paling penting selain menanam kelapa genjah, disiapkan juga industrialisasinya karena kelapa ini bisa dijadikan gula semut, minyak kelapa dan ini bisa disiapkan di lahan yang ada kelapa genjahnya dalam jumlah yang banyak sehingga ada tambahan income ke masyarakat, sehingga tanah – tanah tidak produktif, pekarangan dan lain lain bisa ditanami kelapa genjah ini,” demikiam dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan tanam perdana kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/8/2022).

Presiden Jokowi menambahkan pengembangan kelapa genjah sebar 1 juta batang dilakukan di beberapa daerah. Solo Raya menjadi salah satu lokasi pengembangannya yakni Kabupaten Sukoharjo sebanyak 110.000 batang, Karanganyar 59.000 batang dan Kabupaten Boyolali sebanyak 58.000 batang.

“Ini baru di mulai di sini. Provinsi – provinsi lain yang baik ditanami kelapa nanti kita tanami, targetnya 1 juta batang,” tambah Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pengembangan kelapa genjah memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga masyarakat perlu didorong untuk menanamnya. Kelapa genjah sudah dapat berbuah pada usia tanam 2,5 hingga 3 tahun dengan jumlah buah per pohon per tahunnya mencapai 140 hingga 180 butir.

“Kita mulai petik buahnya dalam satu tahun perkiraan bisa  mencapai 120 sampai 180 buah kelapa dan kalau kita menanam secara nasional 1 juta maka kalikan saja jadinya berapa,” terang Jokowi.

Di tempat yang sama, Mentan SYL mengatakan kedepan menghadapi tantangan khususnya dalam masalah-masalah pangan dunia maka harus ada langkah extradiordinary. Diantaranya lahan-lahan pekarangan dan lahan kosong di tiap kabupaten hingga provinsi dapat disupport agar ada komoditas dan varietas tambahan yang bisa menambah pendapatan rakyat.

“Oleh karena itu hari ini kita diminta Bapak Presiden mempersiapkan 1 juta kelapa dan sambil menunggu kelapa berbuah, diantara tanaman kelapa kita bisa tanami jagung dan kedelai sehingga setiap 100 hari sambil menunggu kelapa petani tetap ada pendapatan,” ungkapnya.

Kedua, sambung SYL, di lahan pekarangan masyarakat terutama di Pulau Jawa yang semakin hari semakin bertambah penduduk disarankan dapat ditanami tanaman kebutuhan pangan. Misalnya cabai, nanas dan tanaman lainnya yang dapat dikembangkan di polybag atau pot.

“Sehingga paling tidak dari tanaman yang mereka tanam belanja pangan turun karena dapat dipenuhi sendiri. Pengeluaran berkurang dan pendapatan rumah tangga bertambah,” tutup SYL.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Kodam III/Siliwangi Dukung Program Pemerintah Ketahanan Pangan

Koran Jurnal, Serang – Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Danrem 064/MY menghadiri acara Panen Raya jagung bersama para santri di Kampung Munding Jalu, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang,.

Demikian disampaikan Kapendam III/Slw Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto di sela-sela kegiatannya mendampingi Pangdam III/Slw di daerah Marenggo Baduy, Lebak Banten, Kamis (4/8/2022).

“Kegiatan Panen Raya jagung dilaksanakan Rabu (3/8/2022), di Kampung Munding Jalu, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kabupaten Serang, mengusung tema ‘Gerakan Bersatu Untuk Ketahanan Pangan’. Saat itu juga, diberikan kesempatan kepada para santri untuk memanen jagung bersama Pangdam III/Slw yang luasnya mencapai 3 hektar,” ujarnya.

Sesaat sebelum kegiatan Panen Raya jagung dimulai, Pangdam III/Slw dan Wamentan RI juga pejabat lainnya bersama-sama memukul kentongan yang menandakan bahwa kegiatan Panen Raya jagung resmi dimulai.

“Tidak hanya panen jagung saja, Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo bersama Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Danrem 064/MY Brigjen TNI Yunianto, Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan beberapa unsur terkait lainnya, melaksanakan kegiatan penanaman benih jagung dengan menggunakan alat Rotari,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu Pangdam mengatakan bahwa, Panen Raya jagung dan juga penanaman benih jagung, merupakan salah satu upaya kita dalam menindaklanjuti program ketahanan pangan Nasional, terutama untuk memenuhi ketersediaan pangan ketika terjadinya musim paceklik atau gagal panen padi. Dengan adanya kegiatan panen jagung dan penanaman bibit jagung, diharapkan dapat menstimulasi generasi muda untuk turut serta mendukung program swasembada pangan

Lebih jauh Kapendam menjelaskan bahwa Program Ketahanan Pangan terkait pertanian jagung tidak terlepas dari peran MAJ. Yang mana MAJ memberikan solusi atas masalah sosial yang terjadi di bidang pertanian jagung, meliputi pelaksanaan budidaya jagung hingga proses distribusi hasil pasca panen.

Lanjutnya dikatakan, Wamentan memberikan apresiasi kepada Pangdam III/Slw yang telah mendukung program ketahanan pangan di seluruh wilayah teritorial Kodam III/Slw.

Pada rangkaian kegiatan tersebut, Wamentan menyematkan Pin Penghargaan kepada Pangdam III/Slw, kemudian Pangdam juga menyematkan wing kepada Wamentan. Dilanjutkan penyematan Pin Penjaga Pangan oleh Wamentan kepada PJ Gubernur Banten, Danrem 064/MY, Dandim 0602/Serang, Kapolresta Serang, Walikota Serang, Ketua PWNU Banten dan Ketua Umum MAJ.

Seusai mengikuti rangkaian Panen Raya jagung, Pangdam bersama Wamentan dan PJ Gubernur Banten menuju Dodiklatpur Rindam III/Slw untuk melaksanakan video conference bersama Korem dan Kodim seluruh jajaran Kodam III/Slw serta unsur yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Pada kesempatan itu Wamentan menyampaikan bahwa Kementrian Pertanian akan mendukung semua pihak yang masih kekurangan alat mesin pertanian, untuk itu kepada masing-masing pihak di wilayah agar mengajukan permohonan ke kantor Pusat Pertanian di Jakarta dan dalam minggu ini suratnya sudah dikirimkan. Selesai video conference acara dilanjutkan penanaman jagung di kebun Dodiklatpur, yang diawali dengan penanaman bibit jagung oleh Pangdam III/Slw, Wamentan dan Gubernur Banten.

Sebelum meninggalkan lokasi penanaman jagung, Pangdam dan Wamentan menyerahkan 100 paket sembako yang diberikan secara simbolis kepada 10 orang warga kelompok tani.(pen)