Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Cegah Praktik Penyimpangan Selama Ramadan, Kementan Perketat Pengawasan Rantai Pasok Pangan Hewani

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memperketat pengawasan terhadap rantai pasok pangan hewani guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengancam kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan bahwa peningkatan permintaan pangan asal hewan selama Ramadan dapat membuka celah bagi berbagai praktik yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih waspada dan memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok, mulai dari produksi, pemotongan, distribusi, hingga pemasaran.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi, termasuk memastikan pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang diawasi oleh otoritas veteriner. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Agung, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi selama Ramadan, di antaranya peredaran daging gelonggongan, daging bangkai, pencampuran produk halal dan non-halal, serta pemalsuan informasi produk hewan. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi produk antarwilayah juga menjadi perhatian guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan hewan sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemantauan di pasar tradisional, ritel modern, serta jalur distribusi lainnya agar masyarakat mendapatkan produk hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi,” lanjut Agung.

Selain pengawasan di lapangan, Kementan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta pentingnya pencegahan zoonosis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan sehat.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengawasan produk hewani di lapangan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, kami mengimbau untuk segera melaporkan kepada otoritas setempat agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Agung.

Sebagai langkah konkret, Kementan meminta pemerintah daerah untuk menugaskan tim terpadu guna meningkatkan intensitas pengawasan selama Ramadan hingga Idul Fitri 2025.

“Tim ini akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai lokasi strategis, termasuk pasar dan sentra distribusi pangan hewani, guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan,” sebut Agung.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan segera menyusun laporan pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala daerah dengan tembusan ke Ditjen PKH sebagai bahan evaluasi nasional.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Terpadu guna memastikan pangan hewani yang beredar tetap dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar kesehatan,” jelas Nuryani.

Dengan pengawasan ketat dan kerja sama semua pihak, Kementan berharap masyarakat dapat memperoleh pangan hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri 2025. (**)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto Resmikan Badan Pengelola Investasi ‘Danantara’

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau disebut Danantara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). Turut hadir serta mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam peluncuran itu, Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peresmian ditandai dengan menekan tombol secara bersama-sama.

Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia dan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Harapannya, Danantara dapat menjadi angin segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo mengungkapkan, makna filosofi di balik nama Danantara, yang berarti kekuatan masa depan nusantara.

“Daya Anagata Nusantara, artinya daya energi kekuatan Anagata masa depan Nusantara Tanah Air Kita,” kata Presiden Prabowo.

Lanjut Presiden Prabowo menambahkan, Danantara memiliki makna sebagai kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia.

“Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu Kita,” imbuh Presiden Prabowo.

Danantara, Sovereign Wealth Fund milik pemerintah Indonesia ini berdomisili kantor di Jalan RP Soeroso, Cikini, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, struktur lembaga pengelola investasi strategis nasional ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun struktur Badan Pengelola Investasi ‘Danantara’, diantaranya Dewan Pengawas, Komite Pengawas, Dewan Penasihat, dan Direksi Danantara yang dikepalai oleh Rosan Roeslani.(**)

Categories
Ekonomi

Kementan Gelar Operasi Pasar Murah Jelang Ramadan 2025, Daging Kerbau Rp 75 Ribu Per Kg

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait pangan menggelar operasi pasar murah secara besar-besaran di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Yang paling menarik pada operasi pasar kali ini, daging kerbau beku dijual dengan harga Rp 75.000 per kilogram dari HET Rp 80.000 per kilogram. Harga daging kerbau ini lebih rendah dibandingkan harga daging kerbau dan sapi yang saat ini dipasaran. Bahkan harganya pun lebih murah dibandingkan di negara tetangga Malaysia. Menurut pantauan harga, tercatat harga daging kerbau di Malaysia berdasarkan data 16 Februari 2025 rata-rata sebesar Rp 76.703 per kilogram. Bahkan harga daging kerbau bagian topside atau riverside sebesar Rp 85.000-Rp 90.000 per kilogram.

”Bapak Presiden Prabowo ingin agar masyarakat nyaman menjalankan ibadah puasa, dan mendapatkan pangan yang terjangkau. Harga bahan pokok di operasi pasar di bawah HET. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan ada pengusaha yang menjual di atas HET. Itu ada pasal-pasalnya jika melanggar bisa disegel bahkan terancam penjara,” kata Mentan Amran usai melakukan Kick Off Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran juga menyampaikan kondisi stok komoditas pangan Indonesia yang relatif aman dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan, khususnya beras.

”Kita patut bersyukur karena kita telah mempersiapkan diri dan bergerak cepat. Di saat negara lain mengalami krisis pangan, kita punya cadangan beras yang kuat. Bahkan parlemen Malaysia minta Kementerian Pertanian Malaysia belajar ke Indonesia. Itulah kebanggaan kita,” ucapnya.

Ia juga memaparkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Ia berharap agar semua pihak terus mempertahankan sinergitas untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, termasuk mencapai swasembada pangan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Pangan Murah merupakan kolaborasi pemerintah dan BUMN Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri. Harga bahan pokok dijual di bawah HET. Selain daging kerbau, Minyakita dijual dengan harga Rp14.700 per liter dari HET Rp15.700 per liter, gula konsumsi dijual Rp15.000 per kilogram dari HET Rp18.500 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram dari HET Rp40.000 per kilogram, daging ayam ras beku Rp34.000 per kilogram dari HET Rp40.000 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.000 – Rp12.600 per kilogram dari HET Rp12.500 – Rp13.500 per kilogram.

Operasi Pasar ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan.

Adapun pasokan pangan disediakan oleh sejumlah jaringan asosiasi petani dan pengusaha komoditas, serta BUMN Pangan seperti Perum BULOG, PT RNI, PTPN, PT Berdikari, dan PT PPI dengan harga yang lebih rendah dibandingkan HET.

Untuk memasifkan pelaksanaan operasi pasar pangan murah kali ini, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia dan akan memanfaatkan jaringan BUMN Pangan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan di berbagai daerah.(hum)

Categories
Ekonomi

Pemerintah Komitmen Jaga Stabilitas Harga Gabah demi Kesejahteraan Petani

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah terus menggodok Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Inpres ini bertujuan memberi kepastian kebijakan dalam pengelolaan hasil panen, menjaga stabilitas harga, dan memastikan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang efisien.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan harga gabah, agar menguntungkan petani, terutama saat musim panen, demi mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi di kantor Perum BULOG. Rapat tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna membahas lebih lanjut rancangan Inpres ini.

“Penyusunan Rancangan Inpres akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif dan dapat diterapkan dengan baik,” kata Deputi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang saat memimpin rakor di Kantor Perum BULOG, Senin (17/2/2025).

Dalam rakor tersebut, Pemerintah, bersama Kementerian dan Lembaga (K/L), mendukung Perum BULOG untuk menyerap gabah setara 3 juta ton beras pada 2025, pada masa puncak panen yang diprediksi hingga April 2025.

Upaya ini bertujuan menghindari surplus produksi yang dapat menyebabkan turunnya harga di tingkat petani.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dalam penyaluran CBP yang disimpan di gudang Perum BULOG, dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang ada.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mensukseskan kebijakan ini. Kementerian Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mendukung penyerapan dan distribusi beras di daerah masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, Dyah Sulistyaningsih, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Bangda Kemendagri ini, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pengadaan dan distribusi beras.

“Kemendagri akan mengoordinasikan pemenuhan kebijakan yang mendukung Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mendorong penyerapan dan distribusi gabah/beras di wilayahnya,” ucap Dyah pada rapat tersebut.

Ditjen Bina Bangda menilai pengelolaan dan penyaluran perlu kajian lebih lanjut, terutama terkait kemampuan fiskal daerah, mengingat banyak gudang penyimpanan di daerah dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lebih lanjut, Ditjen Bina Bangda mengusulkan agar pembahasan kebijakan turut melibatkan Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk memastikan aspek regulasi dan pendanaan dapat dipertajam dan dicermati terkait solusinya.(**)

Categories
Ekonomi

BPJPH dan Kementan Cek Jaminan Produk Halal dan Pantau RPH Dharma Jaya Cakung

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan peninjauan terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (3/12/2024) untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala BPJPH Haikal Hasan, yang akrab disapa Babeh Haikal, bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda. Dalam kesempatan itu, Haikal menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk hewan yang beredar di pasar.

“Saat memilih daging, pastikan untuk memperhatikan apakah daging tersebut berasal dari RPH yang halal,” ujar Haikal. Ia menegaskan bahwa sertifikat halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama dan aman bagi kesehatan.

Agung Suganda, Direktur Jenderal PKH Kementan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan produk hewan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

“Kami mendukung penuh upaya BPJPH dalam memastikan bahwa seluruh produk hewan yang beredar telah terjamin kehalalannya. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan produk hewan yang tidak hanya aman, tetapi juga ASUH: Aman, Sehat, Utuh, dan Halal,” ujar Agung.

Agung juga menambahkan pentingnya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) selain sertifikat halal, sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap kualitas produk hewan.

“Sertifikat halal dan NKV keduanya sangat penting dalam memastikan produk hewan yang beredar memenuhi standar pemerintah,” tandasnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan jaminan halal dan kesehatan produk hewan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Surat tertanggal 29 November 2024 tersebut berisi dorongan percepatan sertifikasi halal dan NKV bagi RPH ruminansia/unggas di daerah masing-masing, sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa produk hewan yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

Haikal juga mengungkapkan bahwa BPJPH terus bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi di RPH Dharma Jaya berlangsung sesuai dengan aturan, baik dalam aspek kesehatan hewan maupun kehalalan produk.

“Ini kami buktikan sendiri cara yang dilakukan adalah sesuai dengan syariat. Halal, Insya Allah,” pungkas Haikal.

Kementan melalui Ditjen PKH terus memperkuat pengawasan terhadap RPH dan industri pengolahan produk hewan di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama yang erat antara BPJPH dan Kementan, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung distribusi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).(hum)

Categories
Ekonomi

Ini Alasan Mentan Amran Stop Sementara Impor Daging Domba

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian menghentikan sementara impor karkas dan daging domba guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat di tengah maraknya daging impor murah.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Keputusan ini diperkuat dengan sejumlah langkah konkret yang dilakukan Kementerian Pertanian. Pada 18 November 2024, kementerian menggelar audiensi dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI). Tiga hari kemudian, Rembuk Nasional di Boyolali menjadi ajang untuk menyerap aspirasi peternak. Tidak hanya itu, inspeksi mendadak juga dilakukan pada 24 November ke 13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan importir daging pada 26 November, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermaterai. Pernyataan itu memuat tiga poin utama, yakni kewajiban melaporkan realisasi impor dan stok secara berkala, larangan mendistribusikan daging impor ke pelaku UMKM seperti restoran dan pedagang kecil, serta komitmen untuk merealisasikan impor sesuai rekomendasi tanpa mengganggu pasar lokal.

“Kami tidak berkompromi soal keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Kebijakan ini kami rancang untuk melindungi peternak lokal yang menjadi tulang punggung industri peternakan,” tegas Amran.

Selain menata kebijakan domestik, Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini bertujuan membuka kembali akses pasar internasional sekaligus menyerap surplus produksi dalam negeri.

Pemerintah optimistis, kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan kebutuhan pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada daging impor, dan memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.(hum)

Categories
Ekonomi

DPR RI Dukung Rencana Adanya Perpres untuk Perkuat Subsektor Peternakan Nasional

Koran Jurnal, Lembang – Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan memperkuat subsektor peternakan nasional, khususnya peternakan sapi perah. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi IV ke Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang, Kamis (21/11/2024).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya program pemerintah yang fokus pada peningkatan nutrisi masyarakat berbasis protein hewani.

“Program seperti susu gratis untuk anak-anak sekolah dapat menjadi solusi untuk mencegah stunting sekaligus meningkatkan kualitas pangan berbasis protein hewani,” katanya.

Siti menambahkan, program pengembangan peternakan sapi perah berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan subsektor ini dari hulu ke hilir. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan yang perlu diatasi, mulai dari perubahan iklim dan lingkungan, fluktuasi harga pakan, hingga regenerasi peternak.

“Kami di Komisi IV akan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mendukung keberlanjutan peternakan dan berpihak pada peternak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, memaparkan bahwa produksi susu lokal saat ini hanya memenuhi 19–20 persen kebutuhan nasional. Kondisi ini, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan bagi industri pengolahan susu (IPS) untuk tidak menyerap produksi peternak lokal.

“Kami sedang menyusun peraturan yang mewajibkan IPS menyerap susu lokal, sesuai arahan Menteri Pertanian dan Menteri Sekretaris Negara. Harapannya, regulasi ini bisa mengembalikan ketentuan seperti sebelum 1998, di mana penyerapannya diatur lebih ketat,” kata Agung.

Ia juga menyatakan perlunya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku industri untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

“Melalui regulasi ini, kita ingin mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak,” tambahnya.

Ketua KPSBU Lembang, Dedi Setiadi, menyambut baik rencana penerbitan Perpres tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi atas berbagai isu yang dihadapi peternak, seperti rendahnya penyerapan susu oleh industri dan persoalan harga jual.

“Alhamdulillah, pemerintah cepat tanggap. Dengan regulasi ini, IPS wajib menyerap susu peternak lokal, sehingga peternak tidak lagi menghadapi kesulitan menjual hasil produksinya,” ujar Dedi.

Ia optimistis regulasi ini akan berdampak positif pada keberlanjutan sektor peternakan sapi perah.

“Jika regulasi ini diterapkan, peternak pasti lebih bersemangat. Produksi susu pun akan meningkat, sehingga mendukung program gizi nasional,” kata Dedi.

Kunjungan kerja Komisi IV ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi keberlanjutan peternakan sapi perah. Dengan dukungan regulasi dan akses teknologi, sektor ini diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya memperbesar produksi susu lokal. Salah satunya dengan mendatangkan sapi indukan yang dilakukan para pengusaha sebagai investor.

“Kami terus bekerja memenuhi kebutuhan daging dan juga susu nasional. Jadi kalau ingin mencintai pemerintah atau mencintai Menterinya, cintailah peternak sapi perah Indonesia. Mereka adalah saudara kita, mitra kita. Orang besar tidak akan besar kalau tidak menyayangi yang kecil,” katanya.(hum)

Categories
Bisnis Ekonomi

Anggota DPR dan Kemenpora Gandeng Baba Rafi Enterprise Latih Pemuda Menjadi Pelaku UMKM Tangguh 

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bekerjasama dengan Baba Rafi Enterprise dan Selasar Tech, menggelar pelatihan kewirausahaan pemuda, bertempat di Foresthree Coffee and Kitchen, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Himmatul Aliyah, pendiri dan CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono dan CEO Selasar Tech, Aziz Fauzul Adzim. Adapun pelatihan kewirausahaan diikuti oleh puluhan calon entrepreneur muda dan pelaku bisnis.

Dalam kesempatan pertama, Pendiri dan CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono, mengungkapkan kisah suka dukanya menjalani bisnis kuliner kebab. Dia mengaku merintis usaha kuliner kebab dirintisnya mulai dari nol.

“Saya buka bisnis kebab di Jawa Timur pada tahun 2003 dengan modal Rp 4 juta,” ungkap Hendy.

Hendy menuturkan, banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi selama merintis usahanya tersebut.

“Karena kita jualan di tempat umum, kita sempat dikejar-kejar petugas Satpol PP, ” katanya.

Bagi Hendy, tantangan yang dihadapinya bukan membuat dirinya menyerah. Justru membuat dia semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Akhirnya berkat kerja keras serta pantang menyerah, Hendy mampu melewati rintangan tersebut. Dari yang semula cuma satu, dua, sepuluh, gerai, kini gerainya sudah mencapai ratusan.

“Alhamdulillah, saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sekarang,” terangnya.

Hendy menuturkan, gerai kebabnya yang terdapat di area Indomaret dan Alfamart, sudah tersebar di banyak wilayah Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, Hendy pun merambah bisnis lain. Hendy kini juga tengah mengembangkan bisnis kafe dan resto.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengapresiasi kegiatan pelatihan wirausaha kepada pemuda yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Kebetulan komisi yang saya bidangi (Komisi X) membidangi masalah pemuda. Jadi kita sangat konsen dengan masalah kepemudaan,” tandasnya.

Dia melihat kalangan generasi muda (Gen-Z) memang harus terus dibina dalam mengembangkan wirausaha.

“Apalagi kita menuju Indonesia Emas (2045), pemberdayaan pemuda harus terus dimaksimalkan,” imbuhnya.

Himmatul menyatakan bahwa untuk mewujudkan generasi muda yang tangguh dan visioner senantiasa dibutuhkan dukungan asupan makanan yang bergizi.

“Ini sesuai dengan program pemerintahan (Presiden) Pak Prabowo dan (Wakil Presiden) Gibran yang memprioritaskan pada gizi anak,” tukasnya.

Dengan gizi yang baik, tambahnya, akan menumbuhkan pola pikir yang maju, dan pada akhirnya dapat mengembangkan usaha dengan baik pula.

Himmatul kemudian mengutip pernyataan seorang pakar yang menyatakan bahwa banyak generasi gen-z yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena berbagai faktor.

Beberapa faktor tersebut, ujar Himmatul, seperti kurangnya inovasi, kurangnya semangat, komunikasi yang kurang baik, kesulitan menerima feedback, dan lain-lain.

Politisi Partai Gerindra itu pun berharap hal yang diungkap pakar tersebut bisa diatasi para generasi pemuda sekarang atau gen-z.

Lebih lanjut Himmatul juga mengungkapkan resep berwirausaha yaitu ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

“Dengan ATM kita akan mengetahui sejauh mana usaha yang kita lakukan,” bebernya.

Terkait kegagalan dalam berusaha, dia menyatakan, itu hal lumrah dalam berusaha.

“Kegagalan biasa terjadi. Yang terpenting, kita nggak boleh menyerah,” pungkasnya.(*/Anton)

Categories
Ekonomi

Kementan Perluas Negara Tujuan Ekspor Unggas Ke Timur Tengah

Koran Jurnal, Jakarta — Setelah Timor Leste, Jepang dan Singapura, Indonesia berhasil melakukan ekspansi pasar ekspor unggas untuk tujuan Timur Tengah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada hingga mampu ekspor surplus unggas dan telur ke negara lain.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyebut komoditas unggas Indonesia memiliki daya saing tinggi dan dapat menembus pasar ekspor Uni Emirate Arab (UEA).

Ekspor telur tetas (Hatching Egg/HE) dari Parent Stock untuk ditetaskan menjadi Day-old Chick Final Stock (DOC FS) tujuan Dubai telah dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (CPJF) pada 7 Oktober 2024 sebanyak 57.600 butir dan ditargetkan 100 ribu butir tiap bulan. Ekspor telur tetas juga dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024 tujuan UEA dan berlangsung setiap minggu selama Oktober 2024, dengan total ekspor mencapai 460.800 butir. Telur tetas yang diekspor berasal dari unit farm Parent Stock berumur premium (young flock) yang telah mendapatkan sertifikat Good Breeding Practices dan kompartemen bebas penyakit Flu Burung atau Avian Influenza (AI).

Kedua perusahaan perunggasan ini bahu membahu membangun pasar ekspor unggas di Timur Tengah, menorehkan citra Indonesia sebagai negara penghasil unggas.

“Keberhasilan penetrasi ekspor ini menunjukkan bahwa unggas Indonesia mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Agung, dalam siaran pers, Jum’at (11/10/2024).

Ia menambahkan bahwa ekspor telur tetas ini akan rutin dan meneguhkan komitmen kedua perusahaan integrator unggas tidak hanya “jago kandang” tetapi sudah dipercaya di kancah internasional.

Agung menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pelaku usaha perunggasan nasional mampu berkontribusi terhadap penyediaan komoditas unggas dunia. Meskipun dari sisi pangsa pasar unggas Indonesia di dunia masih rendah posisinya, namun secara volume produksi unggas, Indonesia menduduki posisi empat setelah India.

Ekspor HE broiler ini menunjukkan sinergi positif antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan subsektor peternakan yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong ekspor lebih lanjut serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara pengekspor unggas.(hum)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Bawa Investor Industri Sapi Perah Asal Vietnam Meninjau Lahan di Sulteng

Koran Jurnal, Poso – Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam, untuk berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah, dan industri pengolahan susu guna mendukung presiden RI Jokowi dan program minum dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Investornya, alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini” terang Mentan Amran saat meninjau lahan investasi di Napu, Poso, Rabu (25/9/2024).

Investasi ini merupakan tindak lanjut kerjasama dari hasil lawatan Mentan Amran sebelum nya beberapa waktu lalu ke Vietnam.

“Ini (investor) merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga -sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton.” ungkap Amran.

Sementara itu diketahui Indonesia masih memenuhi kebutuhan susu dalam negeri dengan memasukan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton.

“Ini artinya kita memenuhi setengah kebutuhan impor per tahun” tegasnya.

Mentan Amran berharap, pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terkait menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan akselerasi agar investor ini tidak pindah ke lain hati.

“Kepada masyarakat Poso, masyarakat Sulawesi Tengah agar mengawal dengan baik. Perusahaan ini sudah memiliki cabang di Amerika, New Zeland, Rusia, Australia, perusahaan ini perlu kita sambut dengan baik” pintanya.

Mentan Amran kembali menegaskan, tujuan dari investasi ini adalah untuk mensejahterakan petani, menekan impor, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi menyebutkan, investasi perusahaan Vietnam untuk membangun Indonesia emas yang dicita-citakan, bergantung kepada lahan yang dipersiapkan.

“Lahan yang available ada sekitar enam ribu hektar, kemudian bisa diperluas menjadi 60 ribu hektar. Bahkan bisa diperluas menjadi 100 ribu hektar. Dengan 100 ribu hektar dapat memproduksi 1,8 juta ton dengan nilai investasi mendekati satu miliar dollar” katanya.

Camat Lore Timur, Poso, Ferdianto Tarakolo, menyambut baik gagasan investasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pertanian, serta mendukung program ini ke depannya.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat, dan Bapak Menteri Pertanian untuk mengunjungi wilayah kami yang mempunyai potensi untuk pengembangan sapi perah, dengan langkah awal menggunakan lahan HPL. Sebagai pemerintah daerah dan mewakili masyarakat kami merespon positif akan rencana ini karena akan membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki gizi”.(hum)