Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Indonesia Buka Peluang Tingkatkan Ekspor Pertanian ke Brazil

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi, riset, statistik, dan pengembangan sektor pertanian dari kedua negara bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia, Kamis (23/10/2025)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Brasil sudah terbangun lama dan kini memasuki fase yang lebih konkret. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi besar untuk saling melengkapi. Indonesia unggul dalam komoditas tropis seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.

“Kami kan sudah tiga kali ketemu ke Menteri Pertanian Brazil. Kami dua kali kunjungan ke Brasil. Menteri Brasil tiga kali kunjung ke Indonesia. Yang kita bahas adalah bagaimana saling menguntungkan. Yang pertama, yang surplus di Indonesia CPO. Kopi, kakao, yang kita ekspor ke sana. Ada kelapa,” kata Mentan Amran di Istana Presiden.

Sementara Brazil yang memiliki kekuatan di komoditi sapi, daging, dan gandum, yang untuk dikembangkan melalui pola investasi.

“Kemudian (dari) mereka, sapi, gandum, daging, dan yang terpenting, kami undang investasi di Indonesia untuk pengembangan sapi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran memandang kemitraan dengan Brazil adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Kerja sama dengan negara yang berhasil menjadikan pertanian sebagai kekuatan ekonomi seperti Brazil menjadi wujud nyata arah kebijakan tersebut.

“Presiden selalu menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa ditawar. Karena itu, setiap kerja sama harus memberi manfaat langsung bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani kita,” tutur Amran.

Sebelum pertemuan tingkat tinggi hari ini, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman penting di sektor pertanian. Pada 30 Oktober 2023, Mentan Amran telah mengajak Brazil untuk berinvestasi dan melakukan transfer teknologi di sektor gula, dengan tujuan mempercepat target swasembada gula nasional. Upaya tersebut disambut positif oleh pemerintah Brasil yang dikenal memiliki sistem industri gula modern dan efisien.

Selanjutnya, 12 September 2024 Indonesia–Brazil melakukan kerjasama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp 4,5 Triliun.

Kerja sama Indonesia – Brazil kali ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi antar dua negara di belahan dunia berbeda, tetapi juga menjadi simbol solidaritas antara sesama kekuatan agraris global. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat, modern, dan berdaya saing di tingkat internasional.(disp)

Categories
Bisnis Ekonomi

Kementan Sebut PT Indojaya Agrinusa Ekspor Ayam Hidup ke Singapura Senilai Rp 1,8 Miliar 

Koran Jurnal, Tanjung Pinang – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mencatat capaian membanggakan melalui pelepasan ekspor ayam hidup sebanyak 28.512 ekor atau setara 57 ton ke Singapura, senilai SGD 141.000 atau sekitar Rp1,8 miliar. Ekspor yang dilakukan oleh PT Indojaya Agrinusa, anak perusahaan dari PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, berlangsung di Pelabuhan Sri Payung, Tanjung Pinang, pada 6 Oktober 2025, dan menjadi pengiriman kedua dari tiga tahap ekspor yang dilakukan pada tahun 2025.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan mengekspor ayam hidup ke Singapura. Menurutnya, kegiatan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi pangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengapresiasi atas upayanya menjaga keberlanjutan ekspor. Kehadiran industri perunggasan ini tidak hanya memperkuat ekspor, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga ayam dan telur di daerah,” ujarnya.

Ansar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penataan tata ruang dan pengembangan kemitraan peternakan rakyat.

“Kami berkomitmen memastikan ekosistem industri peternakan di Bintan berkembang secara berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi terbaik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa keberhasilan ini menegaskan kemampuan Indonesia dalam memenuhi standar kesehatan hewan dan mutu produk yang ketat dari Singapore Food Agency (SFA).

“Ekspor ini bukan sekadar pengiriman komoditas, tetapi bukti bahwa unggas Indonesia diakui dunia karena kualitasnya yang tinggi dan bebas dari penyakit. Kami akan terus memastikan pengawasan dan sertifikasi kompartemen bebas Avian Influenza diterapkan secara konsisten,” ujar Agung.

Agung juga menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia mengekspor ayam hidup ke Singapura merupakan pencapaian yang sangat langka, bahkan di tingkat Asia. Ia menyebut, saat ini hanya Indonesia yang mampu mengirim ayam hidup lintas negara dengan memenuhi seluruh standar kesehatan hewan dan keamanan pangan yang sangat ketat dari SFA.

“Ekspor ayam hidup ini bukan hal biasa. Di Asia, mungkin hanya Indonesia yang mampu melakukannya. Negara-negara lain umumnya mengekspor dalam bentuk karkas atau olahan. Ini menunjukkan bahwa sistem produksi dan pengendalian penyakit di peternakan kita sudah diakui dunia. Ini bukti kemampuan kita dalam menerapkan standar kesejahteraan hewan dan manajemen logistik yang sangat baik,” ujar Agung.

Sejak kembali dibuka pada 2023, ekspor ayam hidup ke Singapura mencapai total 148 ribu ekor. Tahun ini, targetnya akan dilakukan pengiriman 85.536 ekor dari empat unit peternakan di Bintan yang telah tersertifikasi bebas Avian Influenza, yaitu Gunung Kijang 1, Gunung Kijang 2, Toapaya Asri, dan Tirta Madu 1.

Chief Operating Officer PT Japfa Comfeed Indonesia, Arif Widjaja, menyampaikan bahwa ekspor dari Kepulauan Riau merupakan hasil implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura di bidang perdagangan produk peternakan. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga standar mutu dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ekspor ini sudah ketujuh kalinya kami lakukan dari Pulau Bintan sebagai bagian dari perjanjian bilateral Indonesia–Singapura. Kami memastikan seluruh proses memenuhi standar internasional, sambil tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal di Kepulauan Riau,” ujar Arif.

Arif juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah agar ekspor dapat berkembang dan memberi manfaat luas bagi peternak lokal.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat agar industri peternakan nasional semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan daerah, sektor peternakan diharapkan semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Ekspor ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan diri sebagai sumber pangan dunia. Dari Kepulauan Riau, kita buktikan bahwa unggas Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tutup Agung.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Kembangkan Layanan Digital untuk Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Wates — Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Wates terus mendorong penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran sistem layanan digital yang mendukung upaya deteksi dini dan penanggulangan penyakit hewan.

“Inovasi layanan digital ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat, dan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penguatan sinergi BBV Wates dengan masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Mohammad Arief Cahyono, saat membuka forum tersebut, Senin (8/7/2025).

Menurut Arief, kehadiran teknologi dalam pelayanan laboratorium kesehatan hewan akan membantu memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mendukung program kemandirian pangan nasional.

BBV Wates memperkenalkan dua sistem baru, yaitu SiDARA (Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium) serta SIAP-PAK (Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif). Keduanya mempermudah akses data hasil uji laboratorium dari berbagai daerah secara daring dan real-time.

“Sistem ini memungkinkan pemantauan kesehatan hewan lebih akurat dan efisien, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi wabah,” ujar Kepala BBV Wates, Hendra Wibawa.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta. Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Muhammad Rifki Taufikurrahman, menilai bahwa pendekatan digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk menjawab tantangan transparansi dan efisiensi.

“Informasi harus mudah diakses, tidak hanya secara manual tetapi juga digital. Itu kunci pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi ajang penguatan integritas layanan publik. BBV Wates mensosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan kedua 2025 menunjukkan capaian 3,775 dari skala 4, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian tersebut, menurut Arief, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBV Wates.

Sebagai bentuk apresiasi, BBV Wates memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra layanan seperti Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo, serta perusahaan swasta PT Dagsap Endura Eatore yang dinilai turut aktif dalam mendorong pelayanan yang lebih baik.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan hewan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen bersama untuk melindungi peternak dan menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang berkelanjutan.(hum)

Categories
Ekonomi

Ombudsman Apresiasi Kementan Stabilkan Harga Ayam Hidup

Koran Jurnal, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional. Pimpinan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

“Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka pada keterangan persnya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Yeka menyampaikan bahwa Ombudsman mengapresiasi ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas. Ia juga optimis bahwa perbaikan tata niaga serta pengendalian impor pakan dan grand parent stock (GPS) dapat terus disempurnakan ke depan untuk memperkuat sektor perunggasan nasional.

“Kami mendorong pelaku industri dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu untuk memiliki atau menguasai rumah potong (RPHU) sendiri, demi memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar,” tegas Yeka.

Yeka juga menyoroti harga produk peternakan (bibit sapi) yang dijual melalui balai-balai Ditjen PKH yang dinilai masih sangat terjangkau. Kondisi ini memicu tingginya permintaan, sehingga Ombudsman mendorong evaluasi tarif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pendapatan negara.

“Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa sebagian besar rekomendasi Ombudsman telah dijalankan, meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan.

“Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” ungkap Agung.

Agung menjelaskan, harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp18.000 per kg yang disepakati bersama oleh peternak, mampu menjaga stabilitas harga dan membatasi peran perantara yang selama ini mendominasi rantai distribusi. “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

Kementan bersama Ombudsman akan terus bersinergi untuk memperkuat tata kelola peternakan nasional secara menyeluruh. Sinergi ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan industri peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.(hum)

Categories
Ekonomi Kriminalitas

Bobol Bank Swasta lewat Modus Blasting SMS, 2 WNA Malaysia Ditangkap di Pantai Indah Kapuk

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya merilis pengungkapan dan penangkapan 2 Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia terkait tindak pidana ilegal akses atau manipulasi data nasabah bank. Masing-masing pelaku inisial OKH (53) dan CY (29) serta satu pelaku lain Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni inisial LW (35) yang juga WNA Malaysia.

“Hari ini kami melaksanakan rilis dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengenai pengungkapan kasus ilegal akses dan pemalsuan dokumen elektronik dengan modus SMS (pesan singkat) blasting atau fake SMS yang mengatasnamakan bank swasta dan tidak menutup kemungkinan beberapa bank BUMN,” ujar Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, mengawali kegiatan tersebut, Selasa (24/6/2025).

Kedua pelaku dibekuk di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada 16 Juni 2025.

Wadirressiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menjelaskan, adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yakni membuat draft SMS poin bank dengan menggunakan logo suatu bank. Kedua pelaku menjalankan aksinya di lokasi keramaian dengan alat blaster SMS yang telah disetting oleh LW (35) yakni diduga pendana dari kejahatan ini.

“Pelaku dengan peralatannya berhenti di lokasi-lokasi ramai, lalu membuat draft SMS yang menggunakan logo bank BCA. Kemudian melakukan blasting SMS berupa pesan teks yang berisi informasi terkait masa berlaku poin bank yang akan habis dan disisipkan link phising yang seolah-olah dari Bank BCA,” terang Fian.

“Jika link phising tersebut di klik oleh penerimanya, maka rekening Bank milik si penerima SMS akan dikuasai yang nantinya isi tabungannya akan dikuras oleh pelaku,” jelasnya.

Ditambahkan Fian, berdasarkan keterangan dari nasabah Bank BCA berinisial AEF yang menjadi korban link phising, mengalami kerugian sekitar Rp.100 juta karena kejahatan itu.

“Kami menghimbau kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam melakukan aktifitas di ruang digital serta berhati-hati dalam membuka sebuah link yang tidak dikenal serta jangan sembarangan mengisi data diri atau identitas pribadi pada formulir yang tidak ketahui kebenarannya,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 46 jo Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana penjara paling lama 6 tahun.

Dan Pasal 48 Jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Serta Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.(**)

Categories
Ekonomi

Lindungi Peternak Rakyat, Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Stabilkan Harga Ayam Hidup

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya stabilisasi harga ayam ras hidup (livebird) guna melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang tidak wajar. Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang digelar Rabu (18/6/2025), harga ayam hidup di tingkat peternak disepakati Rp18.000/kg untuk semua ukuran bobot panen, berlaku secara nasional mulai 19 Juni 2025.

Penetapan harga ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, di Jakarta pada Rabu (18/6/2025).

“Seluruh pihak telah menyepakati harga livebird paling rendah Rp18.000/kg sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak mandiri dan usaha kecil,” kata Agung.

Agung mengungkapkan bahwa berdasarkan data terakhir dari PINSAR Indonesia per 16 Juni 2025, harga livebird masih fluktuatif dan sebagian besar berada di kisaran Rp15.000–17.000/kg, padahal HPP peternak berada di kisaran Rp16.935–17.646/kg.

“Situasi ini tidak normal. Jika harga jual livebird terus berada di bawah HPP, maka akan mengancam keberlanjutan usaha peternak mandiri,” tegas Agung

Agung menjelaskan, kondisi ini bukan semata akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, namun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-teknis seperti psikologi pasar dan praktik tata niaga yang tidak efisien. Kementan mendapati bahwa rantai pasok livebird relatif panjang dan masih didominasi oleh peran broker dengan margin perdagangan mencapai lebih dari 67 persen.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satgas Pangan POLRI Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementan telah melakukan monitoring lapangan ke pusat penjualan livebird perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi praktik manipulatif di pasar, termasuk dugaan persekongkolan antara oknum peternak dan broker yang dengan sengaja membentuk harga di bawah HPP.

“Ini adalah anomali pasar yang tidak bisa dibiarkan. Harga jual livebird harus mencerminkan biaya produksi yang adil,” ujar Helfi Assegaf

Helfi menegaskan akan mengawal ketat kesepakatan harga livebird yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. “Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau perubahan harga secara sepihak yang mengandung unsur pidana, maka akan diambil langkah hukum, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun administratif,” tegasnya.
Lebih lanjut Helfi menjelaskan pelaku usaha yang terbukti mengarahkan pembentukan harga rendah dan cenderung merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai perilaku monopoli sehingga akan ditindak tegas secara hukum.

Sementara pada aspek upaya stabilisasi pasokan dan harga, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengingatkan kepada pelaku usaha agar komitmen dan konsekuen terhadap kesepakatan harga livebird minimal di atas HPP dan berupaya menjaga tetap stabil.  I Gusti juga menyoroti langkah stabilitas pasokan dan harga livebird tersebut dapat selaras dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, sehingga hasil produksi peternak terserap secara optimal dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.

“Dengan begitu, penyerapannya bisa lebih optimal, distribusi menjadi lebih merata, dan kesejahteraan peternak dapat meningkat secara berkelanjutan. Ini adalah momentum penting untuk menyinergikan kebijakan pangan dengan kepentingan peternak rakyat,” ungkap Ketut.

Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi jangka panjang, Kementan terus mendorong implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2024 dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha perunggasan. Permentan tersebut mengatur proporsi distribusi DOC FS  minimal 50% untuk peternak eksternal (mandiri) dan maksimal 50% untuk internal dan kemitraannya.

Menutup pertemuan, Agung menekankan perlunya pembenahan sistem tata niaga yang selama ini dikuasai oleh perantara dan broker dapat dikurangi dominansinya dan mengarah kepada efisiensi rantai pasok. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terbentuknya koperasi peternak mandiri untuk meningkatkan posisi tawar peternak dalam rantai tata niaga livebird.

“Kami harap semua pelaku usaha mematuhi harga kesepakatan lebih dari HPP, karena ini adalah hasil konsensus bersama untuk keberlangsungan industri perunggasan nasional yang sehat dan adil,” tutup Agung.(hum)

Categories
Ekonomi

Polri Dalami Gangguan Sistem Layanan di Bank DKI

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri masih terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025. Laporan tersebut sebelumnya telah diterima dari pihak Bank DKI pada 1 April 2025.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini sedang berjalan secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Ia juga menegaskan bahwa setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

“Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat ke publik setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar gangguan sistem dan dugaan kebocoran dana di Bank DKI dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri.(**)

Categories
Ekonomi

Kementan Promosikan Domba Lokal Jadi Andalan 

Koran Jurnal, Bogor – TNI Angkatan Udara menyelenggarakan kontes domba tingkat nasional bertajuk Pesta Patok di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (20/4/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI AU yang juga dilaksanakan serentak di 16 kota dan kabupaten di wilayah Indonesia barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda mengatakan, kontes domba bukan hanya ajang kompetisi antarpeternak, melainkan strategi untuk mendorong pembangunan subsektor peternakan rakyat. Menurut dia, kontes ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.

”Kegiatan ini merupakan stimulan bagi pengembangan kelembagaan perbibitan ternak di daerah. Peternakan domba dan kambing perlu kita dorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian pangan dan sumber protein masyarakat,” kata Agung saat membacakan arahan Mentan Amran di Bogor (20/04/2025).

Ia menambahkan, populasi kambing dan domba di Indonesia saat ini tercatat lebih dari 25 juta ekor, dengan 3,3 juta rumah tangga peternak terlibat di dalamnya. Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat, Kementerian Pertanian telah menerapkan kebijakan pembatasan impor daging kambing dan domba.

Kontes domba ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara instansi militer dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Agung menyebutkan, lahan-lahan di sekitar pangkalan TNI AU dapat dimanfaatkan sebagai lahan hijauan pakan dan padang penggembalaan.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 16 wilayah, antara lain Sabang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, Natuna, Jakarta, Majalengka, dan Tasikmalaya. Ia menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI AU terhadap program pemerintah, khususnya dalam penyediaan sumber protein hewani.

”Untuk pertama kalinya, TNI AU menyelenggarakan kontes domba nasional dalam rangka HUT ke-79. Kontes ini kami beri nama Pesta Patok, dan dalam pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI),” ujar Nurdin.

Dalam kegiatan ini, peserta dibagi ke dalam tiga kelas, termasuk kelas ekstrem yang menilai bobot domba sebagai satu-satunya parameter. Juara pertama diraih peternak dari Kabupaten Bogor, dengan bobot domba mencapai 130 kilogram.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, keberhasilan peternak dari daerahnya menunjukkan hasil dari pembinaan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir. Ia menyebut, kegiatan peternakan domba dan kambing kini semakin berkembang, baik dari segi kelembagaan maupun kualitas bibit ternak.

”Dulu kita belum pernah juara. Namun, sejak tahun kedua dan ketiga, peternak-peternak kami sudah mampu bersaing secara nasional. Kami optimistis ke depan Kabupaten Bogor bisa menjadi sentra peternakan domba berkualitas,” ujar Rudy.

Rudy mengapresiasi inisiatif TNI AU dan Kementan dalam membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan peternakan rakyat. Menurut dia, kegiatan semacam ini memberikan semangat baru bagi peternak untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak. (*/hum)

Categories
Ekonomi

Indonesia dan Yordania Jalin Kerjasama Pertanian

Koran Jurnal, Amman – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pertanian dengan Menteri Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Khaled Al Henefat pada acara resmi yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Hasyimiyah Yordania, yang juga mencakup penandatanganan kerja sama di bidang pertahanan, riset dan pendidikan, serta keagamaan.

Terkait sektor pertanian, kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan strategis melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi perdagangan produk, serta kolaborasi di bidang pupuk dan teknologi pertanian.

Menteri Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian kedua negara.

“Indonesia berkomitmen membangun kerja sama pertanian yang saling menguntungkan. Kami menyambut baik komitmen Yordania dan percaya sinergi ini akan memperkuat sektor pertanian kita ke depan,” ujar Mentan Amran, Senin (15/4/2025) waktu setempat.

Adapun poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU antara Indonesia dan Yordania meliputi:
1. Pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah maupun teknis;
2. Program pelatihan di berbagai bidang untuk mendukung pengembangan sektor pertanian;
3. Kolaborasi dalam program magang dan partisipasi dalam pameran pertanian;
4. Peningkatan perdagangan dan investasi sektor swasta di bidang pertanian;
5. Penguatan kerja sama teknis dan fasilitasi akses pasar untuk produk pertanian;
6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian; dan
7. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh kedua pihak.

Mentan Amran mengatakan bahwa salah satu yang akan menjadi kerjasama kedua negara adalah mengembangkan tanaman komoditas gandum. Di antaranya dengan meninjau kembali lahan produktif khusus gandum di Nusa Tenggara Timur.

“Yang menarik adalah water manajemen dan akan ke NTT dan NTB untuk tanam gandum,” katanya.

Berikutnya, kata Mentan Amran, pemerintah Yordania siap untuk melakukan impor CPO dari Indonesia secara maksimal. “Mereka siap impor besar besaran CPO secara maksimal,” katanya.

Penandatanganan ini diproyeksikan akan menjadi fondasi kerja sama jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan hubungan diplomatik, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha pertanian di Indonesia dan Yordania.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo juga sempat memuji gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil meningkatkan produksi beras nasional sehingga kondisi perberasan Indonesia jauh lebih banyak dibanding negara tetangga.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Investasi Susu melalui Kerja Sama dengan Al-Ain Farms dari Uni Emirat Arab

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi dalam produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada tanggal 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke PEA. Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

⁠“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di Kantor Kementan Jakarta (10/4/2025).

Agung menambahkan, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas susu, namun juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms. Salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, serta program asuransi peternakan.

Kementan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran kerja sama ini, termasuk fasilitasi regulasi dan koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas Agung. (*)